Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.06
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum PAX HUMANA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum PERSPEKTIF JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) JURNAL ILMIAH SIMANTEK NOMOI Law Review Jurnal Kewarganegaraan Visi Sosial Humaniora Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK Jurnal Media Informatika Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Golden Ratio of Data in Summary Innovative: Journal Of Social Science Research Advokasi Hukum & Demokrasi Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Budiman N.P.D Sinaga
Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Hubungan Latar Belakang Pendidikan Orangtua terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Masa Pandemi Covid 19 di SMP Negeri 1 Ronggurnihuta Simbolon, Martina; Sinaga, Budiman N P D; Pasaribu, Kondios M D
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.087 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i6.644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data latar belakang pendidikan orangtua dan data prestasi belajar siswa untuk mengetahui hubungan latar belakang pendidikan orangtua terhadap prestasi belajar siswa pada masa pandemi  Covid-19 di SMP N 1 Ronggurnihuta. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik, bersifat kuantitatif dengan menggunakan analisis data yang berupa angka-angka yang akan diolah. Kegiatan memperoleh data dalam penelitian  ini adalah menggunakan intstrumen pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang terkait dalam penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data pendidikan orang tua dan prestasi belajar siswa pada masa pandemic Covid-19,kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji korelasi dalam mencari korelasi penelitian.Hasil Penelitian yang dilakukan memperoleh korelasi dimana  rxy atau rhitung sebesar 0,65 %  kemudian di interpretasikan kedalam tabel dengan jumlah sampel 23, pada taraf 5 % diperoleh r tabel sebesar 0,396, menunjukkan berada pada koefisien korelasi antara 0,600 sampai dengan 0,800 dengan interpretasi kuat dan tinggi.
Peran Guru PKN dalam meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas IX di Y.P Trijaya Medan Sihombing, Lexmana; Sinaga, Budiman N.P.D; Pasaribu, Kondios M
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.289 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i10.966

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru pkn dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan kedisiplinan siswa menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menererangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Informan dalam penelitian adalah guru pkn dan guru ipa sebagai pembanding, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor pendukung dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah  terjalinnya kerja  antar guru dan orang tua, dan faktor penghambat adalah kurangnya perhatian orang tua serta lingkungan masyarakat yang kurang baik. Terdapat beberapa peran guru pkn dalam meningkatkan kedisiplinan yakni dengan memberi motivasi, teguran, dan juga sanksi kepada siswa guna meningkatkan kedisiplinan siswa.
Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Budiman NPD Sinaga
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2013): Vol. 15, No. 1, (April, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: During the preparation of Indonesian independence, the founding fathers designed a Constitution. Constitution was later known as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitution embraces of sovereignty of the people. To overcome the shortcomings of the Constitution, it has been madeseveral changes. However, changes were turned out inconsistent with existing regulations, such as the regulation of representative democracy and direct democracy. To address the inconsistencies, it then needs to be revised more as there are various provisions of the Constitution that are inconsistent with aforementioned matters. Inconsistency of People Sovereignity in the Constitution 1945 of the Republic of Indonesia
MENGGAGAS UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI KEKAYAAN INTELEKTUAL Budiman N.P.D Sinaga
Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini bahkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu permasalahan perlindungan Kekayaan Intelektual  tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan internasional. Sering sekali pembentukan  peraturan perundang-undangan tentang Kekayaan Intelektual terutama Undang-Undang  berdasarkan perjanjian internasional. Padahal secara umum diterima pandangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, peneliti  ingin melakukan penelitian tentang ketentuan  dalam Undang-Undang Dasar 1945  yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual.  Sesuai dengan masalah yang diteliti maka metode penelitian yang sesuai adalah metode penelitian hukum normatif.  Peneliti melakukan penelitian terhadap berbagai sumber data sekunder terutama peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemukan beberapa materi muatan yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual antara lain dalam Pasal 25A, 32, dan 33 sehingga Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinamakan Konstitusi Kekayaan Intelektual. Pada masa datang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual sudah seharusnya mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi materi muatan mengenai Kekayaan Intelektual.  
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN MONALISA, VERONICA; HUTAHAEAN, MARLAN; SINAGA, BUDIMAN NPD
JURNAL ILMIAH SIMANTEK Vol 7 No 3 (2023): JURNAL ILMIAH SIMANTEK
Publisher : LP2MTBM MAKARIOZ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Official correspondence is one of the means of written communication used in the activities of the college administration. This research was carried out because of the irregularity of the official. This study aims to assess the suitability of the correspondence Humbang Hasundutan Goverment in making official letters implemented at Humbang Hasundutan Goverment with the Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan and the factors that influence them. The work units that are the speakers in this study are Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. This research uses descriptive method and the way to obtain data is by interview, observation, and documentation. The results obtained state that the implementation of correspondence management that include the completeness of the letter section, format, numbering, and the authority of the signatory to the letter are carried out not in accordance with the rector's regulation. The fac tors that influence the implementation of the correspondence management are code standardization, socialization, employee competency, use of information systems, and habit.
ANALISIS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN TAPANULI UTARA SILABAN, CHARLES ROMUAL; MANALU, DIMPOS; SINAGA, BUDIMAN NPD
JURNAL ILMIAH SIMANTEK Vol 6 No 3 (2022): JURNAL ILMIAH SIMANTEK
Publisher : LP2MTBM MAKARIOZ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The bureaucracy and polithics are very difficult to divide when civil personnel, the state has engaged itself in activism, the practical politics of politicians, both at the level, in dacrah and at the level, center, this research will want to revisit the involvement of state civil personnel in the 2019 district of Northern Tapanuli. This research is about to control how to reconcile the state's civil-personnel involvement in the box Legislative 2019 in the Northern Tapanuli district, as well as to know, what are the factors.The involvement of the civil personnel, the country in the practical political activities at Legislative Elections This research, using qualitative methods, with data collection technologies done through studies, libraries and interviews with the relevant parties. The data collected is then analyzed using bureaucratic politicization, bureaucratic political control theory, and bureaucratic neutrality theories to narrow out the involvement of state civil personnel in practical political acumen. Based on the research that's been done, In the process of holding the 2019 Legislative Elections in North Tapanuli district, ASN involvement in practical politics continues to be seen as providing support for the incumbent legislature to help with the campaign, help with the successful team, and to abuse the territory car. In addition, the cost of asn's involvement in North Tapanuli's politics in practical politics in the 2019 Legislative Elections is mutually beneficial between ASN and the Incumbent Legislature and newcomer, that motivation gains personal advantage and the lack of integrity to square as neutral.
IMPELMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA BOTOHILITANO KECAMATAN LUAHAGUNDRE MANIAMOLO KABUPATEN NIAS SELATAN LAIA, NELI ROSMARIYANA; Pasaribu, Jhonson; SINAGA, BUDIMAN NPD
JURNAL ILMIAH SIMANTEK Vol 6 No 3 (2022): JURNAL ILMIAH SIMANTEK
Publisher : LP2MTBM MAKARIOZ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government in Indonesia is dealing with a serious problem: increasing population growth. Furthermore, the deteriorating Family Planning (KB) program is insufficient to counteract population growth. In this context, alternative efforts or innovations are required, such as a village-level family planning program known as Kampung Keluarga Berencana. This initiative is one of the government's innovations for strengthening the KKBPK program by narrowing the scope of targets to the regional or village level. The site of this study is at Botohilitano Village, Telukdalam Sub-district, South Nias, North Sumatra. The descriptive research method with a qualitative approach was used in this study. The key informants in this study are people who are familiar with the Kampung KB program's implementation, specifically the head of the South Nias P2KBP3A Service and the PLKB of Botohilitano Village. The main informants were two Botohilitano villagers who benefited from the Kampung KB program. One community leader in Botohilitano Village is also a participant in this study. The data was gathered through in-depth interviews and observation techniques. The author then analyzed and explained the data in a qualitative manner. The findings of this study indicate that the implementation of the Kampung KB Program has not been progressing well, as evidenced by the program's termination. Furthermore, there are numerous flaws in various indicators such as resources, inter-organizational relationships, and the implementor's disposition. Suggestions in this study include the need to find a solution by reactivating the Kampung KB program and improving facilities, inter-organizational relations, and the implementor's disposition.
ANALISIS TUGAS DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN NORMA HUKUM PASAL 37B UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI Elya July Ananta Sihombing; Budiman NPD Sinaga; Januari Sihotang
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i10.7100

Abstract

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan kedudukan semua warga negara. Salah satunya perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Korupsi, menghendaki dibentuknya Dewan Pengawas. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis tugas yang dimiliki oleh dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dan bagaimana dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi mempengaruhi kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam menyelesaikan kasus korupsi. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam skripsi ini merupakan metode normatif yuridis yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang analisis tugas yang dimiliki oleh dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dan bagaimana dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi mempengaruhi kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam menyelesaikan kasus korupsi maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dewan pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dan pengawasan Dewan Korupsi ini dianggap sebagai bentuk campur tangan yang dapat memperlambat proses penegakan hukum, terutama dalam hal penggeledahan dan penyadapan yang memerlukan izin dari Dewan Pengawas.
ANALISIS YURIDIS TENTANG ASPEK KELEMBAGAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Samuel Raja A.S Manurung; Budiman NPD Sinaga; Kasman Siburian
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.7108

Abstract

Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia direvisi pada tahun 1945, untuk menghindari sentralisasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh organ-organ negara, maka diberlakukanlah pemisahan kekuasaan (separation of power) yang berbeda dengan pemisahan kekuasaan sebelumnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana mekanisme pembentukan, pengaturan, dan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu hukum yang relevan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang topik yang di analisis. Hasil analisis data dari berbagai sumber akan digunakan untuk mencari solusi atas masalah yang diteliti. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu membahas aspek kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan mekanisme pembentukan, pengaturan, dan kewenangan dari lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Krisis kepercayaan terhadap penyelenggara negara juga merupakan salah satu indikator terbentuknya lembaga-lembaga negara yang mempunyai label mandiri yang kemudian justru menambah komplekitas persoalan. Hal ini perlu diupayakan penataan atau rekonstruksi yang diawali dari penataan grand desain kelembagaan negara dalam konstitusi melalui perubahan. Rekonstruksi atau penataan kembali lembaga-lembaga negara mandiri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia akan terjalin suatu keharmonisan dan sinkronisasi antara lembaga-lembaga tersebut, penataan kembali yang didasarkan pada pengaturan perundang-undangan diharapkan tidak akan terjadi tumpang-tindih.
Protection Of Human Rights In The Context Of Indonesian Constitutional Law Against The Functions Of State Institutions Manullang, Elika; Sinaga, Budiman N.P.D; Siburian, Kasman
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3652

Abstract

In light of the Indonesian Constitution, this paper examines the function of the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM). As an impartial organization that looks into, keeps an eye on, and mediates human rights abuses, the Komnas HAM plays a crucial role. However, the Komnas HAM's existence is beset by a number of challenges, such as a lack of political and financial backing, overlapping powers with other state bodies, and restricted enforcement power. The relationship between the Indonesian Court of Human Rights and Komnas HAM is another significant matter. For significant human rights abuses to be successfully prosecuted, these two agencies ought to cooperate. In order to boost human rights protection in Indonesia, this study highlights the necessity of better interagency collaboration, strengthened legal frameworks, and increased political commitment. Thus, this study improves Indonesia's human rights protection and contributes significantly to our understanding of the Komnas HAM's position within the framework of the Indonesian Constitution.
Co-Authors Adirman Budi Nduru Bahtiar Girsang Baru Tulus Obtain Siambaton Cantika, Trielvani Margaretha Dimpos Manalu Eliyanti, Roulita Elya July Ananta Sihombing Ewin Simbolon Habeahan, Besty Hisar Siregar Hutabarat, Bonita Minarti E. Iren Tina br Ginting Januari Sihotang Jherry Napitupulu Johnson Pasaribu Kasman Siburian Kasman Siburian LAIA, NELI ROSMARIYANA Lintong S. Situmorang Manalu, Iren Betti Manihuruk, Teresa Akgriana Putri Manullang, Elika Marbun, Enjelika Marlan Hutahaean Marthin Simangungsong MONALISA, VERONICA Pasaribu, Jhonson Pasaribu, Kondios M Pasaribu, Kondios M D Raymando, Samuel Reine Sinaga Rina Fisensia Simamora Sahat H. M. T. Sinaga Samuel Raja A.S Manurung Sianturi, Widia Kartika Sari Sibarani, Asiroht Can Sauli Sibarani Can Sauli Siburian, Kasman Siburian, Manuel Martin Sidauruk, Jinner Sihombing, Lexmana SILABAN, CHARLES ROMUAL Simamora, Rina Fisensia Simbolon, Martina Sipakkar, Rika Yanti Sitanggang, Putri Adila Sitepu, Desy Febrina threesy agustina Yanti J. Nababan