Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat IJLSH International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Journal of Shoutheast Asian Islam and Society (JSEAIS)
Johari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Judi Online Terhadap Siswa di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Zulfan; Muhammad Hatta; Johari; Husni; Joelman Subaidi
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15259110

Abstract

Saat ini marak terjadi dikalangan remaja khsusnya remaja yang masih dibangku sekolah melakukan tindak pidana judi online. Dampak negatif tindak pidana judi online terhadap siswa sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan siswa. Oleh karena itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan penyuluhan tindak pidana judi online terhadap siswa Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli, Aceh Utara. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa terhadap tindak pidana judi online sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang tindak pidana judi online di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, maka kesadaran siswa terhadap dampak negatif daripada judi online semakin meningkat, sehingga para siswa menghindari tidak tindak pidana judi online
Economic Revitalization Through Mosques: Enhancing Community Well-Being In Indonesia Maulidizen, Ahmad; Safa'ah, Amriatus; Maghfirah; Johari; Rizapoor, Habiburrahman
International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Vol 8 No 1 (2024): Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/ijibec.v8i1.7006

Abstract

The objective of this research is to explore the revitalizing the economic function of mosques and improving the economic well-being of the ummah in Indonesia. This research employs a literature review methodology with study can be sourced from various outlets, including journals, books, documentation, the internet, and libraries. The data analyzed using the content analysis method, is a descriptive or scientific analysis of the textual information obtained from library sources. This method involves systematically examining and interpreting the content of the documents to extract meaningful insights and information related to the research topic. The findings are Revitalizing the economic function of mosques and improving the economic well-being of the ummah in Indonesia; (1) Observing Potential Areas for Business Development Around the Mosque; (2) Designing an Investment Platform Accessible to Many People; (3) Collecting Capital from Investors; (4) Legal Entity Licensing; (5) Business Premises Preparation and Business Opening; and (5) Routine Evaluation. And the role of the mosque in economic development can be categorized into five clusters; (1) Mosque as a Sales and Distribution Center for Economic Aid Programs; (2) Mosque as a Fund Collector and Congregant Investment Hub for Mosque Economic Activities; (3) Mosque as a Financial Sector; (4) Mosque as a Marketplace for Small and Medium-Sized Micro-Businesses in the Surrounding Area; and (5) Mosque Establishing Autonomous Business Entities. This research contributes significantly to understanding the opportunities and challenges associated with the economic role of mosques in Indonesia. The findings are expected to serve as a foundation for various stakeholders, including the government, religious organizations, and the ummah community, to develop effective strategies for revitalizing the economic function of mosques and improving the economic well-being of the community in Indonesia
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Fadel, Fadel Muhammad; Khairul Musthafa, Muhammad; Johari; Akbarizan
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Islamic teachings, marriage is a form of worship carried out by a man and a woman through a contract with the aim of achieving a life of Sakinah, Mawaddah, and Warahmah. The regulations regarding marriage are contained in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Chapter 2 article 7 paragraph 1. This study aims to discuss Early Marriage in the Islamic Perspective and the Marriage Law. In this study, the authors used a qualitative research method. Based on the discussion, it can be concluded that Positive Law, such as the Marriage Law, comes from material law, namely factors that help form law or places where legal material is taken, such as norms, traditions, and habits. Then, Islamic law comes from the Qur'an and hadith, which are then interpreted by several scholars who have studied their knowledge in determining a law.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI BECAK MOTOR (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH) Situmeang, Diki; Johari; Teuku Yudi Afrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21215

Abstract

Penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan lalu lintas berpengaruh pada keselamatan dan keselamatan jalan. Permasalahan ini muncul karena penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kepolisian Resor Tapanuli Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menegakkan penegakan hukum oleh kepolisian di Wilayah Resor Tapanuli Tengah, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam menindak pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi becak motor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara hukum undang-undang dan studi kasus dilapangan sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data berupa melalui wawancara langsung dengan pihak pihak terkait. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktanya bahwa penegakan hukum tidak dilakukan karena turut menyeimbangkan konflik sosial, seperti yang dilihat dari kendala dan upaya yang dilakukan diantaranya, tidak terpenuhinya personel kepolisian, tidak terpenuhinya sarana dan prasarana, tidak terpenuhinya pengetahuan hukum masyarakat, dan faktor ekonomi.
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor : 179/Pid.B/2023/PN Psb) Nur Insani; Muhammad Hatta; Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21694

Abstract

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai Pasal 358, penganiayaan yang menimbulkan luka berat di atur dalam Pasal 351 Ayat ( 2) seperti kasus pada Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 179/Pid.B/3023/PN Psb. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa pada Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb masih terdapat kekurangan dan ketidakadilan terhadap pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Terutama dalam alat bukti Visum Et Revertum yang menyatakan bahwa terdapat luka terbuka di jari ke empat kaki kiri korban yang di akibatkan oleh benda tumpul. Kemudian jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat, seperti yang di jelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan semua fakta persidangan bahwa luka yang di alami terdakwa bukan merupakan luka berat dan tidak memenuhi unsur- unsul Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Pasal 90 KUHP yang menjelaskan tentang luka berat. Penerapan dan pertimbangan hukum pada putusan Nomor 179/Pid.B/2023/ PN terdapat ketidaktepatan dalam penerapan pasal ini sehingga terdapat ketidaksesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang di berikan.
TINDAK PIDANA IKHTILATH OLEH WISATAWAN ASING (Studi Penelitian di Kota Sabang) Prasetyani, Lolita; Johari; Fitri Maghfirah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22151

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan, meskipun qanun telah mengatur sanksi tegas terhadap perbuatan ikhtilath, praktiknya masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak oleh wilayatul hisbah, di mana pelanggaran ikhtilath oleh wisatawan asing sering terjadi secara terbuka tanpa adanya tindakan hukum yang tegas dari aparat penegak syari'at. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pelanggaran ikhtilath yang dilakukan oleh wisatawan asing di Kota Sabang, serta mengevaluasi sejauh mana peran wilayatul hisbah dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Objek formal penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan petugas wilayatul hisbah, geuchik gampong, tokoh agama, masyarakat setempat, dan wisatawan asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan qanun terhadap wisatawan asing belum berjalan efektif. Wilayatul hisbah tidak melakukan tindakan tegas meskipun pelanggaran terjadi secara nyata. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, tidak adanya kebijakan teknis, kendala bahasa, minimnya sosialisasi syariat, dan kekhawatiran merusak citra pariwisata. Solusi yang ditawarkan antara lain adalah penyusunan kebijakan teknis khusus, pelatihan petugas dalam komunikasi lintas budaya, serta peningkatan sosialisasi syari'at melalui media informasi di kawasan wisata. Dengan demikian, diharapkan wisatawan dapat memahami dan menghormati hukum yang berlaku di Aceh, khususnya di Kota Sabang.
Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor: The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law Karolus Charlaes Bego; Johari; Yudi Krismen; Zulkarnain S; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8429

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.
Determination of the Poor Mustahiq From Maqasid Shariah Jasser Auda Perspective (Study After the Decision of Baznas’s Chairman Number 33 of 2019) Johari; Pratama, Herdifa
Journal of Southeast Asian Islam and Society Vol. 1 No. 1 (2022): JSEAIS
Publisher : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/khrd2262

Abstract

Poverty alleviation is one of the highlights of the Baznas movement as a zakat management center in Indonesia. This highlight is realized in the determination of the poor mustahiq carried out by Baznas. This is where it becomes important to have a comprehensive assessment of the determination of the poor mustahiq. This research is a library research using a normative-philosophical approach. The use of the Maqasid Shariah theory of Jasser Auda in this study is used as a philosophical perspective for analyzing the Decision of Baznas’s Chairman Number 33 of 2019. The results indicate that through the Decision of Baznas’s Chairman Number 33 of 2019, the determination of the poor mustahiq is carried out by involving the Integrated Data Social Welfare belonging to the Ministry of Social Affairs as an instrument in the analysis of “had kifayah” by Baznas. This determination is intended to explore the greater benefit in the distribution of zakat. The theoretical perspective of the systems approach from Maqasid Shariah Jasser Auda in analyzing the Decision of the Chairman of Baznas Number 33 of 2019 is the determination of the poor mustahiq to be an element that will always be dynamic and in harmony with the aim of providing more benefits of zakat distribution than before.
Penyuluhan Hukum Pembagian Harta Warisan di Desa Reulet Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Teuku Yudi Afrizal; Zulfan; Muhammad Hatta; Husni; Johari; Joelman Subaidi
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14560244

Abstract

Kompleksitasnya permasalahan pembagian harta warisan menuntut aparatur desa untuk memahami hukum waris (fara`idh) secara mendalam supaya sengketa kewarisan dapat diselesaikan. Namun, tidak semua aparatur desa memahami ilmu fara`idh secara detail karena aparatur desa cendrung relatif muda dan belum berpengalaman dalam menyelesaiakan permasalahan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini dapat menjadi sarana edukasi kepada aparatur desa, ahli waris dan masyarakat untuk mengetahui dan memahami ilmu fara`idh sehingga harta warisan dapat dibagi secara adil sesuai dengan hukum Islam. Setelah kegiatan ini, pengetahuan peserta bertambah dan dapat memahami dengan baik pembagian harta warisan mengikuti mekanisme yang ada dalam hukum Islam
Presumption Of Innocence Towards Suspected Children Of Robbery Zul Akli; Johari; Zainal Abidin; Sumiadi; Ummi Kalsum
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 2 No. 3 (2025): IJLSH - November 2025
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v2i3.265

Abstract

This paper discusses the presumption of innocence principle, which in principle must be upheld in every legal case, especially where the alleged perpetrators are still children who are still in school, whose cases must receive special attention given that they are still developing and are easily influenced and prone to following others without clear reasons. The involvement of children in alleged robbery is a unique phenomenon in the Lhoseumawe area. The involvement of children in robbery cases is sometimes nothing more than a search for identity, as not all of them behave deviantly, but the effects of these actions have become a serious problem. In addition, they are not proven guilty when arrested and prosecuted, so they are returned to their parents. The education sector has its own rules for dealing with delinquent children, so sometimes the decisions made have an impact on the child's own education.
Co-Authors Afrizal, T. Yudi Ahmad Maulidizen Akbarizan Bahri, Halida Bilal, Muhammad Che Musa, Norsuhaida Edy Sony Fadel, Fadel Muhammad Fatahillah Fitri Maghfirah Gusmarani, Rica Herdifa Pratama Husni Husni Husni Jumni Nelli Kamaruddin Karolus Charlaes Bego Khairul Musthafa, Muhammad MAGHFIRAH Masriadi Muchamad Taufiq Muhammad Hatta Nur Insani Nurhilal Nazri Arif Nurjannah Prasetyani, Lolita Putra, Deri Eka Rengga Kusuma Putra Rizapoor, Habiburrahman Safa'ah, Amriatus Sari, Jusniati Situmeang, Diki Subaidi, Joelman Sumiadi Teuku Yudi Afrizal Ummi Kalsum Yudi Krismen Zainal Abidin Zul Akli Zulfan Zulkarnain S