Articles
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Ketut Partha Cahyadi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.932 KB)
<![CDATA[Berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yuridis terhadap kewenangan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan. Dalam substansi undang-undang tersebut terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan yang menimbulkan permasalahan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 karena adanya konflik norma terhadap keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan pembagian urusan kewenangan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan bagaimana implikasi yuridis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan usaha pertambangan batuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian normatif penulis mencoba mengkaji dari segi perundang-undangan serta studi pustaka. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan tentang implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK BAU PENANGANAN SAMPAH DI TPA PESANGGARAN ]]>
<![CDATA[Luh Putu Nitya Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.679 KB)
<![CDATA[Pertambahan dan pertumbuhan penduduk di Bali yang semakin pesat otomatis berpengaruh terhadap jumlah sampah beserta penanganannya. Bau tidak sedap yang berasal dari kegiatan penanganan sampah menyebabkan warga yang berada dekat maupun jauh dari lokasi terganggu. Permasalahan yang diangkat yaitu apakah yang menyebabkan penanganan sampah di TPA Pesanggaran menimbulkan bau tidak sedap dan hak masyarakat terhadap lingkungan yang kurang sehat karena dampak bau tersebut.Artikel ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang mana kegiatan penanganan sampah seharusnya memperhatikan pencemaran udara dan kesehatan. Namun,terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Sumber data primer diperoleh dari masyarakat yang terkena dampak bau dengan menggunakan teknik wawancara. Data yang didapat kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif.Hasil dari pembahasan rumusan masalah ini menunjukkan bahwa studi kajian kelayakan lingkungan dalam penanganan sampah di TPA Pesanggaran telah dilakukan, namun terdapat ketidak cermatan dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut sehingga menimbulkan dampak bau. Akibat dampak bau penanganan sampah di TPA Pesanggaran maka masyarakat berhak mengajukan keberatan atau pengaduan kepada pihak terkait. Namun keberatan yang diajukan belum ditanggapi serius oleh pihak pengelola dan dengan adanya lebih dari satu lembaga pengelola membuat pengaduan belum dapat ditangani dengan baik. Kata Kunci: Bau tidak Sedap, Efektivitas, Penanganan Sampah]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEWENANGAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP) DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PENERTIBAN PARKIR YANG DISELENGGARAKAN DESA PAKRAMAN ]]>
<![CDATA[Putu Ari Permadi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.108 KB)
<![CDATA[Kepadatan penduduk di Kota Denpasar menimbulkan dampak yaitu semakin banyaknya kendaraan bermotor sehingga membutuhkan lahan parkir agar tidak mengganggu kenyamanan berlalulintas. Melihat adanya peluang untuk memperoleh pendapatan, Desa Pakraman yang ada di Kota Denpasar memanfaatkan lahan yang ada untuk digunakan sebagai area/lahan parkir dengan memungut biaya parkir. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu pemahaman mengenai kegiatan parkir yang dapat dikualifikasikan sebagai pungutan liar dan pemberian sanksi terhadap pengelolaan parkir oleh Desa Pakraman di Kota Denpasar yang teridentifikasikan pungutan liar. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Denpasar dalam penertiban pungutulan liar pada parkir yang diselenggarakan desa pakraman. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Adapun sumber data primer diperoleh di Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Denpasar dan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis lalu disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan parkir yang teridentifikasikan pungutan liar adalah kegiatan parkir yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di Kota Denpasar atau penyelenggaraan parkir telah mengikuti aturan di Kota Denpasar akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat petugas/oknum yang tidak mengikuti aturan. Sanksi yang dapat diberikan dalam penyelenggaraan parkir oleh Desa Pakraman yang teridentifikasikan pungutan liar yaitu sanksi pidana dan pembinaan oleh Inspektorat Kota Denpasar. Kata Kunci: Desa Pakraman, Parkir, Pemberantasan, Pungutan Liar.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2013 TERKAIT PENGAWASAN ATAS IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH DI KECAMATAN KUTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Anugrah Diva Apriana]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.756 KB)
<![CDATA[Saat ini diduga sudah banyak perusahaan khususnya di bidang pariwisata yangmenggunakan air tanah secara ilegal. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1)Bagaimanakah pelaksanaan perizinan serta ketaatan masyarakat terhadap kewajiban dalampengelolaan air tanah di Kecamatan Kuta Selatan? (2) Bagaimanakah pengawasanPemerintah Kabupaten Badung terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah diKecamatan Kuta Selatan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirisdengan teknik analisis data kualitatif. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BadungNo. 25 Tahun 2013 terkait Pengawasan atas Izin Pengelolaan Air Tanah di Kecamatan KutaSelatan masih belum efektif. Hal ini terkait dengan jumlah izin pengguna air tanah di KutaSelatan yang hanya mencapai angka 68%. Upaya yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Badung, yaitu meningkatkan kordinasi dengan Tim Pengendalian PelaksanaanKegiatan Pemakaian Air Tanah Kabupaten Badung serta memberikan surat teguran kepadapengguna air tanah yang belum memiliki izin dan belum memenuhi kewajiban pemegangizin air tanah.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2013 DALAM MELINDUNGI SEMPADAN PANTAI DARI BANGUNAN UNTUK PENGINAPAN ]]>
<![CDATA[I Wayan Risky Widnyana]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (149.809 KB)
<![CDATA[Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan wisata yang pesat di Kabupaten Badung disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan yang mengakibatkan terbatasnya kesediaan lahan. Kondisi demikian menyebabkan para pelaku usaha maupun investor merambah wilayah pesisir pantai untuk melakukan kegiatan usaha, bahkan sampai ada bangunan yang didirikan melanggar sempadan pantai. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan dan Upaya Hukum apakah yang dapat atau telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai dari bangunan penginapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah ekonomi. Sedangkan upaya hukum yang dapat atau telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah berupa penegakan hukum preventif, yaitu berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggar sempadan pantai, baik itu berupa penutupan maupun pembongkaran.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERDA TATA RUANG KABUPATEN BANGLI TERKAIT KETENTUAN SEMPADAN JURANG DI SEPANJANG JALAN RAYA PENELOKAN KINTAMANI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Trisniari Muliarsi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Nengah Suharta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.028 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul “ Penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli Terkait Ketentuan Sempadan Jurang di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani” Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah 1. apakah daerah di sepanjang jalan raya penelokan kintamani merupakan dinding kaldera Gunung Batur sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Huruf d Perda Kabupaten Bangli? 2. apakah bangunanbangunan di sepanjang jalan raya penelokan kintamani memenuhi kreteria bangunan yang diperbolehkan pada sempadan jurang menurut Pasal 77 Perda Kabupaten Bangli? Dan untuk mengentahui sanksi hukum apa yang dapat di terapkan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sempadan jurang. Kesimpulan yang diperoleh adalah Bahwa disepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani tersebut merupakan sempadan jurang dinding kaldera gunung batur. Bangunan-bangunan yang ada di sempadan jurang di jalan raya penelokan kintamani tersebut tidak memenuhi Kreteria sempadan jurang pada Pasal 77 dalam Peda Kab. Bangli. Dalam praktek dilapangan belum ada sanksi hukum yang diterapkan dalam pelanggaran tata ruang khususnya pada bangunan-bangunan yang melanggar Sempadan Jurang di Jalan Raya Penelokan Kintaman.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 DALAM PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR OLEH POLRESTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ray Dio Sanjaya]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.365 KB)
<![CDATA[Pungutan liar (pungli) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak berdasarkan peraturan. Untuk memberantas praktik Pungli tersebut Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Perpres Pungli), dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4288/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, sebagaimana di Kota Denpasar ditetapkan melalui SK Walikota Denpasar No. 188 Tahun 2016 dimana Polresta Denpasar termasuk dalam anggota saber pungli kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan (1) Bagaimanakah kewenangan Polresta Denpasar dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar dan (2) Apa saja faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polresta Denpasar Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Hasil analisa penelitian menunjukan (1) kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perpres Pungli sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim sebagaimana pada SK Walikota Denpasar No. 188 Tahun 2016. (2) efektivitas penegakan hukum terhadap pemberantasan pungli oleh Polresta Denpasar ialah tidak adanya ketentuan pasal yang secara khusus mengatur tentang pungli mengingat Pasal 368 KUHP memuat unsur paksaan yang tidak dapat dibuktikan pada praktek pungli. Kata kunci: Implementasi, Pemberantasan, Pungli]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM PENGENDALIAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Gede Pramana Yoga]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.858 KB)
<![CDATA[Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan menetapkan bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha pariwisata, sementara itu di lapangan dijumpai adanya pelaku usaha pariwisata yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Kata kunci : Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pengendalian]]>
<![CDATA[PENERAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Luh Gede Diah Oktarini Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.833 KB)
<![CDATA[Pada era globalisasi, Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang paling menentukan dalam pencapaian visi dan misi organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas. Namun kenyataan yang ada bahwa sumberdaya manusia belum memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan tersebut. Permasalahan yang ditimbulkan yaitu mekanisme penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Denpasar berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan faktor penghambat penerapan disiplin pegawai dan upaya penerapan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kota Denpasar. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 di Kota Denpasar. Faktor penghambat penerapan disiplin PNS yaitu lemahnya Sumber Daya Manusia, lemahnya pengawasan, dan kurang tegasnya sanksi. Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan disiplin yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, pengawasan yang dilakukan oleh atasan harus ditingkatkan, dan memberi sanksi secara tegas. Kata kunci : Penerapan, Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Disiplin]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Putu Eka Sugina Ariawan]]>;
<![CDATA[I Made Arya Utama]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.059 KB)
<![CDATA[Forest Park (Tahura) is defined as forest conservation which its is to functionprevents abrasion caused by the waves on the coast . Mangroves are located in the cityof Denpasar area with 700 hectares . Because of the importance of mangrove forests asa function of spawning fish in the waters , land protection from erosion by waves , windprotector of the land , and sea water filter istrusi to the mainland , then this article willdiscuss the Denpasar Government authorities related to the control and management ofmangrove forests . The research is empirical juridical research . Denpasar GovernmentAuthority relating to the control and management of mangrove forests fall under Article40 paragraph ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) Regional Regulation No. 27 Denpasar 2011concerning Spatial Plan Year 2011-2031 Denpasar these provisions are based andcorresponds to the central government laws on Article 59 to Article 65 of Law No. 41 of1999 on Forestry and on Article 63 of Law 32 of 2009 on Protection and Managementof Environment and must remain coordinated between the central government ,provincial governments and government area in accordance with article 6 and 7 ofGovernment Regulation No. 38 Year 2007 About the Governmental Affairs between theGovernment , Provincial Government , and the Government of Regency / City.]]>
