Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Journal of Governance Al Ishlah Jurnal Pendidikan JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Iman dan Spiritualitas Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Hukum Pelita Journal of Scientech Research and Development Mamangan Social Science Journal Jurnal Review Politik Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi ANDREW Law Journal ENDLESS : International Journal of Future Studies Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum J-CEKI Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara
Supriatna, Encup
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Mediasi dalam Perceraian dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis, Sosiologis, dan Hukum Keluarga Islam Apriyanita, Triana; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5201

Abstract

Mediasi dalam perceraian memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara pasangan dan mengurangi dampak negatif terhadap anak-anak. Artikel ini mengkaji peran mediasi dari tiga perspektif utama: psikologi, sosiologi, dan Hukum Keluarga Islam. Dari sudut pandang psikologis, mediasi membantu mengurangi stres emosional dan trauma yang dialami anak, serta menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif bagi orang tua. Dalam perspektif sosiologi, mediasi berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan struktur keluarga, membantu mencegah keretakan hubungan sosial yang berdampak pada anak dan orang tua. Sementara itu, dalam Hukum Keluarga Islam, mediasi mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan anak, serta memberikan pendekatan yang lebih damai untuk menyelesaikan perselisihan keluarga. Artikel ini menyimpulkan bahwa mediasi adalah metode efektif yang mampu mengurangi dampak negatif perceraian, melindungi hak anak, dan menjaga hubungan keluarga yang sehat pasca-perceraian
Maqashid Masa Iddah dan Dampaknya Dalam Psikologi Perempuan Ahsin, Moh; Sholahuddin, Erfan Shofari; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5217

Abstract

Masa iddah adalah aturan dalam Islam yang mengharuskan wanita menunggu selama jangka waktu tertentu setelah perceraian atau kematian suami. Dalam hukum Indonesia, aturan ini tertuang dalam UUP No. 1 tahun 1974 pasal 11, PP No. 9 tahun 1975 pasal 39, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153-155. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka, undang-undang dan literatur lainnya Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengeksplorasi pemahaman perempuan terhadap tujuan masa iddah dari aspek spiritual, emosional, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid masa iddah bertujuan untuk melindungi kehormatan perempuan, menjamin kejelasan nasab, dan memberikan waktu untuk pemulihan emosi dan mental. Dampak psikologis dari masa iddah bervariasi tergantung pada dukungan sosial, pemahaman agama, dan konteks sosial-budaya. Penelitian ini menekankan bahwa masa iddah tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis perempuan. Pemahaman menyeluruh dan dukungan sosial yang memadai menjadi penting agar perempuan dapat menjalani masa iddah dengan lebih baik.
Perlindungan Anak dan Perempuan Atas Perkawinan Di Bawah Batasan Usia Kawin Berdasarkan Perspektif Gender, Psikologis dan Demografis di Indonesia Wulandari, Septiayu Restu; Sudrajat, Helby; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5219

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perihal dampak psikologis terjadinya perkawinan dibawah batasan usia kawin dan mengetahui adanya faktor diskriminasi gender dan demografis sehingga terjadi perkawinan di bawah batasan usia kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang diambil dari beberapa daerah di Jawa Barat yaitu Indramayu, Garut dan Cianjur yang dilakukan menggunakan pengumpulan data maupun wawancara terhadap korban. Perubahan Undang Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 telah jelas dan mutlak menyatakan bahwa batasan usia kawin adalah 19 (Sembilan belas) tahun, baik laki laki maupun perempuan. Namun fenomena yang terjadi hingga kini adalah semakin maraknya perkawinan dibawah batas usia kawin. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah adanya budaya lokal yang masih hidup berdampingan dan berkelanjutan. Budaya yang pada dasarnya mendiskriminasi gender bahwa memiliki anak perempuan menjadi janda lebih membanggakan dibanding memiliki anak perempuan yang belum menikah, walaupun usianya masih usia sekolah. Faktor lain yang diteliti oleh penulis yaitu faktor demografis. Bahwa kondisi geografis suatu daerah memang ternyata melatabelakangi terjadinya tingkat perkawinan dibawah batas usia yang tinggi. Selain itu, penulis juga memfokuskan pada akibat yang terjadi pada perkawinan dibawah batasan usia kawin ini dari perspektif psikologis, bahwa seorang anak yang menjadi istri, tidak berarti mentalnya akan menjadi dewasa, melainkan akan tetap pada usia, keinginan bahkan angan angan masa anak anak
KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN EFEKTIVITASNYA DI PENGADILAN AGAMA GARUT Hopipah, Eva Nur; Mumtaz, Habib; Supriatna, Encup; Syarif, Nurrahman
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.26541

Abstract

Abstract Divorce cases continue to increase from time to time, whether divorce divorce or divorce lawsuit. And one of the causes that often occurs in this era is domestic violence. Juridically, especially in positive law, it has been regulated in the PKDRT Law (the Law on the Elimination of Domestic Violence), but in reality on the ground it is necessary to study its effectiveness because in reality cases of domestic violence continue to increase. This research is a case study at the Garut Religious Court. The number of divorce lawsuit decisions at the Garut Religious Court in January 2023 was 120, 104 were granted both present and without being attended in a verstek, occult and contra ditur. The implementation of the Court's decision is not all carried out effectively and as expected. So far, researchers have obtained data on approximately 20 cases for January. Its effectiveness is illustrated in three examples of the decisions of the Garut Religious Court with the alleged reason for the divorce being domestic violence. PA Garut's decision; number 138/Pdt.G/2023/PA.Grt, number 168/Pdt.G/2023/PA.Grt and number 199/Pdt.G/2023/PA.Grt. From the information on the decision, it can be said that the effectiveness of the PKDRT Law in the Garut Religious Court has not been effective for various reasons, one of the reasons is because divorce cases on the grounds of domestic violence in PA Garut have continued to increase despite the existence of the PKDRT Law. Keywords: PKDRT Law; Garut Religious Court; Domestic violence AbstrakKasus perceraian terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, entah cerai talak ataupun cerai gugat. Dan salah satu penyebab yang sering kali terjadi di era ini adalah adanya KDRT. Secara yuridis, khususnya dalam hukum positif telah diatur dalam UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), namun dalam realita di lapangannya perlu dikaji efektivitasnya karena realitanya kasus KDRT terus mengalami peningkatan. Penelitian ini studi kasus di Pengadilan Agama Garut. Jumlah putusan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Garut pada januari tahun 2023 sebanyak 120, 104 dikabulkan baik hadir maupun tanpa dihadiri secara verstek, ghoib dan kontra ditur. Implementasi dari putusan Pengadilan tidaklah semua terlaksana secara efektif dan sesuai harapan. Sejauh ini peneliti mendapatkan data kurang lebih 20 perkara untuk bulan januari. Efektivitasnya tergambar pada tiga contoh putusan Pengadilan Agama Garut dengan dugaan alasan perceraian adanya KDRT. Putusan PA Garut tersebut; nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Grt, nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Grt dan nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Grt. Dari informasi putusan tersebut bisa di katakan bahwasannya efektivitas UU PKDRT di Pengadilan Agama Garut belum efektif dengan berbagai penyebab, salah satu sebabnya ialah karena kasus perceraian dengan alasan KDRT di PA Garut  terus mengalami peningkatan meski sudah adanya UU PKDRT.Kata Kunci : UU PKDRT ; Pengadilan Agama Garut; Kekerasan dalam Rumah Tangga
PERKAWINAN ANTAR AGAMA DALAM ASPEK HUKUM DI INDONESIA Aziz, Encep Rifqi Abdul; Uyun, Yahya Saepul; Syah, Yusrizal Amir; Supriatna, Encup
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol 7 No 1 (2024): KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Globalwriting Academica Consulting & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jk.v7i1.878

Abstract

Tema yang berkenaan dengan isu perkawinan antara muslim dan non muslim (perkawinan campuran) memang menarik untuk dikaji ulang. Perkawinan antar agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Dalam hal ini adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Perkawinan antara agama ini kadangkala disebut perkawinan campur. Perkawinan beda agama adalah suatu kenyataan historis yang terjadi hingga kini. Masalah kawin campur antara orang Islam dan orang Katolik mungkin akan dapat diatasi lebih baik apabila ada kerja sama yang lebih erat antara pemimpin dan pendidik dari kedua agama. Walaupun dalam slogan seringkali dianggap beres semuanya. Yang perlu dicari permasalahannya adalah masalah perkawinan campuran yang sah dan memuaskan semua pihak. Perkawinan secara Katolik saja akan mengecewakan pihak Islam, terutama karena janji pihak Katolik untuk mendidik anak secara Katolik saja. Perkawinan secara Islam saja akan mengecewakan pihak Katolik, apalagi bila pihak Katolik harus mengucapkan syahadat Islam. Keharusan ini mengungkapkan secara tidak langsung keharusan berpindah agama. Pemecahan segala masalah yang berhubungan dengan kawin campur kiranya masih angan-angan. Tetapi ada baiknya janganlah melalukan perkawinan campuran ataupun perkawinan berbeda agama, karena melakukan perkawinan berbeda agama haram hukumnya dan tidak sah (Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama). Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, dan perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan berbeda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan (kebaikan).
Model Pengembangan Ilmu Politik di PTKIN: Pengalaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sahid Gatara, Asep Abdul; Supriatna, Encup; Jamaludin , Adon N.
Jurnal Review Politik Vol. 8 No. 2 (2018): December
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jrp.2018.8.2.%p

Abstract

The development of political science at the State Islamic Religious College (PTKIN), especially the State Islamic University (UIN), tend to stand a lot on the paradigm and policy of scientific integration. Namely, the integration of religious sciences and general sciences. However, at the State Islamic University of Syarif Hidayatullah in Jakarta, through the Political Science Study Program of the Faculty of Social and Political Sciences, it did not only rest on scientific integration, but also an effort to synergize with the context of Islamness and Indonesianness. This research aims to describes and identifies political sicience of Islamness and Indonesianness as a model of the development of political science.
Pelimpahan Kuota Haji Jamaah Wafat: Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Psikologis Mulyadi, Kiking; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64367/dialoglegal.v2i1.109

Abstract

The transfer of Hajj quotas for pilgrims who pass away before departure raises debates from both Islamic law and Indonesian positive law perspectives. This study aims to analyze the issue through three dimensions: Islamic legal views, the maqāṣid al-sharī‘ah framework, and the psychological implications for the deceased pilgrim’s family. Using a qualitative, literature-based approach, the findings indicate that quota transfer is permissible as an administrative right, not an inheritable one, provided it is implemented fairly and transparently. From the maqāṣid al-sharī‘ah perspective, such a policy supports the preservation of religion (ḥifẓ al-dīn) and life (ḥifẓ al-nafs), as long as it does not harm other pilgrims in the waiting list. Psychologically, it offers comfort to the bereaved family but requires strict supervision to prevent perceptions of injustice. Therefore, the transfer of Hajj quotas should be regulated and monitored carefully to align with justice and public welfare principles.
Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tinjauan Psikologi Fu’ad, Asep; Supriatna, Encup; Fahmi, Irfan
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i4.1322

Abstract

In Islam, the family is a spiritual institution that plays a central role in shaping human psychological and moral balance. However, modernization, individualism, and value disorientation have led to rising psychological crises and disharmony in Muslim households. This issue requires a scientific approach that goes beyond legal-normative perspectives toward an integrative psychological understanding. This study aims to analyze the concept of Sakinah, Mawaddah, and Rahmah from a psychological perspective to formulate a contextual and applicable model of family well-being. The research employs a qualitative library research method by synthesizing Islamic sources (Qur’an, Hadith, and classical scholarship) with contemporary psychological theories of emotional well-being and spiritual intelligence. The findings reveal that Sakinah represents spiritual-emotional equilibrium, Mawaddah functions as an ethical and transcendental affective energy, and Rahmah embodies compassionate empathy that nurtures healing and forgiveness. Together, these values constitute the Islamic Family Well-Being Model, an integrative paradigm that situates spirituality as emotional regulation, love as affective force, and compassion as moral regulator. This model asserts that genuine harmony in Muslim families can only be achieved through psycho-spiritual balance grounded in divine values.
Khithbah dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam dan Psikologi Ais Surasa; Irfan Fahmi; Encup Supriatna; Husain Husain
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i4.1323

Abstract

The engagement (khitbah) is a crucial step before marriage. It is a formal statement made by a man to a woman he is proposing to marry. This statement can be made directly or through an intermediary. After the engagement, the marriage can be continued, or it can be postponed. Delaying marriage is permissible for those who are unable to marry, but those who are able are encouraged to do so immediately. The values of Islamic education are the development of human reason and the regulation of behavior and emotions based on Islamic teachings. Thus, Islamic educational values will bring happiness, prosperity, and salvation to humans both in this world and the hereafter. According to Islam, everyone must prepare themselves as well as possible to build relationships based on love and noble values. Physical, mental, and economic readiness are required; in this situation, in terms of the educational characteristics inherent in Islamic teachings, the goal is to build a safe, pleasant, and peaceful household environment.
Dynamics of Social Change in Sundane Society: Between Tradition and Modernity in Cireundeu Traditional Village, Cimahi Ortho Wiria Razak; Encup Supriatna
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 24 No. 1 (2026): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v24i1.946

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of social change within the Cireundeu Traditional Village community in Cimahi, a Sundanese community that maintains tradition amidst modernity. This village is known for its cassava-based food security system (rasi) and Sundanese Wiwitan traditional values, which are still practiced in social life. The research used a qualitative approach with a descriptive case study design through non-participatory field observation, visual documentation, and literature review. The results show that modernization in the form of urbanization, digital technology, and cultural tourism activities does not erase tradition but rather encourages a process of selective adaptation and value negotiation. Core traditions such as rasi consumption and ritual practices are maintained, while non-essential aspects are adapted to contemporary needs. These findings indicate that social change in the Cireundeu Traditional Village is non-linear and represents a form of localized modernity, where cultural identity is reproduced through contextual adaptation mechanisms
Co-Authors Abdul Kholik Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abidin, Ujang Adon Nasrullah Jamaludin, Adon Nasrullah Ahmad Ali Nurdin Ahmad Fathonih, Ahmad Ahsin, Moh Ais Surasa Apriyanita, Triana Aziz, Encep Rifqi Abdul Dedie Tooy Dinata, Arfi Pandu Elly Lestari Faiq, Faiq Fu’ad, Asep Gussevi, Sofia Haq, Akiq Zainul Hopipah, Eva Nur Husain Husain Idary, Muhammad Tsaqib Idawati Irfan Fahmi Irfan Fahmi, Irfan Irwandi Irwandi Irwandi Ismail Nurdin Jamaludin , Adon N. Kadar Nurjaman Kamil Khotimatul Barki Kustana, Kustana La Mema Parandy Leonardo Sari, Avid Lilis Sulastri MMSI Irfan ,S. Kom Moh. Dulkiah Muhammad Imam Ma'ruf Muhammad Tsaqib Idary Mulyadi, Kiking Mumtaz, Habib Nurwijayanti Ortho Wiria Razak Pikri, Faizal Ramadhan, Gilang Fuji Rira Ristanti Ristanti, Rira Sahid Gatara, Asep Abdul Salbiah, Siti Sari, Suci Kuria Sholahuddin, Erfan Shofari Sudrajat, Helby Suntana, Ija Syah, Yusrizal Amir Syarif, Nurrahman Uyun, Yahya Saepul Wulandari, Septiayu Restu Yessimkulov, Yernar Zahra, Maida