Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Cakrawala Pendidikan 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif International Journal of Research in Community Services Jurnal Abdi Masyarakat Humanis Mizan: Journal of Islamic Law
Anggraeni, RR Dewi
Universitas Pamulang Banten
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia Taryono Taryono; RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20253

Abstract

A solid and responsible execution of construction management is referred to as good governance. Understanding the ideals behind good government is the secret to understanding it. A calculation of a government's success can be obtained by starting with the ideals in the philosophy of governance. As we enter the age of globalization and the introduction of regional sovereignty, the government's roles and obligations grow in tandem with the community's growing demand for fast, convenient, cheap, and decent services. The public wants the government to pay serious resources to fighting graft, collusion, and nepotism (KKN) in order to build a prosperous future. In this paper, a descriptive qualitative methodology is used with the aim of making it easier for writers to describe, analyze, and understand about Good Governance and Leadership.Keywords: Good Governance, Leadership, Governance  AbstrakDalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip dalam konsep governance akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Memasuki era globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab pemerintah kian meningkat sesuai dengan menguatnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah,dan baik. Masyarakat menuntut agar pemerintahmemberikan perhatian yang sungguh-sungguhdalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahanyang bersih dan mampu menyediakan good pub-lic services sebagaimana yang diharapkan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif deskripsif dengan tujuan agar memperudah penulis dalam menjabarkan, menganalisa dan memahami mengenai Good Governance and Leadership.Kata Kunci:  Good Governance, Leadership, Pemerintahan
Konsistensi Hukum Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka RR Dewi Anggraeni; Diah Yulinda Wulandari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dalam perdagangan bursa berjangka komoditi merupakan perjanjian pemberian amanat yang telah memenuhi asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, kepribadian dan beritikad baik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian nasabah atau pemberian amanat yang dibuat antara nasabah atau investor dengan pihak perusahaan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perdagangan berjangka yang lebih dikenal dengan Futures Trading merupakan produk kontrak yang berada didalam bursa berjangka yang terdapat didalam Undang – undang no. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas yang kemudian diperbaharui di dalam Undang - undang No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas merupakan produk yang banyak diberlakukan di Dunia Internasional. Kepastian hukum perdagangan Berjangka harus menjamin perkembangan ekonomi berkelanjutan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Saran penulis untuk pialang berjangka seharusnya dalam pelaksanaan kontrak berpedoman pada peraturan Perundang-undangan serta berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam perjanjian kontrak dengan investor. Investor hendaknya aktif memantau setiap aktifitas transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka untuk meminimalisir adanya penyimpangan dan transaksi diluar sepengetahuan investor. Bappebti sebagai badan pengawas tunggal hendaknya memiliki kepanjangan tangan yang ditempatkan disetiap provinsi guna memaksimalkan tugas Bappebti dalam melakukan pengawasan harian khususnya terhadap pialang berjangkaKata kunci : Kepastian Hukum Perjanjian, Perdagangan Berjangka, Komodit
Public Policy Implementation Cycle Impact Organizational Performance and Public Interest At the Education and Culture Office in Indonesia Taryono Taryono; RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v4i2.18547

Abstract

Perubahan dan perkembangan dalam setiap instansi baik dari sektor Pemerintahan maupun swasta mengalami perubahan atau pembaharuan tentu tidak bisa dihindari lagi. Bagaimana cara mengoptimalkan agar perubahan tersebut tidak begitu mengagetkan pihak-pihak instansi tertentu juga bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini tentu juga membutuhkan kebijakan-kebijakan dalam sebuah organisasi agar semua kepentingan umum semua pihak bisa teroptimalkan.
Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran RR Dewi Anggraeni; Sabrina Kusumah Wardhani
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v2i1.11528

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to discuss legal protection for migrant workers. However, there is a difference between the legal and cultural systems of the sending country and the recipient country, thus causing many problems. To anticipate such problems, both sending and receiving countries are required to take legal protection measures, so that they can avoid being the object of arbitrariness/lawlessness. Therefore, to avoid things that are not desirable, one of the efforts that need to be done is to make bilateral agreements in the form of legal documents in a model that is not too formal, but quite effective with the recipient country. In addition, the commitment of the Indonesian government is shown by its active participation in the discussion of various international legal instruments related to the rights of migrant workers.Keywords: Migrant Workers, Memorandum of Understanding, Constitutional Rights AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk membahas perlindungan hukum bagi pekerja migran. Namun, ada perbedaan antara sistem hukum dan budaya negara pengirim dan negara penerima, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Untuk mengantisipasi masalah seperti itu, baik negara pengirim dan negara penerima diwajibkan untuk melakukan tindakan perlindungan hukum, sehingga mereka dapat menghindari menjadi objek kesewenang-wenangan/pelanggaran hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membuat perjanjian bilateral dalam bentuk dokumen hukum dalam model Nota Kesepahaman (MoU) yang tidak terlalu formal, tetapi cukup efektif dengan negara penerima. Selain itu, komitmen pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan partisipasi aktifnya dalam diskusi berbagai instrumen hukum internasional terkait dengan hak-hak pekerja migran.Kata Kunci: Buruh Migran, Nota Kesepahaman, Hak Konstitusional
Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Pemberian Jasa Kesehatan Iman Imanuddin; RR Dewi Anggraeni; Maulin Nasikah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i5.22530

Abstract

The health care system in Indonesia includes medical services and community services. In general, public health is a service substance that aims to achieve preventive (prevention) and promotive (health improvement) services. In addition, the target is for the community to receive curative (treatment) and rehabilitative (recovery) services. The legal relationship between doctors and patients has been regulated in Hospital Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This study uses a qualitative method with a literature approach. The results of the study stated that the need for supervision from the hospital to the doctors to provide health insurance according to the procedure should be as regulated in the Act.Keywords: Legal Relations; Doctor; Patient Abstrak:Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia mencakup pelayanan kedokteran dan pelayanan masyarakat. Secara umum kesehatan masyarakat merupakan subtansi pelayanan yang bertujuan untuk mencapai pelayanan prefentif (pencegahan) dan promotive (peningkatan kesehatan). Selain sasarannya agar masyarakat mendapat pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitasif (pemulihan). Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien telah diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlunya pengawasan dari pihak Rumah Sakit terhadap para dokter untum memberikan jaminan kesehatan sesuai prosedur seharunya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Dokter; Pasien
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan RR Dewi Anggraeni; Acep Heri Rizal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11531

Abstract

Abstract.An internet purchase agreement (E-commerc) in terms of aspects of civil law is very fundamental. E-commerce is quite easy to use in terms of buying and selling transactions, so there is a legal relationship inherent through internet transactions. The Electronic Information and Transaction Law (UUITE) is the basis for regulating electronic transactions through internet media such as mobile computers and others, so that these activities result in accountable legal actions. In order for the legal actions taken to be accountable, the transaction made in the form of an electronic agreement is written. The importance of legal issues in the field of E-commerce aims to provide protection and settlement of disputes in sale and purchase agreements for parties that use electronic media as a media transaction. This study emphasizes the legality (strength of law) of E-commerce agreements, and choice of law dispute resolution (choice of law) in the implementation of dispute resolution between parties in transactions through electronic media.Keywords: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Online Buying and Selling Abstrak.Perjanjian pembelian melalui internet (E-commerc) dalam hal aspek hukum perdata sangat fundamental. E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer handphone dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar perbuatan hukum yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka transaksi yang dibuat berupa perjanjian elektronik secar tertulis. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-commerce bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli bagi para pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi. Penelitian ini lebih menekankan pada legalitas (kekuatan hukum) perjanjian E-commerce, dan penyelesaian sengketa choice of law (pilihan hukum) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam transaksi melalui media elektronik.Kata kunci: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Jual-beli Online.
Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011 Dewi Anggraeni
Jurnal Cita Hukum Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v5i1.6583

Abstract

The practice of dumping is the practice of selling imported goods below the normal price of domestic products. This governmental regulation is logical consequence in implementing the dumping regulation on the framework of GATT.  Govermental regulation No. 34 Year 2011 on Antidumping and Safeguard Measures Trade does not regulate the substance in detail. The Government Regulation more regulates about procedures. Whereas in Anti Dumping Agreement (ADA) is arranged detail. Currently, foreign products are easy to find in various shopping centers, especially imported goods from China, China's export activities to Indonesia unstoppable since the existing of ACFTA agreement. In the free trade dumping practice and allegation of dumping practice are problems that received big attention by various countries relating effort to realize fair trade practice Praktik dumping merupakan praktik penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik. PP ini wujud konsekuensi logis pemerintah Indonesia dalam melaksanakan ketentuan dumping dalam rangka GATT. PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan tidak mengatur substansinya secara detail. Peraturan Pemerintah tersebut lebih mengatur tentang prosedur. Padahal dalam Anti Dumping Agreement (ADA) diatur sedemikian detail. Saat ini produk-produk asing mudah sekali kita temukan diberbagai pusat pembelanjaan, terutama barang-barang impor dari Negara China, kegiatan ekspor China ke Indonesia semakin tidak terbendung tatkala sejak berlakunya perjanjian ACFTA.. Dalam perdagangan bebas praktik dumping dan tuduhan praktik dumping merupakan persoalan yang mendapat perhatian sangat besar oleh berbagai negara karena berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan praktik dagang yang adil. DOI: 10.15408/jch.v5i1.6583
The Management of Conflict Resolution On Labor Wages Sarwani Sarwani; RR Dewi Anggraeni; Annissa Rezki
Jurnal Cita Hukum Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i1.14994

Abstract

Abstract:Every job that utilizes services and human resources certainly require a salary for payment. This fee will be used to fulfill the necessities of life, both for the personal needs of workers, and other needs including household necessities. However, it is undeniable that in the reality of granting wage, it often experiences some obstacles, either caused by workers or from the company itself. Consequently, this creates a conflict that requires resolution. Therefore, it is necessary to manage this conflict resolution of labor or workers' earning according to the Indonesian labor law. This study applied qualitative research methods with literature and empirical approach. Data are collected through the analysis of legislation and the phenomenon that occurred in real life. The results of the study revealed that there are still many conflicts overpayment of labor wages, so the companies have to apply labor salary management based on applicable regulations. Thus, it is necessary to practice the resolution of disputes in this matter maximally, particularly related to the provision of a reasonable wage between the workers and the company.Keywords: Conflict Resolution, Labor Wages, Companies Abstrak:Setiap pekerjaan yang menggunakan jasa dan tenaga manusia sudah pasti membutuhkan upah untuk pembayarannya. Upah inilah yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik pribadi pekerja, maupun kebutuhan lainnya termasuk kebutuhan rumah tangga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realita pemberian hak upah, kerap mengalami kendala, baik yang disebabkan dari buruhnya maupun dari pihak perusahaan pemberi upah. Sehingga hal ini menimbulkan konflik yang membutuhkan penyelesaian. Oleh karenanya dibutuhkan manajemen penyelesaian konflik sengketa pemberi upah buruh atau pekerja ini, dengan didasarkan undang-undang ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang didapat melalui analisis peraturan perundang-undangan dan fenomena yang terjadi di lapangan.  Hasil penelitian menyatakan bahwa masih terdapat banyak konflik pembayaran upah buruh, sehingga perusahaan harus mampu menerapkan manajemen pemberian upah layak buruh yang didasarkan aturan yang berlaku. Oleh Karena itu perlu dilakukannya praktik penyelesaian sengketa dalam persoalan ini secara maksimal, khususnya terkait pemberian upah yang layak antara pihak buruh dan perusahaan.Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Upah Buruh, Perusahaan АннотацияКаждая работа, которая использует услуги и человеческие ресурсы, безусловно, требует заработную плату. Эта заработная плата будет использоваться для удовлетворения жизненных потребностей как для личных нужд работников, так и для других нужд, в том числе бытовых. Однако, нельзя отрицать, что в реальности, предоставление заработной платы часто сталкивается с некоторыми препятствиями, вызванными либо работниками, либо самой компанией. Следовательно, это создает конфликт, который требует разрешения. Вследствие этого, необходимо управлять урегулированием конфликтов разногласий по оплате труда в соответствии с индонезийским трудовым законодательством. В этом исследовании применялись качественные методы исследования с литературным и эмпирическим подходом. Данные собираются путем анализа законодательства и явлений, которые произошли в реальной жизни. Результаты исследования показали, что по-прежнему существует много конфликтов по поводу выплаты заработной платы, поэтому компаниям приходится применять управление надлежащей заработной платы на основе применимых норм. Таким образом, необходимо максимально применять урегулирование разногласий в этом вопросе, особенно связанных с предоставлением надлежащей заработной платы между работниками и компанией.Ключевые слова: Урегулирование конфликтов, Трудовая заработная плата, Компания
BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA Bachtiar Bachtiar; RR Dewi Anggraeni; Susanto Susanto; Samuel Soewita; Bambang Santoso; Loisa Diana Raya; Mardin Sipayung; Matheus Raditya Chrisputranto; Roberto Rossi; Hadi Sutopo; Wahyono Wahyono
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i2.20315

Abstract

Dewasa ini kasus narkoba sudah merebak ke seluruh komponen masyarakat tidak hanya golongan masyarakat kelas atas yang tinggal diperkotaan melainkan sudah sampai dipelosok daerah Indonesia yang sasarannya tidak pandang bulu, akibatnya makin banyak generasi muda yang terjerumus dalam narkoba dan kehilangan masa depan. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. sebagian besar penggunanya adalah para remaja. Dari masalah yang sudah banyak terjadi sekarang ini, banyak penyalahgunaan narkoba yang sering menyebabkan ketergantungan. Penggunaan narkoba ada berbagai alasan diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang dampak dari penggunaan narkoba dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya.Sehingga kepada pemakai / pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti. Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan
Preliminary Study of Common House Gecko (Cosymbotus platyurus) Density in Java Island Suwatik Suwatik; Nenden Sri Wahyuni; Santi Mulyawati; Mulik Siti Nur Rohmah; Rr. Indira Dewi Anggraeni; Raflen Ari Gerungan; Diki Diki
International Journal of Research in Community Services Vol 2, No 4 (2021)
Publisher : Research Collaboration Community (RCC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijrcs.v2i4.226

Abstract

Common house gecko (Cosymbotus platyurus) is the most abundant house gecko species in Indonesia. The geckos live in home yard, garden, and in homes. It is part of food chain in its habitat, as its preys include cockroaches, flies, and termites. Previous studies found that this gecko are not found in mountainous area in West Java. In this study, the researchers observe population density of common house geckos in various types of habitats (houses and parks) with their home territory. The methods used were direct survey methods followed by literature study. The study is conducted in Java island (Jakarta, Tangerang, Bandung, Bogor, Sleman). Preliminary result of this study is house geckos are very active at night, because of the effect of light produced by lights that attract the attention of insects, gecko food.
Co-Authors Acep Heri Rizal Agus Salim Ahmad, Pendi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bambang Santoso Bambang Santoso Bastinaon Bastinaon Chrisputranto, Matheus Raditya Diah Yulinda Wulandari Dianna Primadianti Diki Diki Dwi YULIANI Endi Arofa Giyats Rif'at Afifi Gofar, Muhammad Affan Hadi Sutopo Hadi Sutopo Hamid, Nurjannah Hermawan, Rido Iman Imanuddin Imanuddin, Iman Irmanto, Irmanto Loisa Diana Raya Mardin Sipayung Mardiyah, Sayidatul Maryano, Maryano Matheus Raditya Chrisputranto Maulin Nasikah Muhammad Affan Gofar Muhammad Karim Amrullah Mulik Siti Nur Rohmah Natalius, Natalius Nenden Sri Wahyuni Oksidelfa Yanto Pendi Ahmad Putri Indraswari Susilo Raflen Aril Gerungan Rahman Kadir, Abdul Raya, Loisa Diana Rezki, Annissa Rizal S Gueci Roberto Rossi Rossi, Roberto Sabrina Kusumah Wardhani Saepulloh, Saepulloh Samuel Soewita Santi Mulyawati Saripudin Saripudin Sarwani Sarwani Sarwani Sarwani, Sarwani Sipayung, Mardin Soewita, Samuel Subroto Susanto Susanto Susanto Susanto Suwatik Suwatik Suyatno Suyatno Taryono Taryono Taryono Taryono Wahyono Wahyono Wahyono Wahyono Yhogi Singgih Gunawan Yoyon M Darusman Yoyon Mulyana Darusman Yunus Amar, Muh Yunus, Nur Rohim