Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum jurnal hukum das sollen Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Pengabdian Dharma Wacana RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Inovasi Pembangunan Muqaranah Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Contemporary Law Studies Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Social Sciences Journal Nemui Nyimah
Tamza, Fristia Berdian
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
The Practice of Transferring Land Ownership to a Pawn Agreement from the Perspective of Sharia Economic Law Faizal, Liky; Tamza, Fristia Berdian
ASAS Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i02.16583

Abstract

Receivable debt agreement, the rahin party binds the pledge guarantee in the form of a Notarial Deed of PPAT which is authorized to make a pledge agreement contract. The lien agreement is usually only carried out by binding collateral to ensure that rahin does not default on receivables given by the murtahin. However, in this agreement, the rahin party immediately promised to transfer land ownership to the murtahin party if the rahin party was unable to pay off the debt. This transfer provision, in substance, is not found in the concept of fiqh muamalah, but the rahin party only guarantees land (marhun) as collateral for debt. The focus of the problem in this study is what is the view of Islamic law on the agreement to transfer land guarantees for receivables? Meanwhile, the purpose of this study is the contract of transferring land ownership to a pawn contract from the perspective of shari'ah economic law. This research uses descriptive research method analysis with qualitative approach and literature for secondary and other data. The result of this study is that the land ownership transfer agreement that takes place in the Rahn contract is invalid, because basically the rahin only guarantees land as debt security and the transfer of land ownership has an element of imbalance between the value of debt and the value of land (marhun). In order for the Rahn transaction to be in accordance with the provisions of the Shari'a, the agreement in the repayment of the debt can be made provided that the rahin party may give the land (marhun) to the murtahin party as debt repayment, and but the murtahin party must increase the money from the remaining debt in the amount of the land priceKeywords: Pawn, Ownership, Transfer
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Illegal Fishing Pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kebupaten Pesisir Barat Shafira, Maya; Achmad, Deni; Riski, Sri; Cemerlang, Aisyah Muda; Tamza, Fristia Berdian; Putri, Rendie Meita Sarie
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 4, No 3 (2023): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v4i3.451

Abstract

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan seperti bom, bius, serta pukat harimau yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh ikan sebanyak-banyaknya dengan cara instan sehingga hal ini membuat para nelayan tidak mengindahkan aturan demi kepentingannya sendiri. Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Namun sistem tersbut tidak begitu efektif sehingga pemerintah  perlu  melibatkan  masyarakat  dalam  melakukan pengawasan, mengingat jumlah SDM Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PKSDP) jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah perairan Indonesia. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam tindak pidana perikanan (illegal fishing) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SKDP. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat agar mempunyai kesadaran hukum khususnya akan upaya pencegahan dan dampak dari tindak pidana illegal fishing, serta menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Kiluan Negeri berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.
UPAYA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ROKOK ILEGAL Anggraini, Bintang Puji; Dewi, Erna; Tamza, Fristia Berdian
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.3659

Abstract

Fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia berkembang dengan sangat pesat di karenakan kenaikan tarif cukai dari tahun ke tahun yang mengakibatkan semakin mahalnya harga rokok yang berpita cukai resmi (legal) di indonesia. Pada desember 2022 Anggota Unit l Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung menyita 2.688.000 batang rokok ilegal, di Kilometer 50 Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbangggi Besar kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, Bea Cukai Lampung berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 1,8 juta batang. Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan agar kejahatan bisa sedikit dikendalikan dan tidak meresahkan masyarakat. Urgensi penanggulangan kejahatan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai pencegahan dan pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, mengendalikan kejahatan yang ada di masyarakat, penegakan hukum, Pedoman Hukuman. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Subdirektorat Penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu (1) Upaya Pre-emtif dengan sosialisasi. (2) Upaya Preventif yaitu dengan pengawasan. (3) Upaya Resprensif yaitu penindakan bagi siapapun yang memiliki, menjual, menadah, dan memproduksi rokok ilegal di Bandar Lampung. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Rokok Ilegal di Bandar Lampung yaitu faktor masyarakat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor penegak hukum serta kurangnya kordinasi antar penegak hukum.
PERANAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI BULLYING DAN KENAKALAN REMAJA DI DESA HARGO PANCURAN LAMPUNG SELATAN Achmad, Deni; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Tamza, Fristia Berdian; Farid, Muhammad; Trijayanti, Dita
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 1 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children as part of the younger generation are the successors of the ideals of the nation's struggle and human resources in national development. In order to realize quality Indonesian human resources who are able to lead and maintain the unity and integrity of the nation within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution, continuous development is needed for the sake of survival, growth and physical, mental and social development and protection from all possibilities that will endanger them and the nation in the future. In various ways, these development and protection efforts are faced with problems and challenges in society and sometimes behavioral deviations are found among children, even more than that there are children who commit unlawful acts without knowing their social and economic status. The massive act of bullying has certain consequences for the victims. Bullying in some cases has its own implications towards acts that are included as criminal acts. This study aims to understand the regulation of bullying in Indonesian criminal law and criminal law policies in cases of bullying and juvenile delinquency in Indonesia. The approach method used in this Community Service is through the lecture method in delivering the material, then at the end of the event a question and answer session is held. With this question and answer method, the public is given the opportunity to ask questions according to the theme or relevant questions. The benefit of holding this activity is to create better legal awareness in society so that every member of society realizes and appreciates the importance of the role of criminal law in overcoming bullying and juvenile delinquency.
Insider Trading sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT Danareksa Sekuritas) Syuryadi, Paksi Aan; Tamza, Fristia Berdian; Fardiansyah, Ahmad Irzal
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 7, No 2 (2025): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v7i2.6700

Abstract

The enforcement of insider trading laws in Indonesia is currently impeded by structural deficiencies within Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM), particularly regarding the inherent limitations of the Fiduciary Duty Theory in addressing crimes committed by institutional intermediaries. This study aims to critique these doctrinal limitations and analyze the urgency of adopting the Misappropriation Theory as an alternative dogmatic foundation. Employing normative legal research (doctrinal research) with statute, conceptual, and case approaches, the study reveals that the current legal construction fails to encompass institutional insiders as exemplified by the PT Danareksa Sekuritas case. Consequently, law enforcement is frequently reduced to mere administrative sanctions due to complex evidentiary hurdles. This article concludes that the Fiduciary Duty Theory is no longer sufficient for modern capital market complexities. Therefore, the adoption of the Misappropriation Theory through a progressive interpretation of Article 97 of the UUPM is recommended to bridge the legal gap and ensure rigorous criminal prosecution.
Analisis Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi Di Sektor Keuangan Dermawan, Rian Rizky; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Tamza, Fristia Berdian
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4540

Abstract

Economic crimes committed by corporations in the financial sector are an increasingly complex phenomenon in the era of globalization. These crimes not only result in financial losses but also threaten economic stability and public trust. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results indicate that corporate criminal liability for economic crimes still faces implementation challenges due to weak legal instruments and difficulties in providing evidence. Law Number 7 of 1992 in conjunction with Law Number 10 of 1998 concerning Banking, and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering regulate the precautionary principle, but have not effectively ensnared corporate entities as subjects of criminal law. Therefore, regulatory harmonization and increased effectiveness of law enforcement against corporations committing economic crimes are needed.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Reseller Atas Peredaran Produk Bermerek Palsu Dalam Perspektif Ketentuan Perundang-Undangan Maharanny, Fegita; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Tamza, Fristia Berdian
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4487

Abstract

A brand can be said to be an intellectual property right because there is an exclusive right granted by the state to the owner of a registered brand for a certain period of time by using the brand themselves or giving permission to another party to use it so that it is called a brand right. However, in practice, brands are often misused by the Indonesian people, especially in the economic sector by business actors, in this case resellers. The problem in this study is what form of criminal liability against resellers for the circulation of counterfeit branded products from the perspective of the Trademark Law and the Consumer Protection Law and how to overcome the circulation of counterfeit branded products. The type of research used is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The type of data uses secondary data through literature studies. The results of this study indicate that criminal liability against resellers for the circulation of counterfeit branded products can be imposed through Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which emphasizes the protection of intellectual property rights for brand owners who are harmed due to acts of brand counterfeiting.
Analisis Normatif Aspek Yuridis Tindak Pidana Perbankan Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi Sari, Sintia Aprilia; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Tamza, Fristia Berdian
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4473

Abstract

Banking crime is a form of white-collar crime that has a broad impact on the stability of the financial system and public trust. This research method uses a normative juridical approach. The sources and types of data used are primary and secondary. Data collection was conducted through library research. Data processing was carried out by selecting and examining the obtained data for completeness, as well as systematically classifying or grouping the data. Data analysis used qualitative juridical methods. This research focuses on the provisions of Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, and regulations of the Financial Services Authority (OJK). The results of this study indicate that banking crimes not only result in financial losses but also lead to a crisis of public trust. Therefore, strengthening regulations, increasing the role of law enforcement officials, and implementing prudential banking principles in banking practices are necessary.
Hak Perempuan dan Hukum Perceraian Islam: Antara Otonomi Agama dan Perlindungan Minoritas Utami, Adelya Putri; Rodliyah, Nunung; Tamza, Fristia Berdian; S, Sepriyadi Adhan; Kasmawati, Kasmawati
Muqaranah Vol 9 No 2 (2025): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v9i2.31989

Abstract

The application of Islamic divorce law in societies that adhere to legal pluralism presents unique challenges, particularly in the context of protecting women's rights when the Muslim community is a minority. In a number of countries, Islamic family law is still used as an internal guideline for Muslim communities in resolving divorce and property division issues. However, this practice often conflicts with human rights principles, particularly those related to gender equality. This study aims to analyze how pluralistic countries balance respect for religious freedom with the state's obligation to protect individual rights. The research methodology used is a qualitative approach with normative and comparative juridical methods, through analysis of legislation, court decisions, and legal literature in the United Kingdom, India, and Indonesia. The study results indicate that the protection of women's rights should not be compromised in the name of cultural tolerance or religious autonomy. The state has a crucial role to ensure that the application of religious law is fair, voluntary, and transparent, and in line with the principles of justice and equality for all citizens.
Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Kurniawan, Bagus Riko; Tamza, Fristia Berdian; Ferdiansyah, Ahmad Irzal
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7651

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis jangka panjang bagi para korbannya. Kondisi ini menuntut hadirnya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan yang efektif, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban. Penelitian ini merumuskan persoalan utama, yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi korban perdagangan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum nasional, kebijakan operasional, serta mekanisme koordinasi antarlembaga dalam menangani korban. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif terhadap berbagai regulasi dan praktik penanganan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan instrumen hukum dan layanan perlindungan, efektivitasnya masih terkendala oleh koordinasi yang tidak merata, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga terkait dan perbaikan sistem pelayanan terpadu menjadi langkah penting untuk memastikan pemenuhan hak korban secara menyeluruh.
Co-Authors Abdelnoer, Muhammad Syaddam Aisyah Muda Cemerlang Andrisman, Tri Anggraini, Bintang Puji Anrikhotama, Raditya Vito Br Meliala, Chetrine Deni Achmad Deni Achmad Dermawan, Rian Rizky Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi . Falielian, Fransiska Fitry Fardiansyah, Ahmad Irzal Ferdiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Gunawan Jatmiko Hasan, Puan Maharani Herlina Kurniati Husin, Budi Rizki Kesuma, Syukron Ginta Kurniawan, Bagus Riko Liky Faizal Mabsus, Muhammad Irfan Fadilla Maharanny, Fegita Maya Shafira Meidiantama, Refi Muhammad Farid Najeges, Adillah Nunung Rodliyah Rendie Meita Sarie Putri Rika Septiana Rinaldy Amrullah riski, sri S, Sepriyadi Adhan Samad, Talitha Salsabila Samad, Talitha Salsabilla Saputra, Kuryani Sari, Sintia Aprilia Septiani, Annisa Eka Siswahyudianto Sulaiman, M. Zulvan Syuryadi, Paksi Aan Trijayanti, Dita Utami, Adelya Putri Wibowo, Dava Prawira Wiranata, Fany