Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

KONSEP MAHAR (ṢIDĀQ) DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANALISIS FIKIH TERHADAP KETENTUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA Isman Nuddin Ritonga; Muhammad Amar Adly
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Maret 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i2.8589

Abstract

Mahr (ṣidāq) is an essential element in Islamic marriage law and constitutes a mandatory obligation for the prospective husband. Beyond its symbolic function, mahr carries significant legal implications concerning the rights and obligations of spouses. This article aims to analyze the concept of mahr from a contemporary fiqh perspective by examining its normative foundations, legal requirements, and juridical consequences within Islamic marriage. This study employs a library research method with a normative-juridical approach, focusing on contemporary Islamic legal scholarship published within the last five years. The findings reveal that mahr is an exclusive right of the wife that must be fulfilled by the husband, regardless of whether it is explicitly stated in the marriage contract. Furthermore, mahr has ongoing legal consequences, particularly in cases of divorce, annulment, and the protection of women's rights. Therefore, a comprehensive fiqh-based understanding of mahr is crucial for ensuring substantive justice in modern Islamic marriage law.
NIKAH SIRRI DAN ISBAT NIKAH Rasyid Siddiq; Muhammad Amar Adly; Heri Firmansyah
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 4 (2026): Agustus: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i4.11299

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum nikah sirri serta mekanisme isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga. Nikah sirri merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan problematika hukum terkait status perkawinan, hak istri, dan kedudukan hukum anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri tetap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sedangkan dalam hukum positif Indonesia pencatatan perkawinan merupakan unsur penting untuk memperoleh kekuatan hukum administratif. Isbat nikah berfungsi sebagai instrumen legalisasi perkawinan tidak tercatat melalui Pengadilan Agama yang memberikan pengakuan hukum negara. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak dalam aspek nafkah, waris, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah merupakan instrumen yuridis penting dalam menjembatani hukum Islam dan hukum negara, meskipun pencatatan perkawinan tetap harus menjadi prinsip utama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
Implementasi Kaidah "Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak" dalam Perspektif Fikih Keluarga Rima Rahmayani Tanjung; Muhammad Amar Adly; Heri Firmansyah
Tabayyanu : Journal Of Islamic Law Vol. 2 No. 01 (2025)
Publisher : Yayasan Dar Arrisyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examined the application of the Islamic legal maxim al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak (“certainty is not overruled by doubt”) within the framework of family law. It analyzed how this principle has been interpreted and applied in resolving legal issues such as divorce (ṭalāq), maintenance (nafaqah), and legal certainty in marital relationships. Employing a qualitative, descriptive-analytical method, the study drew upon both classical Islamic jurisprudential sources—such as those authored by al-Qarāfī, al-Suyūṭī, and al-Nawawī—and contemporary legal scholarship. The analysis was grounded in the methodology of qawāʿid fiqhiyyah (Islamic legal maxims), supported by textual sources (the Qur’an and Hadith), consensus (ijmāʿ), and rational arguments. The findings demonstrated that the maxim plays a pivotal role in maintaining legal stability by ensuring that established certainties are not invalidated by subsequent doubts. Moreover, the study identified several exceptions to the maxim's applicability, particularly in ambiguous or multi-interpretable cases, revealing the principle's flexibility and relevance in modern legal contexts.
Kaidah Al-Massaqah Tajlibut Taysir: Pengertian, Dalil, Asal Kaidah, Contoh dalam Hukum Keluarga Islam dan Pengecualian Kaidah Zainul Aziz Nasution; Muhammad Amar Adly; Heri Firmansyah
Fatih: Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/sck3yc81

Abstract

Suatu hukum terkadang tidak ditemukan di dalam Al-QUR’AN dan Hadits, penafsiran dan pemikiran dengan ijtihad sering kali digunakan untuk menggali suatu hukum. Pemikiran dengan ijtihad harus dikondisikan dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Hal ini harus sesuai dengan maqasid syari’ah, yaitu menjaga tujuan syari’at untuk mengatasi masalah hukum yang diperlukan individu (mukallaf). Syariah telah menjamin kesejahteraan setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Islam adalah agama yang mudah dan menekankan pentingnya kemudahan dalam mengatasi masalah hukum. Menurut kaedah المشقة تجلب التيسر yang berarti kepayahan itu mendatangkan kemudahan, kaedah ini sangat memudahkan untuk menangani kesusahan dalam ibadah dan bertransaksi. Metode yang digunakan adalah metode normatif deskritif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bahan pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian kaidah Al-Massaqah Tajlibut Taysir, dalil dan asal kaidah, contoh kaidah dalam hukum keluarga dan pengecualian kaidah. Hasil penelitian ini adalah Al-Massaqah Tajlibut Taysir adalah untuk meringankan kesulitan dalam penerapan hukum keluarga Islam sehingga orang dapat memenuhi kewajiban mereka tanpa mengalami kesulitan yang semestinya.
Prinsip Keabsahan Akad Nikah dalam Fikih Mazhab Syafi’i: Kajian atas Sighat, Mahar, dan Objek Akad Agung Taufik Wahyuda; Muhammad Amar Adly
Fatih: Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/ryvkw050

Abstract

Akad nikah dalam fikih Mazhab Syafi‘i memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena berimplikasi langsung pada kehalalan hubungan suami istri, penetapan nasab, serta lahirnya hak dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, Mazhab Syafi‘i menetapkan standar keabsahan akad nikah secara ketat demi menjaga kepastian hukum dan tujuan syariat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip keabsahan akad nikah dalam fikih Mazhab Syafi‘i dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu sighat akad, mahar, dan objek akad. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam Mazhab Syafi‘i sighat akad harus bersifat pasti dan tidak boleh digantungkan (ta‘liq), mahar bukan merupakan rukun maupun syarat sah akad nikah, serta objek akad harus ditentukan secara jelas dan terbebas dari halangan syar‘i, termasuk hubungan mahram karena nasab dan susuan. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini menegaskan bahwa fikih Mazhab Syafi‘i tetap memiliki signifikansi normatif dalam pengembangan hukum perkawinan Islam kontemporer.
Nikah dalam Keraguan antara Halal dan Haram Putri Melani; Muhammad Amar Adly
Mesada: Journal of Innovative Research Vol. 2 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/y9wvcx89

Abstract

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sangat dijaga oleh syariat karena berkaitan langsung dengan kehormatan, nasab, dan keteraturan sosial. Oleh sebab itu, keabsahan akad nikah menuntut adanya kepastian hukum dan terbebas dari unsur keraguan (syak). Artikel ini membahas konsep nikah dalam keraguan antara halal dan haram dengan menitikberatkan pada pandangan fikih Syafi‘iyyah, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Zainuddin al-Malibari dalam Fath al-Mu‘īn. Pembahasan difokuskan pada berbagai bentuk keraguan yang memengaruhi keabsahan akad nikah, seperti tercampurnya perempuan mahram dengan perempuan lain, ketidakjelasan identitas calon pasangan, keraguan status agama wanita ahli kitab, serta syarat-syarat kesaksian dalam akad nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan terhadap kitab fikih klasik dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat dalam akad nikah, dengan menempatkan pencegahan mafsadat di atas perolehan maslahat. Dengan demikian, setiap bentuk keraguan yang signifikan wajib dihilangkan sebelum akad nikah dilangsungkan, demi menjaga kesucian akad dan kepastian hukum keluarga Islam.
Konsep Wali Mujbir dalam Perspektif Fikih Klasik dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Modern Fauziah Hanum; Muhammad Amar Adly
Mesada: Journal of Innovative Research Vol. 2 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/q3wpsx08

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep wali mujbir, yakni wali yang memiliki hak ijbār untuk menikahkan perempuan tanpa persetujuannya, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih mazhab Syafi‘i. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis ketentuan klasik mengenai syarat-syarat wali mujbir, batasan penggunaannya, dan mekanisme perlindungan bagi perempuan dalam akad nikah. Dalil-dalil hadis serta ketentuan para ulama seperti Imam Syafi‘i, Nawawi, dan al-Malibari dijadikan landasan untuk menelaah hak ijbār sebagai instrumen kemaslahatan, bukan otoritas absolut. Analisis dilengkapi dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai relevansi konsep tersebut dalam konteks modern, khususnya ketika hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wali mujbir sah secara fikih klasik, namun penerapannya pada era modern harus ditafsirkan secara ketat dan dibatasi demi perlindungan hak serta martabat perempuan.
Perceraian Dalam Fiqh Mazhab Dan Sistem Peradilan Ahmad Habib Dairobi; Muhammad Amar Adly
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 2 (2026): September
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i2.11307

Abstract

The purpose of this study is to discuss the concept of marriage dissolution from the perspective of the four schools of fiqh, namely Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali. This research focuses on the legal comparison of divorce as the main form of marriage dissolution by analyzing the harmony between the views of fiqh and positive law in Indonesia, such as Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The method used is a literature review with a qualitative approach, where data is collected from classical books, the Qur'an, Hadith, and legal documents. The results of this study show that the breakdownof marriage can occur in various forms, including divorce, fasakh, khulu', li'an, and zhihar, although divorce is the main focus due to its prevalence. The four madhhabs are similar in the basic principles of divorce, but differ in details such as the conditions, pillars, and categories of divorce. The research also notes that the ruling on divorce can vary from permissible, makruh, haram, sunnah, or wajib depending on the context. This research provides a deeper insight into the complexity of Islamic law regarding the dissolution of marriage, which is relevant to the legal needs of modern society as well as the application of Shari'a in the national legal system.
METHOD OF ESTABLISHING THE CRITERIA OF KAFAAH AS THE FOUNDATION OF A HARMONIOUS FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF FIKIH MUNAKAHAT Azhar Nur Mawaddah Gulo; Muhammad Amar Adly
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 10, No 1 (2026): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.28224

Abstract

This study examines the method of determining the criteria for kafaah from the perspective of munakahat fiqh as the main foundation for realizing a sakinah family. Kafaah is defined as equality, harmony, or balance between couples who are about to marry to maintain harmony and protect women's rights from the risk of household failure. Legally, Article 61 of the Compilation of Islamic Law emphasizes that religious differences cannot be a barrier to marriage. Scholars from four schools of thought differ on what is considered the elements of kafaah, including freedom, property, profession, and lineage. However, they all agree that the quality of religiosity and morals are the most important requirements. Religion is seen as a pillar of stability because it can guide the soul in facing household problems and prevent the emergence of caste or social stratification that contradicts the principle of piety, as mentioned in QS. Al-Hujurat verse 13. To evaluate the tension between classical texts and contemporary sociological realities, this study uses a qualitative descriptive-analytical and juridical-normative approach. Research shows that kafaah is a customary requirement for marriage, not a legal requirement. This allows women and their guardians to choose an equal partner to achieve a harmonious, stable, and lasting marriage.Keywords: kafaah criteria, sakinah family, munakahat fiqh perspective.
IDDAH AND IHDAD: LEGAL RATIONALITY AND MODERN CHALLENGES Agus Salim; Muhammad Amar Adly
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 10, No 2 (2026): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v11i2.30066

Abstract

This study departs from an academic disquiet regarding the tension between the rigidity of classical fiqh texts on iddah and ihdad on one hand, and the complexity of modern Muslim women's lives on the other. Employing a hermeneutical approach and maqasid al-shari'ah analysis, this article revisits the epistemological foundations of iddah and ihdad not to abolish them, but to reveal that they contain an adaptive legal rationality. This qualitative-normative research draws on primary data from cross-madhhab fiqh texts and secondary data from contemporary scholarly studies. Principal findings: first, inter-madhhab differences in determining iddah periods demonstrate fiqh's inherent flexibility; second, ihdad is not merely a mourning symbol but a psychosocial protection mechanism amenable to contextual reinterpretation; and third, professional women observing ihdad may accommodate their professional obligations within the framework of al-maslahah al-mursalah without departing from its shar'i substance. Keyword: Iddah, Ihdad, Schools of Islamic Law, Professional Women, Maqasid al-Shari'ah