Articles
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SECARA “WIN-WIN SOLUTION” KASUS RESIKO ATAU KEKELIRUAN MEDIS (MEDICAL MALPRACTICE) ]]>
<![CDATA[Sulistyanta Sulistyanta]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitriono]]>;
<![CDATA[Hartiwiningsih Hartiwiningsih]]>;
<![CDATA[R Ginting]]>;
<![CDATA[Winarno Budyatmojo]]>;
<![CDATA[Subekti Subekti]]>;
<![CDATA[Budi Setyanto]]>;
<![CDATA[Dian Esti Pratiwi]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v7i2.459
<![CDATA[Pemahamam malparaktek medis harus di dasarkan pada asas praduga tak bersalah, bahwa kecil kemungkinan dokter dengan sengaja menimbulkan korban dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sifat hubungan kontrak ini bila dihubungkan masalah malpraktik medis menjadi persoalan rumit. Sehingga penyelesaian yang lebih berkeadilan, berimbang dan bermartabat perlu dipikirkan. Tawaran alternatif penyelesaian kasus malpraktik medis dengan menerapkan restorative justice didasarkan pada asumsi bahwa penafsiran malpraktik medis secara substansif masih multitafsir dan relative. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa tidak puas, termasuk tahapan penyelesaian persoalan yang ada. Alternatif penyelesaian restoratif justice berbasis pada kesepakatan, kepercayaan dan keterbukaan, tanpa paksaan kedua belah pihak dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berkeadilan dan bermartabat. Alternatif penyelesian ini didasarkan pada keseimbangan antara tugas professional tenaga medis dan perhatian terhadap korban (pasien). Suatu konstruksi penegakan hukum non litigasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Terdapat kelebihan dan kekuarangan dalam penerapan restoratif justice. Kelebihannya dapat dilakukan secara cepat, biaya murah, menghemat waktu dan tenaga. Urgensi penelitian ini antara lain (1) mengatasi persoalan malpraktik yang selama ini telah menimbulkan korban namun penyelesaiannya kurang memuaskan, (2). mencari keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan pengguna kesehatan dengan merekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Metode dengan melakukan identifkasi dan menganalisis dan mengevaluasi kasus malpraktik medis dan kasus yang diduga malpraktik yang telah membawa korban dan penyelesaian (hukum) dilakukan. Alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan ini selain berkontribusi pada tataran teoretik dalam pengembangan teori penyelesaian dan penegakan hukum di bidang medis yang berkeadilan, transparan, dan jujur, diharapkan juga dapat menjadi model ideal bagi penegakan hukum malpraktik medik di Indonesia.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial ]]>
<![CDATA[Tika Andarasni Parwitasari]]>;
<![CDATA[Supanto Supanto]]>;
<![CDATA[Ismunarno Ismunarno]]>;
<![CDATA[Winarno Budyatmojo]]>;
<![CDATA[Sulistyanta Sulistyanta]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2022.16032
<![CDATA[Pelanggaran dalam penggunaan media sosial di Kabupaten Klaten kian meresahkan kalangan pelajar. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan dan upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab sosial untuk turut mencegah penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya dalam hal penggunaan media sosial di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mempresentasikan tentang kasus-kasus kejahatan dalam penggunaan teknologi informasi khususnya media sosial, menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan teknologi informasi melalui media sosial. Tulisan ini menjelaskan secara komprehensif mengenai kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum dan etika penggunaan media sosial yang dilakukan dengan melibatkan peran serta SMA Muhammadiyah 1 Klaten sebagai salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Klaten.]]>
<![CDATA[Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi di Wilayah PDM Kabupaten Klaten melalui Metode Sosialisasi Interaktif ]]>
<![CDATA[Supanto, Supanto]]>;
<![CDATA[Ismunarno, Ismunarno]]>;
<![CDATA[Parwitasari, Tika Andarasni]]>;
<![CDATA[Budyatmojo, Winarno]]>;
<![CDATA[Fitriono, Riska Andi]]>;
<![CDATA[Widiyanti, Siwi]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2023.20954
<![CDATA[Kemajuan teknologi memengaruhi perilaku masyarakat dan dampak dari penggunaan teknologi mengindikasi kemunculan suatu tindak pidana. Phising merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang mana seseorang dapat menyamar lalu menghubungi korbannya untuk memberikan data sensitif seperti informasi data pribadi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Permasalahan maraknya kejahatan teknologi informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum merupakan sarana perubahan, sehingga hukum dapat memicu perubahan dalam masyarakat dimana hukum mempunyai kekuatan sosial yang mengikat. Kegiatan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi wajib untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada para peserta tentang bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan adalah peserta memahami materi dengan baik.]]>
<![CDATA[Analysis of Freedom of Speech and Human Rights ]]>
<![CDATA[Winarno Budyatmojo]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 1 (2024): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jmia.v1i1.1081
<![CDATA[Indonesia's written constitution in the 1945 Constitution regulates the human rights of its citizens. One form of human right is the right to speak and express opinions. This article discusses the implementation of the right to freedom of speech and expression in national legal practice. This article was written using normative legal research methods with a conceptual approach and a statutory approach. The result of this research is that freedom of opinion is regulated and guaranteed by the constitution. The implementation of the right to freedom of expression is guaranteed by law and statute.]]>
<![CDATA[THE URGENCY OF IMPLEMENTING PLEA BERGAINING IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>;
<![CDATA[Budyatmojo, Winarno]]>
<![CDATA[ JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37081/ed.v13i1.6488
<![CDATA[Plea Bargaining is a legal process in which a accused in the process of examining a criminal case voluntarily admits his guilt or is willing to admit his guilt or is willing to admit his guilt or several charges filed by the public prosecutor. This process aims to reach an agreement between the public prosecutor and the accused regarding the confession of sin and the sentence imposed, without going through a complete trial. Plea Bargaining was implemented for the first time in the United States which adheres to the common law legal system. Indonesia, through its KUHAP reform plan, intends to implement plea bargaining, but it has a different concept from that found in the United States. The writing of this article will analyze the concept of Plea Bargaining contained in the reform of the Criminal Procedure Code and the realization of protection for the rights of suspects and accuseds at every stage of the criminal investigation process. This article was written using a normative research method with a conceptual approach. The results of this research are that the application of Plea Bargaining in criminal procedural law in the future will result in fair law enforcement and legal certainty if it pays attention to the rights of suspects and accuseds. The concept of plea bargaining in the draft KUHAP needs to be based on the principle of protecting the rights of suspects and accuseds.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERKEADILAN UNTUK MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN ]]>
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>;
<![CDATA[Budyatmojo, Winarno]]>;
<![CDATA[Raharjo, Purwono Sungkowo]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.771 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan untuk mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Banyaknya terjadi alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian, menyebabkan hal yang urgent untuk dilakukan penataaan karena tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Dengan perencanaan dan pemanfaatan yang berkeadilan diharapkan dapat mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Berdasarkan hasil pembahasan maka: Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan diperlukan dalam mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan dilakukan dengan mengingat prinsip: (1) Tidak bertentangan dengan undang–undang; (2) Sesuai dengan tata ruang wilayah; (3) Menyejahterakan rakyat; (4) Menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah pertanian., sehingga berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan; (5) Adanya penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah; (6) Memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Dalam undang–undang penataan ruang, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pengendalian tersebut dilakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkeadilan sebagai usaha dalam mengurangi dampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERKEADILAN UNTUK MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN ]]>
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>;
<![CDATA[Budyatmojo, Winarno]]>;
<![CDATA[Raharjo, Purwono Sungkowo]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan untuk mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Banyaknya terjadi alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian, menyebabkan hal yang urgent untuk dilakukan penataaan karena tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Dengan perencanaan dan pemanfaatan yang berkeadilan diharapkan dapat mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Berdasarkan hasil pembahasan maka: Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan diperlukan dalam mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan dilakukan dengan mengingat prinsip: (1) Tidak bertentangan dengan undang–undang; (2) Sesuai dengan tata ruang wilayah; (3) Menyejahterakan rakyat; (4) Menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah pertanian., sehingga berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan; (5) Adanya penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah; (6) Memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Dalam undang–undang penataan ruang, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pengendalian tersebut dilakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkeadilan sebagai usaha dalam mengurangi dampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SECARA “WIN-WIN SOLUTION” KASUS RESIKO ATAU KEKELIRUAN MEDIS (MEDICAL MALPRACTICE) ]]>
<![CDATA[Sulistyanta, Sulistyanta]]>;
<![CDATA[Fitriono, Riska Andi]]>;
<![CDATA[Hartiwiningsih, Hartiwiningsih]]>;
<![CDATA[Ginting, R]]>;
<![CDATA[Budyatmojo, Winarno]]>;
<![CDATA[Subekti, Subekti]]>;
<![CDATA[Setyanto, Budi]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Dian Esti]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v7i2.459
<![CDATA[Pemahamam malparaktek medis harus di dasarkan pada asas praduga tak bersalah, bahwa kecil kemungkinan dokter dengan sengaja menimbulkan korban dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sifat hubungan kontrak ini bila dihubungkan masalah malpraktik medis menjadi persoalan rumit. Sehingga penyelesaian yang lebih berkeadilan, berimbang dan bermartabat perlu dipikirkan. Tawaran alternatif penyelesaian kasus malpraktik medis dengan menerapkan restorative justice didasarkan pada asumsi bahwa penafsiran malpraktik medis secara substansif masih multitafsir dan relative. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa tidak puas, termasuk tahapan penyelesaian persoalan yang ada. Alternatif penyelesaian restoratif justice berbasis pada kesepakatan, kepercayaan dan keterbukaan, tanpa paksaan kedua belah pihak dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berkeadilan dan bermartabat. Alternatif penyelesian ini didasarkan pada keseimbangan antara tugas professional tenaga medis dan perhatian terhadap korban (pasien). Suatu konstruksi penegakan hukum non litigasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Terdapat kelebihan dan kekuarangan dalam penerapan restoratif justice. Kelebihannya dapat dilakukan secara cepat, biaya murah, menghemat waktu dan tenaga. Urgensi penelitian ini antara lain (1) mengatasi persoalan malpraktik yang selama ini telah menimbulkan korban namun penyelesaiannya kurang memuaskan, (2). mencari keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan pengguna kesehatan dengan merekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Metode dengan melakukan identifkasi dan menganalisis dan mengevaluasi kasus malpraktik medis dan kasus yang diduga malpraktik yang telah membawa korban dan penyelesaian (hukum) dilakukan. Alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan ini selain berkontribusi pada tataran teoretik dalam pengembangan teori penyelesaian dan penegakan hukum di bidang medis yang berkeadilan, transparan, dan jujur, diharapkan juga dapat menjadi model ideal bagi penegakan hukum malpraktik medik di Indonesia.]]>
<![CDATA[The Interplay Between Laos as Landlocked State and its Surrounding Coastal States ]]>
<![CDATA[Indriyani, Rachma]]>;
<![CDATA[Budyatmojo, Winarno]]>;
<![CDATA[Rahman, Andi]]>;
<![CDATA[Sudarso, Thomas]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 6, No 2: August 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v6i2.12534
<![CDATA[This paper analyzes the problems concerning Laos as a Land-locked state (LLS) rights to gain access of the sea and its resources, including conflicts and disadvantages which may arise regarding Laos and its neighboring states and/or transit states to figure out the best way to get access to fisheries at the sea. We used some legal research methods of case studies and normative doctrines which lead us to discover the rights of landlocked states provided by the UNCLOS being violated or constrained by technical problems and the denial of free transit which is highly influenced by international relation between states. This study concludes that the rights must necessarily be supported with another bilateral/multilateral agreements and organization which may help to manage landlocked states in effort of the realization of their rights.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>;
<![CDATA[Budyatmojo, Winarno]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 4, No 2: August 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8662
<![CDATA[AbstractThe objective of research was to anticipate and to analyze the Farming Land Protection in Anticipating the Land Function Shift Due to Land Procurement for Development. The problem of farming land compensation is an urgent to organize recalling that land procurement cases for development occurs widely and results in reduced farming land leading to decreased food product. The research method employed in this research was juridical sociological one with descriptive approach. Considering the result of research: The construction toll road in Sragen Regency involved farming and non-farming lands. Compensation was so far given in the form of money, cash and carry, corresponding to the agreement between land procurement committee and land owner. The sustainable food farming land policy was accommodated through local legal instrument, Local Regulation Number 11 of 2011 about Spatial Layout of Sragen Regency Area in 2011-2031, within which there was farming allocation area. The local Government of Sragen Regency should make policy on sustainable food farming land control. AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Lahan Pertanian Dalam Men- gantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Persoalan kompensasi lahan pertanian merupakan hal yang urgen untuk ditata mengingat kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan banyak terjadi dan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga akan mengu- rangi produk pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Pembangunan jalan Tol di Kabupaten Sragen meliputi tanah pertanian dan tanah non pertanian . Pemberian ganti rugi se- lama ini di berikan dalam bentuk uang , cash dan carry sesuai dengan kesepakatan antara pihak panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah. Kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan diakomodir melalui instrumen hukum Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 , yang didalamnya terdapat kawasan peruntukan pertanian. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen perlu mengambil kebijakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan ]]>
