Articles
<![CDATA[Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Minahasa ]]>
<![CDATA[Abdul Dilapanga]]>;
<![CDATA[Jeane Langkai]]>;
<![CDATA[Nikita Rawung]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.973 KB)
|
DOI: 10.53682/administro.v1i2.1666
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi strategi pemerintah dalam pengembangan potensi destinasi pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa: 1) belum melakukan analisis tentang kekuatan- kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). belum melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwasata, 3). belum melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). belum melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata Untuk itu disarankan agar Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa mengembangkan potensi destinasi pariwisata bersama para ilmuwan dalam bidang manajemen strategi untuk: 1) melakukan analisis tentang kekuatan- kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwasata, 3). melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Minahasa. Bidang manajemen strategi untuk: 1) melakukan analisis tentang kekuatan-kekuatan potensi destinasi pariwisata, 2). melakukan analisis tentang kelemahan- kelemahan dari destinasi pariwasata, 3). melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata, 4). melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata di Kabupaten Minahasa]]>
<![CDATA[Iklim Kerja Organisasi: (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa) ]]>
<![CDATA[Abdul Dilapanga]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.417 KB)
|
DOI: 10.53682/administro.v1i2.1670
<![CDATA[Adapun tujuan penelitian ini dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut : (1) Mendeskripsikan dan menganalisis tentang iklim kerja organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, (2) Mendeskripsikan dan mengalisis tentang faktor- faktor yang mempengaruhi iklim kerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan menghasilkan bahwa kualitas kehidupan kerja dan iklim organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa menjadi sangat penting karena hal tersebut berhubungan dengan hasil akhir positif organisasional yang lain dan Yang memperaruhi factor iklim kerja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut Manajer/pimpinan, Tingkah laku karyawan, laku kelompok kerja, Faktor eksternal organisasi]]>
<![CDATA[Penerapan Finger Print Dalam Perspektif Manajemen Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa ]]>
<![CDATA[Meis Hatidja]]>;
<![CDATA[Fitri Mamonto Mamonto]]>;
<![CDATA[Abdul Dilapanga]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.837 KB)
|
DOI: 10.53682/administro.v2i1.1672
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana Penerapan Finger Print dalam Perspektif Managemen Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Indikator penelitian yang digunakan yaitu Penggunaan Finger Print dalam hal Pengetahuan, Pandangan Aparatur Sipil Negara tentang finger print,Ketersediaan Sarana Pendukung, pemanfaatan Finger Print dalam hal disiplin dan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Finger print. Hasil Penelitianmenunjukkan dengan penerapan finger print sebagai fungsi controlling terjadinya perubahan sikap dan prilaku Aparatur Sipil Negara menjadi lebih rajin, taat pada aturan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan serta memberikan kemudahan dalam mengevaluasi laporan kehadiran secara cepat dan tepat. dengan penerapan finger print pegawai akan berusaha datang tepat waktu pagi pukul 08.00 Wita, siang istirahat 12.00-13.00 dan sore pukul 16.15 wita sehingga menunjukkan adanya peningkatan disiplin dan meningkatnya produktivitas pegawai. dengan penerapan finger print menghindarkan terjadinya kecurangan dan menekan dana pengeluaran fiktif dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai karena dibayarkan sesuai dengan hasil print out kehadiran pegawai yang terekam langsung secara online]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara ]]>
<![CDATA[Jeildy Sumual]]>;
<![CDATA[Abdul Dilapanga]]>;
<![CDATA[Joubert Dame]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.197 KB)
|
DOI: 10.53682/administro.v2i2.1683
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dengan metode kualitatif, dan informan kunci; Sekretaris, Kepala bagian kepegawaian, dan dua orang Staf pegawai, dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai di Dinas Pariwisata sangat membantu kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara.,emberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik, dengan memperhatikan: kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, memperhatikan waktu dalam melaksanakan pekerjaan, dan memperhatikan kerjasama dalam organisasi.Masih terdapat kendala-kendala; antara lain karena masih terdapat pegawai yang terlambat, masih terdapat pegawai yang tidak masuk kantor tanpa informasi, mesin Fingerprint hanya satu membuat pegawai harus antri untuk menggunakan fingerprint pada hal sudah batas waktu, masih terdapat pegawai dalam penyelesaian pekerjaannya sering terlambat tidak tepat waktu atau tidak sesuai rencana]]>
<![CDATA[Responsivitas Pelayanan Publik Di Era Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow ]]>
<![CDATA[Abdul Dilapanga]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.272 KB)
|
DOI: 10.53682/administro.v3i1.2052
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan Responsivitas Pelayanan Publik di Era Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondo. Hasil yang ditemukan adalah para Pegawai di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow merespon setiap masyarakat / pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dengan prima dan totalitas dan sesuai dengan prosedur yang ada dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan sikap dan komunikasi yang diberikan oleh pegawai Disdukcapil yang dapat dikatakan baik sehingga masyarakat merasa nyaman.]]>
<![CDATA[Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Remboken Selatan Kabupaten Minahasa ]]>
<![CDATA[Steven Tarore]]>;
<![CDATA[Abdul Dilapanga]]>;
<![CDATA[Taufik Djami]]>
<![CDATA[ Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Negeri Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (603.109 KB)
|
DOI: 10.53682/administro.v3i2.2797
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengendalian minuman beralkohol di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah: penjual minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Remboken, Kepala Bareskrim Polres Remboken, Kepala Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian dan Satpol PP, 2) kurangnya anggota dalam mengawasi minuman beralkohol, 3) penjual tidak memiliki izin dalam menjual minuman beralkohol. 4) penjual tidak mengetahui kebijakan yang mengatur minuman beralkohol. 5) kurangnya peran masyarakat dalam pengawasan minuman beralkohol. Untuk itu disarankan agar: 1) memperkuat koordinasi antara aparatur dengan pemerintah dan masyarakat serta sebaiknya aparatur menyebarkan poster di desa-desa tentang bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol. 2) sebaiknya aparatur memaksimalkan pengawasan dengan memperbanyak jumlah anggota dalam melakukan pengawasan.]]>
<![CDATA[Pembinaan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa di Kabupaten Bolaang Mongondow ]]>
<![CDATA[Abdul R Dilapanga]]>;
<![CDATA[Z.H Zingal]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2018, No 1: Prosiding 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.347 KB)
<![CDATA[Village is a legal community unit that has a regional boundary that is authorized to regulate and administer government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, the right of origin or traditional rights, which are grew, valid, and still recognized by the community in the government system of Indonesia. For the sake of the effectiveness of the village governance administration, the village government needs to be supported by the lawful village administration. Village administration is very important in managing village activities. The lawful and correct management of village administration is determined by the ability of the village apparatus. Limited resources of the village apparatus will affect the management of village administration. The purpose of this coaching program is to increase the capacity (ability) in the form of knowledge, understanding of government officials in the village administration in implementing the village administration model. In order to achieve these objectives, this coaching program provide a counseling session, mentoring and training to village officials. This activity is conducted for three months, which covers the preparation, implementation, strengthening program and evaluation stages. The results from the evaluation stage indicate that there is a change in the capacity of partner village officials in the management of village administration. The village apparatus highly appreciates and follows theguidance and strengthening of the program through practice using a module contains thirty-two village administration models.]]>
<![CDATA[Management of Personnel Administration through the Employee History Application System (SARIP) at the Tomohon Regional Personnel and Human Resources Development Agency ]]>
<![CDATA[S. Deli Amelia Para]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman Dilapanga]]>;
<![CDATA[Fitri Herawati Mamonto]]>
<![CDATA[ Journal of Social Science Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Social Science ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.785 KB)
|
DOI: 10.46799/jss.v3i2.191
<![CDATA[This study aims to describe the administration of personnel administration through the Employee History Application System (SARIP) at the Regional Personnel and Human Resources Development Agency of Tomohon City. This study uses qualitative research methods and uses data collection techniques: Observation, Interview, and Documentation. The primary data source for this research is the Tomohon City Government, in this case, the Civil Servant at the Tomohon City Regional Personnel and Human Resources Development Agency, and the secondary data sources are supporting documents, archives, and literature. The results of the study show that: Management of Personnel Administration through SARIP has not been carried out optimally, although the SARIP component is adequate, SARIP managers or users have not maximized their role through inputting data and personnel documents so that the number of employees whose data is inputted in SARIP has only reached approximately 38% of the total number of all Civil Servants in the Tomohon City Government. The results of the study concluded: (1) SARIP as a digital archiving forum is sufficient in terms of software components, hardware, and also networks but still needs to be improved on Human Resources as users. All components must work together so that Document Archiving through SARIP can be carried out; (2) The management of the promotion administration is quite helped by the existence of SARIP, but there are still frequent technical errors in data input and document uploads which become obstacles in the promotion process.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Singkil Dua Kota Manado ]]>
<![CDATA[Anita Takalentangen]]>;
<![CDATA[Abdul R Dilapanga]]>;
<![CDATA[Marthinus Mandagi]]>
<![CDATA[ Jambura Journal of Administration and Public Service Vol 1, No 2 (2021): Volume 1 Nomor 2 April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Gorontalo State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37479/jjaps.v1i2.11278
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan distribusi beras sejahtera dan faktor penghambat implementasi kebijakan distribusi beras sejahtera di Kelurahan Singkil dua kota manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan proses pengumpulannya melalui wawancara dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian implementasi kebijakan distribusi beras sejahtera di kecamatan singkil dua dan faktor penghambat implementasi kebijakan distribusi beras sejahtera dirangkum sebagai berikut : 1). Proses pendataan yang tidak akurat 2). Jumlah beras yang diterima tidak sesuai dengan pedoman umum rastra 3). Kualitas beras tidak layak konsumsi 4). Waktu pendistribusian beras yang tidak sesuai dengan peraturan 5). Belum pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, selanjutnya dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan distribusi beras sejahtera, yaitu sebagai berikut : 1). Dalam melaksanakan suatu program diperlukan pemahaman yang benar tentang isi program 2). Pemerintah diharapkan bisa mengkaji kelompok sasaran yang lebih berhak.]]>
<![CDATA[Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ]]>
<![CDATA[Yolanda Olifia Sengke]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman Dilapanga]]>;
<![CDATA[Fitri Herawati Mamonto]]>;
<![CDATA[taufan alwany]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 15 No 1 (2023): Administrasi Pelayanan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jiapd.v15i1.3374
<![CDATA[Bureaucratic Ethics in Public Service explains where bureaucratic ethics is defined as a system that contains moral principles or influences the habits of civil servants in carrying out a hierarchical government system and a hierarchy of positions as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses. The focus of this research is the Ethics of State Civil Servants in Public Services at the Regional Education Office of North Sulawesi Province. The method used is a qualitative research method, using Observation, Interview, and Documentation techniques using Equality, Loyalty and Responsibility indicators. Theresults of the study show that for 1. Equality, in general, employees at the Regional Education Office of North Sulawesi Province in providing services in terms of equality have been going well, but not optimal. Because there are still people who think that if you want to take care of files in the office, you need acquaintances who work in the office to get faster processing. 2. Loyalty, regarding Employee Ethics at the Regional Office of Education of North Sulawesi Province in terms of indicators of Loyalty is classified as good. Where, in carrying out their duties as State Civil Apparatus (ASN), employees have carried out their duties properly, helping each other, as well as good communication between fellow employees and the community. 3. Responsibility, in carrying out public service duties at the Regional Education Office of North Sulawesi Province that the ethics of the State Civil Apparatus in providing services is still not conducive. Where there are still employees who make people wait.]]>
