Articles
<![CDATA[PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A PADA TOKO PENGECER DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Komang Arya Mukti Maruti]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.002 KB)
<![CDATA[Pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol golongan A pada toko pengecer di Kabupaten Badung jika dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Permendag Nomor 20 Tahun 2014, minuman beralkohol golongan A dapat dijual pada toko pengecer di minimarket, supermarket, hypermarket atau toko pengecer lainnya. namun pada Permendag Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 14 dihapus dan diganti ketentuannya hanya dapat dijual di supermarket dan hypermarket. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap aktifitas penjualan yang difokuskan pada penjualan minuman beralkohol golongan A pada toko pengecer. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris yang menyimpulkan bahwa Pengaturan tempat penjualan minuman beralkohol golongan A pada toko pengecer telah sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan. Sebagai usaha tindak lanjut dari pengawasan yang melanggar terhadap ketentuan yang berlaku, maka dikenakan sanksi administratif dengan mencabutan SIUP MB atau SKPL-A.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI TERHADAP PENGGUNAAN GAJAH DALAM ATRAKSI WISATA DI BALI KHUSUSNYA DI ELEPHANT SAFARI PARK ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Sri Sintya]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.649 KB)
<![CDATA[Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki komitmen akuntabel, dimana dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya mengacu kepada suatu komitmen kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan BKSDA Bali terhadap penggunaan gajah dalam atraksi wisata di Elephant Safari Park. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pengawasan BKSDA Bali terhadap gajah yang digunakan sebagai hewan atraksi wisata di Elephant Safari Park sudah berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu pihak BKSDA belum mempunyai tenaga ahli di bidang kesehatan, dengan melihat keadaan sekitar seperti satwa terdampar, seharusnya BKSDA mempunyai dokter sendiri dan pihak BKSDA kesulitan dalam mengawasi gajah dalam melaksanakan safari maupun atraksi, karena belum ada aturan khusus mengenai pemanfaatan gajah.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Barang Di Kota Denpasar ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Gede Lunar Ksatriagana]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara perusahaan dengan konsumen dan sekaligus untuk mengetahui serta menganalis lebih lanjut tentang tanggung jawab pihak perusahaan terhadap rusaknya barang konsumen yang dikirim melalui jasa pengiriman barang di Kota Denpasar. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian Penenelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approacch) dan pendekatan konsep (concceptual approacch). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan dianlisis dengan teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Hak dan kewajiban antara pihak jasa pengiriman barang dengan pihak konsumen dalam UUPK merupakan suatu bentuk hubungan hukum yaitu : (a) Konsumen dengan pihak jasa pengiriman barang dan (b) Perusahaan pihak jasa pengiriman barang dengan Pihak Pengangkut; dan (2) Tanggung jawab perusahaan atas rusaknya barang konsumen yang dikirim melalui jasa pengiriman barang di Kota Denpasar khususnya J & T Express adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability) Penggunaan prinsip tanggung jawab tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pihak konsumen. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Konsumen, Jasa Pengiriman Barang ABSTRACT The purpose of this study is to determine and analyze the legal relationship between companies and consumers and at the same time to find out and further analyze the responsibility of the company for damage to consumer goods sent through goods delivery services in Denpasar City. This research is classified as a type of research. This research is classified as an empirical research type by examining problems based on the practice or reality that exists in society. Using a statutory approach (Statue Approacch) and a conceptual approach (conceptual approacch). Sources of data in this study consist of primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. All of which were collected using data collection techniques and analyzed by data analysis techniques. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) The rights and obligations between goods delivery service parties and consumers in the UUPK are a form of legal relationship, namely: (a) Consumers with goods delivery services and (b) shipping service companies goods with the Carrier; and (2) The responsibility of the company for damage to consumer goods sent through goods delivery services in Denpasar City, especially J&T Express, is the principle of responsibility with restrictions. The principle of responsibility with limitations (limitation of liability) The use of the principle of responsibility is carried out based on an agreement between the company and the consumer. Keywords: Responsibilities, Consumers, Freight Forwarding]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGELOLAAN WISATA BAHARI OLEH PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BADUNG (SUATU STUDI PENGELOLAAN WISATA BAHARI DI DESA PECATU) ]]>
<![CDATA[Kadek Ariek Dwijaya]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (65.079 KB)
<![CDATA[One of local authority of central government which is delegated to the village shall be tourism affairs. Pecatu Village has numerous marine tourism destinations. Pecatu Village is affirmed as marine tourism area as it is supported by its natural potential of the sea. Thus, local government is expected to conduct a strategic effort that the community can benefit from the development of the tourism sector in the region of Pecatu Village. This paper aims to understand and comprehend concerning marine tourism management authority by the government in the Pecatu village and also to identify supporting factors and obstacles in the management of marine tourism in the Village of Pecatu. This paper applies empirical methods of judicial writing. Rural authority in the management of marine tourism shall include : Management of tourist attraction in the village excluding from the tourism master plan, management of recreation and public entertainment places in the village, recommendation on issuance of licenses of cottage in the urban tourism sector. Implementation of the management of marine tourism in the Village of Pecatu shall be influenced by supporting factors from both internal and external aspects, and there are also the obstacles in the implementation of the management itself.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ketut Yunda Anastesia]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.244 KB)
<![CDATA[Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin yang ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perijinan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan ketentuan Perizinan di bidang Perindustrian pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) dan (2) terdapat konflik norma. Rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimanakah penerapan prinsip tata kepemerintahan yang baik dalam pemberian izin usaha industri dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan sehubungan dengan pemberian izin yang diberikan harus menjunjung prinsip good governance dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Izin merupakan instrumen hukum yang diberikan sebagai pembatas dalam melakukan suatu usaha/kegiatan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup. Pemberian izin usaha industri yang tidak benar, yang tidak memenuhi syarat menjadi masalah hukum yang harus dikontrol dan diawasi.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA SEBAGAI PRASYARAT PENYELENGGARAAN USAHA PONDOK WISATA DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Ayu Chitra Permatasari Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.662 KB)
<![CDATA[Gianyar merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Provinsi Bali. Gianyar dikenal di kalangan wisatawan sebagai salah satu destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Gianyar memiliki potensi pariwisata yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini menyebabkan munculnya sarana-sarana akomodasi untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, yang salah satunya berbentuk usaha pondok wisata. Pendirian pondok wisata ini harus didaftarkan oleh pengusaha pariwisata. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pengaturan pendaftaran usaha pariwisata dalam penyelenggaraan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar serta bagaimana pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dalam penyelenggaraan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagai prasyarat penyelenggaraan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar. Makalah ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang mengkaji pengaturan serta pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dalam penyelenggaraan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar. Mengenai pengaturan usaha pondok wisata di Kabupaten Gianyar diatur dalam regulasi nasional dan regulasi daerah. Regulasi-regulasi tersebut mengatur bahwa setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pondok wisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata tersebut terdiri dari beberapa tahapan, dimana jika semua tahapan tersebut telah dilakukan maka pengusaha pondok wisata akan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata atas usaha pondok wisata yang telah terdaftar tersebut. Kata Kunci: Pendaftaran, Pondok Wisata, Usaha Pariwisata]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 3 AYAT (4) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Made Ari Martana]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.364 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penetapan izin usaha bagi usaha mikro dan kecil di Kota Denpasar dan untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan biaya dalam penerbitan izin usaha bagi usaha mikro dan kecil di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang berdasarkan pada kenyataan dan dilakukan penelitian secara langsung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kota Denpasar dibebaskan biaya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menyatakan bahwa “Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/ atau pungutan lainnya”.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal dan Menjaga Konstitusi ]]>
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Diskursus mewujudkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ideal masih berlangsung secara berkelanjutan (kontinyu). Salah satu persoalan mendasar yang dikaji adalah mengenai upaya memperkuat MK dalam mengawal dan menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dengan berbagai dimensi persoalan normatif dan administratifnya. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang beranjak dari kekaburan norma makna Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945. Sumber bahan hukum dalam karya tulis ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan produk hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan makna Undang-Undang Dasar dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945 meliputi Pembukaan dan batang tubuhnya yang dinormakan dalam berbagai pasal. Oleh karena itu, putusan hakim Konstitusi seharusnya dimaknai sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan penafsiran untuk menjelaskan norma yang terkandung dalam batang tubuh UUDNRI 1945 sehingga kualitas normanya lebih tinggi dari norma yang diatur dalam suatu undang-undang yang merupakan norma jabaran bersumber dari UUDNRI 1945.]]>
<![CDATA[GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH KELOMPOK PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Bumi Lestari Journal of Environment Vol 5 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Environmental Research Center (PPLH) of Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Private Sanction in the form of compensation is represent one of the instrumentto be applied in the effort protection of environment sustainable and its function. Thisobligation is in line with polluter pays principle which is developed in EnvironmentalLaw. Compensation as a sanction can be requested by someone and also a group ofsociety directly and also delegation either by or outside of judicial jurisdiction. In thecase of society suing through class action, there are some conditions which must befulfilled which in practice still met some legal and unlegal constraint.]]>
<![CDATA[Do Indonesian Laws and Policies on Covid-19 Countermeasures Action Reflect Legality? ]]>
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Udayana Journal of Law and Culture Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of law Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p05
<![CDATA[Every citizen has the right to access the resources and health facilities, social security, health services, as well as attaining the highest degree of health. At the present, Covid-19 has become a global pandemic and has been declared a non-natural disaster, which could potentially be related to the citizen’s right to health as regulated with statutory law. This article analyses the dynamics that reflect the legality of national statutory law in the response Covid-19 in Indonesia. This article is based on normative legal research using a statutory approach and conceptual approach. The study found that the right to health has properly been regulated in the Constitution as well as human rights and health-related legislations, reflecting the presence of the state to interfere with the health problems of its citizens. Besides, this study suggests that legal culture, as a component of legal system theory, remains an issue in the efforts of handling the pandemic. There is still a part of the society that is not able to readily and consciously participate and involve in the response to Covid-19 in Indonesia.]]>
