Articles
<![CDATA[IMPLIKASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENATAAN RUANG DI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[nadia astriani]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no2.300
<![CDATA[Green Open Space (RTH) diminishing lead to the emergence of insecurity and social diseases and influence the improvement of micro-climate, air pollution, floods, and various other negative environmental impacts. The study was conducted by looking at the green open space in a holistic manner. This method is expected to explain the policy of the green space in West Java and the policy implications of the Spatial Plan. Research results indicate the overall amount of green space in West Java has not fulfilled the amount of 30% as mandated by the Law on Spatial Planning, so the RTH policy directed at meeting the quota of 30%, with a range of strategies for improving the quality and quantity of green space Regency/City. RTH is an important part of City Spatial System, the procurement of green space is part of planning in the protection and management of the environment. As part of the layout, RTH is an instrument of prevention of pollution and/or damage to the environment. Keywords: Policy, Green Open Space, Spatial]]>
<![CDATA[Book Review: Global Warming ]]>
<![CDATA[Nadia Astriani]]>
<![CDATA[ PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (493.051 KB)
<![CDATA[Global Warming is part of Greenhaven’s Contemporary Issues Companion series published by, Thomson Gale on 2005. Each volume of the anthologyseries focuses on a topic of current interest, presenting informative and thought-provoking selection written from wide-variety viewpoints. It is an ideal launching point for research on a particular topic. Each anthology in the series is composed of readings taken from an extensive gamut of resources, including periodical, newspapers, books, governmentdocuments, the publications of private and public organization an internet website. Readers will find factual support suitable for use in reports, debate, speeches and research papers. In understanding Environmental Law, student must understand the environmental issues first. Global warming is the latest issue in Environmental Law field, it has been discuss for more than a decade. It is hard for law student, who don’t have any scientific background to understand this issue. That’s why this anthology series is perfect start for student to understanding Global Warming Issue. This book consist of three part, namely: Understanding Global Warming, The Consequences of Global warming and Solving the Global warming Problem. Each chapter contains 6-7 articles. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a11]]>
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP EKOWISATA DI KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[YULINDA ADHARANI]]>;
<![CDATA[Yusuf Saepul Zamil]]>;
<![CDATA[Nadia Astriani]]>;
<![CDATA[Siti Sarah Afifah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25235
<![CDATA[Berbagai wilayah di Indonesia seringkali menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Artikel ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana konsep ekowisata diterapkan pada objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan juridis normatif dalam arti menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian. Dalam hal ini digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sistemik.Pengembangan ekowisata harus memperhatikan prinsip ekowisata dan kesinambungan antara lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi sebelum dan selama ekowisata dijalankan. Selain itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan ekowisata, harus memperhatikan unsur pendidikan, perlindungan, keterlibatan masyarakat lokal, pengawasan, dan konservasi. Keterlibatan penduduk lokal harus dimaksimalkan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum ]]>
<![CDATA[Muhamad Irfan Fadilla]]>;
<![CDATA[Zainal Muttaqin]]>;
<![CDATA[Nadia Astriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.442 KB)
|
DOI: 10.25157/justisi.v8i1.3208
<![CDATA[Daerah Aliran Sungai Citarum merupakan salah satu DAS terbesar di Jawa Barat yang menjadi sumber air bagi sebagian besar masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta, ironisnya DAS Citarum memiliki tingkat pencemaran dan kerusakan yang tinggi, oleh karena itu dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Dalam pengendalian pencemaran di DAS Citarum salah satu instrumen yang digunakan adalah penegakan hukum administrasi yang meliputi pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Namun dalam implementasinya terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikanKata kunci: Daerah Aliran Sungai, Izin Lingkungan, Pengawasan]]>
<![CDATA[REMUNISIPALISASI PENGELOLAAN AIR BERSIH OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMENUHAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA ]]>
<![CDATA[Mohammad Robi Rismansyah]]>;
<![CDATA[Nyulistiowati Suryanti]]>;
<![CDATA[Nadia Astriani]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1407.724 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v50i1.57
<![CDATA[Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa air seharusnya dikuasai oleh negara dengan tujuan agar negara mampu memenuhi hak atas air bagi warga negaranya. Bertolak belakang dengan amanat konstitusi, pengelolaan air di Jakarta justru dikelola oleh swasta yaitu PT. Aetra dan PT. Palyja dengan maksud agar pengelolaan air dapat terlaksana lebih baik. Sayangnya, perbaikan pengelolaan air tidak mampu dicapai, riset membuktikan bahwa terhitung sejak 1998-2017 saat ini jaringan air bersih yang dikelola oleh swasta hanya bertambah 14.9% jauh di bawah harapan pemerintah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis menyimpulkan bahwa remunisipalisasi merupakan jawaban agar keuangan daerah DKI Jakarta tidak merugi dan pemenuhan hak atas air bagi warga Jakarta dapat terpenuhi dengan baik.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DARI SUDUT PANDANG PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG ]]>
<![CDATA[Nadia Astriani]]>;
<![CDATA[Yulinda Adharani]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3531.61 KB)
|
DOI: 10.33331/rechtsvinding.v6i2.173
<![CDATA[Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan serta mengedepankan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan, hal ini berlaku pula terhadap proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika tidak, akan merusak lingkungan dan berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat sekitar. Penelitian ini akan membahas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dalam kerangka penataan ruang serta upaya penegakan hukum penataan ruangnya dengan menggunakan metode yuridis-normatif, hasil penelitian menunjukan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya mengikuti kaidah hukum penataan ruang, dimana sebuah rencana pemanfaatan ruang harus dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tidak tercantumnya proyek ini dalam RTRW Kota/Kabupaten berarti tidak menaati RTRW yang ditetapkan. Selain itu, kondisi ini juga bisa dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sehingga merupakan unsur pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Oleh sebab itu dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah harus lebih konsisten dalam memilih proyek yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Penanganan Lahan Kritis dengan Metode Konservasi Lahan di Citarum Hulu ]]>
<![CDATA[Marenda Ishak Sonjaya Sule]]>;
<![CDATA[Shantosa Yudha Siswanto]]>;
<![CDATA[Nadia Astriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 6 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mathla'ul Anwar Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30653/002.202161.714
<![CDATA[LAND CRITICALY HANDLING USING CONSERVATION METHODS ON UPPER CITARUM. The annual loss of erosion in Java is Rp. 5.9 trillion (Kompas, 21 October 2020). This illustrates, we are so weak in the aspects of planning, development, and supervision. One of the problems experienced in the upper of Citarum river is the level of erosion reach 120 tons/ha/ year (Risdiyanto, 2009). According to Hardjowigeno (1986), the erosion limit that can be tolerated is generally around 20 tonnes /ha/year. Seeing this condition, the problem of erosion is an important thing for community assistance. Community service aims to conduct training, mentoring, and field trials to reduce the rate of erosion. This service is carried out to farmer groups at Cimenyan District. The result of this service activity is the formation of awareness for agricultural business actors. Second, the allocation of proceeds from efforts to prevent erosion and sedimentation. Third, erosion can be maximally reduced, characterized by existing demonstration plots.]]>
<![CDATA[LEGAL POLITICS OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA: ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Nadia Astriani]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.832 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.28664
<![CDATA[AbstractWater is a vital component in the life of all living things. Because water is very important for the life of all living creatures, it takes the rules, both in the form of legislation and norms and traditions of society, so that the benefits can be felt by all parties. This article will discuss the legal politics of water resources management in Indonesia from the perspective of environmental law. The research method used in this research is normative juridical research method. The results of the study explain that the legal politics of water resources management in Indonesia places the State as the ruler of water resources. In its utilization, this water resource is used as much as possible for the people's prosperity. In practice, the state divides its management authority to private parties, thus causing water privatization. This condition shows anthropocentric views still dominate the regulation of water resources. This view is contrary to the ecocentric point of view adopted by environmental law, where water is viewed as an entity that has a certain value, so that in utilizing it should not reduce the value of the water itself. IntisariAir merupakan komponen vital dalam kehidupan seluruh mahluk hidup. Karena air sangat penting bagi kehidupan seluruh mahluk hidup, maka dibutuhkan aturan, baik berupa perundang-undangan maupun norma dan tradisi masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan semua pihak. Artikel ini akan membahas mengenai politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia dari perspektif hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah meode penelitian yuridis normatif . Hasil penelitian menjelaskan bahwa politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia menempatkan Negara sebagai penguasa sumber daya air. Dalam pemanfaatannya, sumber daya air ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada prakteknya negara membagi kewenangan pengelolaannya kepada pihak swasta, sehingga menyebabkan privatisasi air. Kondisi ini memperlihatkan pandangan antroposentris masih mendominasi pengaturan sumber daya air. Pandangan ini bertentangan dengan cara pandang ekosentris yang dianut hukum lingkungan, dimana air dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai tertentu, sehingga dalam memanfaatkannya tidak boleh mengurangi nilai air itu sendiri. ]]>
<![CDATA[Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Hajriyanti Nuraini]]>;
<![CDATA[Nadia Astriani]]>;
<![CDATA[Yulinda Adharani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p08
<![CDATA[The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the aim to facilitate the course of investment in Indonesia has an impact on environmental law enforcement in Indonesia. This study aims to find out how the changes in administrative penal law in the environmental field are related to changes in the direction of environmental law enforcement in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law. This study uses normative law methods with literature study techniques which are then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study explain that the changes in the administrative penal law under Law Number 32 Year 2009 renders the direction of environmental law enforcement in Indonesia to regress and ineffective in environmental protection and management. This is because most of the provisions for violations of administrative environment law after the enactment of the Job Creation Law apply administrative sanctions first. Besides that, the imposition of criminal sanctions on violations of administrative law only applies to violations of administrative law that have an impact on the environment. The changes to these provisions do not take into account the characteristics of pollution and damage to the environment that did not appear when the violation occurred but appeared many years later. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk mempermudah jalannya investasi di Indonesia berimbas terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan ketentuan pidana administrasi pada bidang lingkungan dalam kaitannya dengan perubahan arah penegakan hukum lingkungan di Indonesia setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan teknik studi kepustakaan yang lalu dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan diubahnya ketentuan pidana administrasi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakibatkan arah penegakan hukum lingkungan di Indonesia menjadi mundur dan tidak efektif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar ketentuan pelanggaran hukum administrasi di bidang lingkungan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja menerapkan sanksi administratif terlebih dahulu. Selain itu, pemberian sanksi pidana pada pelanggaran hukum administrasi hanya berlaku bagi pelanggaran hukum administrasi yang memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Perubahan mengenai ketentuan tersebut tidak memperhatikan karakteristik dari pencemaran dan kerusakan hidup yang tidak muncul saat pelanggaran tersebut terjadi namun muncul setelah bertahun-tahun kemudian.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERDASARKAN KEARIFAN TRADISIONAL: PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Nadia Astriani]]>;
<![CDATA[Ida Nurlinda]]>;
<![CDATA[Amiruddin A.Dajaan Imami]]>;
<![CDATA[Chay Asdak]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.1
<![CDATA[AbstractLegal pluralism in Indonesia provides a place for indigenous peoples to manage their natural resources where their lives are based on a living philosophy that is in harmony with nature, produces a pattern of management of natural resources that is environmentally friendly and sustainable. This article focus on studying water resource management practices based on traditional wisdom carried out by indigenous peoples in Indonesia and whether the management of water resources based on traditional wisdom can be used as an example of sustainable water resource management. The results of research conducted on the Ciptagelar indigenous people, Subak practices in Bali and 9 (nine) regions in Indonesia show that the practices of water resource management carried out in these areas are in line with the approach of sustainable water resource management. Some forms of community practice can even be adopted in the management of water resources carried out by the government. Furthermore, regulation of water resources based on values that live in society is easier to implement in the life of the community itself, therefore, regulation of water resources in the future must pay more attention to the values that live in the community. Abstrak Pluralisme hukum di Indonesia memberikan tempat bagi masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alamnya, yang kehidupannya dilandasi falsafah hidup yang selaras dengan alam, menghasilkan pola pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Artikel ini fokus pada mempelajari praktek pengelolaan sumber daya air (SDA) berdasarkan kearifan tradisional yang dilakukan masyarakat adat di Indonesia dan apakah pengelolaan SDA berdasarkan kearifan tradisional ini dapat dijadikan contoh pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat Ciptagelar, praktik Subak di Bali dan 9 wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa praktik-praktik pengelolaan SDA di wilayah tersebut sejalan dengan pendekatan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Beberapa bentuk praktik masyarakat bahkan dapat diadopsi dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA yang dilakukan oleh pemerintah. Pengaturan SDA yang berbasis nilai-nilai yang hidup di masyarakat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga ke depan pengaturan SDA harus lebih memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.]]>
