Claim Missing Document
Check
Articles

PERSPEKTIF KAWIN KONTRAK DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BESERTA AKIBAT HUKUN YANG DITIMBULKANNYA Anggraeni, RR Dewi; Gofar, Muhammad Affan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak dan bagaimana akibat hukum terhadap anak dan istri. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai kawin kontrak yang ada, padahal dalam hukum Islam, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun sabda Nabi Muhammad telah melarang kawin kontrak, meskipun golongan syi’ah menyatakan berbeda. Dari penelitian ini ditemukan adanya akibat hukum bagi istri mengenai status perkawinan yaitu tidak diakui oleh negara karena negara tidak mengatur kawin kontrak, istri hanya memperoleh status sosial dan ekonomi. Mengenai harta bersama karena kawin kontrak tidak diakui, maka perkawinan juga tidak dapat dituntut. Akibat hukum lainnya bagi anak dengan berdasar Pasal 42, 43 Ayat 1 mengenai kedudukan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, anak tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapaknya, karena anak kawin kontrak dianggap anak luar kawin yang tidak diakui. Kemudian mengenai harta dan wali, anak kawin kontrak tidak dapat menuntut waris atau bapak tidak memiliki hak atas anak tersebut karena hak jatuh sepenuhnya kepada ibu.
ISLAMIC PERSPECTIVE ON PANCASILA VALUES IMPLEMENTATION IN HUMAN RIGHTS PRACTICES Anggraeni, RR Dewi; Ahmad, Pendi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20348

Abstract

The values contained in Pancasila are real representations of the scope of human rights (HAM) practice. In various views, human rights (HAM) are an absolute thing and need to be upheld for every human being, including in the view of Islam. Pancasila is the ideology of the Indonesian nation that has been agreed upon fairly and cannot be changed just because it follows current developments. This country, which has been contained in Human Rights (HAM) such as equality in the eyes of God Almighty (YME) and human attitudes in respecting other individuals, is an illustration that this country is a state of law. Meanwhile, one of theconditions for running a democracy is the protection of human rights (HAM), which is the main goal of a Pancasila democratic state. This study aims to describe the values of Pancasila in practice in the context of human rights (HAM) and from an Islamic point of view. The method used in this study uses a qualitative method. The results of this study explain that Pancasila isthe philosophy of the Indonesian nation. It consists of the essential values for living in Indonesia. Protecting human rights is the goal and condition for democracy to work in Indonesia. Islam and Pancasila are not two contradictory ideas.
Position of the Tax Court Under the State Administrative Court Anggraeni, RR Dewi
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.35403

Abstract

The Tax Court in Indonesia is within the State Administrative Court (PTUN), facing the complexity of tax disputes that require careful and accurate handling. This research explores the position of the Tax Court within the PTUN framework, highlighting the challenges and opportunities faced in dealing with changes in tax laws and regulations. This study seeks to analyze the impact of changes in statutory regulations on the Tax Court and identify strategies to enhance the effectiveness and quality of Tax Court decisions in addressing tax dynamics. This study employs qualitative methods and a legal and scholarly approach. The relevant literature and pertinent laws and regulations are analyzed to understand the issues discussed thoroughly. The research findings indicate that the Tax Court, as an integral part of the PTUN, confronts complex challenges stemming from alterations to tax laws. This study identifies opportunities for enhancing judge training, employing information technology, and collaborating closely with tax agencies. In addressing these obstacles, the Tax Court can ensure equitable, accurate, and consistent decisions, preserve the integrity of the tax justice system, and cultivate public confidence.
BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA Bachtiar, Bachtiar; Anggraeni, RR Dewi; Susanto, Susanto; Soewita, Samuel; Santoso, Bambang; Raya, Loisa Diana; Sipayung, Mardin; Chrisputranto, Matheus Raditya; Rossi, Roberto; Sutopo, Hadi; Wahyono, Wahyono
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i2.20315

Abstract

Dewasa ini kasus narkoba sudah merebak ke seluruh komponen masyarakat tidak hanya golongan masyarakat kelas atas yang tinggal diperkotaan melainkan sudah sampai dipelosok daerah Indonesia yang sasarannya tidak pandang bulu, akibatnya makin banyak generasi muda yang terjerumus dalam narkoba dan kehilangan masa depan. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. sebagian besar penggunanya adalah para remaja. Dari masalah yang sudah banyak terjadi sekarang ini, banyak penyalahgunaan narkoba yang sering menyebabkan ketergantungan. Penggunaan narkoba ada berbagai alasan diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang dampak dari penggunaan narkoba dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya.Sehingga kepada pemakai / pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti. Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan
PENYULUHAN TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL MENGENAI BAHAYANYA PENYEBARAN BERITA HOAX Anggraeni, RR Dewi; Salim, Agus; Santoso, Bambang; Mardiyah, Sayidatul; Irmanto, Irmanto; Saepulloh, Saepulloh; Saripudin, Saripudin; Suyatno, Suyatno
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i2.30967

Abstract

Hoax yang kita kenal adalah sebuah berita palsu, dimana berita yang disampaikan atau disebarkan itu adalah berita bohong. Hoax sering diartikan sebagai suatu hal yang tidak benar, palsu, bohong, penipuan, dan lainnya. Di era globalisasi sekarang ini kita semua tahu bahwa dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, dengan mudahnya kita bisa mendapatkan berita dan informasi informasi penting yang begitu cepat. Bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, karena dengan berkomunikasi kita bisa saling mendapatkan kabar, berita atau semacamnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah dalam bentuk penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya menyebarkan berita hoax di media social. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk membangun karakter anti hoax juga diharapkan munculnya rasa tanggung jawab untuk memberantas hoax dan memberikan contoh pada masyarakat luas tidak hanya dari tuturan, tetapi juga melalui perbuatan yang mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, dan lain sebagainya. Penyebaran berita hoax (fitnah) diatur dalam UU ITE No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum Islam sanksi penyebar berita hoax (fitnah) adalah takzir. Hukuman takzir yang berupa kawalan tidak terbatas, hukum kurungan tidak terbatas sampai ia menampakkan taubat dan juga baik pribadinya atau sampai hukuman mati.Kata Kunci : Berita Hoax, Hukum Islam, UU ITE
PENYULUHAN HUKUM: KESADARAN HUKUM PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA ANAK BINAAN DI LAPAS KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS IIA JAKARTA Yhogi Singgih Gunawan; Giyats Rif'at Afifi; Putri Indraswari Susilo; Subroto; Dwi Yuliani; Yoyon M Darusman; RR Dewi Anggraeni; Endi Arofa
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2024): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v5i2.40781

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bagi anak-anak. Anak Berhadapan Hukum dapat disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa dampak negatif yang dialami oleh ABH diantaranya anak mengalami diskriminasi, menjadi kurang percaya diri, serta memperoleh perundungan oleh lingkungan sebayanya. Tidak jarang ABH, baik itu pelaku, saksi atau bahkan korban menjadi tertekan dan akhirnya mengalami depresi dengan kondisi ini. pentingnya untuk menjaga nama ataupun privasi dari anak menjadi hal terpenting dalam proses hukum. Hasil dari kegiatan ini, Pertama diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada ABH agar dapat mencegah anak-anak lain untuk tidak berhadapan dengan hukum. Kedua, apabila terdapat anak yang telah berhadapan dengan hukum, maka berusaha untuk dapat memberikan pemahaman kepada para anak-anak tersebut agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pertumbuhan anak-anak yang berhadapan hukum terus dapat diminalisir. Dampak dari kegiatan ini adalah para anak-anak dan orang tua memahami dan mengerti tentang apa yang perlu untuk dilakukan ketika berhadapan dengan hukum.