Claim Missing Document
Check
Articles

Kepastian Hukum Terkait Ganti Rugi kepada Pasien dengan Adanya Perjanjian Kemitraan Antara Dokter dan Rumah Sakit : Legal Certainty Regarding Compensation to Patients with a Partnership Agreement between Doctors and Hospitals Aadilah Tsaabitah; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 3: MARET 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.475 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.661

Abstract

Malpraktik adalah tindakan tenaga medis yang merugikan pasien. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana kepastian hukum pemberian ganti rugi kepada pasien dengan adanya perjanjian kemitraan antara rumah sakit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: KUHPerdata, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, sedangkan bahan hukum sekunder: buku terkait kesehatan dan malpraktik Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kemitraan antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan sangatlah diperbolehkan asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar syarat sah perjanjian yang terdapat dalam 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Jika Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit bertentangan 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum..
Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti: Confession of the Defendant in the Trial Process as Evidence Rospita Adelina Siregar; Muslimah; Hadibah Z. Wadjo; Hotlarisda Girsang; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i4.5178

Abstract

Menurut sejarah, pengakuan bersalah pada sistem peradilan pidana sudah dikenal sejak zaman kuno. Bahkan, pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Pengakuan terdakwa di dalam proses persidangan bisa berupa pengakuan secara lisan ataupun secara tulisan. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan. Dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain”. Bahkan Majelis Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan minimal ada dua alat bukti sah yang dijadikan sebagai pijakan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Pandangan Hukum Pembiayaan Atas Kasus Pembayaran Biaya Pengobatan dan Dugaan Malpraktek Putusan MA No. 872 K/Pdt/2017: Legal view of financing on cases of payment of medical expenses and alleged malpractice Supreme Court Decision No. 872 K/Pdt/2017 Harsono Yaputra; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7299

Abstract

Kewajiban pembayaran biaya pengobatan yang belum dilunasi, serta adanya dugaan malpraktik medis yang melibatkan kesalahan diagnosis oleh tenaga medis, menggambarkan terjadinya dua isu utama, yang dijadikan rumusan masalah penelitian.Kronologi kasus yang terjadi di rumah sakit di Mataram, melibatkan AS dituntut atas pembayaran biaya pengobatannya yang tertunggak dan mengklaim adanya kesalahan diagnosis yang menyebabkan pemberian obat anti-TB yang tidak diperlukan atas dirinya.Dilakukan penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian hukum atas penerapan undang-undang melalui analisis Putusan MA No. 872 K/Pdt/2017, dapat menjawab permasalahan hukum secara komprehensif. Sebagai simpulan bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang sah tetap mengikat para pihak, hal ini tidak membatalkan kewajiban pembayaran biaya pengobatan. Dengan demikian, gugatan penggugat mengenai pembayaran biaya pengobatan dapat diterima, dan keluarga pasien diwajibkan untuk melunasi sisa biaya tersebut. Kemudian tuduhan malpraktek atas dugaan ini terjawab berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa kewajiban rumah sakit untuk memberikan salinan rekam medis, yang memuat seluruh informasi terkait riwayat pengobatan pasien, jadi rumah sakit di Mataram sudah melakukan prosedur yang benar dan tidak terbukti adanya malpraktek atas pasien AS.
Kontrak Terapeutik antara Dokter dan pasien menurut Pasal 1320 KUHPerdata: Therapeutic Contract between Doctor and Patient according to Article 1320 of the Civil Code Sylvia Anita; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7578

Abstract

Penelitian ini menganalisis kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dalam konteks hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada penerapan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Kontrak terapeutik dalam pendidikan kedokteran melibatkan pengajaran dokter sekaligus pemberian layanan medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi literatur untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat ahli. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak terapeutik antara dokter dan pasien sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dengan syarat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang halal, dan sebab yang halal. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai standar, sementara pasien berkewajiban memberikan informasi akurat dan mengikuti instruksi medis. Penelitian ini juga membahas isu hukum yang muncul, seperti ketidaksepakatan atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai kontrak terapeutik, penyuluhan hukum bagi dokter dan pasien, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pendidikan kedokteran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pasien dan kewajiban dokter, serta meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran yang aman dan profesional.
Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran: Health Law's View of Alleged Malpractice Versus Complications of Medical Procedures Koesmoeryantati; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7815

Abstract

Dalam hukum kesehatan, perbedaan antara malpraktik dan komplikasi medis menentukan batas pertanggungjawaban hukum tenaga medis. Malpraktik merujuk pada kesalahan profesional akibat kelalaian atau penyimpangan dari standar medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien, sementara komplikasi merupakan risiko medis yang dapat terjadi meskipun prosedur dilakukan sesuai standar operasional (SPO). Analisis ini mengkaji aspek hukum dari malpraktik dan komplikasi, termasuk implikasi hukum perdata, pidana, dan administratif berdasarkan KUHPerdata, KUHP 2023, serta UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam malpraktik, pembuktian diarahkan pada kesalahan medis dan deviasi dari standar profesi, sementara dalam komplikasi, fokusnya adalah kepatuhan terhadap prosedur dan transparansi informasi kepada pasien. Studi kasus menunjukkan bahwa malpraktik terjadi akibat kelalaian prosedural, sedangkan komplikasi adalah risiko medis yang dapat diterima selama ada informed consent. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pendekatan hukum yang proporsional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam sistem kesehatan yang berkeadilan.
Perlindungan Hukum Second Opinion Sebagai Hak Pasien: Legal Protection of Second Opinion as a Patient's Right Liana Suryani Ali; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7816

Abstract

Second option merupakan hak pasien yang mencerminkan prinsip otonomi dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 276 huruf f Undang-Undang nomer 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak untuk mencari second opinion adalah bagian tak terpisahkan dari perlindungan hukum pasien dalam sistem pelayanan kesehatan. Landasan hukumnya di Indonesia sudah cukup kuat, terutama dengan adanya Undang-Undang Rumah Sakit yang secara eksplisit mengaturnya. Dengan melakukan kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Ditelusuri bagaimana Mengimplementasikan hak ini secara optimal bukan hanya memberdayakan pasien untuk membuat keputusan medis yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Simpulan didapat bahwa, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat, untuk memastikan hak second opinion dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien.
Penerapan Standar Profesi Kedokteran Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Rumah Sakit di Jakarta: Implementation of Medical Professional Standards Based on Law No. 17 of 2023 concerning Health in Hospitals in Jakarta Jojor Lamsihar Manalu; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9564

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi dampak penerapan standar profesi medis terhadap kualitas layanan kesehatan di rumah sakit di Jakarta. Dengan meningkatnya permintaan layanan kesehatan dan kompleksitas prosedur medis yang semakin tinggi, memastikan bahwa para profesional kesehatan mematuhi standar yang telah ditetapkan sangat penting untuk meningkatkan hasil perawatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana penerapan standar ini di rumah sakit berkontribusi dalam mengurangi kesalahan medis, meningkatkan kepuasan pasien, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji literatur yang ada, praktik rumah sakit, dan wawancara dengan para profesional kesehatan di Jakarta. Temuan menunjukkan bahwa rumah sakit dengan kepatuhan ketat terhadap standar profesi medis secara signifikan mengurangi terjadinya kesalahan medis dan meningkatkan kualitas perawatan. Selain itu, pasien melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yang menghasilkan peningkatan kepercayaan pada penyedia layanan kesehatan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, implementasi yang tidak konsisten di berbagai jenis rumah sakit, dan kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan tetap menjadi hambatan yang signifikan. Studi ini menyimpulkan dengan menyarankan agar rumah sakit di Jakarta meningkatkan pemantauan internal, meningkatkan akses pelatihan, dan mendorong komunikasi yang lebih kuat antara para profesional kesehatan dan pasien untuk lebih meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan.
Legal Protection for Victims of Domestic Violence Rospita Adelina Siregar; Endah Labati Silapurna; Wilnan Fatahillah; Oktaviana Hardayanti Adismana; Wahab Aznul Hidaya
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 3: July 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i3.5762

Abstract

Domestic violence is any action that causes suffering or misery in the form of domestic violence, whether physical, sexual, psychological, or neglect of someone, especially women, within the household, victims of domestic violence are those who have a social position or status. the weak, which makes someone a victim, especially women and children. The method used in this research is a normative juridical legal research approach which then results in the conclusion that perpetrators of domestic violence will receive legal consequences in accordance with their motives for violence as explained in the Law on the Elimination of Domestic Violence, while the victims receive protection. their rights include protection from family, law enforcement agencies, social institutions, medical needs, confidentiality, legal assistance and assistance as well as spiritual guidance services
Legal Review: Doctor's Responsibility from a Civil Law Perspective in Fulfilling Patient's Rights Adi Suwanto; Rospita Adelina Siregar
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7315

Abstract

This study aims to analyze the responsibility of doctors in the context of civil law, especially related to the relationship between doctors and patients and the legal implications arising from medical negligence. Using a normative legal approach, this study examines the provisions of applicable civil law, including Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata) concerning unlawful acts, as well as relevant court decisions. The results of the study indicate that the responsibility of doctors in civil law is objective, where doctors can be held accountable if there is negligence that causes harm to patients. This study also highlights the importance of the aspect of medical ethics in reducing the risk of legal disputes and as a fulfillment of patient rights. In conclusion, a comprehensive understanding of the legal responsibility of doctors is needed to protect patient rights and ensure responsible medical practice.
Effectiveness Implementation of Fine Criminal Sanction in Extraordinary Events or Pandemic Outbreak According to the Law Number 17 of 2023 Concerning Health (Health Omnibus Law) Renfred Valdemar; Rospita Adelina Siregar; Mompang L. Panggabean
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.7823

Abstract

Pandemic outbreak is a non-natural disaster that is physically invisible and difficult to detect. Along with the experience and high death rate in Covid-19, it has encouraged the Government to issue Law No. 17 of 2023 concerning Health (Health Omnibus Law). Criminalization is the path chosen by the government as a form of state priority for the people in overcoming the spread and transmission of the pandemic outbreak. However, currently there is still a polemic about how legal action uses criminal sanctions during a pandemic. The study was conducted using a descriptive method, which aims to examine the effectiveness of the application of criminal sanctions for anyone who obstructs the implementation of efforts to control pandemic outbreak or violates health protocols. The results of this study indicate that Article 446 of Law No. 17 of 2023 concerning Health (Omnibus Law of Health) is the basis for criminalization for violators of the pandemic outbreak response, with the imposition of a maximum criminal fine of IDR 500,000,000 (Five hundred million Rupiah). With restrictions on movement accompanied by administrative sanctions alone, it has made the people's economy very difficult, especially if it is added to criminal fine. The sense of justice and legal certainty for the community is increasingly absent. The application of criminal sanctions should not be applied during a pandemic, because everyone has the right to maintain their own lives. This only adds to the suffering of people who do not agree with government policies by forcing them to follow health protocol rules that are contrary to their conscience.
Co-Authors Aadilah Tsaabitah Adelina Mariani Simatupang Adelina Adelina, Adelina Mariani Simatupang Adi Suwanto Adolfina R. Amahorseja Agung Fajriansyah Albertin, Thomas Aldi Rizki Ance Adriani Ani Wijayati Apri Listiyanto Apri Listiyanto, Apri Bandu , Sri J. Anggun Dhanes Danarjati Soepono Dina Kristina, Dina Dyandra Eunike Nauli Sinaga Edi Eko Nurmardiansyah Endah Labati Silapurna Endah Labaty Silapurna Fajriansyah, Agung Ferry Hikmawan Gaol, Hotben Marchiano Lumban Hadibah Z. Wadjo Harsono Yaputra Heri Budianto Hotlarisda Girsang I Dewa Ayu Widyani I Dewa Ayu Widyani, I Dewa Ayu Ilham Permana Irfan Nadeak Jojor Lamsihar Manalu Josua Rio Damanik Jumaini Andriana Kevin Mario Immanuel Koesmoeryantati Kurniati Cahyowulandari Liana Suryani Ali Lila Pitri Widi Hastuti Liny Tanto M D, Sintong Hamonangan Manse, Yemima Reina Mompang L Panggabean Mompang L Panggabean Mompang L Panggabean Mompang L Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang.L.Panggabean Muabuay, James Wilson Muslimah Nugroho, Hari Pudjo Oktaviana Hardayanti Adismana Panggabean, Mompang Lycurgus Raden Mas Airell Jordan Hidayat Renfred Valdemar Rizki, Aldi Sinaga, Dyandra Eunike Nauli Sinaga, Haposan Sahala Raja Siringoringo, Poltak Sitohang, Mawar situmorang, Isaulina Steven Abednego Panggabean Sudarmanto, Alif Muhammad Syamsudin Sylvia Anita Wijayati, Rr Ani Wilnan Fatahillah Yanta Karona Subakti Yemima Reina Manse Yesaya Sahala Putra Simanjuntak Yuni Astriana Yustina, Endang Wahyati