Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.532

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Keperawatan Indonesia Masalah-Masalah Hukum Jurnal Visi Ilmu Pendidikan Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati BERITA BIOLOGI ZOO INDONESIA Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik Jurnal IDAMAN (Induk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan) Majalah Sainstekes Medika Alkhairaat : Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Riset Pendidikan Fisika Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa Zoo Indonesia Jendela Pendidikan Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut (JKGM) Biospektrum Jurnal Biologi DHeJA Info Abdi Cendekia Junior Medical Journal Jurnal Ilmiah Keperawatan Gigi ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan Health Access Journal

Endang Purwaningsih

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Universitas YARSI, Jakarta 10510, Indonesia

Author-ID : 259679

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

SADAR HUKUM, SADAR WIRAUSAHA DAN SADAR LINGKUNGAN BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR TANJUNGPASIR Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Masalah inti yang disikapi adalah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukanterhadap masyarakat Tanjung Pasir terkait upaya menumbuhkembangkan sadarhukum, sadar wira usaha, dan sadar lingkungan dan model pemberdayaanmasyarakat pesisir yang tepat untuk diterapkan pada masyarakat TanjungPasiragar warga masyarakat sasaran memperoleh wawasan pengetahuan danketerampilan tentang hukum, wira usaha dan lingkungan, sehingga memberi dayadukung bagi tumbuhnya pemberdayaan berdasarkan pendekatan partisipatif.Tujuan kegiatan ini adalah agar warga masyarakat mendapatkan perannya dandiwadahi aspirasinya dalam pembentukan model pemberdayaan yang akan bisaditerapkan untuk masyarakat pesisir Tanjungpasir, sekaligus sebagai prototipebagi pemberdayaan masyarakat pesisir (pada tahun berikutnya/skim lain).Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan metode pelatihan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat Tanjung Pasir terkait upayamenumbuhkembangkan sadar hukum, sadar wira usaha, dan sadar lingkunganperlu didampingi dan diberikan uluran tangan serta perhatian dari pemerintah,kampus dan LSM serta partisipasi aktif warga sendiri. Model pemberdayaan yangtepat untuk diterapkan pada masyarakat pesisir, adalah dengan kerjasamasinergitas antara warga masyarakat, aparat desa, dinas terkait serta LSM yangpeduli serta bantuan kampus. Pemberdayaan pada tahap awal ini penting untukmenumbuhkan kesadaran tentang hukum, wira usaha, dan lingkungan,mengingat pada dasarnya pemahaman warga masyarakat terhadap pengelolaansampah sudah bagus, wira usaha cukup paham, namun pemahaman tentanghukum sangat rendah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK NANOTEKNOLOGI MELALUI HUKUM PATEN Endang Purwaningsih; Derta Rahmanto
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Karakteristik produk nano tidak hanya berukuran kecil, dan hanya masyarakatyang dekat dan peduli dengan nano serta ilmuwan dan produsen, yang memahamisifat khas produk nano dan bagaimana menjaganya sehingga memenuhi syaratpatentable invention. Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:(1) menciptakan cara dan bentuk pematenan produk nanoteknologi dan (2)membuat evaluasi dan rekomendasi kepada decision maker tentang bentukpematenan dan upaya pemberdayaan masyarakat nano serta peningkatantechnological capabilities. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptifkualitatif dengan pendekatan sosiologis, atau dalam penelitian hukum biasa disebutnormatif terapan / normatif empiris. Penelitian lebih difokuskan pada implementasilegal awareness utamanya guna membentuk masyarakat yang berdaya guna secaraprogresif dalam upaya perlindungan hukum produk Nano. Berdasarkan hasilpenelitian diketahui bahwa hingga saat ini Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Republik Indonesia belum menerapkan kebijakan khusus mengenaicara dan bentuk pematenan produk nanoteknologi. Ditjen HKI hanya menerapkankebijakan pendaftaran paten secara prodeo/gratis bagi invensi yang didaftarkanoleh universitas/perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (Januari â€“September 2012). Permohonan paten atas produk nano pun tidak berbeda denganproduk teknologi lainnya. Cara dan bentuk pematenan produk nano yang tepatyakni dengan standar nano yang jelas dalam bentuk regulasi dan penegakan hukumyang kuat, didukung oleh ketersediaan SDM. Terdapat hambatan pada sumberdaya manusia di Ditjen HKI dan BPOM (ketidaksiapan tenaga profesional / ahliNano), ketidakseimbangan produsen dan konsumen, status legal dan ilegal nanodari luar negeri (perlu sertifikasi), dan dukungan pemerintah. Selain itu dalambidang perlindungan hukum, perlu dijelaskan secara konseptual, apa batasan /definisi partikel, cara mengatasi karakterisitik Nano, syarat dan aturan produknano yang legal, di samping maraknya bisnis yang mendaku menggunakanteknologi nano baik impor dan nano dari Indonesia sendiri. Pemberdayaanmasyarakat nano belum diimbangi oleh kebijakan pemerintah dan uluran tanganpelbagai pihak yang mendukung, seperti halnya dalam rangka ketersediaan sumberdaya ahli di pelbagai institusi dan upaya perlindungan hukumnya. MNI inginmelangkah tidak hanya sebatas tempat komunikasi, akan tetapi lebih ditingkatkanranah kegiatannya khususnya dalam pengembangan nanoteknologi danperlindungannya.

PEMBEBANAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA AKAD MURABAHAH Siti Jamilah; Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1915

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembebanan jaminan hak tanggungan pada akad murabahah, menganalisis pendaftaran atas jaminan hak tanggungan pada akad murabahah. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pembebanan hak tanggungan pada akad murabahah sama seperti pembebanan hak tanggungan pada perjanjian kredit, prinsip akad murabahah sebagai perjanjian jual beli tidak dilaksanakan secara benar melainkan dianggap sebagai perjanjian utang piutang. Pelaksanaan akad murabahah juga tidak dilakukan sebagaimana ketentuan Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 yang mana Murabahah merupakan transaksi jual beli dengan mekanisme Bank membelikan barang yang diinginkan oleh Nasabah, kemudian menjual kembali kepada Nasabah dengan tambahan komisi yang telah disepakati bukan perjanjian utang piutang. Mekanisme pendaftaran hak tanggungan pada akad murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yakni cara konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan cara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Perbedaan pendaftaran secara konvensional dan elektronik ini adalah pendaftaran hak tanggungan secara elektronik masih hanya dapat dilakukan pada objek hak tanggungan yang merupakan milik debitur sendiri.

TANGGUNG RENTENG PEMEGANG SAHAM TERHADAP PAJAK TERHUTANG STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 645/PDT.G/2018/PN.BKS JO 492/PDT/2018/PT.BDG Benny Batubara; Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2112

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemegang saham terhadap kewajiban pembayaran hutang pajak perseroan, selain itu ingin mengetahui perjanjian kredit yang menjadi dasar sebagai modal yang disetor PT. Dharma Budhi Lestari. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan. Data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Pemegang saham wajib bertanggungjawab atas hutang pajak perseroan sebatas modal yang disetor tidak pada harta kekayaan pribadinya, sedangkan untuk Direksi wajib bertanggungjawab atas hutang pajak perseroan sampai dengan harta pribadinya. Pada modal yang disetor berdasarkan atas perjanjian kredit yang dibuat adalah sah dikarenakan perjanjian tersebut memiliki kesepakatan dan kehendak dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut.

PENEGAKAN HUKUM JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BERDASARKAN PANCASILA DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Notaries, when exercising their authority as public officials, should equip themselves withPancasila values so that they can perform impartially and help contribute to public orderand legal certainty. This research reviews notariesâ€™ implementation of Pancasila values ina bid to achieve legal certainty to any related parties, particularly those involved in legalagreements. This research is normative in nature, featuring legal documents as materialsor literature to analyze and from which conclusions are drawn. The findings of thisresearch suggest thatâ€”to have quality notary professionalsâ€”the law enforcement fornotary office based on Pancasila values should be done through such measures as: (1)properly and consequently exercising their authorities as notaries as stipulated in UUJNand (2) performing based on Pancasila values, upholding professional ethics with moralintegrity in a way that they value honesty, are aware of their boundaries, and possess thetrue sense of justice. This means that they are not tempted by bribe; they also work notmerely to gather formal evidence without putting the sense of justice into consideration.Thus, the expected qualities of notaries are: (1) having good will, (2) impartial, (3)upholding justice for the sake of legal certainty, (4) respecting shared consensus, (5)upholding agreement on the legal basis, (6) providing the best service on the accountablebasis, (7) upholding professionalism based on codes of ethics, (8) upholding andimplementing Pancasila values, (9) maintaining public trust, (10) exercising authoritieswithin boundaries as stipulated in UUJN (formal authorities), and (11) always upgradingtheir competence, skills, and professional network.

PENERAPAN KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM SENGKETA MEREK J.CASANOVA (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016) Cindy Tri Putri; Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v10i2.1223

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Merek dan penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dalam kasus sengketa merek J.CASANOVA. Suatu penamaan merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, karena sangat penting dalam persaingan bisnis dan reputasi. Merek juga harus memiliki daya pembeda. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan case study. Berdasarkan hasil riset, penerapan kriteria persamaan pada pokoknya dapat dibuktikan didalam Putusan pada tingkat Kasasi tentang adanya persamaan bunyi dan persamaan pada kata yaitu kata “J.CASANOVA” dan “CASANOVA”. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan kasus sengketa merek antara merek terkenal J.CASANOVA dengan merek CASANOVA pada Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016 sudah tepat penerapan hukumnya karena telah terbukti bahwa merek “CASANOVA” telah beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yaitu J.CASANOVA

Kesdaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar Pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Terhadap warga pengrajin batik Pekalongan yang masih tradisional baik dari manajemen maupun kepemilikan hak kekayaan intelektualnya, perlu dilakukan sosialisasi atau pun pelatihan yang relevan. Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses masyarakat tentang informasi hukum dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum warga masyarakat agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum akan pentingnya merek terdaftar dan penguasaan materi hukum transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan memanfaatkan data sekunder beserta data primer. Subyek penelitian adalah masyarakat pengrajin batik di Pekalongan Jawa Tengah pada home industry maupun skala industri kecil dan menengah. Subyek penelitian ini dipilih karena selain Pekalongan terkenal dengan Kota Batik, juga beberapa area di Pekalongan merupakan sentra industri batik usaha kecil dan menengah yang jumlahnya banyak dan terkumpul dalam satu area industri, atau dikenal desa Batik/Desa Wisata Batik/Kampung Wisata Batik, dipilih daerah Pesindon dan Kauman serta didukung pengamatan daerah Buaran dan Pekajangan.

KAJIAN TERHADAP POTENSI ANAK JALANAN DAN MASYARAKAT PEDONGKELAN PULOGADUNG JAKARTA TIMUR DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU KEHIDUPAN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Suatu Penelitian Pemberdayaan) Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

AbstractStreet children and community members of Pedongkelanâ€”Pulogadungâ€”have been showing poor moral, social, and legal awareness in their daily lives. It therefore requires in-depth study and sustainable follow-up measures in a bid to alleviate poverty, empower the street childrenâ€™s potentials, and tackle all sorts of other related problems, which originate in their poor economic capacity referring to their low sense of achievement, poor skills, and poor knowledge. The underlying issues on this matter lie in how to formulate strategies to address community empowerment in a bid to improve quality life of the street children and other community members where they live in Pedongkelan and how to orchestrate the roles of the academic people and the respective bureaucrats to join forces with their respective constituents. This research uses a normative method, with sociological approach, to endorse the proposed PRA (Participatory Rural Appraisal) implementation. The findings suggest (1) that the most appropriate empowerment programs for the street children and other community members in Pedongkelan are through the implementation of science and technology programs, the implementation of character building programs, the implementation of potential economic building programs on the religious basis, the implementation of economic stability programs, and the promotion of legal awareness programs. In doing so, it is important to make opportunities available, conduct serious and sustainable sectorial programs, design specific programs to curb the number of street children, poor people, and thugs or criminals, implement integrated and gradual programs, have psychosocial approach for target groups, and improve the target groupâ€™s productive skills and their skills in giving added value to their products. All of these should be supported by (2) the governmentâ€™s role, academic people, and related institutions. Above all, coordination among and participation of these related parties are of the utmost importance.Keywords : street childrenâ€™s potency, quality life, legal awarenessAbstrakTingkat kesadaran moral sosial dan kesadaran hukum sama sekali tidak terwujud dalam kehidupan keseharian anak jalanan dan warga masyarakat Pedongkelan. Diperlukan kajian yang sangat mendalam dan tindakan yang berkesinambungan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, memberdayakan potensi anak jalanan dan segudang permasalahan yang melingkupi kehidupan mereka, yang sebenarnya berpangkal tolak dari ketidakmampuan secara ekonomi dan kekerdilan mental, moral, skill serta ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Permasalahan serius pada masyarakat Pedongkelan berkenaan dengan anak-anak jalanan dan lingkungan masyarakatnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat yang tepat bagi penanganan anak-anak jalanan dan lingkungan masyarakatnya tersebut dan Bagaimana peran akademisi dan birokrat dapat terkait dan menyatu dengan partisipasi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan sosiologis, untuk mendukung usulan penerapan Participatory Rural Appraisal (PRA). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1) Program pemberdayaan yang tepat bagi anak jalanan dan warga Pedongkelan Pulogadung secara garis besar melalui penerapan program ipteks dan character building, penerapan program sinergi religi dan pengenalan potensi ekonomi, penerapan program pemantapan ekonomi dan sadar hukum. Upaya yang perlu dilakukan adalah memberi perhatian dengan membuka peluang, Melakukan program Sektoral secara serius dan berkesinambungan, Program pembangunan yang benar-benar dapat mengurangi jumlah anak jalanan dan penduduk miskin, upaya penanggulangan premanisme dan kejahatan, Pelaksanaan program secara terpadu dan bertahap, pendekatan psikososial dengan kelompok sasaran, upaya meningkatkan kemampuan berproduksi dan menciptakan nilai tambah, didukung (2) Peran Pemerintah, Akademisi dan lembaga terkait sangat penting yakni pelaksanaan koordinasi dan partisipasi aktif semua pihak, antar lembaga dan masyarakat.Kata kunci: potensi anak jalanan, mutu kehidupan, kesadaran hukumÂ

EKSISTENSI AKTA NOTARIS SEBAGAI KESEPAKATAN ANTARA KURATOR DENGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PENITIPAN ASET BOEDEL PAILIT Ragan Varian Antariksa; Endang Purwaningsih; Irwan Santosa
Jurnal ADIL Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v13i1.2827

Kepailitan merupakan sita umum yang dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan debitor, hasil penjualan tersebut dapat dibagikan secara adil dan proposional kepada sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing kecuali diantara kreditor tersebut memiliki dasar alasan untuk didahulukan. Wewenang sita umum tersebut diberikan kepada Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangannya mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan dikehendaki oleh yang berkepentingan. Dalam perkara a quo terjadi polemik antara Kurator dan kreditor atas aset boedel pailit. Maka dalam perkara a quo diperlukannya peran Notaris sebagai “penengah” yang bertugas membuat Akta Kesepakatan antara Kurator dengan Kreditor Separatis dalam penitipan aset boedel pailit di kantor Notaris. Perumusan masalah ini untuk menganalisa eksistensi akta notaris sebagai kesepakatan antara Kurator dengan kreditor separatis dalam penitipan boedel pailit di kantor Notaris dan menemukan perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan pembuatan akta kesepakatan penitipan aset boedel pailit di kantor Notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan, penelitian ini membandingankan antara hukum kepailitan, hak tanggungan, jabatan notaris dengan doktrin-doktrin para ahli. Disimpulkan Notaris dimungkinkan membuatkan Akta Kesepakatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan demi kemanfaatan semua pihak.

KeabsahanaAkta Notaris Pewarisan Beda Agama Ditinjau Dari HukumiIslam dan KUHPerdata Di Indonesia Ratna Sukowati; Endang Purwaningsih; Irwan Santosa
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.4464

Perkawinan beda agama sekarang masih menjadi masalah kompleks di Indonesia karena Hukum Islam dan Hukum KUHPerdata memiliki aturan yang berbeda mengenai keabsahan Perkawinan, Pewarisan, Status Anak dan Keabsahan Akta Notaris pewarisan beda agama khususnya untuk agama islam. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta perwarisan beda agama serta bagaimana legalitas akta waris beda agama yang dibuat oleh Notaris. Penelitianiini menggunakan metode yuridis empiris dan didukung wawancara ahli hukum islam dosen Universitas Yarsi serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian kewenanganaNotaris dalam pembagian waris hanya sebatas pada waris barat(BW) saja, karena waris islam notaris tidak berwenang membuat akta waris islam sebelum ada penetapan waris dari Pengadilan Agama melalui putusanHakimMAnomorr368K/AG/1995,51K/AG/2001,16K/AG/2010,721K/AG/2015, ahliwaris nonmuslim masih dapat waris dari ayahnya yang muslim melalui Wasiat Wajibah paling besarnya 1/3 darii harta peninggalan dan legalitas keabsahan akta tersebut pewaris yang beragama islam apabila membuatt dan membagikann warisan berdasarkan aktaanotaris kepada ahli waris nonmuslim maka akta tersebut tidak sahh atau batall demi hukum atau akta dibawah tangan seharusnya wasiat saja.

Co-Authors AA Sudharmawan, AA Andriani, Wiwiek Retti Antonius Totok Priyadi Asrori Asrori Astuti Giantini Azriel Al Mushorih Benny Batubara Berliana Effrianti Chandra Yusuf Cindy Tri Putri Dedik Iwan Setiawan Derta . Derta Rahmanto Dewi Ikhfina Karima Dian Ayubi Dinda Taruna Nagara Diniwati Mukhtar Dwikoranto Elis Ratna Dewi Endah purnamasari Ester Ester Etty Widayanti Etty Widayanti Fiky Niswati Yuslihah Firman Arifandi H B Munaf Heni Kuswanti Heru Wiratmoko I Putu Yogi Setia Permana Irwan Santosa Isnanto Isnanto Iwan Ramadhan Kinzoku Nur Alif Krisna Yetti Leo Eladisa Ganjari Marcella Linda Indriani Maria Desinta MARIA ULFAH Markus Diantoro Mirfat Mirfat Moh. Rezqi Maulidhani Mohammad Ryan Bakry Munasir Prasetyowati, Silvia Qomariyah Qomariyah Ragan Varian Antariksa Ratih Larasati Ratna Dewi Ratna Sukowati Reqgi First Trasia Riri Mela Lomika Siregar Samsul Mustofa Sandhi Setya Praptama Shintya Nabilla Trianti Siti Fitria Ulfah Siti Jamilah Soesilaningtyas Soesilaningtyas Sri Hartini Sri Wahyu Herlinawati Sri Wahyuni Supriana, Edi Suwanto, Agus Wiwit Tasya Olivia Natania Tomo Djudin Vina Kuswatun Azizah Warneri . Yolanda Dwi Vivian Karawahenni YULIA AMANATI, ANIS

Title Search

Found 11 Documents Search Journal : ADIL : Jurnal Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : ADIL : Jurnal Hukum