Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.164
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal Civicus Jurnal Akta Jurnal Bina Mulia Hukum AL-ATHFAL : JURNAL PENDIDIKAN ANAK Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Respublica Undang: Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Res Nullius Law Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Pemuliaan Hukum Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi International Journal of Ethno-Sciences and Education Research Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan Media Nusantara Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Research Horizon Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi) RechtIdee Jurnal Keadilan Pemilu Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan LAWPASS Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Abdimas Nusantara Khazanah Hukum
Ahmad Jamaludin
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Mengeksplorasi Krisis Kebijakan dan Perlindungan Bagi Anak-Anak Terhadap Sexual Grooming Di Ruang Maya Saputra, Dandi Ditia; Rifqi Noval, Sayid Mohammad; Jamaludin, Ahmad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i2.1058

Abstract

Pesatnya perkembangan internet yang sejalan dengan pertumbuhan penggunannya, hingga mengakibatkan meningkatnya kerentanan terhadap anak. Para pelaku kekerasan seskual kian beradaptasi dengan kemudahan yang diberikan internet guna mengeksploitasi kerentanan anak, sehingga menghasilkan modus operandi baru yang dapat disebut sebagai sexual grooming. Maka, penelitian ini berupaya melihat seberapa besar dampak yang sedemikian rupa diakibatkan oleh sexual grooming dari ketiadaan peraturan yang memadai, serta menemukan alternatif kebijakan yang dapat mencegah kekerasan seksual dengan mengkriminalisasi sexual grooming. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang juga bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, kerentanan anak terhadap kekerasan seksual yang dilakukan secara daring meningkat seiring dengan masifnya penggunaan internet, yang mengakibatkan para pelaku beradaptasi dengan internet untuk melakukan kekerasan seksual guna menghindari penolakan dan pengungkapan. Kedua, sampai saat ini, hukum positif Indonesia masih belum mampu mendefiniskan serta melarang sexual grooming untuk mencegah kekerasan seksual, Indonesia hanya memiliki aturan yang melarang dan meminta pertanggugjawaban pelaku atas akibat dari sexual grooming.
Telaah Kritis Terhadap Kebijakan Tindakan Kebiri Kimia Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Peraturan Pelaksananya Jamaludin, Ahmad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i2.995

Abstract

Kejahatan seksual kepada anak sudah sangat menghawatirkan, karena terjadi peningkatan jumlah korban dalam beberapa tahun ini. Kebijakan tindakan kebiri kimia yang diharapkan mampu menekan angka kejahatan seksual kepada anak nyatanya tidak dapat meredam dan menghantikan kejahatan seksual terhadap anak. Kebijakan kebiri kimia yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Peraturan Pelaksananya menemui banyak permasalahan baik dalam konsep maupun dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya adalah terjadi salah konsepsi terhadap sanksi tindakan kebiri kimia di Indonesia, sanksi tindakan harus berupaya mengobati dan memulihkan sedangkan sanksi tindakan kebiri di Indonesia akan mengakibatkan rasa sakit dan merupakan upaya pembalasan. Selain itu terdapat problematika dalam pelaksanaannya antara lain mengenai efektifitas kebijakan tindakan kebiri kimia melalui UU Perlindungan anak, biaya kebiri kimia mahal, penolakan dokter menjadi pelaksana, ketidak jelasan dosis, belum ada aturan teknis mengenai pelaku berjenis perempuan serta belum masuknya tindakan kebiri kimia dalam RUU KUHP. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS YANG MENYEBARAKAN BERITA BOHONG DI INDONESIA Jamaludin, Ahmad
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.16687

Abstract

AbstractFreedom of the Press is a necessity in a democratic country. The Press Institute as one of the pillars of democracy has a big role in translating the values of freedom of opinion, obtaining valid information and providing access to reliable information as well as efforts to unite the nation. The era of Indonesian democracy opened the faucet for press freedom which had a positive impact, but also had a negative impact. The amount of information in the digital era that is conveyed to the public is not all information whose truth is beyond doubt, but there is also information that contains fake news, what is more worrying is that the press agencies are spreading the fake news. In the process of handling press cases, there are special regulations stipulated in the Press Law, where the handling is very different from the handling of other crimes, including the criminal accountability process which is also different from other crimes. Therefore, it is necessary for law enforcers to understand in handling press cases in Indonesia and for an understanding of who can be held responsible for criminal acts in the press which spreads fake news.AbstrakKebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salahsatu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam menterjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong, yang lebih menghawatirkan adalah yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Lembaga pers. Dalam proses penanganan perkara pers, terdapat regulasi yang khusus yang diatur dalam UU Pers, dimana penangananya sangat berbeda dengan penanganan kejahatan lain termasuk proses pertanggung jawaban pidaananya juga berbeda dengan tindak pidana lain. Olehkarenanya perlunya pemahaman para penegak hukum dalam menangani kasus pers di Indonesia serta perlunya pemahaman mengenai siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana pada Pers yang menyebarkan berita bohong.
Problems of Determining Suspect Against a Deceased Person In The Investigation Process Jamaludin, Ahmad
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.464

Abstract

Bringing judicial proceedings against the body or memory of a deceased defendant was once possible, but this is no longer possible in today’s world, as criminal actions must be stopped even before a deceased complainant is named as a suspect. This research aims to examine the criminal justice system in Indonesia regulating the status of cases against the determination of a suspect in a person as a witness/reported person who has first died. The research method used in this study is normative juridical. According to the findings of the study, the current Criminal Procedure Code cannot provide an adequate answer regarding the validity of the determination of a suspect against a deceased person, because it only states that the investigation must be stopped if the suspect dies, which implies that the suspect should have been determined during the investigation process. Therefore, lawmakers should make rules regarding the mechanism for investigations when the reported or suspected guilty person dies. Because in fact, the death of a person as a reported person suspected of committing a criminal offense requires the termination of the criminal case because the legal subject who should be held accountable for the criminal offense has died.
The Law's Protection Against Children as Victims of Exploitation Artificial Intelligence-Based Cyberpornography Sutarya, Idat Mustari; Prastiono, Suryo; Jamaludin, Ahmad
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1725

Abstract

Child sexual exploitation through AI-based cyberpornography is a serious and growing threat in the digital era. Advanced AI technologies, such as deepfake and AI bots, provide new opportunities for perpetrators to easily create and disseminate exploitative content, significantly impacting the physical, psychological, and social well-being of child victims. Although Indonesia has established legal frameworks such as the Child Protection Act and the Electronic Information and Transactions (ITE) Act, adaptive regulatory revisions and stronger implementation are needed to address AI-based crimes and provide maximum protection for children. This study aims to analyze the legal protection for children as victims of AI-based cyberpornography in Indonesia. It employs a normative juridical method focusing on the study of legal norms, both written and customary, to explore legal solutions to this issue. Using primary and secondary legal materials, the analysis is conducted descriptively and prescriptively to evaluate the application of existing laws and propose relevant enhancements or updates. The findings reveal that child sexual exploitation in AI-based cyberpornography represents a crime leveraging advanced technologies such as deepfake and AI chatbots, with serious psychological, social, and physical consequences for victims. Despite existing regulations such as the ITE Act and Child Protection Act, legal gaps related to AI use in these crimes demand regulatory reforms to address modern legal challenges and reinforce cross-sectoral collaboration
Legal Accountability and Policy Gaps in Social Engineering-Based Phishing Cybercrimes Purwadi; Makhfud, Mukhamad; Jamaludin, Ahmad
Research Horizon Vol. 5 No. 3 (2025): Research Horizon - June 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.3.2025.580

Abstract

Social engineering-based phishing is increasingly rampant in Indonesia, exploiting victims' psychological weaknesses to access illegal and spread false information. The main legal problem is the imperfection of regulations, such as the ITE Law and the Criminal Code, which do not accommodate the psychological manipulation aspect of this crime. This study aims to identify regulatory gaps related to the legal responsibility of phishing perpetrators and the effectiveness of regulations in dealing with this crime. The method used is normative juridical, with analysis of laws and regulations, literature studies, and reviews of court decisions. The findings show that the ITE Law focuses more on technical-based crimes, while the psychological aspect of phishing has not been explicitly regulated. failed to prove the perpetrator's intent (dolus) is an obstacle to law enforcement. The implication of this study is the need to revise the ITE Law to expand the scope of "illegal access" and integration with the Personal Data Protection Law (PDP Law). This reform is expected to improve legal protection for victims and strengthen the effectiveness of law enforcement against cybercriminals.
Legal Responsibility of Health Professionals in Protecting Patient Data Lakoro, Danny Des Kartyko; Jumrati; Jamaludin, Ahmad
Research Horizon Vol. 5 No. 3 (2025): Research Horizon - June 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.3.2025.657

Abstract

The protection of patient health data confidentiality is a fundamental aspect of the healthcare system, aimed at maintaining individual privacy rights. However, many medical data breaches still occur, posing risks to patients socially, psychologically, and legally. Therefore, regulations regarding healthcare professionals' obligations to maintain patient medical information have been clarified in Law No. 17 of 2023 on Health and the Code of Ethics for Health Professionals. This study examines the legal responsibility of healthcare professionals in maintaining patient health confidentiality and evaluates the obstacles and legal efforts made to enforce these regulations. The study uses a normative legal method by studying laws, legal concepts, and cases. Data were collected through a literature search that examined laws, legal books, and court decisions related to medical confidentiality breaches. This study found that regulations have clearly defined the obligations of healthcare professionals in maintaining patient medical data confidentiality. However, the implementation in the field still faces various obstacles, such as a lack of understanding among healthcare professionals regarding regulations, weak supervision systems, and challenges in enforcing the law for violators. Existing regulations have established severe sanctions for medical confidentiality breaches, but their effectiveness still needs to be strengthened through increased education for healthcare professionals, enhanced data security infrastructure, and more consistent monitoring and law enforcement.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BANDUNG: Legal Protection of Children as Victims of Sexual Violence in Bandung District Jamaludin, Ahmad; Suryani, Ani; Najah, Nurun; Irfan Hakim, Muhammad
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.15368

Abstract

Perlindungan anak merupakan upaya komprehensif yang bertujuan menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak. Dalam kondisi krisis, tingkat kerentanan anak-anak sangat tinggi terhadap kekerasan seksual akibat beberapa faktor yang melekat pada diri mereka. Penelitian ini bertujuan dalam menelaah perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual di kab Bandung serta kendala dan upaya perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual di kab Bandung. Pendekatan yuridis normatif diterapkan pada penelitian ini, berfokus pada analisis normatif terhadap berbagai kajian pustakan dan regulasi hukum yang berlaku, yang berfokus pada perlindungan korban kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan mengombinasikan kajian pustaka serta data dari wawancara yang didapatkan secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Polresta Kab Bandung dan UPTD PPA Kab Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa, Polresta Kab Bandung dan UPTD PPA Kab Bandung memberikan pendampingan komprehensif mulai dari assessment hingga pemulihan psikis dengan bantuan psikolog dan psikiater maupun bantuan hukum. Implementasi perlindungan hukum telah menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan tantangan dari segi sosial dan kebudayaan, dimana masih ada anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu diperlukan penguatan sinergitas antara pihak pemerintah, penegak hukum, serta elemen masyarakat di Kab Bandung untuk memaksimalkan upaya perlindungan serta penyembuhan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dengan menciptakan ekosistem secara kondusif dan aman.
Nusantara Capital City Development: From Agrarian Conflict Potential to Legal Protection of Indigenous Peoples Putra, Naufal Dekananda Anggara; Anggraeni, Happy Yulia; Ridwan, Ahmad M.; Jamaludin, Ahmad
Reformasi Hukum Vol 29 No 1 (2025): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v29i1.1067

Abstract

Developing Indonesia’s new capital city, Nusantara (IKN) in East Kalimantan, has the potential to significantly impact indigenous communities, particularly in agrarian conflicts arising from expanding development land that intersects with indigenous territories. This study aims to analyze the potential agrarian conflicts and adequate legal protections for indigenous peoples in addressing these impacts. The method is normative juridical, with data collected through library research on relevant regulations, literature, and studies. The findings show that agrarian conflicts resulting from the IKN development may arise due to the mismatch between the legal recognition of Indigenous land rights and the allocation of development land that does not actively involve Indigenous communities. Legal protection for indigenous peoples can be achieved by recognizing land rights, strengthening agrarian regulations that are more responsive to indigenous rights, and implementing the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle in the planning and management of IKN development. The conclusion of this study emphasizes the importance of recognizing indigenous land rights and involving them in every stage of development to prevent agrarian conflicts and create more equitable development policies.
Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System Jamaludin, Ahmad
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i2.13910

Abstract

The punishment policy in the form of chemical castration for perpetrators of sexual crimes is a confusing policy when viewed from the perspective of a double-track system. The application of castration sanctions is contrary to the purpose of action sanctions in the double-track system because it does not aim to restore the perpetrators, but rather to provide a deterrent effect and retaliation. So that the chemical castration policy is wrong because it is not in accordance with following the principle of action sanctions in the double-track system. The research method used is normative juridical using primary and secondary data and then analyzed qualitatively. This study aims to find out about the double-track system and to determine the action of chemical castration in the perspective of the double-track system. The results of this study show, First in the double-track system, the criminal system is known in two ways, namely, through legal sanctions and witnesses of action, legal sanctions are oriented towards revenge for their behavior while action sanctions are oriented towards improving the perpetrators so that they can be accepted back in the community. The two sanctions for castration are not included as witnesses for acts in the double-track system, because the basic idea is to improve the perpetrators, while chemical castration is more directed at retaliation. This research can be a reference for criminal law policymakers so that the legal policy does not get out of the basic idea of criminal law itself. Kebijakan pemidanaan berupa sanksi tindakan kebiri kimia bagi palaku kejahatan seksual menjadi kebijakan yang membingungkan jika dilihat dalam perpektif double track system. Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bertolak belakang dengan tujuan dari sanksi tindakan dalam sistem double track system dikarenakan tidak bertujuan memulihkan pelaku, namun lebih kepada pemberian efek jera dan pembalasan. Sehingga kebijakan kebiri kimia menjadi kebijakan yang keliru karena tidak sesuai dengan prinsip sanksi tindakan dalam sistem double track system. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang double track system dan untuk mengetahui tindakan kebiri kimia dalam per­spektif double track system. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama dalam sistem double track system, sistem pemidanaan dikenal dengan dua jalan yakni melalui sanksi hukum dan saksi tindakan, sanksi hukum berorientasi pada upaya balas dendam terhadap prilakunya sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perbaikan pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat. Kedua saknsi tindakan kebiri tidak terma­suk saksi tindakan dalam double track system, sebab ide dasarnya perbaikan terhadap pelaku sedangkan kebiri kimia lebih mengarah kepada pembalasan. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembuat kebijakan hukum pidana agar kebijakan hukum tersebut tidak keluar dari ide dasarnya hukum pidana itu sendiri.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Ani Suryani Apriliani, Hesti Ardiyanti, Novita Aryaningruh, Eunike Astuti, Felly Dwi Azmi, Rahma Nur Kamilatul Bihar, Syamsul Chiko, Syahruddin Dandi Ditia Saputra Dede Hermawan Egi Fauzi Erliana, Rena Erna Listiawati Erna Listiawati Ervandha, Mochammad Fasa Muhamad Hapid Fathan Mubiina Hapid, Fasa Muhamad Happy Yulia Hasanah, Rizka Hendri Darma Putra Irfan Hakim, Muhammad Iryana, Anri Juliantary, Sella Romika Jumrati Koswara, Arief Lakoro, Danny Des Kartyko Laura Mande Nata Listiawati, Erna Makhfud, Mukhamad Mubiina, Fathan Najah, Nurun Noviyanti Noviyanti Nuraeni, Risti Dea Nursyami, Ima Nurzakiya, Anisa Pangestu, Joni Aji Permana, Flea Akbar Prastiono, Suryo Prayuti, Yuyut Purwadi Pusdikawati, Rani Putra, Naufal Dekananda Anggara Putri, Junia Ramadhan, Noval Rashid, Muhammad Hafiy Bin Abdul Ratu Arti Wulan Sari Ridwan, Ahmad M. Risa Helilintar Risky Aswi R, Risky Rizali, Deden Fajar Sabar Sabar Saiful Anwar Saputra, Dandi Ditia Sayid Muhammad Rifqi Noval Soecipto Soecipto Soecipto Soecipto Soecipto, Soecipto Suci Nurlaeli SUMITRA, SYAMSUL Susilo, Dody Hendro Sutarya, Idat Mustari Syah, M Kautsar Thariq Tua, Rolando Wandari, Tsania Wibowo, Dimas Arif William Alphazandra, Arvin Zaky, Mohammad Muammar