Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KEBENARAN DASAR TERHADAP PENGUASAAN TANAH Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif; ayu, Hanuring; Sitanggang, Dameria; Novianty, Jeannifer; Timoteus, Nardo; Andreas, Martua
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 3 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3349

Abstract

Konflik masalah pertanahan merupakan sesuatu yang sering kali terjadi diindonesia yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat masalah tanah sebagai judul penelitian. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status kedudukan hukum terhadap sertifikat yang tidak memiliki akta jual beli dalam proses pendaftaran tanah, untuk mengetahui apa akibat hukum yang diberikan kepada seseorang yang melakukan penguasaan tanah yang bukan haknya, untuk mengetahui peran penting hakim dalam memberikan kepastian hukum kepada sipemegang hak atas tanah. Manfaat penelitian ini ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penguasaan sedang tanah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dibantu dengan pendekatan deskriptif analisis dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa setiap orang tidak dapat melakukan penguasaan tanah dan mendirikan bangunan secara sembarangan diatas tanah yang bukan haknya kurangnya. Oleh karena itu masyarakat harus melakukan pendaftran tanah dalam mencakapi penguasaan tanah dan kepastian hukum.
PELATIHAN BATIK CIPRAT UNTUK KOMUNITAS DISABILITAS SEBAGAI UPAYA UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Khaerudin, Ary; Supratiwi, Mahardika; Rikah, Rikah; Rudianto, M.
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i3.15212

Abstract

This community service activity aims to provide training assistance in making splash batik made by people with disabilities in facing increasingly tight market competition in Sridadi Village, Rembang Regency. The method of providing training and discussion regarding the process of making splash batik. In general, activities consist of preparation, training, evaluation and marketing of splash batik made by people with disabilities. The implementation of this community service activity uses Continued direct practice of carrying out batik activities. The implications of this community service activity are the existence of good products, pricing strategies, promotional strategies, and distribution strategies even in the midst of various existing limitations, which have a direct impact on increasing sales and economically improving the welfare of our brothers and sisters with disabilities. Keywords: splash batik, people with disabilities, economic independence
PENDAMPINGAN LEGALISASI USAHA BESERTA LAPORAN KEUANGAN BERBASIS APLIKASI SIAPIK BAGI ANGGOTA INTI JARPUK MEKARSARI KARANGANYAR PUTRI, GUSTITA ARNAWATI; Syahrial, Yoppi; Harjono, Harjono; Putri, Hanuring Ayu Ardhani
Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Vol 4 No 1 (2023): Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)
Publisher : Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) UNIKOM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/icomse.v4i1.8348

Abstract

Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) Mekar Sari Kabupaten Karanganyar berdiri sejak tahun 2004 yang lalu. Anggota maupun pengurus Jarpuk Mekar Sari mayoritas adalah ibu rumah tangga dan telah berusia lebih dari 40 tahun. Sehingga usaha yang dimiliki dan dijalankan para anggotanya relatif sudah berlangsung lama dan masih tradisonal dalam segala aspeknya. Meskipun usahanya sudah berjalan lama, mayoritas para anggota belum memahami arti penting sebuah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksaanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Permasalahan lain adalah para anggota Jarpuk juga mayoritas belum menyusun laporan keuangan usaha, karena mereka menganggap menyusun laporan keuangan adalah hal yang merepotkan. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra adalah dengan pelatihan dan pendampingan pembuatan legalitas dan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siapik. Untuk melihat efektivitas dari pelatihan ini, maka diperlukan pemeriksaan untuk memastikan ketersediaan NIB dan laporan keuangan versi aplikasi Siapik dari anggota inti Jarpuk.
PELATIHAN BATIK CIPRAT UNTUK KOMUNITAS DISABILITAS SEBAGAI UPAYA UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Khaerudin, Ary; Supratiwi, Mahardika; Rikah, Rikah; Rudianto, M.
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i3.15212

Abstract

This community service activity aims to provide training assistance in making splash batik made by people with disabilities in facing increasingly tight market competition in Sridadi Village, Rembang Regency. The method of providing training and discussion regarding the process of making splash batik. In general, activities consist of preparation, training, evaluation and marketing of splash batik made by people with disabilities. The implementation of this community service activity uses Continued direct practice of carrying out batik activities. The implications of this community service activity are the existence of good products, pricing strategies, promotional strategies, and distribution strategies even in the midst of various existing limitations, which have a direct impact on increasing sales and economically improving the welfare of our brothers and sisters with disabilities. Keywords: splash batik, people with disabilities, economic independence
Tinjauan Tentang Pornografi Online di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Boyolali Srihartini, Marsih; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Junaidi, Amir
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1253

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum positif tentang pornografi online di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali dan metode penanganan pornografi online di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali. Menggunakan metode penelitian kualitatif, studi ini meneliti maraknya pornografi online pada awal tahun ajaran 2024/2025 ini. Hasil penelitian menunjukakaan bahwa penerapan hukum positif belum bisa dijalankan semuanya karena hampir semua siswa belum mengetahui UU ITE dan UU Pornografi. Sementara itu untuk metode penanganan pornografi online di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali yakni dengan razia HP, sosialisasi UU ITE dan UU Pornografi, pemanggilan orang tua dan kesepakatan antara pelaku, korban, orang tua, dan pihak sekolah. Penelitian ini berkontribusi pada penanganan kasus serupa dan bagaimana mencegah agar pornografi online tidak merebak di kalangan pelajar.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA HANDPHONE (SMS) Putri, Hanuring Ayu Ardhani; Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1798

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana penipuan lewat sms di dalam hukum positif Indonesia. Untuk menganalisis cara penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone. Untuk menganalisis tindak pidana penipuan menggunakan handphone ditinjau dari lokal wisdom. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  karena menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya khususnya tentang penipuan lewat sms diatur di dalam pasal 378 KUHP.Mengenai kejahatan penipuan sms ini, di dalam Undang Undangno 11  tahun 2008 tentang ITE dapat kita temui dalam pasal 35, pasal 28 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 51 ayat (1). penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone (sms) dengan beberapa cara antara lain dengan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. tindak lanjut dari upaya prevemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dan upaya Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Dan salah satu cara represif adalah dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Pelaku penipuan online tidak memiliki rasa iman dan ketaqwaan yang besar  dan tidak memiliki rasa takut akan dosa yang diterimanya kelak, pelaku penipuan tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga ia tega melakukan penipuan kepada orang – orang yang tidak dikenalnya dan melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan yang telah dilakukannya
Juridical review of Consumer Dispute Resolution in Online Marketplace Transactions Ayu, Hanuring; Zuhri, Lahmuddin; Rosalia, Olyvia; Firayani
Leges Privatae Vol. 1 No. 5 (2025): FEBRUARY-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/vp5msa90

Abstract

The development of digital technology has driven the growth of online transactions through marketplace platforms, providing convenience for consumers in shopping. However, as electronic transactions increase, various disputes have arisen between consumers and business actors, such as mismatched products, delayed deliveries, and fraud. This study aims to examine the consumer dispute resolution mechanisms in marketplace transactions from a legal perspective, assess the effectiveness of existing regulations, and identify the challenges faced in their implementation. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that existing regulations, such as the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), have not been fully effective in providing legal certainty for consumers. Differences in dispute resolution mechanisms across marketplaces and low consumer legal literacy are the main obstacles in protecting consumer rights. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, ensure transparency in dispute resolution procedures, and improve consumer education to optimize the consumer protection system in electronic transactions.
PENINGKATAN PEMAHAMAN PADA MASYARAKAT TENTANG BAHAYA COVID-19 DI DESA PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO ARDHANI, HANURING AYU
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.3769

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menjembatani antara masyarakat dengan perguruan tinggi sebagai kontribusi Tridharma perguruan tinggi. Ditengah masa pandemi yang menjadi bencana non-alam menjadikan tatanan masyarakat berubah bahkan berdampak pada kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Tingkat penularan yang tinggi dan vaksin yang belum ditemukan menjadi alasan utama pencegahan perlu dilakukan. Dinas Kesehatan dan desa berlomba-lomba untuk menjadi wadah dalam proses edukasi sebagai salah satu langkah preventif yang efektif mampu meminimalisir adanya pencegahan sejak dini. Penyebaran tentang virus covid-19 sangat cepat sehingga dibutuhkan n proses penyampaian informasi cepat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Melihat kenyataan dilapangan dan pentingnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menjadikan kami yakin bahwa pengabdian ini adalah edukasi yang di butuhkan masyarakat. Termasuk komponen didalamnya diantaranya adalah bagaimana melakukan pencegahan agar siap memasuki era adaptasi kebiasaan baru.Sasaran yang menjadi objek sosialisasi adalah warga di desa Pucangan  kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo sebagai wilayah yang di pilih sesuai domisili. Metode yang digunakan dengan konsep sosialisasi secara langsung dengan sistem tanya jawab didalamnya.
Digital Vigilantism and Its Compatibility with Criminal Justice Principles in Indonesia Ayu, Hanuring
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 03 (2025): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v3i03.637

Abstract

Digital vigilantism, the act of individuals taking justice into their own hands through online platforms, has become increasingly prevalent in Indonesia. This phenomenon often arises in response to perceived inefficiencies or corruption in the formal legal system, where individuals bypass the judicial process to punish wrongdoers. This paper analyzes the compatibility of digital vigilantism with Indonesia's criminal justice principles, focusing on key legal norms such as due process, the right to a fair trial, and the rule of law. Through a normative legal analysis, this study evaluates how digital vigilantism conflicts with these principles, particularly in the context of Indonesian law. The findings reveal that while digital vigilantism is driven by a desire for justice, it undermines fundamental rights such as the presumption of innocence and the right to a fair trial. The research highlights the need for legal reforms that address the rise of digital vigilantism while ensuring that individual rights are safeguarded and justice is delivered through formal legal channels. It concludes that although digital platforms have become a space for public discourse, they should not replace the judicial system, and legal reforms are necessary to balance the interests of justice and individual rights.
The Urgency of Regulatory Accountability for Protecting Victims of Sexual Violence in Cyberspace Pratama, Muhammad Yusuf Isa; Putri, Hanuring Ayu Ardhani; Nurwanti, Yulian Dwi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.285

Abstract

The advancement of digital technology has contributed to a rise in incidents of sexual violence, particularly those perpetrated through electronic media. This study aims to examine the urgency and effectiveness of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the Law on the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) in providing legal protection for women who are victims of digital sexual violence. It also explores the challenges in implementing these regulations and offers recommendations for strengthening the existing legal framework. Employing a normative legal approach, the study finds that although both laws offer a foundational legal basis, their implementation remains hindered by entrenched patriarchal norms, low levels of digital literacy, and limitations in law enforcement capacity. The study concludes that enhancing legal protection necessitates the development of responsive regulatory measures, secure reporting mechanisms, and improved capacity among law enforcement personnel, alongside greater public awareness. The findings underscore the need to reform the legal protection system to ensure it effectively prioritizes the rights of victims.