Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.609
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) JURNAL GOVERNANSI Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Journal of Accounting and Finance Management (JAFM) JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi
Agus Taryana
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PROSES PRODUKSI JERUK PADA PENGUSAHA JERUK DI LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT Arifianti, Ria; Taryana, Agus; Fordian, Dian
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i4.60062

Abstract

Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan  dengan   konsumsi dan distribusi. Hal ini berkaitan dengan proses produksi. Proses produksi yang buruk dari suatu pabrik/perusahaan akan menimbulkan   kerugian sehingga pabrik atau Perusahaan  tersebut akan mengalami kesulitan dalam  bersaing dengan industri sejenis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.  Teknik pengumpulan data  yang dilakukan adalah wawancara kedalaman dengan pengusaha jeruk dan para pekejanya, Proses produksi jeruk yang dilakukan  berdasarkan  jenis aliran lini/garis yaitu Continuous, dan  Tipe persediaan yang digunakan adalah Assemble-to-order.  Proses produksi jeruk mempunyai beberapa tahapan. Pertama adalah pemanenan, yaitu memanen hasil jeruk yang didapatkan. Kedua, adalah penyortiran. Tujuannya adalah untuk memilah jeruk berdasarkan kualitasm dan ketahanan jeruknya. Ketiga, kegiatan penyimpanan. Kegiatan ini menganut FIFO system, yaitu barang yang pertama kali masuk ke gudang, maka akan dikeluarkan terlebih dahulu. Keempat adalah kegiatan pengiriman. Kegiatan proses produksi jeruk telah dilakukan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi sangat rinci dan dilakukan setiap hari. Hal ini dikarenakan karena berdasarkan pesanan yang berlangsung setiap hari. Production activities are activities related to consumption and distribution. This is related to the production process. A poor production process from a factory/company will cause losses so that the factory or company will experience difficulty in competing with similar industries.  The method used is a descriptive qualitative method.  The data collection technique used was in-depth interviews with orange entrepreneurs and their workers. The orange production process is carried out based on the line flow type, namely Continuous, and the type of inventory used is Assemble-to-order. The orange production process has several stages. The first is harvesting, namely harvesting the oranges obtained. Second, is sorting. The goal is to sort oranges based on their quality and durability. Third, storage activities. This activity adheres to the FIFO system, that is, the goods that enter the warehouse first will be released first. Fourth is delivery activities. The orange production process activities have been carried out well. The activities carried out in the production process are very detailed and carried out every day. This is because it is based on orders that take place every day.
SOSIALISASI BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN) DI DESA BOJONG, KECAMATAN MAJALAYA, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT Taryana, Agus; Fordian, Dian; Nuryanto, Yayan; Alexandri, Mohammad Benny; Arifianti, Ria
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i1.41810

Abstract

Program Pengabdian Pada Masyarakat (PKM) Universitas Padjadjaran berlangsung secara luring dan daring di Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan kegiatan penyuluhan mengenai Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang merupakan kerja sama antara Universitas Padjadjaran, pemerintah lokal, dan UNICEF. PKM ini dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi bagi anak. Metode pada kegiatan ini berupa penyuluhan ke ssetiap RW yang ada di Desa Bojong selama lima hari. Selain kader posyandu, banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai BIAN. Sehingga, melalui kegiatan sosialisai ini masyarakat menjadi mengetahui dan memiliki keinginan untuk melakukan imunisasi untuk anaknya pada program BIAN yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2022 mendatang.
Komunikasi Pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Masjid Jami Al Quddus Adventine Samosir, Bunga; Yani Yuningsih, Neneng; Taryana, Agus
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v5i6.2566

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh komunikasi pemerintahan DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dalam polemik pembangunan Masjid Jami Al Quddus dan relokasi SDN Pondok Cina 1. Pembangunan Masjid Jami Al Quddus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat karena akan dibangun di lahan SDN Pondok Cina 1 yang menyebabkan sekolah tersebut akan digusur. Beberapa masyarakat tidak menyetujui pembangunan masjid ini dan menyampaikan tuntutannya kepada DPRD Kota Depok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok berperan penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ini dalam bentuk surat rekomendasi kepada Wali Kota Depok dan jajarannya. Isi surat rekomendasi tersebut berupa tiga tuntutan dari masyarakat. Pengaruh komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok dan jajarannya akan dianalisis dengan menggunakan teori Ulbert Silalahi yang melihat pengaruh komunikasi pemerintahan dilihat dari sikap (attitude), pemahaman (understanding), serta perilaku (behavior). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data diperoleh dengan studi literatur, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok berpengaruh kepada Walikota Depok baik dari sikap (attitude), pemahaman (understanding), dan perilaku (behavior). Dari sikap (attitude), Walikota Depok berjanji akan membalas surat rekomendasi dari DPRD Kota Depok. Dari pemahaman (understanding), Walikota Depok, jajarannya, dan masyarakat dapat mengerti dan menjelaskan isi surat rekomendasi tersebut walaupun lembaga Bappeda Kota Depok tidak dapat menjelaskan isi surat rekomendasi tersebut. Dari perilaku (behavior), Walikota Depok dan jajarannya melakukan apa yang sesuai dengan tuntutan dari DPRD Kota Depok salah satunya dengan memperbaiki jalan akses menuju SDN Pondok Cina 1 Depok, penundaan pembangunan Masjid Jami Al Quddus, sampai pada akhirnya pembangunan Masjid Al Quddus dibatalkan.
GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) GRHA TIYASA KOTA BOGOR TAHUN 2023 Silvyana, Anastasia; Bintari, Antik; Taryana, Agus
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.63301

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan MPP Grha Tiyasa Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsip effectiveness and efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kekurangan dalam hal pemahaman program, tepat sasaran, dan kendala keterbatasan SDM. Pada prinsip openness and transparency telah terpenuhi dengan cukup baik, pihak MPP Kota Bogor telah menyediakan informasi pelayanan secara terbuka dan transparan melalui berbagai kanal yang disediakan. Pada prinsip participation belum terpenuhi dengan baik karena keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip good governance belum terpenuhi dengan baik dalam MPP Grha Tiyasa Kota Bogor. Penelitian juga menekankan pentingnya bagi Pemerintah Kota Bogor untuk memprioritaskan perbaikan internal melalui rekrutmen pegawai, optimalisasi pemanfaatan teknologi dengan edukasi penggunaan aplikasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi secara rutin dan intensif. This research intends to analyze the application of good governance principles in the implementation of MPP Grha Tiyasa Bogor City.The method used is a qualitative research method with a descriptive presentation. The research results indicate that the principles of effectiveness and efficiency have not been met due to shortcomings in program understanding, targeting, and limitations in human resources. In terms of the principle of openness and transparency, it has been sufficiently met, as the MPP of Bogor City has provided service information openly and transparently through various available channels. In principle, participation has not been well fulfilled because community involvement in socialization activities has not been maximally utilized. Based on the research findings, it can be concluded that the principles of good governance have not been well fulfilled in MPP Grha Tiyasa, Bogor City. The research also emphasizes the importance for the Bogor City Government to prioritize internal improvements through employee recruitment, optimization of technology utilization with application usage education, and increasing community engagement through regular and intensive socialization.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN METRO TRANS JABAR UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI CEKUNGAN BANDUNG Noer, Arvenia; Mulyawan, Rahman; Taryana, Agus
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.64067

Abstract

Transportasi publik dapat menjadi jawaban bagi kemacetan yang sudah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang menghadapi kemacetan adalah Cekungan Bandung. Dinas Perhubungan Jabar sudah berupaya untuk menghadirkan transportasi publik berupa Metro Trans Jabar sebagai langkah kecil namun pasti untuk mengatasi kemacetan di daerah ini. Pemerintah berkolaborasi dengan PT Jasa Sarana, Perum Damri, dan PT Blue Bird dalam mengelola MJT. Pada kenyataannya, MJT belum mampu untuk mengatasi kemacetan di Cekungan Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas proses kolaborasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penyajian deskriptif. Teori collaborative governance milik Ansell dan Gash digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menilai keberhasilan kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam mengelola MJT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama sudah dipenuhi. Namun, para aktor yang terlibat belum mampu untuk menyatakan keseragaman terhadap aspek hasil sementara. Pihak pemerintah seperti Dishub Jabar dan PT Jasa Sarana menyatakan bahwa belum ada hasil yang signifikan atas kehadiran MJT untuk mengurai kemacetan di Cekungan Bandung. Sedangkan pihak non-publik seperti Perum Damri dan PT Blue Bird menyatakan bahwa MJT sedikit demi sedikit sudah mampu mengurai kemacetan di daerah ini. Public transportation can be the answer to traffic congestion in various regions of Indonesia. One region facing traffic congestion is the Bandung Basin. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat has made efforts to introduce public transportation in the form of Metro Trans Jabar as a small but sure step to overcome traffic congestion in the Bandung Basin. The government collaborates with PT Jasa Sarana, Perum Damri, and PT Blue Bird in managing MJT. However, in reality, MJT has not been able to address the traffic congestion in the Bandung Basin. Therefore, this study aims to analyze and describe the effectiveness of the government collaboration process. This study uses a descriptive method with an interview, observation, and literature review approach. The collaborative governance theory by Ansell and Gash is used as a framework to assess the success of the West Java Provincial Government's collaboration in managing the MJT. The results of this study indicate that the aspects of face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, and shared understanding have been fulfilled. However, the actors involved have not been able to express uniformity regarding the interim results. Government agencies such as the Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat and PT Jasa Sarana stated that there have been no significant results from the MJT in relieve traffic congestion in the Bandung Basin. Meanwhile, non-public entities such as Perum Damri and PT Blue Bird stated that the MJT has gradually been able to relieve traffic congestion in this area.
EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN PANGAN BERUPA BANTUAN PEMBERIAN BIBIT TANAMAN PADI DI DESA BOJONGKONENG, KECAMATAN NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA TAHUN 2023 Hermawan, Shalaisya Azzahra Al-Meyda; Nuryanto, Yayan; Taryana, Agus
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64120

Abstract

Program prioritas nasional ketahanan pangan adalah program pemerintah dalam upaya kemandirian pangan, swasembada pangan, keamanan pangan, dan meningkatkan akses pangan. Di tingkat desa, program ketahanan pangan mempertimbangkan prioritas kebutuhan agar memberikan manfaat kepada masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini memiliki tujuan dalam untuk menganalisis bagaimana efektivitas program bantuan bibit tanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian berhubungan dengan keterlambatan distribusi bibit tanaman padi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan sosialisasi yang belum maksimal kepada petani. Maka, tujuan penelitian ini: (1) menganalisis efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, (2) memaparkan faktor dalam pelaksanaan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, dan (3) memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Desa Bojongkoneng dalam meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi. Metode dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Bagaimana cara mengukur efektivitas program, dengan menggunakan indikator efektivitas program Sutrisno (2010) berupa pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan nyata.  Maka hasil dari penelitian ini menandakan bahwasanya efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng masih tergolong kurang efektif. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan upaya peningkatan oleh Pemerintah Desa Bojongkoneng, salah satunya melalui sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap program ketahanan pangan secara menyeluruh.  The national priority program for food security is a program implemented by the government as an effort in food self-sufficiency, food security, and improving food access. At the village level, the program considers the priority needs so the program can provide benefits to the village community. This study analyzes the effectiveness of the food security program through rice seed assistance in Bojongkoneng Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. The main problems include delays in seed distribution, lack of skilled human resources, and inadequate socialization. The study aims to (1) analyze the program’s effectiveness effectiveness of the food security program through rice seed assistance, (2) identify factors effectiveness of the food security program through rice seed assistance, and (3) describe village efforts to improve the effectiveness of the food security program through rice seed assistance. This study is using qualitative method. In measuring the effectiveness of the program, this study  uses indicators of program effectiveness based on Sutrisno (2010), namely program understanding, target accuracy, timeliness of the program, goal achievement, and concrete change. The results show the program is still less effective. supporting factors include the availability of natural resources, organized farmer groups, and program continuity. Inhibiting factors involve limited human resource capacity and low community involvement during socialization. To enhance the effectiveness, the village regularly includes the community in musrenbang. The study concludes that the effectiveness of the food security program in the form of rice seedling assistance in Bojongkoneng Village, is still considered as less effective. This shows that improvement efforts are needed by the Bojongkoneng Village Government, particularly through more massive socialization to the community in order to increase understanding and participation in the overall food security program.  
UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG DALAM PENERTIBAN REKLAME ILEGAL DAN PEDAGANG KAKI LIMA Centia, Selvi; Asiah, Nurul; Taryana, Agus
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.64073

Abstract

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan tata kelola kota. Salah satu permasalahan utama yaitu meningkatnya aktivitas ilegal, seperti pemasangan reklame tanpa izin dan pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam menegakan Perturan Daerah untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan masyarakat. Studi ini mencakup pendekatan preventif dan represif yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas Satpol PP dan masyarakat, serta analisis dokumen resmi, seperti peraturan daerah dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah menjalankan berbagai program, seperti patroli rutin, pembongkaran reklame ilegal, dan penertiban PKL, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala seperti kebocoran informasi razia, kurangnya sarana dan prasarana, serta persepsi masyarakat yang cenderung negatif terhadap tindakan hukum yang dilakukan. The city of Bandung, as the capital of West Java Province, has experienced rapid economic growth in the last few decades. This development not only has a positive impact on improving people's living standards, but also raises various social and urban governance problems. One of the main problems is the increase in illegal activities, such as placing advertisements without permits and violations by street vendors (PKL). This research aims to analyze the role of the Bandung City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in maintaining public order and providing community protection. This study covers the preventive and repressive approaches used, as well as the challenges faced in carrying out tasks in the field. The research method used is a qualitative method, data was collected through direct observation, interviews with Satpol PP officers and the community, as well as analysis of official documents, such as regional regulations and performance reports. The research results show that although Satpol PP has implemented various programs, such as routine patrols, dismantling illegal billboards, and controlling street vendors, its effectiveness is still hampered by obstacles such as leaks of raid information, lack of facilities and infrastructure, as well as public perceptions that tend to be negative towards the legal actions taken.
Digital Governance dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Kearifan Lokal di Kota Bandung Deliarnoor, Nandang Alamsah; Suwaryo, Utang; Hermawati, Rina; Taryana, Agus
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Vol. 9 No. 2 (2024): Januari
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/antro.v9i2.57126

Abstract

Ketergantungan pangan yang tinggi terhadap daerah lain membuat Kota Bandung sangat rentan terhadap ketahanan pangan, tidak memiliki kedaulatan pangan, rentan terhadap gejolak harga, atau tidak dapat mengontrol harga pangan yang beredar. Tata kelola digital melalui indigenous knowledge di Kota Bandung menjadi aspek penting untuk mewujudkan ketahanan pangan, salah satunya melalui pertanian perkotaan terpadu yang disebut Buruan Sae (Pekarangan Sehat Alami dan Ekonomis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung melalui DKPP belum menerapkan tata kelola pemerintahan digital pada program Buruan Sae, baru baru memulai yaitu dengan pembuatan aplikasi yang belum sempurna yang merupakan layanan menuju pemerintahan digital, belum sampai pada kategori SPBE. Padahal program buruan sae dapat membantu masyarakat memanfaatkan sumber tanaman pekarangan sebagai alternatif untuk ketahanan pangan, dengan adanya teknologi digital yang mendukung program buruan sae DKPP dapat melacak alur barang dari petani hingga ke konsumen, memonitoring kualitas produk, dan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan yang memberikan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Such high food dependence on other areas means that the city of Bandung is very vulnerable to food security, does not have food sovereignty, is vulnerable to price fluctuations, or cannot control the price of food in circulation. Digital governance through indigenous knowledge in the city of Bandung is an important aspect of realizing food security, one of which is through integrated urban farming called Buruan Sae (Natural and Economical Healthy Yard). This research uses a qualitative approach with a case study method in the city of Bandung. The results of the research show that the City of Bandung, through DKPP, has not yet implemented digital governance in the Buruan Sae program, only just starting out, namely with the creation of a rudimentary application that is a service towards digital government, not yet reaching the SPBE category. Even though the sae hunting program can help the community utilize garden plant sources as an alternative for food security, the existence of digital technology that supports the sae hunting DKPP can track the flow of goods from farmers to consumers, monitor product quality, and ensure compliance with food safety standards that provide consumer trust in local products.
Standarisasi Tata Kelola Arsip Melalui Perancangan Panduan di LLDIKTI Wilayah IV Maharani, Putri Aulia Adi; Taryana, Agus; Suyatman, Iwan
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jiipk.v14i2.136432

Abstract

Pengelolaan arsip yang terstandarisasi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas administrasi dan akuntabilitas lembaga layanan pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan menyusun panduan kearsipan sebagai acuan operasional untuk menstandarkan praktik pengelolaan arsip di LLDIKTI Wilayah IV. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data dihimpun melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa permasalahan paling krusial bukan sekadar belum adanya standarisasi, tetapi ketiadaan SOP baku daur hidup arsip (penilaian, jadwal retensi, pemusnahan) yang memicu variasi pemberkasan, penumpukan arsip inaktif, dan inefisiensi temu balik hingga dua–tiga hari untuk satu dokumen. Kelemahan ini diperkuat kesenjangan kompetensi kearsipan dan ketimpangan pemanfaatan teknologi, sehingga kualitas pengelolaan arsip sangat bergantung pada pengetahuan tacit individu. Sebagai respon, penelitian ini merumuskan panduan kearsipan kontekstual yang menerjemahkan regulasi nasional ke dalam prosedur operasional dan format dokumen pendukung, yang diposisikan sebagai instrumen awal untuk mengurangi kerentanan struktural dan menyelaraskan praktik antar-unit
PEMBERKASAN ARSIP FOTO DIGITAL PADA MEDIA ONLINE BANDUNGBERGERAK Fellisha, Naila Alifah; Taryana, Agus; Setiawati, Wawat
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.68606

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas pemberkasan arsip foto digital pada media online BandungBergerak yang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut ditandai dengan pemanfaatan Google Drive sebagai sarana penyimpanan dan temu kembali arsip foto yang baru mencakup dokumentasi tahun 2021, sementara arsip foto tahun 2022 hingga sekarang masih tersimpan secara tersebar di perangkat pribadi dan divisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pemberkasan arsip foto digital serta implikasinya terhadap efektivitas temu kembali arsip dan keberlanjutan rekam visual organisasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dokumen terhadap Google Drive sebagai sarana temu balik arsip, telaah struktur folder dan penamaan file, serta analisis terhadap dokumen internal organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sistem pemberkasan arsip yang terpusat, SOP pemberkasan arsip, metadata dasar, dan penanggung jawab arsip digital menyebabkan proses temu kembali arsip tidak efektif dan rekam visual organisasi menjadi tidak berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya sistem pemberkasan arsip foto digital terintegrasi yang mencakup drive pusat, struktur folder standar, penamaan file seragam, metadata, serta mekanisme backup untuk mendukung keberlanjutan memori visual BandungBergerak. This study examines the filing of digital photo archives on the online media platform BandungBergerak, which has not yet been optimally integrated. This condition is indicated by the use of Google Drive as a storage and retrieval medium that currently only includes photo documentation from 2021, while photo archives from 2022 to the present remain dispersed across the personal devices of photographers and various divisions. The study aims to analyze the condition of digital photo archive filing and its implications for the effectiveness of archive retrieval and the sustainability of the organization’s visual records. The research employs a qualitative approach through document observation of Google Drive as an archive retrieval medium, examination of folder structures and file-naming practices, and analysis of internal organizational documents. The findings reveal that the absence of a centralized archival filing system, standard operating procedures (SOPs) for archival filing, basic metadata, and designated responsibility for digital archives results in ineffective archive retrieval processes and unsustainable organizational visual records. The study concludes that an integrated digital photo archive filing system is necessary, encompassing a central drive, standardized folder structures, uniform file-naming conventions, metadata, and backup mechanisms to support the sustainability of BandungBergerak’s visual memory.
Co-Authors Adventine Samosir, Bunga Anggarwati, Aryn Putri Antik Bintari Dian Fordian Erna Maulina Fellisha, Naila Alifah Fitriya, Rifa Shakira Herjanto Bekti Hermawan, Shalaisya Azzahra Al-Meyda Herviani, Dini Ilahi, Hasbi Ridla Maharani, Putri Aulia Adi Mahendrawati, Laela Mohammad Benny Alexandri Muhammad Rifa El Mahmudi Nandang Alamsah Deliarnoor Neneng Yani Yuningsih Noer, Arvenia Novie Indrawati Sagita Nurul Asiah Parulian, Rambey Solihin Pratamaningtiyas, Widi Rachmat Fauzan, Tribowo Rahman Mulyawan Ramadhan Pancasilawan Ria Arifianti Rina Hermawati, Rina Rizki Ananda Ramadhan Ruslan, Budiana Sandjaya, Teguh Selvi Centia Setiawati, Wawat Silvyana, Anastasia Sinta Ningrum Suyatman, Iwan Syafa Risya Azahra Teguh Sandjaya Teguh Sandjaya Utang Suwaryo Wisnumulya, Dicky Yayan Nuryanto Zakaria, Syaifullah Zhahirah Indrawati Zainuddin