Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN PANGAN BERUPA BANTUAN PEMBERIAN BIBIT TANAMAN PADI DI DESA BOJONGKONENG, KECAMATAN NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA TAHUN 2023 Hermawan, Shalaisya Azzahra Al-Meyda; Nuryanto, Yayan; Taryana, Agus
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64120

Program prioritas nasional ketahanan pangan adalah program pemerintah dalam upaya kemandirian pangan, swasembada pangan, keamanan pangan, dan meningkatkan akses pangan. Di tingkat desa, program ketahanan pangan mempertimbangkan prioritas kebutuhan agar memberikan manfaat kepada masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini memiliki tujuan dalam untuk menganalisis bagaimana efektivitas program bantuan bibit tanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian berhubungan dengan keterlambatan distribusi bibit tanaman padi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan sosialisasi yang belum maksimal kepada petani. Maka, tujuan penelitian ini: (1) menganalisis efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, (2) memaparkan faktor dalam pelaksanaan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, dan (3) memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Desa Bojongkoneng dalam meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi. Metode dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Bagaimana cara mengukur efektivitas program, dengan menggunakan indikator efektivitas program Sutrisno (2010) berupa pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan nyata. Maka hasil dari penelitian ini menandakan bahwasanya efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng masih tergolong kurang efektif. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan upaya peningkatan oleh Pemerintah Desa Bojongkoneng, salah satunya melalui sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap program ketahanan pangan secara menyeluruh. The national priority program for food security is a program implemented by the government as an effort in food self-sufficiency, food security, and improving food access. At the village level, the program considers the priority needs so the program can provide benefits to the village community. This study analyzes the effectiveness of the food security program through rice seed assistance in Bojongkoneng Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. The main problems include delays in seed distribution, lack of skilled human resources, and inadequate socialization. The study aims to (1) analyze the program’s effectiveness effectiveness of the food security program through rice seed assistance, (2) identify factors effectiveness of the food security program through rice seed assistance, and (3) describe village efforts to improve the effectiveness of the food security program through rice seed assistance. This study is using qualitative method. In measuring the effectiveness of the program, this study uses indicators of program effectiveness based on Sutrisno (2010), namely program understanding, target accuracy, timeliness of the program, goal achievement, and concrete change. The results show the program is still less effective. supporting factors include the availability of natural resources, organized farmer groups, and program continuity. Inhibiting factors involve limited human resource capacity and low community involvement during socialization. To enhance the effectiveness, the village regularly includes the community in musrenbang. The study concludes that the effectiveness of the food security program in the form of rice seedling assistance in Bojongkoneng Village, is still considered as less effective. This shows that improvement efforts are needed by the Bojongkoneng Village Government, particularly through more massive socialization to the community in order to increase understanding and participation in the overall food security program.

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG DALAM PENERTIBAN REKLAME ILEGAL DAN PEDAGANG KAKI LIMA Centia, Selvi; Asiah, Nurul; Taryana, Agus
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.64073

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan tata kelola kota. Salah satu permasalahan utama yaitu meningkatnya aktivitas ilegal, seperti pemasangan reklame tanpa izin dan pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam menegakan Perturan Daerah untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan masyarakat. Studi ini mencakup pendekatan preventif dan represif yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas Satpol PP dan masyarakat, serta analisis dokumen resmi, seperti peraturan daerah dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah menjalankan berbagai program, seperti patroli rutin, pembongkaran reklame ilegal, dan penertiban PKL, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala seperti kebocoran informasi razia, kurangnya sarana dan prasarana, serta persepsi masyarakat yang cenderung negatif terhadap tindakan hukum yang dilakukan. The city of Bandung, as the capital of West Java Province, has experienced rapid economic growth in the last few decades. This development not only has a positive impact on improving people's living standards, but also raises various social and urban governance problems. One of the main problems is the increase in illegal activities, such as placing advertisements without permits and violations by street vendors (PKL). This research aims to analyze the role of the Bandung City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in maintaining public order and providing community protection. This study covers the preventive and repressive approaches used, as well as the challenges faced in carrying out tasks in the field. The research method used is a qualitative method, data was collected through direct observation, interviews with Satpol PP officers and the community, as well as analysis of official documents, such as regional regulations and performance reports. The research results show that although Satpol PP has implemented various programs, such as routine patrols, dismantling illegal billboards, and controlling street vendors, its effectiveness is still hampered by obstacles such as leaks of raid information, lack of facilities and infrastructure, as well as public perceptions that tend to be negative towards the legal actions taken.

Evaluasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap untuk Mengatasi Peningkatan Volume Kendaraan pada Sudirman Central Business District (Scbd) di Jakarta pada Tahun 2022-2023 Riva Kansa Reza; Neneng Yani Yuningsih; Agus Taryana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2708

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemacetan akibat dari meningkatnya volume kendaraan di jalan, khususnya pada kawasan dengan mobilitas tinggi seperti Sudirman Central Business District (SCBD). Di samping adanya upaya pemerintah dengan memberlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap kemacetan masih terus terjadi. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memahami sejauh mana kebijakan sistem ganjil-genap telah memberikan dampak kepada masyarakat. Tujuan dari riset ini adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah DKI Jakarta mengenai Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap menggunakan Model Evaluasi Tujuan (Goal Free Evaluation Model) dari Michael Scriven yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan yang pada hakekatnya mempelajari pengaruh kebijakan publik dalam melayani kepentingan publik. Terdapat tiga jenis pengaruh yaitu pengaruh positif yang ditetapkan oleh tujuan program, pengaruh sampingan positif, dan pengaruh sampingan negatif. Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Selain itu, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Hasil riset ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap telah mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan dan memberikan berbagai dampak positif sampingan kepada masyarakat, timbul dampak negatif yang pada akhirnya membutuhkan solusi tambahan.

Digital Governance dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Kearifan Lokal di Kota Bandung Deliarnoor, Nandang Alamsah; Suwaryo, Utang; Hermawati, Rina; Taryana, Agus
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Vol. 9 No. 2 (2024): Januari
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/antro.v9i2.57126

Ketergantungan pangan yang tinggi terhadap daerah lain membuat Kota Bandung sangat rentan terhadap ketahanan pangan, tidak memiliki kedaulatan pangan, rentan terhadap gejolak harga, atau tidak dapat mengontrol harga pangan yang beredar. Tata kelola digital melalui indigenous knowledge di Kota Bandung menjadi aspek penting untuk mewujudkan ketahanan pangan, salah satunya melalui pertanian perkotaan terpadu yang disebut Buruan Sae (Pekarangan Sehat Alami dan Ekonomis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung melalui DKPP belum menerapkan tata kelola pemerintahan digital pada program Buruan Sae, baru baru memulai yaitu dengan pembuatan aplikasi yang belum sempurna yang merupakan layanan menuju pemerintahan digital, belum sampai pada kategori SPBE. Padahal program buruan sae dapat membantu masyarakat memanfaatkan sumber tanaman pekarangan sebagai alternatif untuk ketahanan pangan, dengan adanya teknologi digital yang mendukung program buruan sae DKPP dapat melacak alur barang dari petani hingga ke konsumen, memonitoring kualitas produk, dan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan yang memberikan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Such high food dependence on other areas means that the city of Bandung is very vulnerable to food security, does not have food sovereignty, is vulnerable to price fluctuations, or cannot control the price of food in circulation. Digital governance through indigenous knowledge in the city of Bandung is an important aspect of realizing food security, one of which is through integrated urban farming called Buruan Sae (Natural and Economical Healthy Yard). This research uses a qualitative approach with a case study method in the city of Bandung. The results of the research show that the City of Bandung, through DKPP, has not yet implemented digital governance in the Buruan Sae program, only just starting out, namely with the creation of a rudimentary application that is a service towards digital government, not yet reaching the SPBE category. Even though the sae hunting program can help the community utilize garden plant sources as an alternative for food security, the existence of digital technology that supports the sae hunting DKPP can track the flow of goods from farmers to consumers, monitor product quality, and ensure compliance with food safety standards that provide consumer trust in local products.

Studi Literatur Faktor Keterlambatan Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Berdasarkan Perspektif Manajemen Konflik Sahrul Romdoni; Joshua Dean E.P; Mifzal Sumarsono; Vicky Hidayat; Ryan Irliawan; Yayan Nuryanto; Agus Taryana
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1869

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek strategis nasional yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak pihak dan proses konstruksi berskala besar. Studi literatur menunjukkan bahwa proyek ini mengalami keterlambatan akibat kombinasi faktor teknis dan nonteknis. Artikel ini menganalisis faktor-faktor tersebut berdasarkan penelitian terdahulu dan mengaitkannya dengan teori manajemen konflik. Hasil kajian literatur menunjukkan sebelas faktor utama penyebab keterlambatan, antara lain pembebasan lahan, jadwal proyek yang terlalu ketat, kurangnya integrasi perencanaan, keterbatasan sumber daya, perubahan desain, koordinasi rumit, dan kelalaian subkontraktor. Sebagian besar faktor tersebut berhubungan dengan konflik kepentingan, konflik peran, konflik instruksi, dan konflik struktural. Analisis menggunakan teori manajemen konflik menjelaskan bahwa konflik yang tidak dikelola dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan produktivitas proyek. Artikel ini merekomendasikan peningkatan koordinasi, kejelasan peran, penguatan komunikasi lintas tim, pelatihan manajemen konflik, serta perbaikan proses perencanaan sebagai langkah untuk mengurangi keterlambatan proyek infrastruktur berskala besar.

Desain Organisasi Dalam Mega Proyek Transportasi Perkotaan: Analisis Struktur Proyek MRT Jakarta Fase 1 Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹; Maygaza Anhara Putra Brata; Justin Nabil Alpasha; Muhammad Luthfi Naufal; Rahman Mulyawan; Agus Taryana; Yayan Nuryanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1896

Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.

Evaluasi Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap untuk Mengatasi Peningkatan Volume Kendaraan pada Sudirman Central Business District (Scbd) di Jakarta pada Tahun 2022-2023 Riva Kansa Reza; Neneng Yani Yuningsih; Agus Taryana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2708

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemacetan akibat dari meningkatnya volume kendaraan di jalan, khususnya pada kawasan dengan mobilitas tinggi seperti Sudirman Central Business District (SCBD). Di samping adanya upaya pemerintah dengan memberlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap kemacetan masih terus terjadi. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memahami sejauh mana kebijakan sistem ganjil-genap telah memberikan dampak kepada masyarakat. Tujuan dari riset ini adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah DKI Jakarta mengenai Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap menggunakan Model Evaluasi Tujuan (Goal Free Evaluation Model) dari Michael Scriven yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan yang pada hakekatnya mempelajari pengaruh kebijakan publik dalam melayani kepentingan publik. Terdapat tiga jenis pengaruh yaitu pengaruh positif yang ditetapkan oleh tujuan program, pengaruh sampingan positif, dan pengaruh sampingan negatif. Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Selain itu, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Hasil riset ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap telah mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan dan memberikan berbagai dampak positif sampingan kepada masyarakat, timbul dampak negatif yang pada akhirnya membutuhkan solusi tambahan.

Collaborative Governance dalam Mewujudkan Zero to Landfill di Kota Cimahi Tahun 2023-2024 Mahandry, Silmy Putri; Agus Taryana
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5252

(Collaborative Governance in Waste Management in Cimahi City in 2023-2024) The research aims to analyze the dynamics of collaborative governance between the government, private sector, academics, community, and media in waste management efforts in Cimahi City in 2023-2024. Although many waste management programs have been implemented, the relational processes between actors often determine their success or failure. This research uses a qualitative descriptive approach, gathering data through in-depth interviews with representatives government, private sector, academic, community, media, and the public, supported by observations and document analysis. The collaborative governance model by Ansell and Gash is used as an analytical tool to dissect the dynamics occurring on the ground. The results of the study show that the collaboration process has not been effective due to several obstacles. The main issues include the absence of a Waste-Free Communication Forum or a formal forum with all actors involved; the difficulty of building strong trust due to lingering doubts between the community and one of the private sector actors, as well as between the community and waste management officials; the difficulty in unifying perspectives on the importance of waste sorting with the community; and the limited infrastructure, land, and human resources, which hinder the implementation of waste management itself. Therefore, in order for waste management to run optimally and sustainably, it is necessary to have a forum for joint discussions and more intensive communication as the main cornerstone in this collaboration process so that the next stages can also run more effectively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tata kelola kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2023-2024. Meskipun, banyak program pengelolaan sampah telah dilaksanakan, proses relasional antara para pemangku kepentingan seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, dan publik, didukung oleh observasi dan analisis dokumen. Model tata kelola kolaboratif oleh Ansell dan Gash digunakan sebagai alat analitis untuk menganalisis dinamika yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum efektif akibat beberapa hambatan. Masalah utama meliputi ketidakhadiran Forum Komunikasi Tanpa Sampah atau forum formal yang melibatkan semua pihak terkait; kesulitan dalam membangun kepercayaan yang kuat akibat keraguan yang masih ada antara masyarakat dan salah satu aktor sektor swasta, serta antara masyarakat dan pejabat pengelolaan sampah; kesulitan dalam menyatukan perspektif mengenai pentingnya pemilahan sampah dengan masyarakat; dan keterbatasan infrastruktur, lahan, dan sumber daya manusia, yang menghambat implementasi pengelolaan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, agar pengelolaan sampah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan forum untuk diskusi bersama dan komunikasi yang lebih intensif sebagai landasan utama dalam proses kolaborasi ini agar tahap-tahap selanjutnya juga dapat berjalan lebih efektif

Standarisasi Tata Kelola Arsip Melalui Perancangan Panduan di LLDIKTI Wilayah IV Maharani, Putri Aulia Adi; Taryana, Agus; Suyatman, Iwan
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jiipk.v14i2.136432

Pengelolaan arsip yang terstandarisasi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas administrasi dan akuntabilitas lembaga layanan pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan menyusun panduan kearsipan sebagai acuan operasional untuk menstandarkan praktik pengelolaan arsip di LLDIKTI Wilayah IV. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data dihimpun melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa permasalahan paling krusial bukan sekadar belum adanya standarisasi, tetapi ketiadaan SOP baku daur hidup arsip (penilaian, jadwal retensi, pemusnahan) yang memicu variasi pemberkasan, penumpukan arsip inaktif, dan inefisiensi temu balik hingga dua–tiga hari untuk satu dokumen. Kelemahan ini diperkuat kesenjangan kompetensi kearsipan dan ketimpangan pemanfaatan teknologi, sehingga kualitas pengelolaan arsip sangat bergantung pada pengetahuan tacit individu. Sebagai respon, penelitian ini merumuskan panduan kearsipan kontekstual yang menerjemahkan regulasi nasional ke dalam prosedur operasional dan format dokumen pendukung, yang diposisikan sebagai instrumen awal untuk mengurangi kerentanan struktural dan menyelaraskan praktik antar-unit

PEMBERKASAN ARSIP FOTO DIGITAL PADA MEDIA ONLINE BANDUNGBERGERAK Fellisha, Naila Alifah; Taryana, Agus; Setiawati, Wawat
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.68606

ABSTRAKPenelitian ini membahas pemberkasan arsip foto digital pada media online BandungBergerak yang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut ditandai dengan pemanfaatan Google Drive sebagai sarana penyimpanan dan temu kembali arsip foto yang baru mencakup dokumentasi tahun 2021, sementara arsip foto tahun 2022 hingga sekarang masih tersimpan secara tersebar di perangkat pribadi dan divisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pemberkasan arsip foto digital serta implikasinya terhadap efektivitas temu kembali arsip dan keberlanjutan rekam visual organisasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dokumen terhadap Google Drive sebagai sarana temu balik arsip, telaah struktur folder dan penamaan file, serta analisis terhadap dokumen internal organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sistem pemberkasan arsip yang terpusat, SOP pemberkasan arsip, metadata dasar, dan penanggung jawab arsip digital menyebabkan proses temu kembali arsip tidak efektif dan rekam visual organisasi menjadi tidak berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya sistem pemberkasan arsip foto digital terintegrasi yang mencakup drive pusat, struktur folder standar, penamaan file seragam, metadata, serta mekanisme backup untuk mendukung keberlanjutan memori visual BandungBergerak. This study examines the filing of digital photo archives on the online media platform BandungBergerak, which has not yet been optimally integrated. This condition is indicated by the use of Google Drive as a storage and retrieval medium that currently only includes photo documentation from 2021, while photo archives from 2022 to the present remain dispersed across the personal devices of photographers and various divisions. The study aims to analyze the condition of digital photo archive filing and its implications for the effectiveness of archive retrieval and the sustainability of the organization’s visual records. The research employs a qualitative approach through document observation of Google Drive as an archive retrieval medium, examination of folder structures and file-naming practices, and analysis of internal organizational documents. The findings reveal that the absence of a centralized archival filing system, standard operating procedures (SOPs) for archival filing, basic metadata, and designated responsibility for digital archives results in ineffective archive retrieval processes and unsustainable organizational visual records. The study concludes that an integrated digital photo archive filing system is necessary, encompassing a central drive, standardized folder structures, uniform file-naming conventions, metadata, and backup mechanisms to support the sustainability of BandungBergerak’s visual memory.

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search