Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.591
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum jurnal hukum das sollen Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Pengabdian Dharma Wacana RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati Ius Poenale Jurnal Inovasi Pembangunan Muqaranah Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Contemporary Law Studies Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Multidisciplinary Journals Journal of Accounting Law Communication and Technology Social Sciences Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Nemui Nyimah Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Tamza, Fristia Berdian
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Hak Perempuan dan Hukum Perceraian Islam: Antara Otonomi Agama dan Perlindungan Minoritas Utami, Adelya Putri; Rodliyah, Nunung; Tamza, Fristia Berdian; S, Sepriyadi Adhan; Kasmawati, Kasmawati
Muqaranah Vol 9 No 2 (2025): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v9i2.31989

Abstract

The application of Islamic divorce law in societies that adhere to legal pluralism presents unique challenges, particularly in the context of protecting women's rights when the Muslim community is a minority. In a number of countries, Islamic family law is still used as an internal guideline for Muslim communities in resolving divorce and property division issues. However, this practice often conflicts with human rights principles, particularly those related to gender equality. This study aims to analyze how pluralistic countries balance respect for religious freedom with the state's obligation to protect individual rights. The research methodology used is a qualitative approach with normative and comparative juridical methods, through analysis of legislation, court decisions, and legal literature in the United Kingdom, India, and Indonesia. The study results indicate that the protection of women's rights should not be compromised in the name of cultural tolerance or religious autonomy. The state has a crucial role to ensure that the application of religious law is fair, voluntary, and transparent, and in line with the principles of justice and equality for all citizens.
Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Kurniawan, Bagus Riko; Tamza, Fristia Berdian; Ferdiansyah, Ahmad Irzal
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7651

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis jangka panjang bagi para korbannya. Kondisi ini menuntut hadirnya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan yang efektif, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban. Penelitian ini merumuskan persoalan utama, yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi korban perdagangan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum nasional, kebijakan operasional, serta mekanisme koordinasi antarlembaga dalam menangani korban. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif terhadap berbagai regulasi dan praktik penanganan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan instrumen hukum dan layanan perlindungan, efektivitasnya masih terkendala oleh koordinasi yang tidak merata, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga terkait dan perbaikan sistem pelayanan terpadu menjadi langkah penting untuk memastikan pemenuhan hak korban secara menyeluruh.
Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat Dalam Penanganan Kasus Narkotika Salsabila, Salsabila; Husin, Budi Rizky; Tamza, Fristia Berdian; Farid, Muhammad; Riski, Sri
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/s06j3b51

Abstract

Abuse of power by law enforcement officers in handling drug cases is a serious problem affecting the integrity of the criminal justice system in Indonesia. Actions such as fabricated cases, extortion, destruction of evidence, and negotiation of sentences frequently appear in various court reports and decisions, fueling public distrust in law enforcement agencies. This article aims to analyze various forms of abuse of power by officers in handling drug cases and the structural factors that trigger these violations, such as weak internal oversight, organizational culture, and regulatory deficiencies. The research method applied is a normative legal approach, encompassing an analysis of laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The analysis shows that abuse of power occurs due to a lack of firmness in administrative and legal sanctions against officers, a dysfunctional external oversight mechanism, and the potential for conflicts of interest during the investigation process. This article recommends the need to strengthen accountability mechanisms, improve institutions, and implement stricter sanctions to reduce misconduct by officers in handling drug cases.
Efektivitas Penegakan Hukum pada Kasus Penggelapan Mobil Rental Berbasis Platform Digital Irvan, Muhammad; Monica, Dona Raisa; Tamza, Fristia Berdian; Andrisman, Tri; Meidiantama, Refi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7712

Abstract

Perkembangan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor jasa penyewaan kendaraan bermotor, khususnya usaha rental mobil. Digitalisasi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental. Kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital menunjukkan kompleksitas tersendiri karena melibatkan hubungan kontraktual, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepentingan pemulihan kerugian korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penggelapan mobil rental berbasis platform digital serta mengkaji penerapan pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penggelapan mobil rental belum sepenuhnya efektif, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kerugian korban. Proses pemidanaan pelaku sering kali tidak sebanding dengan kepentingan korban yang mengutamakan pengembalian kendaraan atau ganti rugi. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice dinilai relevan untuk diterapkan secara selektif dan proporsional, karena mampu mendorong pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pencapaian keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di era digital.
Illegal Fishing dan Pertanggungjawaban Pidana: Studi atas Sengketa Maritim Indonesia-Vietnam Gultom, Rachel Sophia Joy Aprilia; Shafira, Maya; Tamza, Fristia Berdian; Farid, Muhammad; Azizah, Siti
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7770

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal fishing melalui kajian terhadap pendekatan hukum antara Indonesia dan Vietnam serta implikasinya terhadap sengketa maritim di Laut Natuna Utara. Fokus analisis diarahkan pada penegakan hukum perikanan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Vietnam melalui Law on Fisheries No. 18/2017/QH14. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan hukum pidana sebagai primum remedium melalui sanksi represif, sedangkan Vietnam menempatkan pidana sebagai ultimum remedium dengan penekanan pada sanksi administratif dan pengawasan preventif. Dalam kerangka UNCLOS 1982, efektivitas hukum nasional terbukti terbatas tanpa kerja sama bilateral dan regional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi Indonesia–Vietnam melalui mekanisme ASEAN dan RPOA-IUU guna mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Meidiantama, Refi; Tamza, Fristia Berdian; Ginting, Mamanda Syahputra
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2026): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v5i2.5601

Abstract

Purpose: This study examines the efforts to combat illegal mining activities in the jurisdiction of Tulang Bawang Regency, Lampung Province, by analyzing both penal and non-penal approaches as well as the effectiveness of law enforcement through the lens of legal substance, legal structure, and legal culture. Methodology: Using a normative juridical approach, this research relies on primary and secondary legal materials. Primary data were obtained from interviews with key informants and relevant case observations, while secondary data were collected from legislation, books on penal policy, scientific journals, and previous studies related to criminal law enforcement in the mining sector. Results: The findings reveal that the penal approach, as regulated in Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining and the Law on Environmental Protection and Management, provides a strong legal basis to impose criminal sanctions on illegal mining actors. However, law enforcement remains constrained by overlapping regulations, complex licensing procedures, limited resources of law enforcement agencies, and low public legal awareness. Non-penal measures such as community education, simplification of mining permits, economic empowerment programs, and local participation are crucial to addressing the socio-economic roots of illegal mining. Limitations: This study is confined to examining legal developments by comparing the Corruption Eradication Law with the provisions in the New Criminal Code. Contribution: This study contributes to the discourse on criminal law policy by highlighting the need for a balanced combination of penal and non-penal strategies to protect natural resources and achieve sustainable development. The findings can serve as a reference for local governments, law enforcement agencies, and policymakers in formulating more effective measures to eradicate illegal mining in Tulang Bawang and similar regions in Indonesia.
OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR Tamza, Fristia Berdian; Deni Achmad; Andrisman, Tri; Firganefi
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.204

Abstract

Abstract: Perdagangan orang merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga politik, budaya, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah dan menanggulangi dampak negatif perdagangan orang, serta memberikan panduan praktis untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan terlindungi. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, sesi tanya jawab, kuesioner, serta penguatan peran masyarakat. Aparat desa, warga, dan pemangku kepentingan dilibatkan guna meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: Kesadaran hukum; tindak pidana perdagangan orang; pencegahan; partisipasi masyarakat.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN EKONOMI DIGITAL (ONLINE SCAM) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Br Meliala, Chetrine; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Tamza, Fristia Berdian
Jurnal Education and Development Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i1.7714

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan ancaman penipuan ekonomi digital (online scam) yang mengakibatkan kerugian materiil dan psikologis bagi masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti UU ITE, KUHP, dan UUPK, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal, khususnya dalam pemulihan kerugian finansial. Kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dengan realitas penanganan kasus di lapangan mendorong pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta studi lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan penyidik, praktisi hukum, dan korban. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum bagi korban online scam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih terbatas pada aspek penindakan pelaku, sementara pemulihan kerugian korban menghadapi hambatan kompleks. Faktor penghambat meliputi kesulitan pembuktian digital, koordinasi lembaga yang lemah, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Diperlukan strategi terpadu berupa penguatan kelembagaan, reformasi mekanisme restitusi, dan peningkatan edukasi masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan korban yang komprehensif.
Rasionalitas Filosofis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Enam Tahun Terhadap Residivis Percobaan Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk) Luthfi, Muhammad Fakhri; Fathonah, Rini; Tamza, Fristia Berdian; Maroni, Maroni
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7800

Abstract

Penelitian ini mengkaji rasionalitas filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun terhadap terdakwa residivis dalam perkara percobaan pembunuhan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 963/Pid.B/2024/PN Tjk. Fokus utama penelitian diarahkan pada pertimbangan hakim yang tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana delapan tahun, meskipun terdakwa memiliki status residivis dan perbuatannya berpotensi menghilangkan nyawa orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar filosofis pemidanaan yang digunakan hakim, khususnya dalam perspektif keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan filosofis, dengan bahan hukum utama berupa putusan pengadilan, KUHP, serta doktrin pemidanaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini tidak hanya berpegang pada aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan tujuan pemidanaan, seperti pembinaan dan kemungkinan perbaikan diri terdakwa. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, hakim menilai bahwa akibat yang ditimbulkan tidak sampai pada hilangnya nyawa korban serta terdapat faktor-faktor yang meringankan, sehingga pidana enam tahun dianggap lebih proporsional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas filosofis hakim tercermin dari upaya menyeimbangkan keadilan retributif dengan keadilan korektif dan rehabilitatif, sehingga putusan pidana tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan substantif.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk) Wiranata, Fany; Firganefi, Firganefi; Tamza, Fristia Berdian; Shafira, Maya; Monica, Dona Raisa
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7776

Abstract

Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk menunjukkan perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman 4 tahun penjara terhadap terdakwa atas tindak pidana penadahan emas hasil pencurian, dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan yakni 3 bulan 15 hari penjara. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum, pengakuan kesalahan, serta peran terdakwa yang tidak utama dalam tindak pidana tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa berlandaskan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan maaf, kesalahan (dolus), dan prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” terpenuhi, karena terdakwa sadar dan sengaja menerima serta menyembunyikan emas hasil kejahatan. Saran, agar aparat penegak hukum mempertimbangkan secara proporsional keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam setiap perkara pidana, termasuk aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur subjektif pelaku, seperti kemampuan bertanggung jawab, kesadaran, niat, dan tidak adanya alasan pembenaran, harus diperhatikan agar penjatuhan pidana bersifat adil, proporsional, edukatif, dan rehabilitatif.
Co-Authors Abdelnoer, Muhammad Syaddam Ahmad, Thearizky Aisyah Muda Cemerlang Andrisman, Tri Anggraini, Bintang Puji Anrikhotama, Raditya Vito Br Meliala, Chetrine Deni Achmad Deni Achmad Dermawan, Rian Rizky Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Erna Dewi . Falielian, Fransiska Fitry Fardiansyah, Ahmad Irzal Ferdiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firganefi Ginting, Mamanda Syahputra Gultom, Rachel Sophia Joy Aprilia Gunawan Jatmiko Hasan, Puan Maharani Herlina Kurniati Husin, Budi Rizki Husin, Budi Rizky Kesuma, Syukron Ginta Kurniawan, Bagus Riko Liky Faizal Luthfi, Muhammad Fakhri Mabsus, Muhammad Irfan Fadilla Maharanny, Fegita Maroni Maroni Maya Shafira Meidiantama, Refi Muhammad Amin Muhammad Farid Muhammad Irvan Najeges, Adillah Nunung Rodliyah Rendie Meita Sarie Putri Rika Septiana Rinaldy Amrullah Rini Fathonah, Rini riski, sri S, Sepriyadi Adhan Safitri, Wulandini Fayza Salsabila, Salsabila Samad, Talitha Salsabila Samad, Talitha Salsabilla Saputra, Kuryani Sari, Sintia Aprilia Septiani, Annisa Eka Siswahyudianto Siti Azizah Sulaiman, M. Zulvan Syuryadi, Paksi Aan Trijayanti, Dita Utami, Adelya Putri Wibowo, Dava Prawira Wiranata, Fany Yudi, Rizki Maulana