Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

The economic life of a small community during the Covid-19 pandemic in the Simalingkar A area of North Sumatra Rodiatun Adawiyah; Muhammad Arif Prasetyo; Hanuring Ayu; Ricky Evelina Sirait; Febby Paska Regina Br Ginting; Gabrena Batu Sitta Yesyurun Tarigan
Priviet Social Sciences Journal Vol. 2 No. 3 (2022): November 2022
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.759 KB) | DOI: 10.55942/pssj.v2i3.180

Abstract

Two years ago, discovery of Covid-19. This virus is transmitted through the air, that’s why we are always asked to wear a mask when not at home. Therefore, the Government has implemented the restrictions on community activities (PPKM) due to the increasing number of COVID-19 cases, so people have to work from home. This makes it difficult for people who run small businesses to earn an income. This study aims to determine the impact of Covid-19 on the economy of people with lower income in Simalingkar A and to find out how the government took steps to overcome this. This study uses a naturalistic method carried out in natural conditions with a descriptive qualitative approach by explaining several questions through interviews. The conclusion of this study is that only a few lower class people have been affected by the economic impact of Covid-19 and the government made a program, BLT UMKM, (Permenkop No. 2 of 2021) and Pre-employment programs as a solution. However, there are still people who have not received assistance from the program, so that we as researchers hope that the governmeniont can pay more attention to its people during the economic crisis of Covid-19 Pandemic.
Juridical review of the execution of debtor's fiduciary collateral objects in default Rodiatun Adawiyah; Muhammad Arif Prasetyo; Hanuring Ayu; Alfredo Lifistio; Sandiego Lietanto; Michael Michael; Marco Anwi
Priviet Social Sciences Journal Vol. 2 No. 3 (2022): November 2022
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.399 KB) | DOI: 10.55942/pssj.v2i3.181

Abstract

Fiduciary is a process of transferring ownership rights to an object based on trust with the provision that the object whose ownership rights are transferred remains in the power of the object owner. As for fiduciary guarantees, which are guarantees for the rights of tangible or intangible movable objects, immovable objects such as buildings. In this case, the building cannot be subject to mortgages as stated in Law Number 04 of 11996 concerning mortgages which are stated to remain in the power of the fiduciary giver as collateral for the settlement of certain debts, where the priority position is the fiduciary recipientx against other creditors. On this occasion, the author will discuss a discussion entitled, “Juridical Review of the Execution of Guarantees x Fiduciary x Debtors x Defaults”. In this discussion, the research methodx that is usedx to fulfill related material is the normative legal research methodx which uses data collection techniques from written sources such as books and heritage studies as well as other supporting sources. Looking at the title, it is conveyed regarding the execution of fiduciary guarantees, where this can be done if the debtor or fiduciary giver deviates from the promise, in this case the execution is carried out by implementing executorial title as stated in Article v15vayat2. As for what is stated regarding the sale of xobjects that are objects of fiduciary guarantees for the power of fiduciary recipients through general customers. Sales proceeds are obtained by obtaining the highest price so that it will benefit both parties based on applicable law. The purpose of writing this journal is to know the procedure for executing fiduciary collateral objects, to find out whether creditors can transfer the ownership rights of collateral objects to third parties, to find out whether debtors can transfer property rights to collateral objects during the guarantee period, to know the role of the police in securing the execution of fiduciary collateral objects
Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ari Irawan; Hanuring Ayu; Hadi Mahmud
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Polri mencatat, angka kecelakaaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum. Salah satu faktor kecelakaan lalu lintas yang melibatkan transportasi umum yaitu kelalaian. Tujuan penelitian mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tipe peneltian yaitu yuridis normatif.Hasil penelitian bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 234, 236 dan 237. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus harus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan. Kata Kunci : kecelakaan lalu lintas; pertanggungjawaban pidana; transportasi bus.
Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Itok Dwi Kurniawan; Suyatno Suyatno; Hanuring Ayu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.748

Abstract

Marriage is the most awaited thing, especially for couples who will continue their relationship to a more serious level. However, interfaith marriage in Indonesia is something that is difficult to do, there are even some groups who disagree on the issue of interfaith marriage. This is not in accordance with the values of Human Rights, especially regarding the values of family and religious freedom. Of course this is not in accordance with the values contained in the constitution, as we know that Indonesia is a country that upholds the value of human rights. This type of research is library research, that is by browsing books or sources related to the chosen topic.
Sistem Peradilan Pidana Dalam Kerangka Kebijakan Kriminal dan HAM Hadi Hanuring; Hanuring Ayu*; Adhi Luhur Wicaksono
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27236

Abstract

Indonesia sesuai amanat konsitusinya dalam undang undang dasar 1945 menjadikanya sebagai negara Hukum. Secara umum Hak Asasi Manusia sering sekali terdengar di telinga kita tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia. Maka darisitulah bisa ditarik benang merah bahwa dalam hukum pidana kita akan dihadapkan bahwa dia memiliki suatu sistem pada tatanan praktinya yang biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana dan bagaimana kebijakan kriminal yang tercantum didalamnya. Dengan demikian kita perlu mengetahui bagaimanakah sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, karena di dalamnya mengkaji sebuah norma, kaidah dan aturan perundang undangan. Dengan demikian Proses Sistem peradilan pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dan HAM ini menjelaskan bahwa adanya supremasi hukum itu penting. Dengan adanya hal tersebut, eksistensi peradilan pidana akan semakin membaik dengan selalu mengacu kepada asas-asas yang menjadi dasar diberlakukanya proses peradilan di lapangan.
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Hanuring Ayu Ardhani Putri
Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v2i2.139

Abstract

Hukum profetik adalah hukum yang mengedepankan 3 pilar profetik yaitu humanisme, liberasi, dan transedental. Bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dalam perspektif hukum profetik. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan kasus atau isu hukum yang hendak diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu dipahami mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 153 ayat 1 huruf (e) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan secara jelas bahwa setiap pekerja perempuan yang sedang mengambil cuti hamil, cuti melahirkan, cuti keguguran, dan cuti menyusui tidak boleh dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih alasan apapun. Kesimpulan dari makalah ini adalah hukum ketenagakerjaan sangat erat hubungannya dengan hukum profetik, mengapa demikian Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan hukum ketenagakerjaan meliputi tiga nilai utama yang ada dalam hukum profetik yaitu humanisasi, liberasi, dan transedental. Dalam makalah ini mengambil kasus tenaga kerja perempuan yang terlindungi hak-hak khususnya melalui undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
The Assistance for Digitalisation of MSME Products in Bentakan Village, Baki Sub-district, Sukoharjo Regency, Central Java: Pendampingan Digitalisasi Produk Umkm Desa Bentakan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Novita Anisa; Raharjo Sigit; Hanuring Ayu; Ariy Kaerudin; Firstnandiar Glica
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service research aims to identify and analyse the barriers and problems faced by MSME players, especially in terms of product digitalisation, product photography, and online marketing. MSME players in Bentakan Village, Sukoharjo Regency, have been marketing their products directly and online, but face a number of problems. One of the main problems is a limited understanding of product digitisation, poor quality product photos, and difficulty attracting consumers optimally. The majority of MSME players do oral marketing of their products, selling only when there is an order, so their income is irregular and less than optimal. Although they can use simple equipment such as gadgets to take product photos, they do not know how to do it well. Similarly, they can edit photos with free apps on the Play Store, but limited education and age are obstacles. Most of the MSME players in Bentakan Village are housewives with an average age of 40 who are lagging behind in technological development. The Bentakan KKN 2023 team provided training in this regard, including photo-taking and editing techniques
AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI REFLEKSI MEMBANGUN KARAKTER ANAK: BENTUK UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN DESA (STUDI DESA KRAGILAN, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO) Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani; Hanuring Ayu; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2: Mei 2021
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v1i2.586

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya aktualiasi nilai Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak; (ii) memberikan penjelasan komperehensif bahwa karakter anak yang didasarkan Pancasila menguatkan etika dan moral sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa. Permasalahan kenakalan remaja dan kriminal anak, menjadi problematika yang memprihatinkan. Anak merupakan pilar pembangunan, maka harus dilindungi dari degradasi etika dan moral yang bermuara pada kenakalan remaja maupun kriminal anak. Pengabdian dilakukan dengan sosialisasi komperehensif yang mengedepankan diskusi interaktif di Desa Kragilan. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) aktualisasi Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak perlu dilakukan dengan sosialisasi berkala, tujuannya membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya merefleksikan nilai Pancasila terhadap anak di lingkungan rumah tangga, pendidikan maupun sosial; (ii) refleksi nilai Pancasila mampu membentuk karakter anak sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa terutama menghindarkan anak dari kenakalan remaja dan kriminal anak
Tinjauan Hukum dan Perlindungan Korban terhadap Pertangung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta; Hanuring Ayu; Hafid Zakariya
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.8000

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan seksual akibat keterbatasan fisik maupun mental mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses keadilan bagi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyarankan reformasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas pendampingan bagi korban. Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.
Juridical review of Consumer Dispute Resolution in Online Marketplace Transactions Hanuring Ayu; Lahmuddin Zuhri; Olyvia Rosalia; Firayani
Leges Privatae Vol. 1 No. 5 (2025): FEBRUARY-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/vp5msa90

Abstract

The development of digital technology has driven the growth of online transactions through marketplace platforms, providing convenience for consumers in shopping. However, as electronic transactions increase, various disputes have arisen between consumers and business actors, such as mismatched products, delayed deliveries, and fraud. This study aims to examine the consumer dispute resolution mechanisms in marketplace transactions from a legal perspective, assess the effectiveness of existing regulations, and identify the challenges faced in their implementation. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that existing regulations, such as the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), have not been fully effective in providing legal certainty for consumers. Differences in dispute resolution mechanisms across marketplaces and low consumer legal literacy are the main obstacles in protecting consumer rights. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, ensure transparency in dispute resolution procedures, and improve consumer education to optimize the consumer protection system in electronic transactions.