Articles
Pendidikan Multidisiplin dan Sosialisasi Untuk Pengembangan Masyarakat di Desa Bojong, Kecamatan Majalaya
Jamaludin, Ahmad;
Wandari, Tsania;
Erliana, Rena;
Nurzakiya, Anisa;
Ervandha, Mochammad
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55338/jpkmn.v5i1.2458
UMKM menjadi pilihan usaha yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia, hal ini menjadikan usaha satu ini sangat berperan dalam pengembangan ekonomi di Negara Indonesia, pernyataan ini pun diperkuat dengan bukti administrasi yang mencatat banyaknya UMKM yang berdiri di Indonesia sejak tahun 2016 dideklarasikan Hari UMKM pertama hingga tahun 2020 sudah mencapai 64,19 juta unit. Akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, seakan memaksa para pelaku UMKM harus beradaptasi dengan cepat terhadap pembaharuan dari teknologi. Tujuan dari artikel pengabdian ini adalah untuk memberikan dampak yang bermanfaat kepada penduduk Desa Bojong. Dengan menyajikan informasi dan pengetahuan baru, artikel ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan penduduk desa dalam menggunakan teknologi digital. Pertama, penyuluhan dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui digilatasi, Informasi yang telah dikumpulkan diperoleh melalui tahap wawancara kepada pelaku UMKM terkait profil usaha yang dijalankan, cara pemasaran yang dilakukan, target pasar yang ditentukan oleh para pelaku UMKM, dan pendapatan rata-rata yang diperoleh sebelum dilakukannya pemasaran dengan memanfaatkan digitalisasi. Hasil dari program ini telah membawa perubahan positif dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Dengan fokus pada pendekatan multidisiplin dan pengembangan kapasitas, program ini berhasil menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan berkelanjutan di Desa Bojong.
LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL PRACTICE
Ardiyanti, Novita;
Azmi, Rahma Nur Kamilatul;
Ramadhan, Noval;
Jamaludin, Ahmad
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jhd.v10i1.11323
The use of Artificial Intelligence in the medical world is a form of development and implementation of technology in the medical world. Indonesia is a country of law where everything that happens in Indonesia must be based and rely on the law. This research uses a normative juridical method using a conceptual approach by examining laws, articles, and also secondary and primary data sources related to the title to be analyzed. After reviewing it, the use of AI in the world of medicine really helps make things easier for health and medical workers. Meanwhile, legal responsibility for the use of AI in the world of medicine itself is borne by the creators of artificial intelligence and AI users, or in this case, the medical personnel themselves.
Freedom Of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum?
Jamaludin, Ahmad
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/jph.v3i2.1441
Democracy has an important meaning in a state principle which in fact in its implementation has differences from each country that adheres to it. This fundamental democratic idea provides a new concept of the rule of law in which there are principles of the rule of law. Democracy and human rights are requirements for the implementation of the rule of law, democracy and the protection of human rights can be said to be access to democratization which guarantees all forms of political freedom. Not only freedom in terms of politics, freedom of opinion and expression today is also a basic right that in essence must be given to all human beings in a democratic country. All forms of freedom of opinion that are owned by individuals and/or legal entities as legal subjects in the life of society, nation and state require guarantees for freedom of assembly, association and expression as described in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Protection and guarantees for these freedoms are needed in the practice of demonstrations, as a movement to express opinions in public in the form of dynamic dialogue and political suppression efforts with the aim of advancing people's way of thinking towards a democratic state. This paper analyzes the juridical review of freedom of expression in public carried out by a group of demonstrators as a guarantee of the rights of every Indonesian citizen, which is then linked to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the results of the analysis, the practice still needs a lot of evaluation in terms of supervision which should be more stringent through coordination related to human rights enforcement, especially in terms of expression. There is a guarantee of freedom to interact without being limited by undemocratic political policies and there must be continued advocacy regarding the importance of upholding human rights and the tolerant attitude of the community towards everyone's freedom of expression.Demokrasi memiliki arti penting dalam sebuah asas kenegaraan yang nyatanya dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dari setiap negara yang menganutnya. Gagasan demokrasi yang bersifat fundamental ini memberikan konsep baru mengenai negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip negara hukum. Demokrasi dan HAM merupakan persyaratan bagi penyelenggaraan negara hukum, demokrasi dan perlindungan HAM dapat dikatakan merupakan akses adanya demokratisasi yang menjamin segala bentuk kebebasan politik. Tidak hanya kebebasan dalam hal politik, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dewasa ini juga merupakan hak dasar yang pada hakikatnya harus diberikan kepada seluruh insan negara demokratis. Segala bentuk kebebasan berpendapat yang dimiliki orang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan adanya jaminan atas kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan serta jaminan atas kebebasan tersebut diperlukan dalam praktik demontrasi, sebagai gerakan menyatakan pendapat di muka umum dengan bentuk dialog dinamis dan upaya penekanan secara politik dengan tujuan kemajuan cara berpikir masyarakat menuju negara yang demokratis. Tulisan ini menganalisis tinjauan secara yuridis mengenai kebebasan berpendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok demonstran sebagai jaminan hak setiap warga negara Indonesia, yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada hasil analisis, praktiknya masih perlu banyak evaluasi dalam hal pengawasan yang seharusnya dapat lebih ketat melalui koordinasi terkait penegakkan HAM khususnya dalam hal berekpresi. Adanya jaminan kebebasan berinteraksi tanpa di batasi oleh kebijakan politik yang tidak demokratis dan harus terus dilakukan advokasi mengenai pentingnya penegakkan HAM dan sikap toleran masyarakat terhadap kebebasan berekspresi setiap orang.
Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan
Jamaludin, Ahmad
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/jph.v4i2.1453
The purpose of this research is to find out the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method includes research specifications, namely analytical descriptive, normative juridical approach method, through the library research stage, namely researching and reviewing secondary data obtained through library study data collection techniques, then secondary data is analyzed juridically-qualitatively. The conclusions are as follows: the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice is considered more capable of realizing substantive justice as desired by the parties (perpetrators, victims and the community) which in this case is more focused on the interests of victims and the obstacles faced by the Prosecutor's Office in Implementing the RI Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice, among which are juridically, law enforcers are not given a clear and firm space in using alternative models in the settlement of criminal cases that allow for a balance protection of all parties.Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian mencakup spesifikasi penelitian, yairu deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, melalui tahap penelitian kepustakaan, yaitu meneliti dan mengkaji data sekunder yang didapat melalui tknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang selanjutnya data sekunder dianalisis secara yuridis-kualitatif. Kesimpulan kesimpulan sebagai berikut: proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih fokus pada kepentingan korban dan Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam Melaksanakan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantaranya adalah Secara yuridis, penegak hukum tidak diberikan ruang yang jelas dan tegas dalam menggunakan model alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang memungkinan adanya keseimbangan perlindungan semua pihak.
Penghentiaan Penuntutan oleh Jaksa berdasarkan Keadilan Restorif di Kejaksaan Cimahi
Jamaludin, Ahmad
Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/jph.v5i1.1943
The settlement of criminal cases finds renewal; punishment no longer uses the concept of retaliation but tries to find a middle way to resolve it peacefully. The principle of criminal law, namely the Ultimum remidium, is a reference so that crime becomes the last resort, if the peaceful way can still be done, then the criminal law that is oriented to revenge can be minimized. The concept of restorative justice or justice is a way to solve problems peacefully. The idea has been legalized through the Prosecutor's Regulation in resolving criminal cases with certain conditions.Penyelesaian perkara pidana menemukan pembaruan, pemidanaan tidak lagi menggunakan konsep pembalasan, namun mencoba mencari jalan tengah agar bisa selesai dengan cara damai. Prinsip hukum pidana yakni Ultimum remedium menjadi rujukan agar pidana menjadi jalan terakhir, apabila jalan damai masih bisa dilakukan maka hukum pidana yang berorientasi kepada pembalasan bisa dimiminalisir. Konsep restoratif justice atau keadilan refstoratif menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dengan jalan dam ai. Kosep tersebut sudah dilegalkan melalui Peraturan Jaksa dalam menyelesaikan perkera pidana dengan sayarat-syarat tertentu.
UNIFIKASI REGULASI KEADILAN RESTORATIF MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Jamaludin, Ahmad;
Saputra, Dandi Ditia
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v7i2.7315
Internationally, restorative justice resonates most in and out of the criminal justice system. The justice system's slow pace has led to a backlog of cases at law enforcement agencies and prison overcrowding in Indonesia. This study seeks to understand Indonesia's restorative justice practices at all law enforcement levels. This study used normative juridical research, which included comparative, conceptual, and statutory approaches. Based on their binding force, primary, secondary, and tertiary legal materials are used in this research. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that Indonesia's restorative justice rules are based on the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police, the Regulation of the Chief, and the Decree of the Director General of the General Justice Office of the Supreme Court, which differ in the scope of criminal offenses that can be subject to restorative justice. This could lead to inconsistencies in its application. However, the mechanism for implementing a restorative justice-based criminal justice system should be unified and partially codified in legislation, such as government regulations strengthened by several provisions in the draft Criminal Procedure Code.
PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENETAPAN TERSANGKA ANGGOTA TNI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Jamaludin, Ahmad
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v8i2.9039
In its growth, corruption continues to be a problem and an enemy for the nation and state. Corruption is now not only committed by civilian officials and corporate parties, but can also be committed by the military, in this case the Indonesian National Army. In the process, it is possible for conflicts of authority to occur, including the recent case of the Corruption Eradication Commission's Hand Capture Operation at the National Search and Rescue Agency related to the determination of corruption case suspects involving two active military members. This research aims to find out the authority of the Corruption Eradication Commission in determining suspects who are active military members and the legal consequences of this determination. Normative juridical methods through literature studies were used in this research which shows that if viewed juridically, the Corruption Eradication Commission has the authority to determine suspects even up to the prosecution stage because the laws that form their basis are more specific than laws related to the military when viewed from the perspective of the lex specialist systematics principle. Determining a suspect is legal as long as coordination has been carried out because legally this institution has the authority to control corruption cases based on article 42 of the Corruption Eradication Committee Law as well as article 65 (2) of the TNI Law. However, to avoid misperceptions like this happening again, it seems necessary to revise the Military Justice Law and strengthen the Corruption Eradication Commission Law to make law enforcement more efficient in criminal acts of corruption.
Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia
Pusdikawati, Rani;
Jamaludin, Ahmad
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.766
Sexual violence has become an urgent issue in Indonesian higher education institutions. The increased freedom and diversity in campus social interactions make students vulnerable to becoming victims. The rising number of reports and cases of sexual violence in universities has serious consequences for the victims and disrupts the academic climate and quality of education. Addressing sexual violence in higher education institutions poses unique challenges due to factors such as the lack of awareness about victims' rights, feelings of shame or fear in reporting incidents, and the potential intimidation from related parties, which often hinder law enforcement efforts. Therefore, enforcing laws against sexual violence in university settings becomes crucial. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach. Data is collected through library studies and research on relevant literature and documents. The research aims to describe the symptoms of sexual violence in higher education institutions and identify law enforcement and prevention efforts that have been implemented.As a step to address sexual violence in higher education institutions, on May 9, 2022, the President of the Republic of Indonesia approved Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Criminal Acts. Additionally, the government has issued Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions.Preventive and handling efforts for sexual violence are conducted by establishing task forces in universities, formulating prevention and handling guidelines, providing training and socialization on gender equality and sexual health education, as well as offering reporting services for sexual violence. With effective implementation of these laws and policies, it is hoped that sexual violence in higher education institutions can be minimized, ensuring a conducive learning environment and providing positive impacts for the entire academic community.
Reinventing the Criminalization of Commercial Sex Workers and Prostitution Service Users in Indonesia in the Perspective of Indonesian Criminal Law Reform
Ahmad Jamaludin
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1982
The advent of technology and easier internet access has led to a surge in internet and social media users in Indonesia, with apps like MiChat facilitating social interactions that could heighten the risk of HIV spread due to online prostitution. Commercial sex workers, once predominantly victims of trafficking, are increasingly promoting their services independently without intermediaries. This study aims to examine the enforcement of laws against online prostitution practices. The research method employed is normative juridical with a conceptual approach and statutory approach. The study finds that legal analysis of the criminalization of commercial sex work in Indonesia highlights the need for legislative renewal that emphasizes social justice and avoids disproportionate social consequences due to excessive criminalization. The necessary criminal law reform should harmonize sanctions with efforts for prevention, rehabilitation, and social reintegration to create a legal framework that supports individual well-being while maintaining social and moral integrity
DUMPSTER DIVING THREAT IN PERSONAL DATA LEAKAGE CASE IN INDONESIA
Noval, Sayid Muhammad Rifki;
Soecipto, Soecipto;
Jamaludin, Ahmad;
Listiawati, Erna
International Journal of Ethno-Sciences and Education Research Vol. 3 No. 2 (2023): International Journal of Ethno-Sciences and Education Research (IJEER)
Publisher : Research Collaboration Community (Rescollacom)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46336/ijeer.v3i2.419
It is a big job for law enforcement to be able to deal with fraud crimes and data leaks that are increasing at this time. Social engineering attacks are considered to be one of the modes used by perpetrators in carrying out their actions. If the current prevention efforts always link social engineering with phishing, an activity that is closely related to technological sophistication, it is necessary to know another form of social engineering that deserves attention, namely dumpster diving. A term that describes the activity of “scavenging” a target's trash in search of valuable information. Dumpster diving is often underestimated because some people think that if the waste that has been disposed of will not be used by others, it will even have a threatening impact. The habit of throwing away records and documents without being destroyed makes it a target for perpetrators to collect information which will then be used in attacking their targets. Several countries have considered regulating the designation of waste that has the potential to be misused, including regarding the security of personal data. Therefore, this article aims to provide an alternative policy for the Indonesian government, in order to consider the issuance of regulations that protect victims who are affected by losses due to the use of waste by perpetrators.