Articles
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PASAL 117 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP STRUKTUR DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA ]]>
<![CDATA[Budi Heryanto]]>;
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>;
<![CDATA[Fadia Nur Awalia]]>;
<![CDATA[Eneng Nurhasanah]]>;
<![CDATA[M.Abdul Zabar Maulana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3433-3445
<![CDATA[Negara republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, Oleh Sebab itu setiap wilayah dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengelola berbagai macam sumber daya alam yang terdapat di wilayah masing-masing. Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya alam, maka pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai implementasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dalam ketenruan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Akan tetapi dengan pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Ciptakerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa telah menimbulkan beberapa implikasi terhadap struktur dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang melukiskan dan menggambarkan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Permerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa telah memberikan dampak terhadap struktur dan produktivitas badan usaha milik Desa diantara dampak yang ditimbulkan dari Undang-Undang Cipta kerja terhadap BUMDES antara lain bahwa setiap BUMDES harus merubah badan usahanya menjadi badan hukum]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Juwanita Dewi]]>;
<![CDATA[Dudi Warsudin]]>;
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1578-1589
<![CDATA[Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan selalu membutuhkan kehadiran dari manusia lainnya. Telah menjadi sifat alami dari seorang manusia untuk menyukai lawan jenisnya dalam hal ini laki-laki menyukai perempuan dan begitupun sebaliknya. Sebagai makhluk yang memiliki moral etika dan menjunjung tinggi perintah-perintah dalam ajaran-ajaran agama, maka sifat menyukai lawan jenis kemudian di benarkan dalam satu ikatan yang disebut dengan perkawinan.Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam perjalanan kehidupan, pasangan suami istri seringkali mendapatkan berbagai macam permasalahan. Tidak jarang permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan hubungan antara suami dan istri menjadi renggang dan kemudian menimbulkan suatu perceraian. Peristiwa perceraian tentu akan menimbulkan dampak yang luar biasa besar terutama dalam hal hubungan dua keluarga. Selain itu pula perceraian dapat memberikan dampak negative terhadap pertumbuhan dan kehidupan seorang anak. Oleh karena itu rencana pasangan suami istri untuk melakukan perceraian harus dipersulit dengan berbagai macam cara diantaranya dengan melalui proses mediasi, yang mana dalam proses mediasi tersebut pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian kembali berkomitmen untuk membangun hidup bersama dengan lebih baik.Proses mediasi di Pengadilan agama tentu harus lebih di optimalkan mengingat angka perceraian yang semakin meningkat pasca terjadinya penyebaran wabah Covid 19.           Adapun masalah-masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi Serta Bagaimana proses optimalisasi  dalam kegiatan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi ?           Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Faktor-fakitor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi adalah faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama serta kurang optimalnya dalam proses mediasi. Kemudian optimalisasi terhadap proses mediasi haruslah dilakukan mengingat angka perceraian di Kabupaten Sukabumi begitu tinggi.]]>
<![CDATA[KONSEP SANKSI KABENDON DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>;
<![CDATA[Cece Suryana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.604-613
<![CDATA[Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang meyakini adanya sanksi yang tidka tertulis yang disebut dengan Kabendon, dimana keyakinan terhadap sanksi kabendon ini, masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terhadap sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat kasepuhan Ciptagelar. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang penulis giunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dikarenakan sanksi kabendon merupakan suatu doktrin atau kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun selain itu sanksi kabendon yang begitu mengerikan menyebabkan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar akan berfikir dua kali apabila akan melakukan sutau pelanggaran hukum.Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat kasepuhan Ciptagelar mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI PARA SENIMAN MAMAOS DI KABUPATEN CIANJUR BERDASARKAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Denny Surya Sentosa]]>;
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.1681-1687
<![CDATA[Karya Seni merupakan salah satu hasil kreativitas akal budi manusia yang perlu mendapatkan perlindungan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas warga negara. Perlindungan terhadap karya seni merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara. Sebagai pengejawanahan dari hak konstitusional tersebut maka pemerintah negara republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kabupaten Cianjur sebagai Kabupaten yang kaya akan seni budaya memiliki suatu karya seni yang menjadi ciri khas dari Kabupaten tersebut. Karya seni itu diberina nama seni Mamaos yaitu berupa tembang yang berisikan tentang puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ekspresi kekaguman terhadap keindahan alam, dan syair-syair yang berisi tentang penghormatan kepada kedua orang tua. Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Perlindungan hukum terhadap karya seni para seniman mamaos di Kabupaten Cianjur khususnya yang berkaitan dengan hak cipta perlu dilakukan mengingat selama ini belum ada perlindungan secara khusus bagi para seniman mamaos sehingga karya-karya seni para seniman dapat digunakan secara komersil tanpa izin dari yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA INFORMAL DARI KEKERASAN MAJIKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 2 TAHUN 2018 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT ]]>
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4606-4613
<![CDATA[ Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk dapat berjuang memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Salah satu bentuk perjuangan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya adalah dengan melakukan aktivitas pekerjaan. Berbagai macam pekerjaan dapat dilakukan oleh seseorang baik disektor formal seperti menjadi aparatur negara atau bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan, selain itu pula seseorang dapat bekerja disektor informal seperti menjadi petani, nelayan, wiraswasta, atau bahkan menjadi pekerja rumah tangga.Pekerjaan disektor formal lebih cenderung memberikan jaminan kepastian hukum baik dari segi penghasilan atau perlindungan kerja. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis adalah mengenai perlindungan hukum bagi para pekerja di sektor informal. Selama ini belum ada jaminan kepastian hukum bagi para pekerja di sektor informal dikarenakan pekerjaan mereka kebanyakan tidak didasarkan atas suatu perjanjian kerja. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah dengan melakukan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan sebuah realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normative. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa belum Adaya kepastian hukum bagi para pekerja informal dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan secara formal yang mengatur perlindungan hukum bagi para pekerja di sektor informal khususnya yang berativitas tanpa didasari aats perjanjian kerja yang jelas.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITA UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Sepranadja Sepranadja]]>;
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 2 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v13i2.2026.641-648
<![CDATA[Dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan sejak dahulu bangsa Indonesia selalu mementingkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan sehingga cita-cita perdamaians elalu dikedepankan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Penegakkan hukum yang selama ini cenderung kaku dan tekstual seringkali menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya adalah dengan seringkali menciderai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru telah memberikan terobosan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, dimana pada saat ini proses penegakkan hukum tidak hanya bertumpu pada penjatuhan sangsi semata akan tetapi juga harus memberikan dampak terhadap pemulihan keadaan yang telah rusak. Restorative justice menjadi suatu terobosan dimana pelaku dan korban sama-sama bersepakat untuk berdamai dan kembali memulihkan keadaan seperti sedia kala yang mana hak-hak korban tentu harus dipulihkan dan di prioritaskan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptip analisis yaitu metode metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatid atau studi kepustakaan. asil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru telah memberikan terobosan yang sangat luar biasa khususnya dalam proses penegakkan hukum]]>
<![CDATA[KAJIAN TEORITIS PENERAPAN SISTEM MULTI PARTAI DALAM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dasep Kurnia Gunarudin]]>;
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 4 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v13i4.2026.890-897
<![CDATA[ Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data, negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Realita tersebut tentu mengharuskan pemerintah negara republik Indonesia menetapkan suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan demografi yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dengan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara ideal dalam pemerintahan presidensial hanya terdapat dua partai politik saja yaitu apabila salah satu partai politik menjadi pemenang pemilu maka partai yang kalah menjadi oposisi. Mekanisme tersebut menjadikan adanya chek and balance terhadap kinerja pemerintahan yang notabene berasal dari partai politik pemenang pemilu, yang menjadi permasalahan bahwa di Indonesia yang notabene merupakan negara yang menganut sistem presidensil namun justru juga menganut sistem multi partai seperti yang terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang penulis temukan adalah bahwa jika negara republik Indonesia konsisten dengan sistem pemerintahan presidensil maka haruslah menganut sistem dua kepartaian saja dengan maksud untuk lebih menjaga stabilitas politik nasional]]>
