Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Peran Kepolisian dalam Pemenuhan Hak Korban Perdagangan Orang Abdelnoer, Muhammad Syaddam; Shafira, Maya; Tamza, Fristia Berdian; Farid, Muhammad; Meidiantama, Refi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7900

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human dignity and fundamental human rights and is often categorized as a form of modern slavery. Victims of human trafficking experience multidimensional suffering, including physical, psychological, social, and economic harm, which requires comprehensive legal protection from the state. This study aims to analyze the role of the police in fulfilling the rights of victims of human trafficking and to identify the obstacles encountered in the implementation of such protection. The research employs a normative-empirical legal research method. The normative approach examines laws and regulations related to the protection of victims of human trafficking, while the empirical approach analyzes their implementation in practice, particularly within the jurisdiction of the Lampung Regional Police. The results show that the police play a strategic role in identifying and rescuing victims, providing physical and psychological protection, facilitating access to justice, and coordinating with relevant institutions for victim rehabilitation. However, the fulfillment of victims’ rights has not been fully optimized due to several obstacles, including limited human resources, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, economic vulnerability of victims, and social stigma. Therefore, strengthening victim-oriented policing, improving institutional capacity, and enhancing cross-sectoral cooperation are essential to ensure effective and just protection for victims of human trafficking.
Analisis Tanggung Jawab Pidana dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online Yudi, Rizki Maulana; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Tamza, Fristia Berdian
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9608

Abstract

Abstracts: This study aims to analyze the form of criminal responsibility and from the Islamic Law perspective carried out by the perpetrators of online arisan organizers, as well as to examine the legal efforts that can be taken in handling the case. By using qualitative research methods, the following results were obtained: 1. Criminal Responsibility, namely if the online arisan organizer commits an act of embezzlement of participant funds, then criminal sanctions can be imposed in accordance with the provisions of Article 372 and Article 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts of embezzlement and fraud. 2. Efforts to resolve disputes due to default can be carried out between the organizer and Lottery participants through communication on social media as regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE. 3. Islamic Law's View of  Lottery Online.Keywords: Criminal Responsibility, Online Arisan, Islamic Law.Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana maupun dari Pandangan Hukum Islam yang dilakukan oleh pelaku penyelenggara arisan online, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab Pidana, yaitu apabila penyelenggara arisan online melakukan tindakan penggelapan terhadap dana peserta, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. 2. Upaya Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan antara penyelenggara dan peserta arisan melalui komunikasi di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Online.Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Arisan Online, Hukum Islam.
Strategi Penguatan Ketahanan Masyarakat Desa Hanura terhadap Perubahan Iklim berbasis Pendekatan Partisipatif Diah Gustiniati Maulani; Septiana, Rika; Tamza, Fristia Berdian; Samad, Talitha Salsabilla
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 1 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i1.1791

Abstract

Dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat secara global semakin nyata dalam beberapa dekade terakhir. Masyarakat pedesaan, yang secara langsung bergantung pada sumber daya alam dan pola cuaca yang dapat diprediksi, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ancaman perubahan iklim. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kemampuan adaptasi masyarakat Desa Hanura terhadap risiko perubahan iklim. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan membangun penguatan ketahanan masyarakat desa yang adaptif dan partisipatif dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Program pengabdian difokuskan pada edukasi masyarakat mengenai perubahan iklim beserta dampaknya, penguatan praktik ketahanan keberlanjutan, serta pengembangan kapasitas manajemen risiko bencana. Tujuan diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko iklim secara berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pemberdayaan berbasis partisipasi aktif masyarakat. Penguatan ketahanan yang di inisiasi tim pengabdi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan ketangguhan masyarakat melalui transfer pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya alam, penerapan pemanfaatan sistem pertanian yang adaptif, serta penyusunan rencana tanggap darurat bencana iklim. Program ini juga menumbuhkan semangat kolektivitas dan kerja sama antarkelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan lingkungan dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Keberhasilan pengabdian masyarakat di Desa Hanura ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman warga terhadap adaptasi perubahan iklim, pembuatan lubang resapan air hujan, pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman pangan tahan iklim, pengembangan sistem pertanian terpadu. Kebaruan program ini terletak pada model kolaborasi multipihak antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun ketangguhan sosial yang adaptif terhadap risiko perubahan iklim. Tim pengabdian berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan, monitoring berkelanjutan, serta fasilitasi komunikasi dengan pemerintah desa guna memastikan keberlanjutan program adaptasi iklim di Desa Hanura.
INTIMASI DAN PENIPUAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS KRIMINOLOGIS KONTEMPORER DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LOVE SCAMMING DI INDONESIA Sulaiman, M. Zulvan; Dewi, Erna; Tamza, Fristia Berdian
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2001

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi perilaku menyimpang dan kerentanan pengguna aplikasi kencan di Indonesia melalui perspektif kriminologi kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum positif dalam menjamin perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Swiss Cheese Model berdasarkan KUHP Nasional, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan UU TPKS. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Hasil penelitian menunjukkan adanya transisi kejahatan dari catfishing menuju love scamming yang secara sistematis mengeksploitasi gaya hidup digital kelompok rentan, serta pentingnya sinkronisasi Pasal 27B UU ITE 2024 untuk menjerat modus pemerasan digital. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kekaburan terminologi spesifik dan lemahnya tata kelola platform, sehingga diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat serta harmonisasi regulasi yang lebih operasional untuk menjamin hak restitusi korban.Kata Kunci: aplikasi kencan; kriminologi; love scamming; perlindungan hukum