Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Wawasan Yuridika JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Meraja journal Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Kalabbirang Law Journal Indonesian Journal of Legality of Law International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Contemporary Issues on Interfaith Law and Society HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Khazanah Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Azwad Rachmat Hambali
Universitas Muslim Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
REFORMULASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEDOFILIA BERBASIS KOMUNITAS: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Hambali, Azwad Rachmat; Arief, Angreany
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7948

Abstract

Pedofilia sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan dengan dampak serius dan berjangka panjang, namun kebijakan hukum pidana di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan represif setelah kejahatan terjadi. Meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ketentuan terkait dalam KUHP telah menyediakan dasar hukum untuk penindakan, aspek pencegahan berbasis komunitas belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan kriminal nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformulasi kebijakan pencegahan pedofilia berbasis komunitas dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip kriminologi terkait pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya struktur pencegahan pedofilia di tingkat komunitas disebabkan oleh tidak tersedianya desain kebijakan yang mengatur peran komunitas secara sistemik dalam deteksi dini, edukasi perlindungan anak, dan mekanisme pengawasan sosial. Reformulasi kebijakan diperlukan dengan mengintegrasikan community-based prevention sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional melalui penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi antara penegak hukum, keluarga, dan institusi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan pedofilia yang efektif membutuhkan pergeseran paradigma dari punitive approach menuju preventive community-based approach yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan perkembangan hukum pidana modern. Pedophilia as a form of sexual violence against children constitutes a crime with serious and long-lasting impacts. However, Indonesia’s criminal law policy still relies predominantly on a repressive approach that operates only after the crime has occurred. Although regulations such as the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, and several relevant provisions in the Criminal Code (KUHP) provide a legal basis for prosecution, community-based preventive measures have not been optimally integrated into national criminal policy.This study aims to analyze the need for reformulating community-based pedophilia prevention policies from the perspective of criminal law and child protection. The research employs a juridical-normative approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and criminological principles related to crime prevention. The findings show that the weakness of pedophilia prevention structures at the community level stems from the absence of a policy design that systematically regulates the role of communities in early detection, child protection education, and social monitoring mechanisms. Policy reformulation is required by integrating community-based prevention into national criminal policy through strengthened regulations, community empowerment, and synergy between law enforcement, families, and social institutions. This study concludes that effective pedophilia prevention requires a paradigm shift from a punitive approach to a preventive, community-based approach aligned with child protection principles and developments in modern criminal law.
Menjadi Tua Bukan Berhenti Berkarya: Pemberdayaan Lansia Produktif di Desa Gunung Silanu, Kabupaten Jeneponto Azwad Rachmat Hambali; Anggreany Arief; Andi Sri Rezky Wulandari
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Populasi lanjut usia merupakan aset sosial yang penting dan dapat terus berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat apabila diberdayakan secara efektif. Namun, di wilayah pedesaan seperti Desa Gunung Silanu, tingkat partisipasi lansia dalam kegiatan produktif masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dan strategi pemberdayaan dalam meningkatkan produktivitas lansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lansia, anggota keluarga, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan utama dari rendahnya produktifitas lansia yakni Rendahnya partisipasi lansia dalam kegiatan produktif, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, motivasi, dukungan keluarga, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan, akibat lokasi yang terpencil, biaya pelatihan yang tinggi, dan kualitas pelatihan yang rendah serta Minimnya kesadaran hukum dan hak sosial lansia, karena kurangnya pengetahuan dan akses informasi tentang hak-hak yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Upaya yang direkomendasikan meliputi penyuluhan berbasis komunitas, pengembangan pelatihan daring dan luring, serta program peningkatan kesadaran hukum bagi lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan lansia perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang menekankan aspek aksesibilitas, partisipasi, dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan lansia yang berkelanjutan dan inklusif di pedesaan Indonesia.
Novum in Judicial Review: Instrument of Justice or Mere Procedural Formality? Fauziah Ramadani; Andika Prawira Buana; Azwad Rachmat Hambali
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/58qd9h48

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas novum sebagai bukti baru dalam pengajuan Peninjauan Kembali pada perkara perdata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif novum memiliki peran penting dalam membuka kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan. Namun demikian, efektivitas novum dalam praktik peradilan perdata belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakseragaman standar penilaian hakim dalam menentukan apakah suatu bukti dapat dikualifikasikan sebagai novum yang menentukan, kecenderungan lembaga peradilan untuk mempertahankan asas finalitas putusan sehingga ruang koreksi melalui Peninjauan Kembali menjadi terbatas, serta minimnya transparansi dalam pertimbangan hukum putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan tidak adanya parameter yang jelas mengenai relevansi dan bobot novum. Selain itu, hambatan dalam penerapan novum juga bersumber dari aspek normatif dan praktis, seperti definisi novum yang masih bersifat umum dalam peraturan perundang-undangan, persyaratan formal Peninjauan Kembali yang relatif ketat, perbedaan standar penilaian antar hakim, serta keterbatasan akses terhadap dokumen atau data yang dapat dijadikan sebagai bukti baru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, standardisasi parameter penilaian novum, serta peningkatan transparansi dalam pertimbangan putusan Peninjauan Kembali agar fungsi novum sebagai instrumen pencapaian keadilan dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam sistem peradilan perdata. Abstract : This study aims to analyze the effectiveness of novum as newly discovered evidence in filing a Petition for Judicial Review (Peninjauan Kembali) in civil cases, as well as to identify the factors that hinder its implementation. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials.The findings indicate that, normatively, novum plays a significant role in reopening cases that have obtained final and binding legal force when decisive new evidence is discovered. However, the effectiveness of novum in civil judicial practice has not yet been optimal. This is due to several factors, including the lack of uniform standards among judges in determining whether certain evidence qualifies as decisive novum, the tendency of judicial institutions to uphold the principle of finality of judgments—thereby limiting corrective space through Judicial Review and the lack of transparency in the legal reasoning of Judicial Review decisions, which results in the absence of clear parameters regarding the relevance and weight of novum. Furthermore, obstacles in the application of novum also stem from both normative and practical aspects, such as the broadly defined concept of novum in legislation, relatively strict formal requirements for Judicial Review, disparities in judicial assessment standards, and limited access to documents or data that may serve as new evidence. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks, standardize parameters for assessing novum, and enhance transparency in Judicial Review reasoning to ensure that novum functions effectively as an instrument for achieving substantive justice within the civil justice system.
Ammotere Abbaji as a Local Wisdom-Based Restorative Justice Mechanism in Resolving Silariang Customary Crimes Azwad Rachmat Hambali; Zainuddin Zainuddin; Salle Salle; Muhammad Ikram Nur Fuady
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i2.52442

Abstract

Silariang marriage, in Bugis-Makassar customs, is considered a form of marriage that violates customary norms because it is conducted without the family's consent, especially from the woman's side. As a conflict resolution mechanism born from the local wisdom of the Bugis-Makassar community, Ammotere Abbaji serves as a tradition of apology performed by the Silariang couple to the woman's family to restore the fractured social relationship. This mechanism prioritises the restoration of Siri's honor, payment of customary fines, acknowledgement of marital status, and reintegration of the offender into the social order, emphasising reconciliation over retribution. The process is carried out through customary deliberations involving traditional leaders and the families of both parties, thereby reflecting the substantive principles of restorative justice. In the context of Indonesian positive law, Ammotere Abbaji is gaining increasingly open recognition, in line with the spirit of various regulations that accommodate the values of living law. However, this recognition demands more concrete systemic reforms, namely the establishment of special regulations that integrate customary mechanisms into the formal judicial process, the expansion of law enforcement officers' discretionary powers to transfer cases to communal forums, and the formation of certified customary mediation institutions with measurable rights protection standards. The novelty of this research lies in the first effort to scientifically construct Ammotere Abbaji as a model of restorative justice based on local wisdom, which possesses cultural legitimacy, structured procedures, and relevance in the reform of Indonesian criminal law (ius constituendum), thereby making an original contribution to the development of customary law and the criminal justice system in Indonesia.
Konsistensi Politik Hukum Pidana dalam Penyusunan KUHP Baru Muhammad Fatur Ridha; Azwad Rachmat Hambali; Hambali Thalib
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/e6fd3q70

Abstract

Konsistensi Politik Hukum Pidana dalam Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru merupakan diskursus fundamental dalam lanskap hukum Indonesia, mengingat urgensi reformasi hukum pidana yang telah berlangsung lebih dari enam dekade untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial yang sarat dengan nilai-nilai imperalisme. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis ekshaustif dan mendalam mengenai konsistensi politik hukum pidana ditinjau dari dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Melalui metode penelitian yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan teleologis, studi ini membedah arsitektur hukum baru tersebut. Temuan penelitian mengindikasikan adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang signifikan dari retributif murni (daad-strafrecht) menuju keseimbangan monodualistik (daad-dader strafrecht) yang mengintegrasikan nilai-nilai preventif, rehabilitatif, dan restoratif sesuai falsafah Pancasila. Namun, inkonsistensi yang mencolok teridentifikasi dalam implementasi semangat dekolonialisasi yang berbenturan dengan adopsi struktur hukum kontinental, pengaturan delik yang berpotensi merepresi kebebasan berekspresi dan ruang privat warga negara, serta kompleksitas harmonisasi hukum adat (living law) dengan asas legalitas formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP baru, meskipun merupakan lompatan progresif, masih menyisakan residu kolonial dan ketegangan normatif yang memerlukan evaluasi berkelanjutan serta penyempurnaan melalui peraturan pelaksana yang responsif terhadap dinamika masyarakat demokratis.
The Effectiveness Of Legal Protection For Prospective Hajj Pilgrims Who Are Victims Of Illegal Visa Use: A Study At The South Sulawesi Provincial Police Department: Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Calon Jemaah Haji yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Visa: Sebuah Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Andi Hamka; La Ode Husen; Azwad Rachmat Hambali; Muhammad Kamran
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 6 (2026): IJHESS JUNE 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i6.2355

Abstract

This study aims to identify and understand the effectiveness of legal protection for prospective Hajj pilgrims who are victims of illegal visa use within the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. This study employs an empirical legal research method (socio-legal research) with an empirical juridical approach that emphasizes the application of law in practice (law in action). Data were collected through interviews, questionnaires, and document analysis involving law enforcement officials, relevant agencies, community leaders, and victims. The results indicate that the effectiveness of legal protection is influenced by five factors according to Soerjono Soekanto’s theory: legal factors, law enforcement, infrastructure, society, and culture. All of these factors remain in the “less effective” category, with percentages of 54.11% for legal factors, 52.94% for law enforcement, 56.48% for facilities and infrastructure, 58.82% for society, and 51.77% for culture. This study recommends strengthening inter-agency coordination, improving legal education for the public, enforcing the law firmly and consistently, and optimizing surveillance facilities and technology to prevent the use of illegal visas in the administration of the Hajj
TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKTOR LISTRIK ATAS KERUSAKAN EKOSISTEM HUTAN DALAM PROYEK-PROYEK STRATEGIS NASIONAL: Studi tentang Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Akuntabilitas Perusahaan Eko Pratama; La Ode Husen; Azwad Rachmat Hambali; Muhammad Kamran
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 6 (2026): IJHESS JUNE 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i6.2381

Abstract

National Strategic Projects (NSPs) in the electricity sector play an important role in supporting national energy needs and economic growth. However, the implementation of these projects frequently causes damage to forest ecosystems, resulting in environmental degradation and disruption of forest ecological functions. This study aims to analyze the forms of criminal liability in the electricity sector for forest ecosystem damage arising from the implementation of NSPs. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that criminal liability may be imposed on both corporations and individuals through the application of the principles of strict liability and vicarious liability, particularly in cases involving violations of environmental and forestry regulations. Criminal law enforcement still faces several obstacles, including regulatory disharmony, difficulties in proving causality, and the justification of actions in the name of national development. Therefore, regulatory harmonization and stronger law enforcement oriented toward sustainable development principles are necessary to ensure effective protection of forest ecosystems.
Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Azwad Rachmat Hambali
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13 No 1 (2019): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.
Neurocognitive Dysfunction and Criminal Liability: Integrating Neuroscience, Legal Theory, and Islamic Thought Rafika Nur; Azwad Rachmat Hambali; Ridwanto Igirisa; Handar Subhandi Bakhtiar; Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 4 No. 2 (2025): Digital Society and Interfaith Legal Challenges
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v4i2.31833

Abstract

This article examines the relationship between neurocognitive dysfunction, criminal behaviour, legal theory, and Islamic thought, with particular attention to the neurobiological foundations of moral decision-making and criminal responsibility. Employing an interdisciplinary normative approach that integrates cognitive neuroscience, criminal law theory, moral philosophy, and Islamic jurisprudence, this study analyses how neurobiological dysfunctions especially those affecting the prefrontal cortex and amygdala may influence impulse control, moral judgement, and antisocial conduct. Drawing exclusively on a critical review of scholarly literature, judicial decisions, and normative legal sources, the article explores the implications of neuroscientific findings for concepts of free will, moral agency, and criminal liability. The analysis demonstrates that while neuroscientific evidence has the potential to inform sentencing mitigation and rehabilitative strategies, its application raises significant ethical and legal challenges, particularly concerning biological determinism, evidentiary reliability, and procedural fairness. From an Islamic legal perspective, sound intellect (‘aql) constitutes the foundation of taklīf (legal responsibility), yet Islamic jurisprudence recognises circumstances in which responsibility may be diminished or removed, in accordance with the principles of raf‘ al-ḥaraj and maqāṣid al-sharī‘ah. The article argues that the absence of clear procedural standards and limited doctrinal integration of neuroscience within criminal justice systems particularly in Indonesia and Malaysia necessitates a more coherent normative framework. Ultimately, this study proposes a holistic and ethically grounded approach to criminal justice reform that integrates neuroscientific insights with legal principles and religious values, aiming to enhance proportionality, procedural justice, and human dignity.
Legal Pluralism in Bugis-Makassar Society: Negotiating Interfaith Dynamics, Islamic Law, Ammotere Abbaji, and Restorative Justice in Silariang Cases Azwad Rachmat Hambali; Zainuddin; Salle; Muhammad Nur Ikram Fuady; Rafika Nur
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 5 No. 1 (2026): Interfaith Dialogue and the Rule of Law
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v5i1.49063

Abstract

The enforcement of administrative restrictions on interfaith marriage following Supreme Court Circular (SEMA) No. 2/2023 has triggered a rise in silariang (elopement) cases in South Sulawesi, risking communal conflict due to clashing triadic jurisdictions (state, Islam, and adat). This study aims to conceptualize Ammotere Abbaji as a culturally embedded victim-offender mediation mechanism within Bugis-Makassar customary law and design a model for its integration into the national criminal justice system. Utilizing an empirical legal method within a qualitative socio-legal framework, this study gathered primary data through a series of in-depth interviews with key informants in South Sulawesi (including customary leaders, religious figures, and law enforcement officers), validated through source triangulation and non-participant observation of tudang sipulung communal deliberations. The qualitative analysis was theoretically reinforced by a secondary review of the sociometric mathematical modeling of marital disputes. The results indicate that Ammotere Abbaji substantively merges the ethical values of Siri’ na Pacce and Islamic Ishlah principles to facilitate organic community-level conflict resolution. However, this customary settlement remains impeded by dual-processing at the police level and administrative registration barriers. This study concludes the necessity of designing a three-level (normative, procedural, and rights-protection) 'Restorative Pluralism Framework' (RPF) under the substantive Penal Code (Law No. 1/2023) and the new Criminal Procedure Code (Law No. 20/2025) to guarantee the protection of women's agency and a just interfaith legal diversity governance. 
Co-Authors A. Sudarman Kantao Abd Rahman Achmad Hidayat Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi Alfiani, Andi Nurafni Ayu Alwana, Alwana Andi Hamka Andi Sri Rezky Wulandari Andika Prawira Buana Anggraeny Arief Anggreany Arief Arief, Anggreany Arief, Angreany Baharuddin Badaru Bima, Muh. Rinaldy Eko Pratama Fauziah Ramadani Gunawan M, Muhammad Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain Hambali Thalib Hambali Thalib Handar Subhandi Bakhtiar Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Heriandini, Heriandini Hurrya Musdalifah Supardi Husen, La Ode Ilham Ashari Amirullah IZZAH, NURUL Jumaris Jumaris, Jumaris Kamri Ahmad Kantao, A. Sudarman Khalid, Hasbuddin La Ode Husen Maulana Bahrul Muhammad Fatur Ridha Muhammad Ikram Nur Fuady Muhammad Kamal Muhammad Kamran Muhammad Nur Ikram Fuady Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Nasrun Hipan Nur Fadhillah Mappaseleng Rafika Nur Rafika Nur Ridwanto Igirisa Rizki Ramadani Salle Salle Sri Widayati Sufirman Rahman Sutiawati, Sutiawati Sutrisno Syarifuddin Syadzafitri Kamila Ridwan Thalib, Hambali Triantari, Verginia Adzraa Ulfa Dian Ushari Wahyuningsih Wahyuningsih Yusnani Besse Zainuddin