Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hasanuddin Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Nagari Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Unes Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Gema Wiralodra Legal Spirit UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Andalas Law Journal Lareh Law Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan
Busyra Azheri
Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Investasi Asing Di Kota Batam: Sebuah Kemudahan dan Aspek Hukumnya Hasanah, Shally Mahdayatul; Azheri, Busyra
Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i1.4676

Abstract

Investasi  merupakan suatu  kegiatan  berupa  penanaman  modal  yang memiliki  periode  waktu  yang  panjang  serta  dimaksud untuk  mendapatkan  sebuah keuntungan   di   masa   mendatang. Kota Batam diidentikkan dengan iklim berinvestasi, karena lokasinya yang strategis Kota Batam menjadi tempat berkumpulnya para investor dari manca negara untuk menanamkan modalnya. Kepastian hukum yang jelas mengenai investasi juga menjadi salah satu faktor investor mau berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat beberapa perubahan mengenai investasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2020 silam. Namun, pemerintah menggantinya dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan ada kepastian hukum dan tidak  terjadi tumpang tindih peraturan  baik dalam proses  perizinan  maupun pasca  perizinan (saat beroperasi). Dengan dikeluarkannya peraturan yang memuat aturan mengenai investasi, tentu terdapat berbagai perubahan yang dirasakan dan  menimbulkan pertanyaan, terkhusus bagaimana pemerintah Kota Batam menyikapi akan perubahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batam sudah menerapkan berbagai kemudahan kepada investor melalui regulasi UU Cipta Kerja, dimana output dari UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah Kota Batam membuat Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Guna membuat kepastian hukum mengenai insentif investasi di Kota Batam semakin jelas.
Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik Karena Cacat Yuridis Sebagai Bukti Kepemilikan Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk) Chanda Ricci; Busyra Azheri; Mulyati, Nani
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.1938

Abstract

One of the plots of land where land registration is carried out by issuing a certificate is Certificate of Ownership Number 00164/Nagari Padang Magek. The certificate is the object of a dispute which has been decided by the Batusangkar District Court Decision Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk, which has obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde). Based on the Decision of the Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk, the issuance of Certificate of Ownership Number 00164/Nagari Padang Magek, namely a Statement of Physical Control of the Field and a Certificate of Land Ownership Number 074/SK/PMT/2000, is a fake document. So the Certificate of Ownership Number 00164/Nagari Padang Magek has a legal defect. The formulation of the problem examined in this research is: 1) what is the legal position of a certificate of ownership due to juridical defects as proof of ownership of rights?; 2) what are the legal consequences of ownership of land rights following the Batusangkar District Court Decision Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk? The research method that the author uses is normative juridical, with a case approach. The type of data used is secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is document study. The results of the author's findings are the position of Ownership Certificate Number 00164/Nagari Padang Magek, which has changed the data on the certificate above to become Ownership Certificate Number 1892/Nagari Padang Magek, Land Plot Identification Number 03.10.03.02.01654, with Measurement Letter Number: 2616/2021 dated 27 April 2021, area 940, in the names of Tisra Juwita and Hasni Wirda, still valid and valid. The next finding is that in the Batusangkar District Court Decision Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk, the basis for issuing the certificate used was a fake letter related to the ages of the parties, namely Tisra Juwita and Hasni Wirda, not a fake regarding the subject of their rights. So the plot of land registered in Certificate of Ownership Number 00164 is still legally valid in the names of Tisra Juwita and Hasni Wirda. Certificates issued based on fake documents can be canceled by submitting a written application to the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency through the Head of the Land Office where the object is located, in this case the Head of the Tanah Datar Regency Land Office.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah di Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Fahrul Rozi; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2168

Abstract

Developers can carry out marketing or sales of the houses they build with one of the conditions, namely that the developer has carried out housing construction of at least 20% (twenty percent). However, this is still being violated by the developer, where the developer has done marketing or selling houses using model houses. The problems that can be raised in this thesis are How Legal Protection for Consumers is in the Preliminary Agreement for the Sale and Purchase of Houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency, What are the legal consequences for developers who enter into the Preliminary Agreement for the sale and purchase of houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency, and what are the forms of supervision? against developers who enter into Preliminary Agreements for Sale and Purchase of Houses in the Siak Hulu District, Kampar Regency. The research method used in this study uses empirical juridical methods, its nature, this research is a descriptive analysis research. The collection method was carried out by field research (interviews) and library research (library research).
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Siaran Ulang Televisi ke Aplikasi Youtube (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022) Yosi, Mengga; Azheri, Busyra; Adelina Mannas, Yussy
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2254

Abstract

Indosiar telah melanggar Pasal 9 ayat( 2) UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi karena telah mengumumkan dan menggandakan lagu ciptaan haji ukat melalui unggahan tanpa izin 145 konten vidio siaran ulang yang berisi 15 lagu Haji Ukat ke aplikasi YouTube sejak Tahun 2014 sampai 2021. Indosiar juga dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat (1) mengenai hak moral karena khusus pada lagu pengemis cinta yang terdiri dari 5 (lima) konten mencantumkan nama orang lain yaitu Jhonny Iskandar. Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu berdasarkan hukum positif di Indonesia ?. dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi youtube ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukun tersier. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, Lagu yang bergenre dangdut dilindungi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 bis Konvensi Bern dan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Hak ekonomi atas lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan hak moral Pencipta berlaku tanpa batas waktu sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Kedua, bahwa Pencipta lagu berhak mendapatkan hak ekonomi atas unggahan siaran ulang yang dilakukan oleh Indosiar. Pada putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu dengan memberikan ganti rugi, namun jumlah ganti rugi yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut belum memberikan keadilan terhadap kerugian yang diderita oleh pencipta.
Penerapan Self Asessment System Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan dalam Transaksi Jual Beli Rahayu Harina; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas
Media of Law and Sharia Vol. 4 No. 2: March 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v4i2.9

Abstract

According to Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, it is stated that the BPHTB collection is calculated and paid by the taxpayer himself, in the sense that the BPHTB adheres to a self-assessment system collection system. The essential imposition of BPHTB based on the Regional Regulation of Agam Agency Number 7 of 2011 concerning Regional Tax states that the basis for the imposition of BPHTB for a sale and purchase transaction of land or buildings is the transaction value, which is the transaction value here according to the elucidation of Law Number 20 of 2000 concerning Acquisition Fees. The values that occur and are agreed upon by the parties involved are land and building rights. However, in reality, BEKEUDA in Agam Regency is more dominant in using market prices. This study aims to analyze and answer questions from the formulation of the problem, namely how is the application of the principles of the self-assessment system at BPHTB in buying and selling transactions of land and/or buildings in Agam Regency, what is the basis for determining the sale and purchase price of land and/or buildings at BPHTB by BAKEUDA of Agam Regency, what is the legal certainty regarding the determination of the sale and purchase price set by BAKEUDA of Agam Regency. The approach method in this study is empirical-juridical, and the specifications used in this study are analytical-descriptive. Based on the research results, it can be concluded that, the application of the principle of a self-assessment system is not purely following the mandate of the law. The considerations that determine the value of the buying and selling price by BAKEUDA are the results of previous verification, the opinion of the nagari guardian, the opinion of the community shop, and the price on the marketplace on social media. The legal certainty regarding the determination of the sale and purchase price is not yet strong and certain.
Kekuatan Hukum Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Putusan MA Nomor 2979K/Pdt/2019 Putri Zakia Yurahman; Busyra Azheri; Wetria Fauzi
Media of Law and Sharia Vol. 4 No. 4: September 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v4i4.11

Abstract

A will or testament, according to Article 875 of the Civil Code, is a deed that contains information about a person's last message regarding what will happen to him when he dies. Cases related to testamentary grants in Supreme Court Decision Number 2979 K/Pdt/2019. In the case, it was explained that the will grant was given by a father to his son in a non-Chinese Buddhist family. This inheritance was from the couple Lay Tjin Ngo (plaintiff) and Sumita Chandra (late), and during Lay Tjin Ngo's marriage to Sumita Chandra, joint property had been obtained. The problem arose when Sumita Chandar, without the approval of Lay Tjin Ngo, made Testament Number 24 dated July 25, 2014, at Notary Kamelina, SH. The defendant's actions made Testament No. 24 dated July 25, 2014, even though there was no approval from The plaintiff, as the wife or partner of Sumita Chandra (late), is an act that violates and has caused losses to the plaintiff, who, as the wife of Sumita Chandra (late), is entitled to a portion of the joint assets of Sumita Chandra with the plaintiff. The problem discussed in this study is how the judge considers the deed of testamentary grants made by Sumita Chandra as the grantor to the defendant as the beneficiary of the will grant in terms of the perspective of joint assets and what the position of the will deed made by a notary is in terms of the perspective of shared assets. This research uses the case-based problem approach. The sources and types of data used are primary and secondary data. Based on the results of the research and discussion, it is stated that family law relates to joint property, and in the case of a testament made by a husband or wife when the spouse is still alive, the consent of the spouse is still valid.
PELAKSANAAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH MELALUI SISTEM PESAN BANGUN PADA PT. PRATAMA GRIYA MAKMUR KABUPATEN PASAMAN BARAT Pramana, Baldi; Azheri, Busyra
Alhurriyah Vol 4 No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v4i1.954

Abstract

The home marketing strategy that is currently being used is home sales in the form of images (pre-project selling). The transaction is set out in the form of Bonds for Sale and Purchase (PJB) which in practice raises various problems, both in terms of PJB content and the quality of work results. PJB for developers is often used to break the law and legislation such as by disguising the actions of company directors for and on behalf of themselves, consumers are required to pay excess land prices that were not previously agreed and thought of, down payments that originally increased from the price offered, the construction of the house is not in accordance with the specifications and general standards, the delay in the submission of the certificate, the fasum problem, which should be the responsibility of the developer. From the description above, the problem examined was how to implement the sale and purchase of houses through the built-in message system at PT. Pratama Griya Makmur Regency of West Pasaman and how to protect the rights of consumers. This study uses an empirical juridical approach. The results of the study show the implementation and legal protection for consumers in buying and selling houses through a built-in message system at PT. Pratama Griya Makmur, West Pasaman Regency has been carried out by breaking the rules, namely parties representing companies in making PJB are directors, acting for and on behalf of themselves, in PJB the building specifications are not included, sanctions for cancellation of agreements, rights and obligations of the parties are not included implicitly.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) Roza, Nerita; Azheri, Busyra; Hasbi, Muhammad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/xhqy2618

Abstract

Pesatnya pertumbuhan penyedia jasa pinjam pinjam uang berbasis teknologi informasi belum diimbangi dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai dampak/risiko yang timbul dari banyaknya jenis pinjaman online dan banyaknya perusahaan penyedia yang tidak terdaftar atau ilegal yang ditemukan serta potensi kebocoran data pribadi pengguna. yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan UUPK ini adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan pemenuhan hak-hak konsumen. Dengan kondisi konsumen yang lemah dan memiliki banyak kerugian, diperlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun, sebaliknya, perlu dicatat bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh benar-benar membunuh usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang penting dalam perekonomian negara. Dengan berbagai permasalahan yang disebutkan di atas, penulis menganggap perlu untuk membahas permasalahan utama yang disebutkan di atas dengan judul skripsi. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Teknologi Finansial (Fintech), dengan rumusan permasalahan apa perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan pinjaman online berbasis Teknologi Finansial (Fintech)? Bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjaman online terkait kegiatan usaha Teknologi Finansial (Fintech)? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendataan melalui kajian literatur dengan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, data sekunder dari hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder, yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan menerapkan sistem pemantauan perusahaan berbasis fintech erat kaitannya dengan permasalahan hukum mengenai perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat dilindungi berasal dari sejauh mana regulasi terkait sistem pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Penyelesaian Kontrak Konstruksi Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Arfando, Mohamad Sondan; Azheri, Busyra; Hasbi, Muhammad
Nagari Law Review Vol 8 No 1 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.127-136.2024

Abstract

As a follow-up to the Decree of the Governor of DKI Jakarta Province Number 2779 of 2015 concerning Determination of Locations for the Construction of the Ciliwung River Sudetan Inlet Towards the East Flood Canal in Bidara Cina Subdistrict, the East Jakarta Land Office together with Ciliwung Cisadane River Basin Organization from Ministry of Public Works and Housing carried out the Inventory and Identification implementation stages for land acquisition for the inlet location. In its implementation, there were problems in RW.04 Bidara Cina Subdistrict, namely a land dispute between residents affected by the project and the legal land owners. The affected residents challenged the Governor's location determination to the PTUN with decision no. 59/G/2016/PTUN-JKT on March 15 2016. This hampered the land acquisition process and had an impact on the implementation time of the Sudetan development. This research aims to describe and analyze how land acquisition is carried out in the construction of the Ciliwung River Sudetan Inlet to the East Flood Canal, what factors cause obstacles to land acquisition and what is the strategy for completing construction contracts in the event of delays in land procurement for the public interest. This research is a qualitative descriptive research with an empirical juridical approach. The results of the research were that the affected residents' lawsuit was caused by the socialization of the project carried out by the government which did not meet the residents' wishes so that an agreement on the value of adequate compensation was not reached. On the government side, delays in the land acquisition process at that time were caused by a lack of funds and the administrative process for resolving compensation payments was not yet 100% complete. There was a delay in the completion of the construction contract in terms of land acquisition for public interests for the construction of the Ciliwung River Sudetan Inlet to the East Flood Canal, which was carried out by the government in terms of dispute resolution, land acquisition and contracts.
Construction Contracts Without Deeds of Consolidation and Customary Land Compensation: Case Study Padang Sicincin Toll Project Rahman, Fadhil; Azheri, Busyra; Fendri, Azmi
Nagari Law Review Vol 8 No 1 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.103-114.2024

Abstract

The padang-sicincin toll road construction project in Indonesia aims to accelerate infrastructure development and improve regional connectivity in Sumatra. However, the project faces legal and social obstacles, particularly in land acquisition for the public interest on customary land. Customary land, owned by specific communities, often leads to conflicts due to differences in property rights and compensation. The land acquisition process can hamper project implementation and harm indigenous people. This study uses an empirical juridical approach, analyzing primary data from interviews, field situation data, and relevant laws and regulations. The research concludes that there is a need to improve the rules and stages of land acquisition related to customary law community areas and the maturation of national development program planning. Additionally, improved regulations and applications related to land acquisition must be completed before a construction work contract is made. This research can contribute to developing construction law and protecting customary land rights in Indonesia.
Co-Authors Ade Putra Prima Afif Alfianda, Muhammad Ageng Triganda Sayuti agustia, tria Aisyah, Irma Anggunsuri, Upita Anishya Yulia Anggraini Arben, Ali Arfando, Mohamad Sondan Atika Wulan Dari Atika Wulan Dari Aulia br Surbakti, Syafirah Azmi Fendri Baldi Pramana Bella Annisa Ardhani Calvin Danovand Chanda Ricci Christianto Youstra Valentino Dahlil Marjon Danovand, Calvin Dari, Atika Wulan Delima Fitrah, Indah Devi, Fatma Dianis, Ratna Dwi Mutia Sari Elvardi, Jean Ermia Zanasri Fahrul Rozi Fajri Hasrul Fakhri Yulenrivo Fatma Devi Hamidi, Syahrul Harefa, Kasran Harsa Khairu Haryandu, Randu Hasanah, Shally Mahdayatul Hasbi Hasbi Hasrul, Fajri Helda Shantyabudi Hengki Andora Hengki Andora Indah Delima Fitrah Indriani, Lidya Irma Aisyah Ivan Hamonangan Sianipar Jenny Divia Fitcanisa Kasran Harefa Khairu, Harsa Khairunnisa, Verina Lidya Indriani Lucy Juwita Asni Mannas, Yussy A. Mirwati, Yulia Muhammad Afif Alfianda MUHAMMAD HASBI Muhammad Hasbi Muhammad Nur Idris Muhammad Rizki Muthia Wulandari, Nadya Mutia Sari, Dwi Nabila, Putri Nadya Muthia Wulandari Nani Mulyati Nazer, Muhammad Nur Idris, Muhammad Oktavia, Sri Pramana, Baldi Prima, Ade Putra Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Putra Perdana Ahmad Putri Nabila Putri Zakia Yurahman Putri, Diva Dezi Radella Elfani Rahayu Harina Rahman, Fadhil Refa Swinta Maharani Rembrand Rembrand Rembrand, Rembrand Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Rhonny Yusvaldi Rosari, Anton Roza, Nerita San Yuan Sirait Shantyabudi, Helda Sri Oktavia Surbakti, Feri Antoni Sutjiadi, Silvia Tristanti Syahrul Hamidi Syam, Misnar Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Titia Tauhiddah Tria Agustia Upita Anggunsuri Valentino, Christianto Youstra Wetria Fauzi Yasniwati, Yasniwati Yenedy, Ringgo Yosi, Mengga Yulenrivo, Fakhri Yulfasni Yulfasni Yulfasni Yulfasni Yulfasni Yulfasni, Yulfasni Yulia Mirawati Yuni Zakira Yussy A. Mannas Yusvaldi, Rhonny Zainul Daulay