Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.237
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Gema Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Awang Long Law Review Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law Development Journal Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Semarang Law Review Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Penelitian Serambi Hukum The Easta Journal Law and Human Rights AL-SULTHANIYAH MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Journal of Innovative and Creativity Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Social Science and Humanity Leges Privatae
Hanuring Ayu Ardhani Putri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Guarantee of Legal Protection for Child Laborers Regarding Types of Work and Working Hours in Accordance with Normative Rules Aini Suniaprily, Firstnandiar Glica; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Dewi, Nourma
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.928

Abstract

The problem now is, whether child labor is actually allowed in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection or based on Law Number 6 of 2023 concerning Employment Cluster Job Creation or whether there are exceptions to the arrangements for child labor It is necessary to pay attention to how the state pays attention to the problem of child labor, then we must also be observant of the factors that cause the rampant phenomenon of child labor in Indonesia.The type of research used is normative juridical legal research, said to be normative legal research because it uses primary data sourced from library data and laws and regulations. This research uses a statutory approach, namely an approach to examine the laws and regulations related to the protection of child labor. In addition to using a statutory approach, a literature approach is also used to collect secondary legal materials.Special laws to protect children's rights in Indonesia are contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The Law on Child Protection is a concrete form of affirmation of the legalization of children's rights derived from the Convention on the Rights of the Child and national legal norms. Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 13 of 2003 which has changed to Law Number 6 of 2023 concerning Employment Cluster Job Creation, it explains that children are actually allowed to work as long as they are in accordance with the criteria stated in the laws and regulations, more precisely regarding the rules for the type of work and appropriate working hours, and when a child works, they must meet the conditions that have been described as well
Studi Perbandingan Penerapan Tindak Pidana Penghasutan dalam KUHP dan UU ITE Wicaksono, Candra; Faried, Femmy Silaswaty; Putri, Hanuring Ayu Ardhani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3602

Abstract

Sementara itu, pengertian "menghasut" (opruien) harus dibedakan dari menggerakkan, menganjurkan, atau berusaha menggerakkan. Menghasut berarti membangun minat, nafsu, atau dendam seseorang sehingga ia melakukan apa yang dihasutkan. Dalam hal ini, tidak dipermasalahkan apakah ada usaha dari si penghasut, mirip dengan penggerakan yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana (penyertaan). Namun di era sekarang, penghasutan tidak hanya menyebabkan kerusuhan secara massal dan terlihat langsung di khalayak ramai, upaya penghasutan mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya bisa dilakukan melalui media massa atau media elektronik.Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".Regulasi mengenai tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan (uitlokken) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP berkaitan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana. Tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan dapat mencakup tindakan provokasi sepanjang dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam pasal tersebut.Sementara itu, dalam UU ITE, penghasutan diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat menghasut. Pasal ini bertujuan untuk mencegah permusuhan, kerusuhan, atau perpecahan yang berdasarkan SARA.
Peran Pranata Masyarakat dalam Optimalisasi Restorative Justice Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Unit PPA Polresta Surakarta) Pratiwi, Nindita; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Dewi, Nourma
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3948

Abstract

Penelitian menjawab deskripsi proses restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat serta hambatan optimalisasi restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta. Restorative justice sebagai sarana penyelesaian konflik belum secara optimal dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan kepahaman masyarakat yang rendah mengenai urgensi restorative justice bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal, pranata masyarakat mampu digunakan sebagai wadah pelaksanaan restorative justice yang difasilitasi stakeholder setempat. Kota Surakarta merintis Rumah Restorative Justice sebagai realisasinya. Perlu kajian menunjukkan urgensi dan hambatan pelaksanaan restorative justice melalui pranata kemasyarakatan. Penelitian ini empiris dengan data primer dari unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Surakarta serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan proses restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat difasilitasi oleh unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Surakarta serta stakeholder Kelurahan di lokasi Rumah Restorative Justice pada beberapa Kecamatan di Kota Surakarta. Prosesnya mengedepankan pendekatan intrapersonal dan musyawarah mufakat untuk menemukan resolusi yang disepakati dan ditaati para pihak. Hambatan optimalisasi restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui peran pranata masyarakat di Kota Surakarta mencakup masyarakat belum mengetahui urgensi restorative justice melalui peran pranata masyarakat, kurangnya sarana prasarana unit pelayanan perempuan dan anak dalam menjangkau pranata masyarakat dan peningkatan kejahatan oleh anak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap restorative justice.
Individual Corporations in Indonesia: Fostering Economic Growth and Fairness through Simplified Business Formation: Perusahaan Perseorangan di Indonesia: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan melalui Penyederhanaan Pendirian Usaha Faried, Femmy Silaswaty; Putri, Hanuring Ayu Ardhani; Arum, Dyah Ayu Sekar; Az-Zahra, Shaffanisa Alivia
Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.998

Abstract

In the pursuit of an organized and conducive business environment, the Indonesian government has ratified the Job Creation Law, introducing a legal concept of Individual Corporations for small and medium-sized entrepreneurs (UMK). This normative study employs a conceptual approach through Economic Analysis of Law, using primary, secondary, and non-legal materials to analyze the implications and orientation of this policy. The research findings suggest that the implementation of Individual Corporations, requiring only one founder or shareholder for establishment, leads to ease in creation and expansion of micro-small businesses, potentially impacting the ease of doing business index positively. This policy also fosters a proportionately growing, fair national economic structure, and is expected to enhance employment opportunities. The introduction of Individual Corporations represents a significant change in Indonesia's corporate law, aligning with national goals to improve investment conditions.Highlights: Introduction of Individual Corporations requiring only one founder simplifies business formation. Positive impact on the ease of doing business index and alignment with national investment goals. Fosterment of a proportionate, growing, and fair economic structure, enhancing employment opportunities. Keywords: Individual Corporations, Economic Growth, Small Entrepreneurs, Business Formation
Potential Cybercrime and Prevention in the Overseas Official Travel Approval Letter Rohmat, Aas; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Muhtarom, Muhammad; Ismiyanto, Ismiyanto; Febriani, Anies Fortina
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4674

Abstract

The aim of this research is to the potential for cybercrime and its prevention in foreign official travel approval letters. The research method used is normative juridical. The data collection technique is library research. The data analysis technique is descriptive qualitative which is used in the form of an interactive analysis model. The research results show that the potential for cybercrime in foreign official travel approval letters includes hacking, identity theft, data breaches, phishing, spamming, cyber vandalism, virus writers, XML injection, security configuration errors. To prevent cybercrime, the simple web application or https://simpel.setneg.go.id has data security, namely security testing by the state cyber and password agency, a captcha feature on the simple web, one time password feature on simple phones, application of certified digital signatures. The conclusion of this research is that the potential for cybercrime in overseas official travel approval letters is increasing. Prevention solutions can include educating users, using a hacker perspective, patch systems, policies, Intrusion Detection Systems bundled with Intrusion Prevention Systems, antivirus firewalls. Legal regulatory steps to support the implementation of cybercrime prevention solutions, namely Law No. 11 of 2008 concerning ITE and PP No. 82 of 2012 concerning the implementation of Electronic Systems and Transactions.
Analysis of Cybercrime Potential in E-Commerce Buying and Selling Transactions Elisanti, Evi; Khaerudin, Ariy; Junaidi, Amir; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Muhtarom, Muhammad
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4910

Abstract

The research aims to analyze the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions. The research method used is normative juridical. The type of primary data is interviews and discussions related to e-commerce, and secondary data is library literature. Data collection techniques used literature studies, interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative which is used in the form of an interactive analysis model. The research results show that the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions has increased significantly, including minimal knowledge, waste of money, being tempted by fake gifts, high levels of unemployment and poverty, and less strict government security policies. Forms of cybercrime in e-commerce include hacking, identity theft, data breach, phishing, spamming, pharming, pretexting, qui pro quo, and contacting the victim directly. Specific solutions are needed to overcome the cybercrime problem of e-commerce buying and selling, namely Backup, Use of SSL Certificates, Firewall, E-Commerce Security Plugin, Multilayer security, User and Staff Education. The conclusion of this research is that the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions has increased significantly so it is very necessary to prevent specific solutions in resolving cybercrime problems in e-commerce buying and selling transactions.
Legal Protection against Use of a Person's Face as a Meme or Stickers on WhatsApp without Permission Hanuring Ayu; Annisa Safinatun Nikmah; Ismiyanto Ismiyanto; Ariy khaerudin; Femmy Silaswaty
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): September : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i3.772

Abstract

Development technology information , especially use WhatsApp application , has bring up phenomenon use stickers and memes as means expression in digital communication . However , misuse face somebody without permission in meme form or sticker cause problem serious law . Research This aim study provision related laws in Indonesia editing and distribution face individual without consent , use method study normative based studies library . Study results show that action the violate Copyright Act , Act Information and Electronic Transactions (ITE Law), as well as Constitution Personal Data Protection . Violations This can charged sanctions criminal Because concerning moral rights , rights economy and privacy individual . In addition to the aspects law , abuse this is also influenced by factors economy , environment social , and digital culture of society . Therefore that , is necessary education and enforcement more laws firm in order to create ethical and responsible digital space answer .
Tinjauan Hukum dan Perlindungan Korban terhadap Pertangung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Pidesta, Nigel Jordan Giorgia Nandito; Ayu, Hanuring; Zakariya, Hafid
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.8000

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan seksual akibat keterbatasan fisik maupun mental mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses keadilan bagi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyarankan reformasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas pendampingan bagi korban. Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.
CONSIDERATION OF JUDGES IN DECIDING CASES OF DOMESTIC VIOLENCE CRIMES COMMITTED BY HUSBANDS TO WIVES COMMITTED BY HUSBAND TO WIFE Saputra, Mahendra Agnur; Putri, Hanuring Ayu Ardhani; Khaerudin, Ariy
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1283

Abstract

The purpose of this study is to examine the law enforcement and judges' consideration of the perpetrators of the crime of Domestic Violence committed by husband to wife in decision No. 233/Pid.Sus /2023/PN Ktg. This type of research uses descriptive qualitative with a normative juridical approach. Data collection using literature study. This research uses qualitative analysis with an interactive model. The results showed that law enforcement against perpetrators of domestic violence crimes that the defendant was sentenced to imprisonment for 4 (four) years. The judge's consideration in imposing a sentence on the crime of domestic violence was the beating committed by a husband to his wife in Decision No. 233/Pid.Sus/2023/PN Ktg is based on the testimony of witnesses, evidence and the testimony of the defendant, where the proof is sufficient if it is based on at least 2 (two) pieces of evidence plus the judge's belief.
Evaluating the Fairness of Police Discretion in the Resolution of Traffic Cases Syahtama, Dany; Putri, Hanuring Ayu Ardhani; Aini, Firstnandiar Glica
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.387

Abstract

The discretionary authority of the Indonesian National Police (Polri) serves as a critical instrument in handling traffic-related criminal cases. Nevertheless, its implementation frequently raises debates concerning legal boundaries, accountability, and the consistency of field practices. This study aims to analyze the legal foundations and normative regulations governing police discretion and to examine the forms and mechanisms of its implementation at the Sragen Police Resort. Employing an empirical juridical method supplemented with normative analysis and in-depth interviews with investigators, the study finds that police discretion rests on a strong legal framework, including Law No. 2 of 2002, the Criminal Procedure Code (KUHAP), and the Law on Road Traffic and Transportation (UULAJ). However, its practical application is significantly shaped by legal considerations, social context, and the judgment of individual investigators. A Restorative Justice approach emerges as the dominant model in resolving traffic cases. The study concludes that discretion functions effectively as a tool for achieving substantive justice, although more standardized technical guidelines are required to ensure greater uniformity and accountability in law enforcement practices.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adawiyah, Rodiatun Andreas, Martua Annisa Safinatun Nikmah Ariy Khaerudin Arum, Dyah Ayu Sekar Az-Zahra, Shaffanisa Alivia Azzarah Shifana Aliq Putrie Candra Wicaksono Christina Bagenda Dewi, Anjar Pramudita Mira Dwi, Itok Edwin Evi Elisanti, Evi Febriani, Anies Fortina Femmy Silaswaty Femmy Silaswaty Faried, Femmy Silaswaty Firayani Firmansyah, Aditya Citra Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Harjono Harjono Heri Budianto Ismiyanto Ismiyanto Ismiyanto, Ismiyanto ITOK DWI KURNIAWAN Iwan Haryanto Junaidi, Amir Khaerudin, Ary Maria Alberta Liza Quintarti Muhammad Arif Prasetyo Muhammad Aziz Zaelani Muhammad Muhtarom Nourma Dewi Noviana Noviana Novianty, Jeannifer Nurwanti, Yulian Dwi Pidesta, Nigel Jordan Giorgia Nandito Pratama, Muhammad Yusuf Isa Pratiwi, Nindita Putri Karisma Putri, Gustita Arnawati Rabiatul Munawarah Rikah, Rikah Rohmat, Aas Rosalia, Olyvia Rudianto, M. Saprudin Hamdani Saputra, Jezy Ade Saputra, Mahendra Agnur Sitanggang, Dameria Srihartini, Marsih Supratiwi, Mahardika Syahrial, Yoppi Syahtama, Dany Timoteus, Nardo Yulian Dwi Yulian Dwi Nurwanti Zain, Aulia Mutia zakariya, hafid Zuhri, Lahmuddin Zuhri, Lahmuddin