Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Jurnal Mamangan Journal of Governance AL ISHLAH Jurnal Pendidikan JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Iman dan Spiritualitas Jurnal Hukum Pelita Journal of Scientech Research and Development Mamangan Social Science Journal JRP (Jurnal Review Politik) Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi ENDLESS : International Journal of Future Studies Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education J-CEKI
Supriatna, Encup
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
The Application of The Principles of Justice, Legal Certainty, and Benefit in Regulating Civil Rights of Children After Divorce and Its Contribution to the Indonesian Legal System Faiq, Faiq; Fathonih, AH.; Supriatna, Encup; Anwar, Syahrul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.541

Abstract

The high number of divorce cases in the jurisdiction of the Religious Courts under the Surabaya High Religious Court raises serious concerns about the civil rights of children post-divorce. In many cases, children's rights to maintenance, education, healthcare, and guardianship are neglected. This study aims to evaluate how the principles of justice, legal certainty, and benefit are implemented in legal decisions related to children’s civil rights after parental separation. Using a normative-empirical method with statutory, case, and comparative approaches, this study analyzes court rulings across various types of divorce cases within the Surabaya jurisdiction. The findings reveal a disparity in judicial considerations, particularly in child custody, maintenance, and guardianship rulings, reflecting the lack of consistency in substantive legal protection. While many decisions formally protect children’s rights, enforcement remains weak. The study concludes that institutional reform is needed to ensure the effectiveness of legal norms protecting children after divorce.
Peran Mediasi dalam Perceraian dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis, Sosiologis, dan Hukum Keluarga Islam Apriyanita, Triana; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5201

Abstract

Mediasi dalam perceraian memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara pasangan dan mengurangi dampak negatif terhadap anak-anak. Artikel ini mengkaji peran mediasi dari tiga perspektif utama: psikologi, sosiologi, dan Hukum Keluarga Islam. Dari sudut pandang psikologis, mediasi membantu mengurangi stres emosional dan trauma yang dialami anak, serta menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif bagi orang tua. Dalam perspektif sosiologi, mediasi berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan struktur keluarga, membantu mencegah keretakan hubungan sosial yang berdampak pada anak dan orang tua. Sementara itu, dalam Hukum Keluarga Islam, mediasi mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan anak, serta memberikan pendekatan yang lebih damai untuk menyelesaikan perselisihan keluarga. Artikel ini menyimpulkan bahwa mediasi adalah metode efektif yang mampu mengurangi dampak negatif perceraian, melindungi hak anak, dan menjaga hubungan keluarga yang sehat pasca-perceraian
Maqashid Masa Iddah dan Dampaknya Dalam Psikologi Perempuan Ahsin, Moh; Sholahuddin, Erfan Shofari; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5217

Abstract

Masa iddah adalah aturan dalam Islam yang mengharuskan wanita menunggu selama jangka waktu tertentu setelah perceraian atau kematian suami. Dalam hukum Indonesia, aturan ini tertuang dalam UUP No. 1 tahun 1974 pasal 11, PP No. 9 tahun 1975 pasal 39, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153-155. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka, undang-undang dan literatur lainnya Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengeksplorasi pemahaman perempuan terhadap tujuan masa iddah dari aspek spiritual, emosional, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid masa iddah bertujuan untuk melindungi kehormatan perempuan, menjamin kejelasan nasab, dan memberikan waktu untuk pemulihan emosi dan mental. Dampak psikologis dari masa iddah bervariasi tergantung pada dukungan sosial, pemahaman agama, dan konteks sosial-budaya. Penelitian ini menekankan bahwa masa iddah tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis perempuan. Pemahaman menyeluruh dan dukungan sosial yang memadai menjadi penting agar perempuan dapat menjalani masa iddah dengan lebih baik.
Perlindungan Anak dan Perempuan Atas Perkawinan Di Bawah Batasan Usia Kawin Berdasarkan Perspektif Gender, Psikologis dan Demografis di Indonesia Wulandari, Septiayu Restu; Sudrajat, Helby; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5219

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perihal dampak psikologis terjadinya perkawinan dibawah batasan usia kawin dan mengetahui adanya faktor diskriminasi gender dan demografis sehingga terjadi perkawinan di bawah batasan usia kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang diambil dari beberapa daerah di Jawa Barat yaitu Indramayu, Garut dan Cianjur yang dilakukan menggunakan pengumpulan data maupun wawancara terhadap korban. Perubahan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 telah jelas dan mutlak menyatakan bahwa batasan usia kawin adalah 19 (Sembilan belas) tahun, baik laki laki maupun perempuan. Namun fenomena yang terjadi hingga kini adalah semakin maraknya perkawinan dibawah batas usia kawin. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah adanya budaya lokal yang masih hidup berdampingan dan berkelanjutan. Budaya yang pada dasarnya mendiskriminasi gender bahwa memiliki anak perempuan menjadi janda lebih membanggakan dibanding memiliki anak perempuan yang belum menikah, walaupun usianya masih usia sekolah. Faktor lain yang diteliti oleh penulis yaitu faktor demografis. Bahwa kondisi geografis suatu daerah memang ternyata melatabelakangi terjadinya tingkat perkawinan dibawah batas usia yang tinggi. Selain itu, penulis juga memfokuskan pada akibat yang terjadi pada perkawinan dibawah batasan usia kawin ini dari perspektif psikologis, bahwa seorang anak yang menjadi istri, tidak berarti mentalnya akan menjadi dewasa, melainkan akan tetap pada usia, keinginan bahkan angan angan masa anak anak
KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN EFEKTIVITASNYA DI PENGADILAN AGAMA GARUT Hopipah, Eva Nur; Mumtaz, Habib; Supriatna, Encup; Syarif, Nurrahman
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.26541

Abstract

Abstract Divorce cases continue to increase from time to time, whether divorce divorce or divorce lawsuit. And one of the causes that often occurs in this era is domestic violence. Juridically, especially in positive law, it has been regulated in the PKDRT Law (the Law on the Elimination of Domestic Violence), but in reality on the ground it is necessary to study its effectiveness because in reality cases of domestic violence continue to increase. This research is a case study at the Garut Religious Court. The number of divorce lawsuit decisions at the Garut Religious Court in January 2023 was 120, 104 were granted both present and without being attended in a verstek, occult and contra ditur. The implementation of the Court's decision is not all carried out effectively and as expected. So far, researchers have obtained data on approximately 20 cases for January. Its effectiveness is illustrated in three examples of the decisions of the Garut Religious Court with the alleged reason for the divorce being domestic violence. PA Garut's decision; number 138/Pdt.G/2023/PA.Grt, number 168/Pdt.G/2023/PA.Grt and number 199/Pdt.G/2023/PA.Grt. From the information on the decision, it can be said that the effectiveness of the PKDRT Law in the Garut Religious Court has not been effective for various reasons, one of the reasons is because divorce cases on the grounds of domestic violence in PA Garut have continued to increase despite the existence of the PKDRT Law. Keywords: PKDRT Law; Garut Religious Court; Domestic violence AbstrakKasus perceraian terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, entah cerai talak ataupun cerai gugat. Dan salah satu penyebab yang sering kali terjadi di era ini adalah adanya KDRT. Secara yuridis, khususnya dalam hukum positif telah diatur dalam UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), namun dalam realita di lapangannya perlu dikaji efektivitasnya karena realitanya kasus KDRT terus mengalami peningkatan. Penelitian ini studi kasus di Pengadilan Agama Garut. Jumlah putusan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Garut pada januari tahun 2023 sebanyak 120, 104 dikabulkan baik hadir maupun tanpa dihadiri secara verstek, ghoib dan kontra ditur. Implementasi dari putusan Pengadilan tidaklah semua terlaksana secara efektif dan sesuai harapan. Sejauh ini peneliti mendapatkan data kurang lebih 20 perkara untuk bulan januari. Efektivitasnya tergambar pada tiga contoh putusan Pengadilan Agama Garut dengan dugaan alasan perceraian adanya KDRT. Putusan PA Garut tersebut; nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Grt, nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Grt dan nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Grt. Dari informasi putusan tersebut bisa di katakan bahwasannya efektivitas UU PKDRT di Pengadilan Agama Garut belum efektif dengan berbagai penyebab, salah satu sebabnya ialah karena kasus perceraian dengan alasan KDRT di PA Garut  terus mengalami peningkatan meski sudah adanya UU PKDRT.Kata Kunci : UU PKDRT ; Pengadilan Agama Garut; Kekerasan dalam Rumah Tangga
PERKAWINAN ANTAR AGAMA DALAM ASPEK HUKUM DI INDONESIA Aziz, Encep Rifqi Abdul; Uyun, Yahya Saepul; Syah, Yusrizal Amir; Supriatna, Encup
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol 7 No 1 (2024): KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Globalwriting Academica Consulting & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jk.v7i1.878

Abstract

Tema yang berkenaan dengan isu perkawinan antara muslim dan non muslim (perkawinan campuran) memang menarik untuk dikaji ulang. Perkawinan antar agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Dalam hal ini adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Perkawinan antara agama ini kadangkala disebut perkawinan campur. Perkawinan beda agama adalah suatu kenyataan historis yang terjadi hingga kini. Masalah kawin campur antara orang Islam dan orang Katolik mungkin akan dapat diatasi lebih baik apabila ada kerja sama yang lebih erat antara pemimpin dan pendidik dari kedua agama. Walaupun dalam slogan seringkali dianggap beres semuanya. Yang perlu dicari permasalahannya adalah masalah perkawinan campuran yang sah dan memuaskan semua pihak. Perkawinan secara Katolik saja akan mengecewakan pihak Islam, terutama karena janji pihak Katolik untuk mendidik anak secara Katolik saja. Perkawinan secara Islam saja akan mengecewakan pihak Katolik, apalagi bila pihak Katolik harus mengucapkan syahadat Islam. Keharusan ini mengungkapkan secara tidak langsung keharusan berpindah agama. Pemecahan segala masalah yang berhubungan dengan kawin campur kiranya masih angan-angan. Tetapi ada baiknya janganlah melalukan perkawinan campuran ataupun perkawinan berbeda agama, karena melakukan perkawinan berbeda agama haram hukumnya dan tidak sah (Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama). Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, dan perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan berbeda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan (kebaikan).
Model Pengembangan Ilmu Politik di PTKIN: Pengalaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sahid Gatara, Asep Abdul; Supriatna, Encup; Jamaludin , Adon N.
Jurnal Review Politik Vol. 8 No. 2 (2018): December
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jrp.2018.8.2.%p

Abstract

The development of political science at the State Islamic Religious College (PTKIN), especially the State Islamic University (UIN), tend to stand a lot on the paradigm and policy of scientific integration. Namely, the integration of religious sciences and general sciences. However, at the State Islamic University of Syarif Hidayatullah in Jakarta, through the Political Science Study Program of the Faculty of Social and Political Sciences, it did not only rest on scientific integration, but also an effort to synergize with the context of Islamness and Indonesianness. This research aims to describes and identifies political sicience of Islamness and Indonesianness as a model of the development of political science.
Co-Authors Abdul Kholik Adon Nasrullah Jamaludin, Adon Nasrullah Ahmad Ali Nurdin Ahmad Fathonih, Ahmad Ahsin, Moh Apriyanita, Triana Aziz, Encep Rifqi Abdul Dedie Tooy Dinata, Arfi Pandu Faiq, Faiq Hopipah, Eva Nur Idary, Muhammad Tsaqib Irfan Fahmi, Irfan Irwandi Irwandi Irwandi Ismail Nurdin Jamaludin , Adon N. Kadar Nurjaman Kamil Khotimatul Barki Kustana, Kustana La Mema Parandy Leonardo Sari, Avid Lilis Sulastri Moh. Dulkiah Muhammad Imam Ma'ruf Muhammad Tsaqib Idary Mumtaz, Habib Pikri, Faizal Ramadhan, Gilang Fuji Rira Ristanti Ristanti, Rira Sahid Gatara, Asep Abdul Sari, Suci Kuria Sholahuddin, Erfan Shofari Sudrajat, Helby Syah, Yusrizal Amir Syahrul Anwar, Syahrul Syarif, Nurrahman Uyun, Yahya Saepul Wulandari, Septiayu Restu