Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata Di Jawa Barat Fitria Adestiani; Ade Irawan; Nuridah, Siti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10674

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat realisasi dan kontribusi masing-masing jenis pajak sektor pariwisata yakni pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan di Jawa Barat selama periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi BPKAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta sumber pemerintah provinsi dan kabupaten di Jawa Barat. Data dianalisis dalam bentuk presentase realisasi pajak terhadap target tahunan dan tren pertumbuhan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menyarankan strategi peningkatan penerimaan melalui optimalisasi digitalisasi pemungutan pajak, peningkatan kualitas wajib pajak, pengawasan lapangan yang konsisten, serta promosi pariwisata yang terintegrasi antar daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa (1) Pajak Restoran, (2) Pajak Hotel merupakan paling dominan dalam mempengaruhi total realisasi pajak sektor pariwisata, sedangkan (3) Pajak Parkir dan (4) Pajak Hiburan cenderung tidak stabil serta sangat terpengaruh oleh kebijakan sosial, ekonomi dan budaya.
Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice Ade Irawan; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11961

Abstract

This study aims to analyze criminal policy toward children involved in narcotics-related offenses and the urgency of applying a restorative justice approach within Indonesia’s juvenile criminal justice system. This issue is critical because children as offenders in narcotics cases are often subjected to repressive measures similar to those applied to adults, without adequate consideration of the principles of child protection and rehabilitation. This research employs a normative juridical method, incorporating both statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that the imposition of repressive criminal sanctions on children in narcotics cases is inconsistent with the mandate of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes the best interests of the child. The novelty of this research lies in emphasizing that restorative justice is both feasible and relevant for narcotics cases involving children, through mechanisms such as diversion, penal mediation, and community-based rehabilitation. Therefore, it is necessary to strengthen legal policies that explicitly regulate the application of restorative justice in narcotics cases involving children, to achieve optimal legal protection and prevent recidivism.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika serta urgensi penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Isu ini penting karena anak sebagai pelaku kasus narkotika sering kali diproses dengan pendekatan represif seperti orang dewasa, tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang bersifat represif terhadap anak dalam kasus narkotika tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa restorative justice layak dan relevan diterapkan pada perkara narkotika anak melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan pembinaan berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang secara tegas mengatur penerapan restorative justice pada perkara narkotika anak, agar tercapai perlindungan hukum yang optimal dan pencegahan residivisme.  
Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Carolus Rivaldo Conterius; Ade Irawan; Nuridah, Siti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.10430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data time series dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019-2023 terkait data penerimaan PPN, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda menggunakan eviews versi 10. Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Tetapi secara simultan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Dita Ismaida Kurniawan; Ade Irawan; Nuridah, Siti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.10531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karawang selama periode 2019–2024.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Karawang, meliputi data penerimaan pajak hotel, retribusi daerah, dan PAD selama enam tahun. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik untuk menguji hubungan parsial dan simultan antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, penerimaan pajak hotel dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Karawang. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut merupakan komponen penting dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kesimpulan yang diperoleh menegaskan perlunya optimalisasi kebijakan fiskal daerah, khususnya pada sektor perhotelan dan jasa layanan publik. Originalitas dari penelitian ini terletak pada konteks wilayah industri yang masih minim kajian empiris, berbeda dengan studi sebelumnya yang dominan dilakukan di daerah pariwisata. Penelitian ini juga mencakup periode pandemi dan pasca-pandemi, yang memberikan perspektif tambahan terhadap dinamika fiskal daerah dalam situasi krisis dan pemulihan ekonomi.
Wanprestasi Developer dalam Jual Beli Kavling: Hilangnya Kepastian Hukum bagi Konsumen: Developer’s Default in Land Lot Sales: The Loss of Legal Certainty for Consumers Ade Irawan; Choirihi, Muchammad; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 3 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i2.11504

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal liability that developers must fulfill toward buyers of land lots situated on legally problematic land and examine the legal protection measures available to buyers in addressing such issues. The research is motivated by developers' growing practice of land lot sales that often lack guarantees of legal certainty, particularly when the land object is subject to administrative or legal disputes. This study uses a normative and sociological approach to explore the relationship between developers’ legal obligations and consumer protection in property transactions. The findings indicate that developers are legally required to fulfill contractual performance and provide restitution or compensation in breach cases, as stipulated in the Civil Code and the Consumer Protection Law. On the other hand, buyers are entitled to seek remedies through litigation and non-litigation channels, including the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK). Developers’ liability is repressive and preventive, emphasizing the need to ensure the legality and dispute-free status of the land object before marketing. The implications of this study highlight the importance of strengthening regulatory frameworks, enhancing government oversight, and promoting consumer legal literacy to achieve legal certainty and fairness in property transactions.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipenuhi oleh developer terhadap pembeli kavling tanah pada objek yang bermasalah secara hukum, serta menelaah upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli dalam menghadapi permasalahan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya praktik jual beli kavling tanah oleh developer tanpa jaminan kepastian hukum, terutama ketika objek tanah masih berstatus sengketa administratif maupun yuridis. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis untuk mengidentifikasi hubungan antara kewajiban hukum developer dan perlindungan hak-hak konsumen. Temuan menunjukkan bahwa developer berkewajiban memenuhi prestasi sesuai perjanjian pengikatan jual beli serta memberikan restitusi dan kompensasi apabila terjadi wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembeli berhak menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pertanggungjawaban hukum developer bersifat tidak hanya represif tetapi juga preventif, dengan memastikan legalitas dan bebas sengketa atas objek tanah sebelum dipasarkan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan pengawasan pemerintah, dan pemberdayaan konsumen melalui literasi hukum guna mewujudkan kepastian hukum serta keadilan dalam transaksi properti.