Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING PEMERINTAH KAMPUNG LAKSAMANA DALAM MEWUJUDKAN ZERO STUNTING Hafzana Bedasari; Muhammad Iqbal; Saniati Sukria; Ragil Pranolo; Farian Praja Saputra; Husnul Khotimah; Gebby Yolanda Putri Saragih; Malika Alya Kasta; Jesse Jefaniah Simbolon; Sal Sabila; Aura Rahmadia; Esra Yohanna Panjaitan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Volume 6 No. 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i2.44339

Abstract

Kampung Laksamana di Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah berhasil mencapai prevalensi stunting 0% pada tahun 2023. Ini merupakan prestasi bagi Kampung Laksamana yang telah melibatkan berbagai pihak. Untuk mencegah agar kasus stunting tetap rendah atau nol, maka dosen dan mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Riau melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerintah kampung, tenaga kesehatan, kader posyandu, tokoh masyarakat, tenaga pendidik serta ahli gizi. FGD berfungsi sebagai wadah berbagi  pengalaman kegiatan pencegahan stunting dan menggali lebih dalam tantangan yang dihadapi oleh para pelaksana di lapangan. Hasil dari kegiatan ini yaitu peserta mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai kelebihan dan kerukarangan untuk memperkuat  strategi pencegahan stunting ke depan serta diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mendukung tumbuh kembang anak di Kampung Laksamana.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Zura Hidayati; Hafzana Bedasari
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.414

Abstract

Abrasi merupakan ancaman serius bagi wilayah pesisir Indonesia, khususnya di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengalami kerusakan garis pantai mencapai 90.000 meter. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan abrasi dan mengidentifikasi faktor penghambatnya menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus diterapkan melalui wawancara mendalam dengan 11 informan dari BPBD, Dinas PUPR, pemerintah desa, dan masyarakat terdampak, dilengkapi observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum optimal pada keempat dimensi Edward III: komunikasi belum merata ke wilayah terpencil, sumber daya terbatas (anggaran, alat berat, tenaga teknis), disposisi pelaksana bervariasi, dan struktur birokrasi mengalami fragmentasi antarinstansi. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi, serta perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) antarinstansi yang melemahkan koordinasi dan memperlambat penanganan darurat. Meskipun program seperti pembangunan pemecah gelombang dan penanaman mangrove telah dilaksanakan, dampaknya belum signifikan mengurangi laju abrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman kompleksitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah kepulauan dengan keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis
Pelestarian Budaya Melayu Riau melalui Pembelajaran Berbasis Museum: Model Penguatan Literasi Budaya pada Siswa SDN 142 Pekanbaru Hafzana Bedasari; Rifki Amanda; Halda Mirsyanda; Tria Luthfiani; Deby Sinthya Sari; Annisa Mustika Harum; Sashi Mutiara Erwinda; Talitha Nabila; Ihsan Riyansyah Putra; Ryzka Aininnawa; Desi Desi
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): DECEMBER 2025
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ajad.v5i3.697

Abstract

Warisan budaya Melayu Riau merupakan komponen penting identitas nasional Indonesia yang harus diperkenalkan dan dilestarikan lintas generasi. Proyek pengabdian masyarakat ini mengatasi keterbatasan paparan siswa sekolah dasar terhadap warisan budaya lokal dengan memanfaatkan Museum Sang Nila Utama sebagai platform pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai budaya Melayu Riau melalui studi banding terstruktur yang memungkinkan pembelajaran eksperiensial di luar kelas. Pendekatan kualitatif digunakan, memanfaatkan tinjauan pustaka dan observasi langsung terhadap aktivitas siswa selama kunjungan. Data dikaji secara deskriptif untuk menangkap pola-pola yang berkaitan dengan literasi budaya siswa dan interaksi mereka dengan koleksi museum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Museum Sang Nila Utama tidak hanya berfungsi sebagai gudang artefak sejarah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan yang efektif untuk memperkenalkan sejarah lokal, nilai-nilai tradisional, dan identitas daerah. Selama kunjungan, siswa menunjukkan kemampuan untuk mengenali dan membedakan berbagai kategori benda cagar budaya—seperti geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, humismatika, ludologi, keramologika, serta alat musik tradisional dan seni rupa—yang secara kolektif mencerminkan kekayaan warisan Melayu Riau. Observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kunjungan studi mendorong keterlibatan aktif, meningkatkan pemahaman kognitif siswa, dan mengasah keterampilan psikomotorik mereka melalui interaksi langsung dengan artefak budaya. Secara keseluruhan, kegiatan keterlibatan masyarakat ini menggarisbawahi peran strategis museum dalam pendidikan budaya dan menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman melalui kunjungan studi merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan literasi budaya dan melestarikan warisan Melayu Riau bagi generasi mendatang.
Manajemen Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batam Salsabila Azharia Putri; Hafzana Bedasari
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12500

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas penertiban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan mengacu pada siklus manajemen kinerja Armstrong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, peninjauan, dan penghargaan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, serta telaah dokumen perencanaan dan laporan kinerja, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan penertiban telah berjalan sistematis melalui penyusunan target, SOP, patroli, sosialisasi, pemberian surat peringatan, pembinaan, dan tindakan penertiban. Secara administratif, seluruh kasus pelanggaran pada tahun 2025 tercatat diselesaikan. Namun, efektivitas lapangan belum berkelanjutan karena sejumlah PKL kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan armada operasional, belum konsistennya pengawasan pascapenertiban, keterbatasan lokasi relokasi, lemahnya pembinaan, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Peninjauan kinerja telah dilakukan secara berkala, tetapi tindak lanjutnya belum sepenuhnya mengatasi keberulangan pelanggaran. Selain itu, penghargaan khusus bagi personel aktif berprestasi belum tersedia. Penguatan koordinasi, peremajaan sarana, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, penyediaan ruang usaha alternatif, serta sistem penghargaan berbasis prestasi diperlukan agar penertiban berlangsung lebih efektif, terukur, berkelanjutan, akuntabel, dan manusiawi bagi masyarakat Kota Batam setempat.
Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Publik Melalui Penertiban Tiang Reklame di Kota Pekanbaru Malika Alya Kasta; Hafzana Bedasari
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 8 No 2 (2026): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v8i2.1575

Abstract

The public space planning issues in Pekanbaru are not merely technical in nature, but reflect weak policies in controlling land use, which is influenced by economic interests. This study aims to analyze the implementation of policies regulating billboard poles and the factors causing their ineffectiveness using a qualitative approach through interviews, observations, and documentation, and analyzed using Merilee S. Grindle’s policy implementation perspective. The results of the study indicate that although regulations are in place, their implementation has not been effective; enforcement on the ground tends to be administrative and ad hoc, and has not yet become part of a structured control system. The policies have also failed to curb the growth of illegal billboards because they do not address the root of the problem namely, the strong economic interests of business operators that undermine the enforceability of the rules resulting in compliance that is temporary and situational. In additional, weak oversight, limited resources, and a lack of coordination among agencies indicate institutional capacity deficiencies. These conditions have led to policies becoming trapped in a cycle of repeated enforcement without yielding significant changes in public space planning; therefore, institutional capacity building, consistent regulatory enforcement, and the management of economic interests are necessary to ensure that policies can be implemented more effectively and sustainably.
Strategi Pemerintah Nagari Dalam Pemberdayaan Petani Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kemandirian Ekonomi di Nagari Sungai Kamuyang Annisa Annisa; Hafzana Bedasari
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1731

Abstract

Pemberdayaan petani merupakan upaya penting dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian ekonomi masyarakat di sektor pertanian. Nagari Sungai Kamuyang memiliki potensi pertanian yang besar, namun masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan petani, kompetensi yang belum optimal, produktivitas pertanian yang relatif rendah, serta ketergantungan petani terhadap pedagang pengumpul. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dalam pemberdayaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian ekonomi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pemungkinan telah dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan petani dan penyediaan akses pelatihan serta bimbingan teknis. Aspek penguatan terlaksana melalui kegiatan Sekolah Lapang yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Namun, aspek perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan belum berjalan optimal karena terbatasnya perlindungan terhadap risiko usaha tani, pendampingan pascapelatihan, dan keberlanjutan pembinaan petani. Faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya penerapan inovasi, faktor usia dan pemahaman petani, serta ketergantungan terhadap pedagang pengumpul. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan telah meningkatkan kompetensi petani, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan kemandirian ekonomi.
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS DALAM PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN RO-RO SUNGAI SELARI - AIR PUTIH Mila Rahmawati; Hafzana Bedasari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i8.2026.2222-2229

Abstract

Pelayanan penyeberangan Ro-Ro Sungai Selari–Air Putih memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, dan distribusi barang di Kabupaten Bengkalis. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti antrean kendaraan, keterbatasan armada akibat docking, kurang optimalnya informasi jadwal keberangkatan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pengguna jasa terhadap prosedur pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro Sungai Selari–Air Putih serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan purposive sampling. Analisis penelitian menggunakan teori kinerja organisasi Agus Dwiyanto yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam pelayanan penyeberangan Ro-Ro Sungai Selari–Air Putih secara umum telah berjalan cukup baik, ditunjukkan melalui pengelolaan operasional, kualitas pelayanan, respons terhadap kebutuhan pengguna jasa, serta pelaksanaan pelayanan sesuai prosedur. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan armada, fasilitas pendukung, faktor cuaca, dan kedisiplinan sebagian pengguna jasa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana prasarana, optimalisasi armada, serta penguatan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.