Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.052
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Inovasi Penelitian JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Kolaboratif Sains Verstek Sidoluhur Jurnal Pengabdian Mandiri Kajian Hukum Wijaya Putra Law Review Semarang Law Review Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Penelitian Serambi Hukum Priviet Social Sciences Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Innovative and Creativity E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Leges Privatae
Hanuring Ayu
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Pelindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Menggunakan Media Online di Indonesia I Made Ridho Ramadhan; Hanuring ayu; Hafid zakariya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3360

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of victims of Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia through harmonization of relevant laws and evaluate the implementation effectiveness. This research employs juridical-normative approach with descriptive-analytical and prescriptive methods. Data collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively-normatively using legal hermeneutics approach. Research findings reveal fundamental structural disharmony in OGBV victim protection legal framework. The Sexual Violence Criminal Act Law adopts victim-centered approach but limited in digital dimensions, Electronic Information and Transactions Law implements law and order approach with minimal victim protection, while Pornography Law uses moral regulatory approach potentially criminalizing victims. Implementation faces systemic challenges including institutional unpreparedness, low conviction rates (34%), and high victim stigmatization (73%). Research concludes the need for systemic transformation through regulatory harmonization, National OGBV Task Force establishment, National OGBV Response System development, and institutional capacity strengthening.
Peran Negara Dalam Menjamin Kepemilik Tanah Masyrakat Melalui Progran Pendataran Tanah Sistem Lengkap Lahmuddin Zuhri; Noviana Noviana; Jezy Ade Saputra; Hanuring ayu
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3635

Abstract

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan, karena kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendaya gunakan tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan konflik, untuk itu penggunaan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat harus sesuai dengan hukum. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji fenomena masyarakat yang terjadi di masyakat sumbawa terkait kepemilikan tanan. Pentingnya mendaftaran tanah tanah bagi masyarakat adalah memperoleh kepastian hukum dan perlindungan tehadap tindakan sewenang-wenang pihak lain atas tanah masyarakat, karena hukum berfungsi menciptakan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. pelindungan negara atas tanah masyarakat melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna memberikan perlindungan kepimilikan tanah masyarakat, kita ketahui kepemilikan tanah merupakan penguasaan seseorang terhadap tanah baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik tanah melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Kekuasaan masyarakat sebagai seseorang pemilik terhadap tanah, hal inilah yang membuat orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk mengusai memanfaatkan atau mempergunakan tanah tersebut tersebut.
Tinjauan Hukum dan Perlindungan Korban terhadap Pertangung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta; Hanuring Ayu; Hafid Zakariya
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.8000

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan seksual akibat keterbatasan fisik maupun mental mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses keadilan bagi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyarankan reformasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas pendampingan bagi korban. Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.
LAW ENFORCEMENT BY THE SABHARA FUNCTION AGAINST THE CRIME OF SELLING ALCOHOLIC BEVERAGES WITHOUT A PERMIT IN THE JURISDICTION OF WONOGIRI POLICE Irfan Maulana Putra; Hanuring Ayu; Yulian Dwi Nurwanti
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21725396

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against the crime of selling alcoholic beverages without a permit in the jurisdiction of the Wonogiri Police and to identify the obstacles faced by law enforcement officers in its implementation. This study uses a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications. Data were obtained through literature review supported by interviews and observations of police duties, particularly the Sabhara Function of the Wonogiri Police. The results show that law enforcement against the sale of alcoholic beverages without a permit has been carried out through preventive and repressive measures, including routine patrols, public order operations, raids, inquiries, and investigations of violators. Nevertheless, the effectiveness of law enforcement still faces several obstacles, including hidden and mobile sales practices, limited personnel and supporting facilities, low public legal awareness, and difficulties in proving the administrative status of businesses that lack clear legality. Therefore, stronger synergy among the police, local government, business actors, and the community is needed to improve the effectiveness of supervision and law enforcement against the circulation of alcoholic beverages without permits in order to realize public order, security, and legal protection for the community.
MISUSE OF TAXPAYER DATA FOR PHISING SCAMS Nuradi Budi Prakoso; Hanuring Ayu; Hafid Zakaria
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21853029

Abstract

The rapid development of Indonesia's digital taxation ecosystem has simultaneously introduced new vulnerabilities that were previously absent in conventional tax administration systems. This research examines the misuse of taxpayer data as the primary instrument in phishing schemes, a phenomenon that not only inflicts financial and psychological harm on individual victims, but also erodes public trust in tax institutions and undermines the broader success of digital government transformation. This study employs a juridical-empirical method with a descriptive-analytical character, integrating statutory and conceptual approaches. The research yields three principal findings. First, taxpayer data occupies a uniquely strategic position as information collected under legal obligation, simultaneously encompassing identity, financial, and asset data, making it a high-value target whose misuse erodes the public trust that underpins Indonesia's self-assessment taxation paradigm. Second, the misuse of taxpayer data in phishing practices occurs through five primary modes, namely counterfeit website creation, mass deceptive messaging, malicious application distribution, voice phishing, and spear phishing, all of which exploit a five-phase exploitation chain and employ psychological manipulation techniques grounded in institutional authority, artificial urgency, and data-driven personalization. Third, the effectiveness of existing regulations, including the Electronic Information and Transactions Law, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and the General Tax Provisions Law, remains insufficient due to fragmentation of legal substance, limited institutional enforcement capacity, and low legal awareness among taxpayers. This research recommends the accelerated operationalization of the Personal Data Protection Authority, the establishment of an integrated cross-institutional phishing detection and response system, and the strengthening of international legal cooperation as integral components of a systemic and sustainable data protection strategy.
CONSTITUTIONAL PROTECTION OF FREEDOM OF EXPRESSION IN THE DIGITAL SPACE IN CRITICISM OF THE IMPLEMENTATION OF THE CORETAX SYSTEM Purwanto; Hanuring Ayu; Ariy Khaerudin
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21736326

Abstract

The implementation of the Coretax System as part of Indonesia's tax administration digital transformation has generated extensive public responses through digital platforms. Public criticism of this policy constitutes a form of participation protected as a constitutional right; however, its exercise often intersects with legal restrictions aimed at safeguarding public order and the rights of others. This study examines the constitutional status of freedom of expression in relation to public criticism of the Coretax System, the legal protection afforded to such expression, and the constitutional limitations governing its exercise in the digital sphere. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through the interpretation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, statutory regulations, Constitutional Court decisions, and international human rights instruments. The findings indicate that criticism of the implementation of the Coretax System constitutes constitutionally protected freedom of expression provided that it is exercised responsibly and does not infringe upon the rights of others. Restrictions on freedom of expression are constitutionally permissible only when prescribed by law, pursue legitimate objectives, and satisfy the principles of legality, necessity, and proportionality as reflected in Article 28J of the 1945 Constitution, Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Constitutional Court Decision Number 50/PUU-VI/2008, and Constitutional Court Decision Number 115/PUU-XXII/2024. This study proposes constitutional parameters for distinguishing protected public criticism from expressions that may legitimately be restricted within a democratic rule of law.
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 168/Pid.B/LH/2020/PN Skt Teguh Imam Santoso; Hanuring Ayu; Ismiyanto Ismiyanto
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.99456

Abstract

Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Skt. Tujuan artikel ini adalah menilai konsistensi penegakan hukum dan efektivitas keputusan dalam memberikan rasa keadilan serta efek jera kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kejahatan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 1.000.000,00, sanksi yang diberikan masih jauh lebih ringan dibandingkan ancaman maksimum dalam undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hakim lebih banyak fokus pada jumlah barang bukti tanpa kontribusi terhadap dampak ekosistem serta motif pelaku ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Diperlukan reformasi hukum dalam bentuk pidana minimal guna memperkuat daya tangkal terhadap kejahatan perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual: Legal Protection for Victims of Sexual Violence Charistina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Hanuring Ayu; Edwin; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6099

Abstract

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, kekerasan seksual ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Bahkan konsekunsi hukumnya bagi pelaku dapat dijerat hukuman penjara, denda, rehabilitasi, pencatatan rekam jejak dan juga melakukan ganti rugi. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi, terutama dalam hal dukungan psikologis dan pendidikan hukum.
POSITION VIDEO RECORDINGS AND DIGITAL CONVERSATIONS AS EVIDENCE IN DOMESTIC VIOLENCE CASES Haryantana; Hafid Zakariya; Hanuring Ayu
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 4 (2026): December - ON PROGRESS
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Development technology information has bring change to system proof in case criminal , including case Domestic Violence (DV). Video recordings and digital conversations through application message electronic the more Lots used For documenting incident violence in general happens in space private and difficult proven through witness direct . Research This aim analyze position and power proof video recordings as well digital conversations in domestic violence cases reviewed from aspect authentication , integrity , validity acquisition , and its relevance with action the crime charged . Research use method law normative with approach legislation , conceptual , and cases . Legal materials analyzed in a way qualitative-prescriptive based on provision law proof , arrangement information electronics , as well as development doctrine and practice justice . Research results show that video recordings and digital conversations can used as tool evidence that has strength proof if fulfil condition authentication , integrity , validity acquisition , and relevance . Authentication required For ensure source and authenticity evidence , whereas integrity ensure proof No experience change or manipulation . Legitimacy acquisition related with procedure acquire and secure evidence , while relevance show connection proof with element action domestic violence crime . Power proof digital evidence is cumulative and increasing strong if supported tool proof others . Therefore that , is necessary strengthening digital forensics and standardizing the chain of custody in order to ensure reliability digital evidence in the judicial process criminal .
VALUASI KERUGIAN BUMN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF OBYEK PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA EKONOMI Hanuring Ayu; Muhammad Aziz Zaelani; Yulian Dwi Nurwanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.389 KB) | DOI: 10.26623/slr.v2i2.4318

Abstract

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait.
Co-Authors Achmad Syahbana Putra Adhi Luhur Wicaksono Adhimas Fauzan Restikafendy Alfredo Lifistio Ari Irawan Arifa Isti Suwardi Ariy Kaerudin Ariy Khaerudin Ayudyah Eka Apsari Beni Wirawan Charistina Bagenda Dika Yudanto Dika Yudanto Diyah Dwi Nugraheni Edwin Edy Prakoso Febby Paska Regina Br Ginting Firayani Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Gabrena Batu Sitta Yesyurun Tarigan Hadi Hanuring Hadi Mahmud Hadi Mahmud Hafid Zakaria Hafid Zakariya HARJONO Haryantana Heri Budianto I Made Ridho Ramadhan Ikhsan Galih Alazis Injati Aprilianigrum Intan Nur Safitri Irene Ramdhani Ayuning Putri Irfan Maulana Putra Isma Nur Zunariyah Ismiyanto Ismiyanto Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Jezy Ade Saputra Lahmuddin Zuhri Lahmuddin Zuhri Marco Anwi Maria Alberta Liza Quintarti Michael Calvin Michael Michael MUHAMMAD ARIF PRASETYO PRASETYO Muhammad Aziz Zaelani Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta Nourma Dewi Noviana Noviana Novita Anisa Nuradi Budi Prakoso Olyvia Rosalia Paramitha Setia Anggraeny Prasetyo, Teguh Purwanto Putri, Gustita Arnawati Raharjo Sigit Raymond Septiyan Ricky Evelina Sirait Rodiatun Adawiyah Sandiego Lietanto Sri Endah Wahyuningsih Steven Leonardy Suharno Suharno Suharno Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suyatno Suyatno Teguh Imam Santoso Yohanes Galih Lintario Yulian Dwi Nurwanti Yulian Dwi Nurwanti