Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.672
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hasanuddin Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Nagari Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Unes Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Gema Wiralodra Legal Spirit UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Journal of Law, Poliitic and Humanities Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Lareh Law Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Media of Law and Sharia Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Busyra Azheri
Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN UTSMAN DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) JAM GADANG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KOTA BIKITTINGGI Aulia br Surbakti, Syafirah; Azheri, Busyra; Fauzi, Wetria
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 3 No. 11 (2024): October
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v3i11.2243

Abstract

Financing is a primary service offered by Islamic banks, including the Utsman Financing Program at Jam Gadang Islamic Rural Bank (BPRS). This program employs the murabahah contract and does not require collateral. The implementation procedures for the Murabahah Contract have been regulated in the DSN MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000. This study aims to evaluate the application of the Murabahah Contract in Utsman Financing and assess the implications of the Fatwa. An empirical juridical methodology was used. The findings reveal that in practice, the wakalah and murabahah contracts are often executed simultaneously, which violates the transaction requirements as the traded object is not fully owned by the contracting parties. Additionally, setting prices and profits for goods not fully owned by the bank and customers also contradicts Sharia principles, thus rendering the transactions invalid.
Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Zanasri, Ermia; Daulay, Zainul; Azheri, Busyra
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v5i2.142

Abstract

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal serta didirikan berdasarkan perjanjian. Dari ketentuan diatas dapat diperhatikan bahwa dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus ada paling sedikit 2 (dua) orang. Dalam prakteknya ditemukan pasangan suami istri mendirikan Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya suami istri tidak dapat mendirikan Perseroan diantara mereka berdua saja, karena suami istri dalam suatu rumah tangga yang tidak adanya perjanjian kawin berada dalam satu kesatuan harta, dan mereka dianggap sebagai satu pihak saja. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Keabsahan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri? Dan Bagaimana kedudukan harta suami istri dalam Perseroan Terbatas? metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan Yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini. Pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Asalkan suami istri yang akan mendirikan Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat dari perjanjian. Karena Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal maka suami istri yang akan mendirikan Perseroan harus memisahkan hartanya dengan membuat perjanjian kawin sehingga mereka dapat bertindak sebagai 2 (dua) subjek hukum. implikasinya apabila suami istri tidak membuat perjanjian kawin, sehingga menjadikan suami istri sebagai satu subjek hukum, dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan serta menjadikan tanggungjawab PT menjadi tidak terbatas. Kedudukan harta suami istri pada Perseroan Terbatas adalah dari harta bersama yang telah dipisahkan, pemisahan hanya sebatas saham yang disetorkan sebagai modal awal pendirian Perseroan Terbatas. implikasinya terhadap terjadinya perceraian, maka saham akan tetap menjadi milik masing-masing dan tidak ada pembagiannya. Sedangkan apabila salah satu meninggal dunia akan terjadi pewarisan yang mana suami atau istri berhak atas setengah dari harta bersama, ditambah dengan hak suami atau istri dari harta warisan suami atau istri. Apabila kedua suami istri itu meninggal dunia maka terbuka pewarisan terhadap ahli waris suami atau istri. Kata Kunci : Impilkasi, Perseroan Terbatas, suami istri, harta bersama Abstract: Limited Liability Company is a legal entity which is a capital alliance and established under an agreement. From the above provisions it can be noted that in establishing a Limited Liability Company there must be at least 2 (two) people. In practice, a married couple founded a Limited Liability Company. In principle, a husband and wife cannot establish a company between them alone, because a husband and wife in a household that has no marriage agreement is in one unit of property, and they are considered as one party only. The problem that arises is how is the validity of a limited liability company established by a husband and wife? And what is the position of husband and wife assets in a Limited Liability Company? the approach method used in this study is normative juridical and data collection techniques used are by conducting interviews and literature studies conducted by studying literature books and scientific works related to this problem. The establishment of a Limited Liability Company by husband and wife is not prohibited by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Provided that the husband and wife who will establish a Limited Liability Company fulfill the terms of the agreement. Since a Limited Liability Company is a capital alliance, the husband and wife who will establish the Company must separate their assets by making a marriage agreement so that they can act as 2 (two) legal subjects. the implication is that if the husband and wife do not make a marriage agreement, so that the husband and wife become one legal subject, and are personally responsible for the commitments and losses incurred by the Company and make the responsibility of the PT to be unlimited. The position of husband and wife property in a Limited Liability Company is from shared assets which have been separated, the separation is only limited to the shares deposited as the initial capital for the establishment of a Limited Liability Company. the implications for divorce, the shares will continue to be the property of each and there is no distribution. Whereas if one dies there will be inheritance in which the husband or wife has the right to half of the common property, plus the right of the husband or wife from the inheritance of the husband or wife. If both husband and wife die then inheritance is open to the heirs of the husband or wife. Daftar Pustaka Buku Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 1992 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta:Raih Asa Sukses, 2015, Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Cet. I, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000 Ardi Hanum Bratakusuma, Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri setelah putusan Pailit, 2016 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Jakarta : Jala Permataaksara, 2016 Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung : Alumni, 1991 Kurniawan, Tanggung JawabPemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Mataram Kurniawan, Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan Hukum di Indonesia) Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Riduan Syahrani, Cetakan I :Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung :Alumni, 1985 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, Jakarta, Raja Garfindo Persada, 2016 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,Cet ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung:CV Nuansa Aulia, 2012 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 Jurnal Ardi Hanum Bratakusuma, Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri setelah putusan Pailit, 2016, Jurnal Diponegoro Law Review Christiana Tri Budhayati, Mengenal Hukum Perdata di Indonesia, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017 Internet http://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan/ (diakses Pada tanggal 30 Januari 2019, Pada jam 14.00 wib) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1057/suami-istri-mendirikan-pt, (dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2019, jam 17.00 wib http://old.presidentpost.id/2013/04/01/kedudukan-suami-istri-dalam-hukum-perusahaan (dikunjungi pada tanggal 14 januari 2019, jam 17.00)
Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi PT. Inanta Bhakti Utama dalam Proyek Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Radella Elfani; Busyra Azheri; Yulfasni
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerjaan jasa konstruksi sering kali tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditentukan, baik itu karena faktor internal maupun eksternal. Salah satu contohnya adalah pemutusan kontrak yang terjadi pada proyek Peningkatan Saluran Drainase Primer Rumah Potong hingga SMPN 1 Kota Bukittinggi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama pada akhir tahun 2021. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama, mengidentifikasi akibat hukum dari pemutusan kontrak, dan menyajikan solusi dari perspektif hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan membandingkan data lapangan dengan studi literatur dan ketentuan hukum normatif. Penelitian ini adalah kualitatif dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kontrak kerja. Hasil dari penelitian ini adalah Kepastian hukum sangat penting dalam mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi pada proyek peningkatan saluran drainase. Kepastian hukum dapat memberikan dasar yang kuat bagi proses pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan kontrak antara PT. Inanta Bhakti Utama dengan DPUPR, SSUK Nomor 45 angka 45.2 huruf d yaitu Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Kesadaran para pihak terkait mengenai konsep kesetaraan dan keadilan juga perlu ditingkatkan agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik kontrak kerja konstruksi.
The Validity of Receivables Transfer (Cessie) After A Bankruptcy Declaration (A Case Study of The Curator Team of PT Perinco Graha Lestari V. PT Bank DBS Indonesia) Habib Akbar; Busyra Azheri; Misnar Syam
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3463

Abstract

This study examines the validity of debt transfer (cessie) conducted by a secured creditor after a bankruptcy declaration through the dispute involving the Curator Team of PT Perinco Graha Lestari against PT Bank DBS Indonesia and the assignee of the transferred receivables. The legal issue arises because, after the debtor is declared bankrupt, all assets of the debtor become subject to a general confiscation under the administration of the curator, while secured creditors still retain rights over the collateral attached to their receivables. This study aims to analyze the validity of cessie after a bankruptcy declaration and to examine the disparity in judicial considerations at the Commercial Court, Cassation, and Judicial Review levels. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, court decisions, and legal literature related to bankruptcy and cessie. The results show that the transfer of receivables by secured creditors after a bankruptcy declaration cannot be assessed solely under civil law provisions, but must also consider the principle of general confiscation and the curator’s authority under the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law. The differing judicial considerations between the Commercial Court and the Supreme Court reflect variations in legal reasoning regarding the position of cessie after bankruptcy within the Indonesian bankruptcy system, which may affect legal certainty in its application.
TINJAUAN NORMATIF TENTANG TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASANNYA PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS Atika Wulan Dari; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.666-671

Abstract

Organ perseroan lainnya, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Direksi, ialah dewan Komisaris. Organ tersebut, telah memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini akan membahas mengenai dewan Komisaris selaku organ perseroan yang berfungsi, dan bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tulisan ini berargumen bahwa dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik, akan bertentangan dengan pasal 108 undang-undang perseroan terbatas. Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik akan dibebani tanggungjawab hukum atas tindakan maupun kegiatan yang mereka lakukan. 
Legal protection of customer data in implementing the financial information access law for tax purposes Randu Haryandu; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 2 (2023): gema wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i2.509

Abstract

The enactment of the Law on Access to Financial Information for Tax Purposes (Access to Financial Information) created a new paradigm in applying the principle of bank secrecy. The Law on Access to financial information has given authority to the Director General of Taxes to open taxpayer data at a bank even though the taxpayer is not being audited, billed, and investigated for tax crimes. This causes taxpayer data to be accessible at the bank if it meets predetermined criteria. The state must provide legal protection to secure bank customer data, so irresponsible parties do not misuse it. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for customer data in implementing the Financial Information Access Law. This research method uses a normative juridical approach, analyzed normatively and qualitatively. The research results show that the Law on Access to Financial Information does not explicitly regulate the legal protection of customer data, and there are no administrative and criminal sanctions for parties who misuse customer data. Protection of customer data in implementing access to financial information is only found in the Regulation of the Minister of Finance. This Regulation of the Minister of Finance should regulate the technical implementation of the law. In the future, the government can conduct studies and change the Financial Information Access Law to guarantee legal protection for customer data regulated by law.
Doctor's Responsibilities With the Issuance of A Health Certificate Based on Law and Medical Ethic Yulia Susanti; Busyra Azheri; Yussy Adelina Mannas; Muhammad Hasbi; Syofirman Syofyan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3201

Abstract

This study examines the responsibilities of doctors in issuing health certificates, which often become a source of legal and ethical issues. The background of the problem is the importance of health certificates as administrative documents that can influence various decisions, yet specific regulations regarding their issuance have not been deeply regulated. The objective of this research is to analyze the responsibilities of doctors in issuing health certificates based on Indonesian law and medical ethics. The research method used is normative juridical by examining secondary legal materials. The results indicate that a doctor's responsibilities encompass ethical, professional, and legal aspects (administrative, civil, criminal). Violations can result in ethical, administrative, civil, or criminal sanctions. In conclusion, doctors must issue health certificates accurately, honestly, and based on careful medical examinations, in accordance with the law and professional ethics to avoid harm to related parties and legal claims.
Co-Authors Ade Putra Prima Afif Alfianda, Muhammad Ageng Triganda Sayuti agustia, tria Aisyah, Irma Anishya Yulia Anggraini Arben, Ali Arfando, Mohamad Sondan Atika Wulan Dari Atika Wulan Dari Aulia br Surbakti, Syafirah Azmi Fendri Baldi Pramana Bella Annisa Ardhani Calvin Danovand Chanda Ricci Christianto Youstra Valentino Dahlil Marjon Danovand, Calvin Dari, Atika Wulan Delima Fitrah, Indah Devi, Fatma Dianis, Ratna Dwi Mutia Sari Elvardi, Jean Ermia Zanasri Fahrul Rozi Fajri Hasrul Fakhri Yulenrivo Fatma Devi Habib Akbar Hamidi, Syahrul Harefa, Kasran Harsa Khairu Hasanah, Shally Mahdayatul Hasbi Hasbi Hasrul, Fajri Helda Shantyabudi Hengki Andora Hengki Andora Indah Delima Fitrah Indriani, Lidya Irma Aisyah Ivan Hamonangan Sianipar Jenny Divia Fitcanisa Kasran Harefa Khairu, Harsa Lidya Indriani Lucy Juwita Asni Mannas, Yussy A. Mirwati, Yulia Muhammad Afif Alfianda Muhammad Hasbi MUHAMMAD HASBI Muhammad Hasbi Muhammad Nur Idris Muhammad Rizki Muthia Wulandari, Nadya Mutia Sari, Dwi Nabila, Putri Nadya Muthia Wulandari Nani Mulyati Nazer, Muhammad Nur Idris, Muhammad Oktavia, Sri Pramana, Baldi Prima, Ade Putra Putra Perdana Ahmad Saifulloh Putri Nabila Putri Zakia Yurahman Putri, Diva Dezi Radella Elfani Rahayu Harina Rahman, Fadhil Randu Haryandu Refa Swinta Maharani Rembrand Rembrand Rembrand, Rembrand Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Rhonny Yusvaldi Rosari, Anton Roza, Nerita San Yuan Sirait Shantyabudi, Helda Sri Oktavia Surbakti, Feri Antoni Sutjiadi, Silvia Tristanti Syahrul Hamidi Syam, Misnar Syofirman Syofyan Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Titia Tauhiddah Tria Agustia Upita Anggunsuri Valentino, Christianto Youstra Wetria Fauzi Yasniwati, Yasniwati Yenedy, Ringgo Yosi, Mengga Yulenrivo, Fakhri Yulfasni Yulfasni Yulfasni Yulfasni Yulfasni Yulfasni, Yulfasni Yulia Mirawati Yulia Susanti Yuni Zakira Yussy A. Mannas Yussy Adelina Mannas Yusvaldi, Rhonny Zainul Daulay Zanasri, Ermia