Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) GUNA MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Timur) ]]>
<![CDATA[Tuahta Rivaldo Sabaqal Tarigan]]>;
<![CDATA[Wika Lusdiana]]>;
<![CDATA[Reyna Salsabila]]>;
<![CDATA[Aulia Ikhsan Yusbi]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.38
<![CDATA[BerdasarkanPeraturanMenteriAgrariadan Tata Ruang/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor 35 Tahun 2016 tentangPercepatanPelaksanaanPendaftaran Tanah SistematisLengkap, yang dilaksanakan untuk obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, terdapat beberapa hambatan yang membuat program PTSL ini belum maksimal dalam penerapannya sehingga masyarakat di Kecamatan Langsa Timur sebagian besar belum memiliki sertipikat hak atas tanah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun kerjasama yang baik antar BPN Kota Langsa dan seluruh desa lokasi PTSL di Kecamatan Langsa Timur. Metode Penelitian yangdigunakan adalah metode yuridis empiris, yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula denganpendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsungwawancara dengan responden maupun informan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH SECARA LISAN (Studi Penelitian Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama) ]]>
<![CDATA[Dedek Kurniawan]]>;
<![CDATA[Mhd Bahlian]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.50
<![CDATA[Peraturan perjanjian sewa-menyewa terakomodir dalam peraturan perundang-undangan, dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Di Gampong Meurandeh Teungoh banyak masyarakat membuka usaha penyewaan rumah atau kamar kos untuk mahasiswa, dengan perjanjian lisan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative terdiri dari studi pustaka sebagai data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap. Pengaturan hukum perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548-1587 KUHPer, Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh bukan pemilik, sebagai persyaratan menyewa rumah, untuk tempat tinggal maupun usaha, baik perorangan maupun badan usaha diwajibkan untuk membuat surat perjanjian sewa-menyewa secara tertulis. Tinjauan yuridis terhadap perjanjian sewa-menyewa rumah secara lisan tidak menjamin kepastian hukum untuk melindungi pihak yang dirugikan apabila terjadi wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN UANG RECEH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Penelitian di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Destinda Hamprisha Lubis]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Nur Asiyah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.4
<![CDATA[Pasal 21 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Transaksi pembayaran di minimarket/superstore kasir harus mengembalikan uang receh bukan barang/permen. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian Tinjauan hukum terhadappengembalian uang receh dalam transaksi jual beli dalam perspektif hukum positif, uang kembalian konsumen tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi melakukan transaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Faktor Pelaku usaha mengalihkan uang receh dimana pelaku usaha tidak menyediakan stok uang receh dan tidak memahami konsumennya, konsumen tidak peduli untuk di ganti dengan permen/donasikan, pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya. Hambatannya susah mencari uang receh dan tidak menyediakan stok dalam jumlah yang banyak, kesadaran konsumen Kesadaran konsumen yang tinggi]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENERAPAN SOCIAL DISTANCING UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 (Studi Penelitian Di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Raka Pratama]]>;
<![CDATA[Bustami Bustami]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i1.95
<![CDATA[Pandemi Covid 19 membuat masyarakat wajib mematuhi Protokol kesehatan, tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dikelurkan oleh pemerintah Kota Langsa. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Social Distancing Covid-19 di Kota Langsa, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya penerapan Social Distancing di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Pelaksanaan penerapan Social Distancing tidak berjalan maksimal karena masyarakat menganggap penyebaran Covid-19 sudah tidak bisa membendung aktivitas masyarakat yang sudah tidak bisa lagi tinggal diam di dalam rumah, masyarakat juga beranggapan Covid-19 hanya menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Hambatannya kurang memberikan tindakan tegas dari petugas yang tidak mematuhi Prokes. Upayanya adalah Pemerintah melakukan sosialisai razia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun keberanian sosial untuk menegur orang yang melanggar prokes, diterapkan secara sungguh-sungguh aturan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Disarankan kepada Satgas agar mengajak segenap aparat, petugas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat lain dalam mempertahankan semangat memerangi Covid-19, tidak segan menutup atau memberi sanksi terhadap pihak yang tidak dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. ]]>
<![CDATA[PERSAINGAN USAHA ANTARA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DENGAN USAHA PADI KELILING (Suatu Penelitian Di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[T. Delvian]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.11
<![CDATA[Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kasus yang terjadi di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat terdapat persaingan usaha antara perushaan penggilingan padi yang memiliki izin dengan usaha penggiling padi keliling yang tidak memiliki izin, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana usaha penggilingan padi yang tidak memiliki izin bisa beroperasional keliling menjemput ke gampong-gampong mencari orang yang akan menggiling padinya, sementara perusahaan penggilingan padi yang mempunyai izin berkedudukan menetap pada suatu tempat untuk menjalankan operasional usahanya. Hasil penelitian menyebabkan terjadinya persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi tetap dengan usaha padi keliling adalah karena alasan praktis, efisien, harga terjangkau, hemat waktu dan tenaga, sehingga konsumen lebih memilih menggunakan jasa usaha padi keliling dibandingkan dengan jasa usaha penggilingan padi tetap.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK MASYARAKAT DI GAMPONG LABUHAN KEUDE KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Global Science Society Vol 2 No 1 (2020): Global Science Society (GSS) Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyaraka ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM dan PM Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Land registration is very important to be carried out by the community to obtain proof of ownership of the land that is the property. The first time to register a land must be measured, mapping, and bookkeeping land, as well as the granting of documents as proof of land rights. The process of measuring the soil must be ensured in advance to make boundary marks attached to each corner of the plot of land to be measured. After the measurement process, a mapping will be carried out, after which the land registration that has fulfilled the provisions will be issued a proof of rights, in the form of a certificate. Ownership of community land rights in Labuhan Keude Village so far does not have proof of certificate from the Office of the National Land Agency, they only have proof of ownership rights recorded in the village such as Letter C, Letter C which is a temporary certificate before the enactment of government regulations regarding land registration, can registration should be made directly to the Office of the National Land Agency. in order to immediately obtain a certificate of ownership of land rights. Population taken in community service is community leaders and gampong government, technically by providing socialization and discussion so that it is conveyed to the community to build community legal awareness of the importance of land registration. The purpose of this activity is to provide understanding to the community regarding the procedure for registering land in accordance with the rule of law and raising awareness of the importance of ownership of land title certificates]]>
<![CDATA[THE UTILIZATION OF SHELLS AS A BASIC MATERIAL FOR MAKING CHALK PAINT IN GAMPONG KUALA LANGSA ]]>
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Zulfiani]]>;
<![CDATA[Ellida Novita Lydia]]>
<![CDATA[ Global Science Society Vol 3 No 2 (2021): Global Science Society (GSS) Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM dan PM Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/gss.v3i2.4320
<![CDATA[Gampong Kuala Langsa West Langsa subdistrict is a coastal area where the people mostly live fishermen's livelihoods. The natural wealth produced by the community is one of the sea shells, where the shells are usually sold already in a peeled state that leaves the shell waste that accumulates. Shell waste is not used by the community into something that has value because there is no driver, for that the Community Service Team (PKM) socializes to the community so that the shell waste has economic value and can be utilized by the Gampong Kuala Langsa community and can also be marketed around Langsa City, namely in the form of making paints whose raw materials from shell waste can be used. The resulting wall paint is a natural and environmentally friendly wall paint. In addition, the resulting paint has the same value or quality as the paint sold in the market.]]>
<![CDATA[Synchronization of Disaster Financial Policies in COVID-19 Management ]]>
<![CDATA[Bustami Bustami]]>;
<![CDATA[Zaky Ulya]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Media Syari'ah Vol 23, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia and Law Faculty ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/jms.v23i2.10059
<![CDATA[The COVID-19 outbreak set as a national disaster is one of the steps taken by the government. The government has also ratified the policy of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), in addition to supporting the handling of COVID-19, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2O2O concerning the Posture Changes and Details of State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2O2O. With these two regulations, the government has ordered each region to allocate its regional funds to handle COVID-19. However, the some concerns emerge regarding the budget misuse, reducing the original amount of budget. The method used in this study is a normative juridical method. In this method, theories, concepts, legal principles, laws and regulations related to this research were examined. The results of the study showed that there are too many financial policies set by ministries/institutions to fight against COVID-19, making the local governments confused about how to implement them. Therefore, proper discretion from the local government to allocate the funds until the reporting stage is necessary, so that their implementation will not contradict the existing laws.]]>
<![CDATA[Implementation of Social Security Protection for Workers at the Village Level (Research Study in Langsa-Aceh City) ]]>
<![CDATA[Bustami Bustami]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Liza Agnesta Krisna]]>
<![CDATA[ Journal of International Conference Proceedings (JICP) Vol 1, No 2 (2018): Proceedings of the 2nd International Conference of Project Management (ICPM) Gor ]]>
Publisher : <![CDATA[AIBPM Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.437 KB)
|
DOI: 10.32535/jicp.v1i2.253
<![CDATA[The purpose of this study was to analyze the implementation of employment social security for workers at the village level through the Social Security Organizing Agency in Langsa-Aceh City. The type of research used is empirical juridical, the approach method used in this research is sociological juridical namely obtaining the truth empirically by directly reviewing the community towards the implementation of social security protection for workers at the village level. In reality the implementation of social security protection for workers at the village level has not run optimally, even though the social security contributions for the employment program are not taken from the salaries of the workers, but are funded by the government, there are 2 (two) obstacles which are internal policies of each -one of the village heads, and workers' lack of understanding of the rights to social security protection they have while externally is a lack of socialization from the Social Security Organizing Board so that misunderstandings of information received by the village head, and the election of new village heads are in the process. Efforts are made to improve socialization and provide detailed understanding to the village head about the objectives and benefits of the social security employment program for workers. Keywords: protection, social security, at the village level]]>
<![CDATA[Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of Family’s Criminal Imprisonment Enforcement ]]>
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Liza Agnesta Krisna]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Zulfiani Zulfiani]]>
<![CDATA[ Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 1 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24090/volksgeist.v6i1.8232
<![CDATA[One area of increasing narcotics distribution and abuse was the coast of East Aceh, Aceh Province. This led to heads of household becoming prisoners. The head of household’s imprisonment directly affected their families’ welfare. The wives would be forced to replace the heads of household’s role despite their limited education, skills and capital for performing business. This research aimed to examine the protection for women (wives) and children; and the effort local government could do to legally protect these wives and children. This was juridical empirical research, which aimed to study the prevailing provisions of law what occurred factually in the community. Protecting and securing wife and child’s welfare due to head of household undergoing imprisonment was the state’s obligation through local government to prevent non-optimal fulfillment of wife and child’s rights. Protection efforts were done to satisfy wife and child’s welfare by allocating certain fund in specific-purpose aid for child’s education and welfare other than the Social Department’s BLT (cash transfer) aid. Geuchik (head of village) were to proactively coordinate with the PPPA department of East Aceh Regency in managing special aid to fulfill the wives and children’s welfare in a situation of case a quo.]]>
