Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

9.406

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Dinamika Hasanuddin Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Nagari Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Unes Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Gema Wiralodra Legal Spirit UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Andalas Law Journal Lareh Law Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan

Busyra Azheri

Universitas Andalas

Author-ID : 2588044

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN OBJEK YANG BELUM TERDAFTAR agustia, tria; Mirwati, Yulia; Azheri, Busyra
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

This research was conducted in the area of Tulang Bawang Regency, Lampung Province, where it was found that there were still very many people who only had a Land Certificate (SKT) or a Statement of Physical Ownership and Control of a Land Sector (Sporadic) as proof of land ownership and they wanted to get credit facilities by guaranteeing Land Certificate (SKT) or Statement of Ownership and Physical Control of the Land Sector (Sporadic). The subject matter examined is the legal protection in the imposition of mortgage rights of objects that have not been registered as collateral. This type of research is empirical research. The results showed that the legal protection of creditors in the imposition of mortgage rights for objects that have not been registered is holding on a credit agreement that is domiciled as the principal agreement that binds the parties that made it and on the power of attorney to sell the collateral that was signed when signing the credit agreement.This research was conducted in the area of Tulang Bawang Regency, Lampung Province, where it was found that there were still very many people who only had a Land Certificate (SKT) or a Statement of Physical Ownership and Control of a Land Sector (Sporadic) as proof of land ownership and they wanted to get credit facilities by guaranteeing Land Certificate (SKT) or Statement of Ownership and Physical Control of the Land Sector (Sporadic). The subject matter examined is the legal protection in the imposition of mortgage rights of objects that have not been registered as collateral. This type of research is empirical research. The results showed that the legal protection of creditors in the imposition of mortgage rights for objects that have not been registered is holding on a credit agreement that is domiciled as the principal agreement that binds the parties that made it and on the power of attorney to sell the collateral that was signed when signing the credit agreement.

TINJAUAN NORMATIF TENTANG TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASANNYA PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS Atika Wulan Dari; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Organ perseroan lainnya, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Direksi, ialah dewan Komisaris. Organ tersebut, telah memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini akan membahas mengenai dewan Komisaris selaku organ perseroan yang berfungsi, dan bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tulisan ini berargumen bahwa dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik, akan bertentangan dengan pasal 108 undang-undang perseroan terbatas. Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik akan dibebani tanggungjawab hukum atas tindakan maupun kegiatan yang mereka lakukan.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Corporate Social Responsibility) SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Busyra Azheri
Widya Yuridika Vol 2, No 1 (2019): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Given the limited funds of regional development, it is expected that CSR activities can be usedas an instrument in the regional development. This requires commitment from both parties forcorporate and government to formulate a clear policy, in accordance with the competenciesthey possess. So that CSR is not only beneficial to the corporation but also felt by the peopleand government in regional development.

Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya San Yuan Sirait; Muhammad Nazer; Busyra Azheri
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.414

To improve land registration in Indonesia, the government is determined to register all land in the territory of the Republic of Indonesia no later than 2025 through a land program which is primarily the Complete Systematic Land Registration (PTSL). This research is a survey research that aims to describe the benefits and implementation of the PTSL land certification program in Bintan Regency. The survey results show that there are several main benefits of the PTSL land certification program that are felt by the community, including providing a sense of security over land, changes in land use that are more useful, and increasing land value. In its implementation, land certification through the PTSL program is considered easy by the community. However, community participation in extension is still low, which results in low understanding of the participant about the land certification process and its benefits in their lives. There are still people who do not take care of their own land certificates in the PTSL program.Keywords: PTSL, Security, Land Value, Land Use. Intisari: Untuk mempercapat pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah bertekad untuk mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Republik Indonesisa paling lambat tahun 2025 melalui program pertanahan yang utamanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini merupakan penelitian survei yang bertujuan untuk mendeskripsikan manfaat dan implementasi sertifikasi tanah program PTSL di Kabupaten Bintan. Hasil survei menunjukkan terdapat beberapa manfaat utama dari sertifikasi tanah program PTSL yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu memberi rasa aman atas tanah, perubahan penggunaan tanah yang lebih bermanfaat, dan peningkatan nilai tanah. Pada implementasinya, proses pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL dianggap mudah oleh masyarakat. Namun, keikutsertaan warga dalam penyuluhan masih rendah, yang mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses sertifikasi tanah dan manfaatnya dalam kehidupan mereka. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengurus sendiri sertifikat tanahnya pada program PTSL.Kata Kunci: PTSL, Rasa Aman, Nilai Tanah, Perubahan Penggunaan Tanah.

KEPASTIAN HUKUM MENYANGKUT OBJEK HAK TANGGUNGAN BELUM TERDAFTAR YANG DIJADIKAN JAMINAN Tria Agustia; Yulia Mirawati; Busyra Azheri
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v14i2.1525

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, dimana ditemukan masih sangat banyak masyarakat yang hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai bukti kepemilikan tanah dan mereka ingin mendapatkan fasilitas kredit dengan menjaminkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana kepastian hukum dalam pembebanan hak tanggungan objek yang belum terdaftar yang dijadikan jaminan. Jenis penelitian adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepastian hukum mengenai objek yang belum terdaftar yang dijadikan jaminan disini yaitu objek yang belum terdaftar tersebut dapat diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu dan nantinya harus dilanjutkan dengan pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) setelah pendaftaran objek tersebut selesai

PELAKSANAAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH MELALUI SISTEM PESAN BANGUN PADA PT. PRATAMA GRIYA MAKMUR KABUPATEN PASAMAN BARAT Baldi Pramana; Busyra Azheri
Alhurriyah Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

The home marketing strategy that is currently being used is home sales in the form of images (pre-project selling). The transaction is set out in the form of Bonds for Sale and Purchase (PJB) which in practice raises various problems, both in terms of PJB content and the quality of work results. PJB for developers is often used to break the law and legislation such as by disguising the actions of company directors for and on behalf of themselves, consumers are required to pay excess land prices that were not previously agreed and thought of, down payments that originally increased from the price offered, the construction of the house is not in accordance with the specifications and general standards, the delay in the submission of the certificate, the fasum problem, which should be the responsibility of the developer. From the description above, the problem examined was how to implement the sale and purchase of houses through the built-in message system at PT. Pratama Griya Makmur Regency of West Pasaman and how to protect the rights of consumers. This study uses an empirical juridical approach. The results of the study show the implementation and legal protection for consumers in buying and selling houses through a built-in message system at PT. Pratama Griya Makmur, West Pasaman Regency has been carried out by breaking the rules, namely parties representing companies in making PJB are directors, acting for and on behalf of themselves, in PJB the building specifications are not included, sanctions for cancellation of agreements, rights and obligations of the parties are not included implicitly.

The Anomaly of the Village Government in Establishing Village Owned Enterprise Busyra Azheri; Upita Anggunsuri
Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 2, AUGUST 2018
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Village Owned Enterprise is an important part of the form of empowerment economic community at the village. Given, the urgency of the existence of Village Owned Enterprise, the government through the Regulation of Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration No. 5 of 2015 stated that one of the priorities of the use of village funds is for the establishment and development of Village Owned Enterprise. While the mechanism of establishment of Village Owned Enterprise is based on the result of village consultative meeting involving element of village government, element of village consultative body, and elements of community figures. The result of the village consultative meeting is implemented in form Village Regulation. However, it causes anomaly related to the status of Village Owned Enterprise, because it does not have to be legal entity in Regulation of Ministry of Villages meanwhile it has to be legal entity in Regulation of Minister of Home Affairs No. 39 of 2010 on Village Owned Enterprise.

Corporate Social Responsibility in the Rule of Law and Welfare State Concept Busyra Azheri
Hasanuddin Law Review VOLUME 2 ISSUE 2, AUGUST 2016
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

The provision of the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Company on Corporate Social Responsibility has changed the nature of such responsibility from voluntary into mandatory. Similarly, it strengthened welfare state (verzorgings staat) concept as commanded by Article 33 (3) and (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Denaturing of this Corporate Social Responsibility is progressively assured by the Decision of Indonesian Constitutional Court, so that responsibility must be performed as legal responsibility or mandatory.

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DENGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) Titia Tauhiddah; Busyra Azheri; Yussy Mannas
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

One of the government's efforts to resolve consumer disputes through non-litigation is through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). In addition, the Financial Services Authority (OJK) also mandates the establishment of institutions to resolve financial service sector consumer disputes, namely the Alternative Consumer Dispute Resolution Institute (LAPS). The study was conducted normatively. The study emphasizes the authority to resolve consumer disputes at financial institutions between BPSK and LAPS. The results show that BPSK has the authority to settle final consumer disputes, the authority exercised by BPSK is regulated in the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number: 350 / MPP / Kep / 12/2001 concerning the Implementation of the Duties and Authorities of the Consumer Dispute Resolution Board and the Republic of Indonesia's Minister of Trade Regulation Indonesia Number 06 / M-DAG / PER / 2/2017 concerning the Consumer Dispute Resolution Board. It's just that the decisions issued by BPSK related to the case of financial institutions, especially those containing elements of the credit agreement are often canceled by the Supreme Court because BPSK considered not authorized to settle disputes that contained the agreement element. The authority of LAPS is regulated in POJK Number 1 / POJK.07 / 2014 concerning Alternative Institutions for Settlement of Financial Services Sector Disputes. LAPS divides financial services sector dispute resolution institutions into 6 institutions, the establishment of which is carried out by the OJK in collaboration with Financial Services Institutions. LAPS which has the authority to settle consumer financing company disputes is BMPPVI (Indonesian Ventura Medication, Financing, And Capital Mediation Agency).

Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Ermia Zanasri; Zainul Daulay; Busyra Azheri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal serta didirikan berdasarkan perjanjian. Dari ketentuan diatas dapat diperhatikan bahwa dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus ada paling sedikit 2 (dua) orang. Dalam prakteknya ditemukan pasangan suami istri mendirikan Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya suami istri tidak dapat mendirikan Perseroan diantara mereka berdua saja, karena suami istri dalam suatu rumah tangga yang tidak adanya perjanjian kawin berada dalam satu kesatuan harta, dan mereka dianggap sebagai satu pihak saja. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Keabsahan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri? Dan Bagaimana kedudukan harta suami istri dalam Perseroan Terbatas? metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan Yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini. Pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Asalkan suami istri yang akan mendirikan Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat dari perjanjian. Karena Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal maka suami istri yang akan mendirikan Perseroan harus memisahkan hartanya dengan membuat perjanjian kawin sehingga mereka dapat bertindak sebagai 2 (dua) subjek hukum. implikasinya apabila suami istri tidak membuat perjanjian kawin, sehingga menjadikan suami istri sebagai satu subjek hukum, dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan serta menjadikan tanggungjawab PT menjadi tidak terbatas. Kedudukan harta suami istri pada Perseroan Terbatas adalah dari harta bersama yang telah dipisahkan, pemisahan hanya sebatas saham yang disetorkan sebagai modal awal pendirian Perseroan Terbatas. implikasinya terhadap terjadinya perceraian, maka saham akan tetap menjadi milik masing-masing dan tidak ada pembagiannya. Sedangkan apabila salah satu meninggal dunia akan terjadi pewarisan yang mana suami atau istri berhak atas setengah dari harta bersama, ditambah dengan hak suami atau istri dari harta warisan suami atau istri. Apabila kedua suami istri itu meninggal dunia maka terbuka pewarisan terhadap ahli waris suami atau istri. Kata Kunci : Impilkasi, Perseroan Terbatas, suami istri, harta bersama Abstract: Limited Liability Company is a legal entity which is a capital alliance and established under an agreement. From the above provisions it can be noted that in establishing a Limited Liability Company there must be at least 2 (two) people. In practice, a married couple founded a Limited Liability Company. In principle, a husband and wife cannot establish a company between them alone, because a husband and wife in a household that has no marriage agreement is in one unit of property, and they are considered as one party only. The problem that arises is how is the validity of a limited liability company established by a husband and wife? And what is the position of husband and wife assets in a Limited Liability Company? the approach method used in this study is normative juridical and data collection techniques used are by conducting interviews and literature studies conducted by studying literature books and scientific works related to this problem. The establishment of a Limited Liability Company by husband and wife is not prohibited by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Provided that the husband and wife who will establish a Limited Liability Company fulfill the terms of the agreement. Since a Limited Liability Company is a capital alliance, the husband and wife who will establish the Company must separate their assets by making a marriage agreement so that they can act as 2 (two) legal subjects. the implication is that if the husband and wife do not make a marriage agreement, so that the husband and wife become one legal subject, and are personally responsible for the commitments and losses incurred by the Company and make the responsibility of the PT to be unlimited. The position of husband and wife property in a Limited Liability Company is from shared assets which have been separated, the separation is only limited to the shares deposited as the initial capital for the establishment of a Limited Liability Company. the implications for divorce, the shares will continue to be the property of each and there is no distribution. Whereas if one dies there will be inheritance in which the husband or wife has the right to half of the common property, plus the right of the husband or wife from the inheritance of the husband or wife. If both husband and wife die then inheritance is open to the heirs of the husband or wife. Daftar Pustaka Buku Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 1992 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta:Raih Asa Sukses, 2015, Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Cet. I, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000 Ardi Hanum Bratakusuma, Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri setelah putusan Pailit, 2016 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Jakarta : Jala Permataaksara, 2016 Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung : Alumni, 1991 Kurniawan, Tanggung JawabPemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Mataram Kurniawan, Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan Hukum di Indonesia) Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Riduan Syahrani, Cetakan I :Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung :Alumni, 1985 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, Jakarta, Raja Garfindo Persada, 2016 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,Cet ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung:CV Nuansa Aulia, 2012 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 Jurnal Ardi Hanum Bratakusuma, Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri setelah putusan Pailit, 2016, Jurnal Diponegoro Law Review Christiana Tri Budhayati, Mengenal Hukum Perdata di Indonesia, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017 Internet http://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan/ (diakses Pada tanggal 30 Januari 2019, Pada jam 14.00 wib) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1057/suami-istri-mendirikan-pt, (dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2019, jam 17.00 wib http://old.presidentpost.id/2013/04/01/kedudukan-suami-istri-dalam-hukum-perusahaan (dikunjungi pada tanggal 14 januari 2019, jam 17.00)

Co-Authors Ade Putra Prima Afif Alfianda, Muhammad Ageng Triganda Sayuti agustia, tria Aisyah, Irma Anggunsuri, Upita Anishya Yulia Anggraini Arben, Ali Arfando, Mohamad Sondan Atika Wulan Dari Atika Wulan Dari Aulia br Surbakti, Syafirah Azmi Fendri Baldi Pramana Bella Annisa Ardhani Calvin Danovand Chanda Ricci Christianto Youstra Valentino Dahlil Marjon Danovand, Calvin Dari, Atika Wulan Delima Fitrah, Indah Devi, Fatma Dianis, Ratna Dwi Mutia Sari Elvardi, Jean Ermia Zanasri Fahrul Rozi Fajri Hasrul Fakhri Yulenrivo Fatma Devi Hamidi, Syahrul Harefa, Kasran Harsa Khairu Haryandu, Randu Hasanah, Shally Mahdayatul Hasbi Hasbi Hasrul, Fajri Helda Shantyabudi Hengki Andora Hengki Andora Indah Delima Fitrah Indriani, Lidya Irma Aisyah Ivan Hamonangan Sianipar Jenny Divia Fitcanisa Kasran Harefa Khairu, Harsa Khairunnisa, Verina Lidya Indriani Lucy Juwita Asni Mannas, Yussy A. Mirwati, Yulia Muhammad Afif Alfianda MUHAMMAD HASBI Muhammad Hasbi Muhammad Nur Idris Muhammad Rizki Muthia Wulandari, Nadya Mutia Sari, Dwi Nabila, Putri Nadya Muthia Wulandari Nani Mulyati Nazer, Muhammad Nur Idris, Muhammad Oktavia, Sri Pramana, Baldi Prima, Ade Putra Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Putra Perdana Ahmad Putri Nabila Putri Zakia Yurahman Putri, Diva Dezi Radella Elfani Rahayu Harina Rahman, Fadhil Refa Swinta Maharani Rembrand Rembrand Rembrand, Rembrand Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Rhonny Yusvaldi Rosari, Anton Roza, Nerita San Yuan Sirait Shantyabudi, Helda Sri Oktavia Surbakti, Feri Antoni Sutjiadi, Silvia Tristanti Syahrul Hamidi Syam, Misnar Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Titia Tauhiddah Tria Agustia Upita Anggunsuri Valentino, Christianto Youstra Wetria Fauzi Yasniwati, Yasniwati Yenedy, Ringgo Yosi, Mengga Yulenrivo, Fakhri Yulfasni Yulfasni Yulfasni Yulfasni Yulfasni Yulfasni, Yulfasni Yulia Mirawati Yuni Zakira Yussy A. Mannas Yusvaldi, Rhonny Zainul Daulay

Title

Found 85 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 85 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 85 Documents
Search