Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.627
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Inovasi Penelitian JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Verstek Sidoluhur Jurnal Pengabdian Mandiri Kajian Hukum Wijaya Putra Law Review Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Penelitian Serambi Hukum Priviet Social Sciences Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Innovative and Creativity E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Leges Privatae
Hanuring Ayu
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Hukum dan Perlindungan Korban terhadap Pertangung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta; Hanuring Ayu; Hafid Zakariya
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.8000

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan seksual akibat keterbatasan fisik maupun mental mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses keadilan bagi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyarankan reformasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas pendampingan bagi korban. Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.
Juridical review of Consumer Dispute Resolution in Online Marketplace Transactions Hanuring Ayu; Lahmuddin Zuhri; Olyvia Rosalia; Firayani
Leges Privatae Vol. 1 No. 5 (2025): FEBRUARY-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/vp5msa90

Abstract

The development of digital technology has driven the growth of online transactions through marketplace platforms, providing convenience for consumers in shopping. However, as electronic transactions increase, various disputes have arisen between consumers and business actors, such as mismatched products, delayed deliveries, and fraud. This study aims to examine the consumer dispute resolution mechanisms in marketplace transactions from a legal perspective, assess the effectiveness of existing regulations, and identify the challenges faced in their implementation. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that existing regulations, such as the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), have not been fully effective in providing legal certainty for consumers. Differences in dispute resolution mechanisms across marketplaces and low consumer legal literacy are the main obstacles in protecting consumer rights. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, ensure transparency in dispute resolution procedures, and improve consumer education to optimize the consumer protection system in electronic transactions.
Analisis Yuridis Pelindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Menggunakan Media Online di Indonesia I Made Ridho Ramadhan; Hanuring ayu; Hafid zakariya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3360

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of victims of Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia through harmonization of relevant laws and evaluate the implementation effectiveness. This research employs juridical-normative approach with descriptive-analytical and prescriptive methods. Data collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively-normatively using legal hermeneutics approach. Research findings reveal fundamental structural disharmony in OGBV victim protection legal framework. The Sexual Violence Criminal Act Law adopts victim-centered approach but limited in digital dimensions, Electronic Information and Transactions Law implements law and order approach with minimal victim protection, while Pornography Law uses moral regulatory approach potentially criminalizing victims. Implementation faces systemic challenges including institutional unpreparedness, low conviction rates (34%), and high victim stigmatization (73%). Research concludes the need for systemic transformation through regulatory harmonization, National OGBV Task Force establishment, National OGBV Response System development, and institutional capacity strengthening.
Peran Negara Dalam Menjamin Kepemilik Tanah Masyrakat Melalui Progran Pendataran Tanah Sistem Lengkap Lahmuddin Zuhri; Noviana Noviana; Jezy Ade Saputra; Hanuring ayu
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3635

Abstract

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan, karena kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendaya gunakan tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan konflik, untuk itu penggunaan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat harus sesuai dengan hukum. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji fenomena masyarakat yang terjadi di masyakat sumbawa terkait kepemilikan tanan. Pentingnya mendaftaran tanah tanah bagi masyarakat adalah memperoleh kepastian hukum dan perlindungan tehadap tindakan sewenang-wenang pihak lain atas tanah masyarakat, karena hukum berfungsi menciptakan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. pelindungan negara atas tanah masyarakat melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna memberikan perlindungan kepimilikan tanah masyarakat, kita ketahui kepemilikan tanah merupakan penguasaan seseorang terhadap tanah baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik tanah melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Kekuasaan masyarakat sebagai seseorang pemilik terhadap tanah, hal inilah yang membuat orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk mengusai memanfaatkan atau mempergunakan tanah tersebut tersebut.
Co-Authors Achmad Syahbana Putra Adhi Luhur Wicaksono Adhimas Fauzan Restikafendy Alfredo Lifistio Ari Irawan Arifa Isti Suwardi Ariy Kaerudin Ayudyah Eka Apsari Beni Wirawan Dika Yudanto Dika Yudanto Diyah Dwi Nugraheni Edy Prakoso Febby Paska Regina Br Ginting Firayani Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Gabrena Batu Sitta Yesyurun Tarigan Hadi Hanuring Hadi Mahmud Hadi Mahmud Hafid Zakariya HARJONO I Made Ridho Ramadhan Ikhsan Galih Alazis Injati Aprilianigrum Intan Nur Safitri Irene Ramdhani Ayuning Putri Isma Nur Zunariyah Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Jezy Ade Saputra Lahmuddin Zuhri Lahmuddin Zuhri Marco Anwi Michael Calvin Michael Michael MUHAMMAD ARIF PRASETYO PRASETYO Muhammad Aziz Zaelani Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta Nourma Dewi Noviana Noviana Novita Anisa Olyvia Rosalia Paramitha Setia Anggraeny Prasetyo, Teguh Putri, Gustita Arnawati Raharjo Sigit Raymond Septiyan Ricky Evelina Sirait Rodiatun Adawiyah Sandiego Lietanto Sri Endah Wahyuningsih Steven Leonardy Suharno Suharno Suharno Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suyatno Suyatno Yohanes Galih Lintario Yulian Dwi Nurwanti