Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR Tamza, Fristia Berdian; Deni Achmad; Andrisman, Tri; Firganefi
Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 (2025): Nemui Nyimah Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : FT Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/nm.v5i2.204

Abstract

Abstract: Perdagangan orang merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga politik, budaya, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah dan menanggulangi dampak negatif perdagangan orang, serta memberikan panduan praktis untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan terlindungi. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, sesi tanya jawab, kuesioner, serta penguatan peran masyarakat. Aparat desa, warga, dan pemangku kepentingan dilibatkan guna meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: Kesadaran hukum; tindak pidana perdagangan orang; pencegahan; partisipasi masyarakat.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN EKONOMI DIGITAL (ONLINE SCAM) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Br Meliala, Chetrine; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Tamza, Fristia Berdian
Jurnal Education and Development Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i1.7714

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan ancaman penipuan ekonomi digital (online scam) yang mengakibatkan kerugian materiil dan psikologis bagi masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti UU ITE, KUHP, dan UUPK, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal, khususnya dalam pemulihan kerugian finansial. Kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dengan realitas penanganan kasus di lapangan mendorong pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta studi lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan penyidik, praktisi hukum, dan korban. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum bagi korban online scam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih terbatas pada aspek penindakan pelaku, sementara pemulihan kerugian korban menghadapi hambatan kompleks. Faktor penghambat meliputi kesulitan pembuktian digital, koordinasi lembaga yang lemah, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Diperlukan strategi terpadu berupa penguatan kelembagaan, reformasi mekanisme restitusi, dan peningkatan edukasi masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan korban yang komprehensif.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk) Wiranata, Fany; Firganefi, Firganefi; Tamza, Fristia Berdian; Shafira, Maya; Monica, Dona Raisa
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7776

Abstract

Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk menunjukkan perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman 4 tahun penjara terhadap terdakwa atas tindak pidana penadahan emas hasil pencurian, dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan yakni 3 bulan 15 hari penjara. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum, pengakuan kesalahan, serta peran terdakwa yang tidak utama dalam tindak pidana tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa berlandaskan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan maaf, kesalahan (dolus), dan prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” terpenuhi, karena terdakwa sadar dan sengaja menerima serta menyembunyikan emas hasil kejahatan. Saran, agar aparat penegak hukum mempertimbangkan secara proporsional keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam setiap perkara pidana, termasuk aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur subjektif pelaku, seperti kemampuan bertanggung jawab, kesadaran, niat, dan tidak adanya alasan pembenaran, harus diperhatikan agar penjatuhan pidana bersifat adil, proporsional, edukatif, dan rehabilitatif.
Peran Kepolisian dalam Pemenuhan Hak Korban Perdagangan Orang Abdelnoer, Muhammad Syaddam; Shafira, Maya; Tamza, Fristia Berdian; Farid, Muhammad; Meidiantama, Refi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7900

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human dignity and fundamental human rights and is often categorized as a form of modern slavery. Victims of human trafficking experience multidimensional suffering, including physical, psychological, social, and economic harm, which requires comprehensive legal protection from the state. This study aims to analyze the role of the police in fulfilling the rights of victims of human trafficking and to identify the obstacles encountered in the implementation of such protection. The research employs a normative-empirical legal research method. The normative approach examines laws and regulations related to the protection of victims of human trafficking, while the empirical approach analyzes their implementation in practice, particularly within the jurisdiction of the Lampung Regional Police. The results show that the police play a strategic role in identifying and rescuing victims, providing physical and psychological protection, facilitating access to justice, and coordinating with relevant institutions for victim rehabilitation. However, the fulfillment of victims’ rights has not been fully optimized due to several obstacles, including limited human resources, inadequate facilities, weak inter-agency coordination, economic vulnerability of victims, and social stigma. Therefore, strengthening victim-oriented policing, improving institutional capacity, and enhancing cross-sectoral cooperation are essential to ensure effective and just protection for victims of human trafficking.
Strategi Penguatan Ketahanan Masyarakat Desa Hanura terhadap Perubahan Iklim berbasis Pendekatan Partisipatif Diah Gustiniati Maulani; Septiana, Rika; Tamza, Fristia Berdian; Samad, Talitha Salsabilla
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 1 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i1.1791

Abstract

Dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat secara global semakin nyata dalam beberapa dekade terakhir. Masyarakat pedesaan, yang secara langsung bergantung pada sumber daya alam dan pola cuaca yang dapat diprediksi, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ancaman perubahan iklim. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kemampuan adaptasi masyarakat Desa Hanura terhadap risiko perubahan iklim. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan membangun penguatan ketahanan masyarakat desa yang adaptif dan partisipatif dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Program pengabdian difokuskan pada edukasi masyarakat mengenai perubahan iklim beserta dampaknya, penguatan praktik ketahanan keberlanjutan, serta pengembangan kapasitas manajemen risiko bencana. Tujuan diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko iklim secara berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pemberdayaan berbasis partisipasi aktif masyarakat. Penguatan ketahanan yang di inisiasi tim pengabdi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan ketangguhan masyarakat melalui transfer pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya alam, penerapan pemanfaatan sistem pertanian yang adaptif, serta penyusunan rencana tanggap darurat bencana iklim. Program ini juga menumbuhkan semangat kolektivitas dan kerja sama antarkelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan lingkungan dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Keberhasilan pengabdian masyarakat di Desa Hanura ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman warga terhadap adaptasi perubahan iklim, pembuatan lubang resapan air hujan, pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman pangan tahan iklim, pengembangan sistem pertanian terpadu. Kebaruan program ini terletak pada model kolaborasi multipihak antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun ketangguhan sosial yang adaptif terhadap risiko perubahan iklim. Tim pengabdian berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan, monitoring berkelanjutan, serta fasilitasi komunikasi dengan pemerintah desa guna memastikan keberlanjutan program adaptasi iklim di Desa Hanura.
INTIMASI DAN PENIPUAN DI ERA DIGITAL: ANALISIS KRIMINOLOGIS KONTEMPORER DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LOVE SCAMMING DI INDONESIA Sulaiman, M. Zulvan; Dewi, Erna; Tamza, Fristia Berdian
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.2001

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi perilaku menyimpang dan kerentanan pengguna aplikasi kencan di Indonesia melalui perspektif kriminologi kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum positif dalam menjamin perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Swiss Cheese Model berdasarkan KUHP Nasional, UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan UU TPKS. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh baik melalui media cetak maupun online. Hasil penelitian menunjukkan adanya transisi kejahatan dari catfishing menuju love scamming yang secara sistematis mengeksploitasi gaya hidup digital kelompok rentan, serta pentingnya sinkronisasi Pasal 27B UU ITE 2024 untuk menjerat modus pemerasan digital. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh kekaburan terminologi spesifik dan lemahnya tata kelola platform, sehingga diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat serta harmonisasi regulasi yang lebih operasional untuk menjamin hak restitusi korban.Kata Kunci: aplikasi kencan; kriminologi; love scamming; perlindungan hukum