Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.627
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Inovasi Penelitian JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Verstek Sidoluhur Jurnal Pengabdian Mandiri Kajian Hukum Wijaya Putra Law Review Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Penelitian Serambi Hukum Priviet Social Sciences Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Innovative and Creativity E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Leges Privatae
Hanuring Ayu
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGEMBANGAN BUMDes SARI MAKMUR DESA PUNDUNGSARI KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN UNTUK PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM MASA PANDEMI HANURING AYU; GUSTITA ARNAWATI; HARJONO
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.95 KB)

Abstract

Lahan merupakan sumber daya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sector pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Banyaknya lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kabupaten Klaten, para petani pun memanfaatkan lahan yang mereka miliki sebagai lahan pertanian khususnya dimanfaatkan untuk menanam padi, yang kemudian menghasilkan beras yang dapat mereka jual dan sebagian untuk dikonsumsi sehari-hari. Banyaknya jumlah produksi beras membuat para petani kesulitas dalam memasarkan hasil pertanian beras tersebut, bahkan beras yang mereka hasilkan hanya laku diharga yang rendah, hal tersebut diakibatkan banyaknya jumlah produksi sedangkan, jumlah permintaan yang rendah. Kemudian melihat kondisi tersebut, beberapa relawan Desa Pundung Sari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, bermodalkan tekat dan semangat untuk merubah keadaan guna mengembangkan desa untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Desa Pundung Sari membangun bumdes (Badan Usaha milikdesa) sebagai pelopor meningkatkan kesejahteraan desa. Ketertinggalan dalam berteknologi menjadi kendala dalam memasarkan beras hasil produksi BUMDes, terlebih pandemi Covid-19 membuat masyarakat memilih berbelanja e-commerce, pendampingan diberikan guna mengembangkan potensi BUMDes dalam ekonomi dan cakap teknologi, serta memberikan manfaat teknologi yang mampu berperan dalam memajukan desa.
PERLINDUNGAN HAK BAGI TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN Hanuring Ayu; Suparwi Suparwi
Kajian Hukum Vol 3, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.414 KB)

Abstract

Indonesia memang sudah menjadi negara hukum dan menjunjung tinggi penegekan hukum dan HAM di seluruh wilayah hukumnya. Semua peraturan sudah dibuat sedemikian rupa demi adanya kepastian hukum dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Salah Satu kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus tindak pidana tentang kesusilaan. Adanya budaya tidak tertulis yang membuat si pelaku di cap sebagai orang jahat oleh masyarakat adalah sebuah kekeliruan yang turun menurun terjadi di Indonesia, padahal sebenarnya pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwenang belum tentu sepenuhnya benar sebelum adanya putusan pengadilan.  Tersangka memiliki hak-hak yang sudah diatur oleh UU dan harus dihormati namun kenyataan tersebut masih susah ditemukan di Indonesia karena masyarakat yang tidak melek hukum, maka perlu adanya upaya pemerintah supaya menjadikan masyarakat lebih melek hukum dan mewujudkan kepastian hukum di negara kita tercinta Indonesia.Kata Kunci : Tindak Pidana Kesusilaan, Hak Tersangka
KAJIAN HUKUM PENCEGAHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME PADA LEMBAGA KEUANGAN Hanuring Ayu; Dika Yudanto
Kajian Hukum Vol 4, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.33 KB)

Abstract

The perpetrators of terrorism will never succeed in carrying out their actions without various forms of other supporting facilities and instruments, one of which is funding support. In terrorism activities funds are urgently needed to promote ideology, finance theorists and their families, fund travel and lodging, recruit and train new members, falsify identities and documents, buy weapons and to design and implement operations. Funding for terrorism can come from illegal activities such as kidnapping, robbery, piracy, drugs, bartering / trading, or the results of legal businesses owned by terrorists, donations to foundations or NGOs, or cash couries. In order to prevent and eradicate the entry or availability of funds intended to carry out terrorism activities, the Government of Indonesia together with the House of Representatives has succeeded in establishing Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts on financing terrorism. Forms of terrorism financing prevention: Applying the principle of recognizing users of financial services; Reporting and monitoring compliance with PJK (Financial Services providers); Supervision of money transfer activities through the transfer system or sending money through other systems; Supervision of the carrying of cash and or other payment instruments into or outside the Indonesian customs area; blocking the flow of terrorism funds. Funding for terrorism is cross country so that prevention and eradication efforts are carried out by involving financial service providers, law enforcement officials, and international cooperation to detect the existence of a flow of funds used or allegedly used to fund terrorism activities.
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PERDES Dika Yudanto; Hanuring Ayu
Kajian Hukum Vol 4, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.326 KB)

Abstract

The role of tertiary institutions can be synchronized with the mandate of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Diseases, and Resources that can be provided to countries that have access to rural areas, so that every resource in rural areas can achieve strength it becomes clearer. and conceptually, places that are rural destinations can be overcome in the Village Regulation (Perdesa). This is where the role of universities in making village regulations made by the village government. assistance in making Perdes by a law lecturer from the Faculty of Law will help from the design to the enactment of the Perdes, so that village regulations made clear apply, can be implemented and the results of their utilization clearly. Higher education has a major contribution in educating the lives of rural communities, by participating in the tri dharma higher education program to realize community service programs. This community service program aims to build village growth by providing assistance and helping efforts to improve human resources in rural areas through training or outreach to the community such as increasing knowledge, training to produce valuable art and managing other resources owned in rural area. . These programs can be carried out by university structures such as lecturers and student work programs (KKN). For example the countryside in the Klaten government. Normative-empirical research methods.Keywords : rural areas, university services, human resource improvement, village regulations.
Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Studi Kasus Bumdes Pudungsari Klaten Jawa Tengah Ayudyah Eka Apsari; Diyah Dwi Nugraheni; Hanuring Ayu
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v3i2.1024

Abstract

Usaha milik desa sebagai salah satu kegiatan bagi tingkat desa, juga dapat menjadi sumber pemasukan bagi peningkatan fasilitas maupun layanan pada tingkat desa. Badan usaha milik desa merupakan badan usaha selayaknya badan usaha milik negara atau BUMN. Permodalan badan usaha milik desa berasal dari pemerintah kabupaten yang disalurkan melalui pemerintah desa. Desa Pudungsari, sebagai desa yang memiliki mata pencaharian utama petani, pedagang dan pegawai. Sebagai wilayah yang mata pencaharian utama sebagai petani, Desa Pudungsari memanfaatkan kesempatan dan peluang dalam pendirian BUMDes dalam bidang pertanian. Dengan beberapa hasil analisa SWOT yang terjadi, maka tersusun beberapa strategi yang muncul
PENINGKATAN INOVASI KERIPIK TEMPE PADA PRODUKSI 'OMAH TEMPE LESTARI' DI DESA KAJEN Arifa Isti Suwardi; Ikhsan Galih Alazis; Nourma Dewi; Hanuring Ayu
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 11: November 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produksi tempe banyak dilakukan di usaha kecil dan rumah tangga. Proses pembuatan tempe umumnya menggunakan cara tradisional. Artinya, belum menerapkan teknologi terbaru. Pada dasarnya produksi tempe terdiri dari dua bagian utama yaitu proses pemanasan dan proses fermentasi. Penelitian dilakukan di UMKM Tempe milik Ibu Siti Lestari di Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Tempe dapat diolah dengan berbagai macam makanan, termasuk keripik salah satunya keripik tempe. Pada pengolahan tempe dibutuhkan waktu kurang lebih 2 hari agar hasilnya sempurna saat dikelola menjadi keripik tempe. UMKM tempe disini sudah cukup maju dari keadaan tempat, ketersediaan alat, pengadaan mesin penumbuk otomasi belum tersedia dan kurangnya tenaga kerja menyebabkan produksi masih sedikit sehingga belum bisa menghasilkan laba yang besar. Selain itu, UMKM ini belum ada tata letak lokasi digital (Google Maps) untuk rumah produksi dan belum ada tanda bahwa itu adalah rumah produksi tempe begitu pula dengan desain kemasan produk yang belum ada. Maka dari itu dalam UMKM ini kelompok kami selain membantu dalam pembuatan tempe, kami membuatkan teknologi tepat guna berupa Google Maps, Desain stiker, dan Banner. Kami membuatkan Google Maps sebagai salah satu teknologi tepat guna, desain stiker bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM. Selain itu kami juga membuat banner yang bertujuan sebagai tanda pengenal. Dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi pembuatan keripik tempe adalah faktor suhu ruangan yang dapat menghasilkan tempe yang baik agar pada saat dipotong tipis-tipis tidak mudah hancur saat digoreng. Faktor kedua yaitu suhu atau panas minyak goreng dalam proses penggorengan keripik agar menghasilkan keripik yang kering dan renyah.
IMPLEMENTASI ALAT PENGUPAS DAN PENYARING KULIT ARI KACANG KEDELAI UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI TEMPE PADA 'OMAH TEMPE LESTARI' DI DESA KAJEN Intan Nur Safitri; Isma Nur Zunariyah; Irene Ramdhani Ayuning Putri; Injati Aprilianigrum; Nourma Dewi; Hanuring Ayu
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 2 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Omah tempe Lestari merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kajen, Ceper, Kota Klaten yang bergerak dibidang produksi tempe. Namun, dalam proses produksi tempe ada beberapa proses yang memakan waktu. Salah satunya pada proses pemisahan kulit ari dari kacang kedelai. Proses pemisahan kulit dan kacang kedelai yang dilakukan selama ini adalah dengan pengadukan dan penyaringan secara manual menggunakan tangan dan bantuan ayakan bambu sederhana. Untuk meningkatkan kemampuan produksi tempe, proses pemisahan tersebut harus dikembangkan. Oleh karena itu solusi dan rencana kegiatan yang diusulkan adalah penambahan mesin pengupas kulit ari kedelai yang ramah lingkungan, perbaikan fasilitas fermentasi. Dengan adanya mesin pengupas kulit ari maka tidak banyak tenaga yang diperlukan dan proses pemisahan kulit dari kacangnya dapat dilakukan lebih cepat sehingga meningkatkan produktifitas dan efisiensi.
Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Achmad Syahbana Putra; Suharno; Hanuring Ayu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.738 KB)

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah adalah untuk mengetahui pengaturan tindak aborsi menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui tindakan aborsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kepustakaan. Perolehan data sekunder dan data primer digunakan sebagai metode pengumpulan data dan hasil analisisnya menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Studi ini mendapatkan hasil bahwa tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau abortus provocatus criminal. Ketentuan KUHP mengatur menegenai abortus provocatus criminal dimuat dalam pasal 346, pasal 348, dan pasal 349 kemudin juga menurut perspektif HAM dalam Pancasila telah disebutkan dengan jelas berdasarkan sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Pada butir – butir sila kedua dalam Pancasila menjadi bukti bahwa tindakan aborsi telah melanggar Pancasila. Hasil studi ini dapat disimpulkan, aborsi dalam konsep hukum berkaitan dengan nilai – nilai moralitas yang menjadikan aborsi bukan sekedar bertentangan dengan hukum positif negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai – nilai etika dan moral. Melegalkan aborsi berarti memisahkan antara hukum dan moral. Oleh karena itu walaupun aborsi diperbolehkan dari segi medis dengan syarat – syarat tertentu, aborsi tidaklah dibenarkan dalam UUD 1945 pasal 28A dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Hak Asasi Manusia
Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri) Edy Prakoso; Hanuring Ayu; Suparwi Suparwi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.971 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.582

Abstract

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umum nya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabuhi para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut. Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Diversi, Tanggungjawab Hukum
Analysis of E-Commerce data breach and theft Rodiatun Adawiyah; Muhammad Arif Prasetyo; Hanuring Ayu; Raymond Septiyan; Steven Leonardy; Michael Calvin
Priviet Social Sciences Journal Vol. 2 No. 2 (2022): September 2022
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.868 KB) | DOI: 10.55942/pssj.v2i2.168

Abstract

The development in the field of E-commerce is something that is very important for our country today. E-commerce is not only advancing the country in the field of electronics, but this development can also be felt in other fields such as: Economics, and also the field of Education. However, it is not the only benefit that we can feel from these developments. There are things that can be very detrimental to us if we are not careful enough in the development of this E-commerce technology. Oneaofatheamostaimportant thingsato watch outafor is the breach of individual data/identity leakage that can be carried out by irresponsible parties in the E-commerce sector. Even though there are already articles of the ITE Law Article 32 Paragraphs 1, 2, and 3 which regulate the theft of personal data, the crime of theft still occurs in Indonesia. We can see examples of this crime from several similar crime cases, such as: The case of data leakage of 91 million accounts on Tokopedia in May 2020 and the case of data leakage of Cermati and Lazada involving 2.9 million accounts at the end of 2020.
Co-Authors Achmad Syahbana Putra Adhi Luhur Wicaksono Adhimas Fauzan Restikafendy Alfredo Lifistio Ari Irawan Arifa Isti Suwardi Ariy Kaerudin Ayudyah Eka Apsari Beni Wirawan Dika Yudanto Dika Yudanto Diyah Dwi Nugraheni Edy Prakoso Febby Paska Regina Br Ginting Firayani Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Gabrena Batu Sitta Yesyurun Tarigan Hadi Hanuring Hadi Mahmud Hadi Mahmud Hafid Zakariya HARJONO I Made Ridho Ramadhan Ikhsan Galih Alazis Injati Aprilianigrum Intan Nur Safitri Irene Ramdhani Ayuning Putri Isma Nur Zunariyah Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Jezy Ade Saputra Lahmuddin Zuhri Lahmuddin Zuhri Marco Anwi Michael Calvin Michael Michael MUHAMMAD ARIF PRASETYO PRASETYO Muhammad Aziz Zaelani Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta Nourma Dewi Noviana Noviana Novita Anisa Olyvia Rosalia Paramitha Setia Anggraeny Prasetyo, Teguh Putri, Gustita Arnawati Raharjo Sigit Raymond Septiyan Ricky Evelina Sirait Rodiatun Adawiyah Sandiego Lietanto Sri Endah Wahyuningsih Steven Leonardy Suharno Suharno Suharno Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suparwi Suyatno Suyatno Yohanes Galih Lintario Yulian Dwi Nurwanti