Claim Missing Document
Check
Articles

Reconstruction of Online Gambling Law Enforcement: Symptoms of Decriminalization or Manifestations of Restorative Justice Yuni Astriana; Mompang L Panggabean; Rospita Adelina Siregar
LUTUR Law Journal Volume 7 Issue 1 May (2026): LUTUR Law Journal
Publisher : Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/lutur.v7i1.24542

Abstract

This study analyzes the legal implications due to the revocation of the norm of the criminal threat of online gambling in Article 45 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law through Law Number 1 of 2024. The legal gap between the ban that remains in effect and the sanctions that are removed raises law enforcement problems. The research method uses a normative juridical approach, this study examines the status of decriminalization and the prosecution transition strategy based on the principles of lex specialis derogat legi generali and lex favor rei. The results of the study show that the revocation cannot be interpreted as decriminalization, because the substance of the gambling ban is still regulated in the Criminal Code. The solution to handling cases, both existing and new, is to transfer the legal basis to Articles 426 and 427 of the Criminal Code. The technical strategy involves coordinating law enforcement and issuing the Minutes of Delik Adjustment to ensure legal certainty and justice during the transition period.
Rasionalitas Pemidanaan  Dalam Kasus Korupsi Yang Menimbulkan  Kerugian Keuangan Negara Irfan Nadeak; Mompang L Panggabean; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rasionalitas pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia dan mengevaluasi penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya melalui implementasi pedoman pemidanaan. Rasionalitas pemidanaan merupakan elemen krusial dalam pemberantasan korupsi untuk memastikan bahwa sanksi hukum selaras dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks kerugian keuangan negara, sering kali terjadi perdebatan mengenai apakah vonis yang dijatuhkan telah rasional secara ekonomi dan hukum, terutama terkait disparitas putusan yang masih sering terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep rasionalitas pemidanaan dalam hukum positif Indonesia telah mengalami transformasi menuju keseimbangan antara sanksi badan (penjara) dan sanksi ekonomi (uang pengganti). Penerapan rasionalitas ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 yang bertujuan meminimalisir disparitas hukuman berdasarkan kategori kerugian negara. Namun, dalam praktik peradilan, tantangan tetap ada pada optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) dan konsistensi hakim dalam mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis di luar kerugian finansial. Kesimpulannya, rasionalitas pemidanaan tidak hanya diukur dari beratnya penjara, tetapi juga dari efektivitas pemulihan keuangan negara yang terdampak.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KESEHATAN DALAM STUDI KASUS RIA BEAUTY JAKARTA Ilham Permana; Rospita Adelina Siregar
MAGISTRA Law Review Vol 6, No 02 (2025): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v6i02.6004

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait praktik klinik kecantikan ilegal dengan studi kasus Ria Beauty Clinic. Meningkatnya pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia tidak diiringi dengan kepatuhan terhadap regulasi hukum, khususnya dalam bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Praktik medis tanpa izin, penggunaan tenaga medis tidak profesional, dan ketiadaan informed consent menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Ria Beauty Clinic melanggar berbagai ketentuan hukum kesehatan dan dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan edukasi hukum bagi pelaku usaha di sektor kecantikan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat.
ABORSI PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 Raden Mas Airell Jordan Hidayat; Rospita Adelina Siregar
Honeste Vivere Vol 36 No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v36i1.597

Abstract

One of the most common violations of law and human rights today is rape. The legalization of abortion in the Health Law is essentially based on a derivative concept aimed at protecting women's reproductive health rights and dignity. Although there are laws that allow abortion under certain conditions—such as in cases where pregnancy is unintended and the woman is a victim of rape, often involving minors—abortion practices in society are still widely regarded as a violation of human rights, as the fetus is also considered to have the right to life. The research problem addressed in this study is: how does Law Number 17 of 2023 on Health regulate abortion in cases of child rape? Abortion performed by child victims may be legally justified based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 on Health, although the law does not clearly specify a minimum age limit for undergoing an abortion. While abortion is legally permitted, it must be carried out in accordance with the provisions set forth in existing legislation.
MEMBERIKAN PERSETUJUAN DALAM TINDAKAN OPERATIF, PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN (TINJAUAN KASUS) Josua Rio Damanik; Rospita Adelina Siregar
Honeste Vivere Vol 36 No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v36i1.598

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pemberian persetujuan dalam tindakan operatif dari perspektif hukum kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada prosedur hukum yang terkait, syarat sahnya persetujuan, serta implikasi hukum apabila prosedur tersebut dilanggar. Dalam konteks praktik medis operatif, persetujuan yang sah dari pasien atau keluarga merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan dasar hukum pemberian persetujuan, syarat dan prosedur sahnya persetujuan, serta pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis dan rumah sakit apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemberian persetujuan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, etika profesi kedokteran, serta kasus-kasus yang menjadi sorotan publik terkait pelanggaran informed consent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas mengenai prosedur pemberian persetujuan medis, pelanggaran terhadap prosedur tersebut masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Kesimpulannya, penting bagi tenaga medis dan rumah sakit untuk mematuhi prosedur informed consent untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan dan menjaga hak pasien dalam setiap tindakan medis operatif.
Kesenjangan Norma dan Realitas: Implementasi UU TPKS dalam Layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual di Sumba Timur Rospita Adelina Siregar; Endang Wahyati Yustina; Endah Labaty Silapurna
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.15478

Abstract

Penelitian ini berfokus pada integrasi kelembagaan, tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang mampu mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar korban kekerasan seksual sesuai amanat undang-undang.  Sepanjang tahun 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 376.529 atau mengalami peningkatan 14,07%. Data ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, korbannya dari kelompok remaja. Permasalahan yang diteliti adalah mencari apa hambatan sistemik yang menghambat implementasi kebijakan tersebut, baik dari sisi keterbatasan infrastruktur kesehatan maupun kompleksitas UU No. 12 Tahun 2022 di Sumba Timur. Penelitian hukum  di Sumba Timur menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) untuk melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat setempat. Memilih data primer melalui wawancara dan FGD, melibatkan tokoh organisasi perempuan, tokoh adat, tokoh agama, pemerintahan dan aparat hukum. Disimpulkan ada gap antara idealisme perlindungan hukum nasional dengan realitas kapasitas layanan kesehatan di daerah, sehingga perlu dirumuskan model sinergi yang lebih adaptif terhadap tantangan geografis dan sosiokultural di Sumba Timur. Abstract: This study focuses on the integration of institutions, medical personnel, and health care facilities capable of ensuring that the basic rights of victims of sexual violence are fulfilled in accordance with the law. Throughout 2025, 376,529 cases of violence against women were recorded, representing a 14.07% increase. This figure represents an increase from the previous year, with victims primarily from the adolescent demographic. The research aims to identify systemic barriers hindering the implementation of these policies, whether due to limitations in healthcare infrastructure or the complexity of Law No. 12 of 2022 in East Sumba. The legal research in East Sumba employs a sociological (empirical) legal research method to examine how the law functions within the local community. Primary data was collected through interviews and focus group discussions (FGDs), involving representatives from women’s organizations, traditional leaders, religious leaders, government officials, and law enforcement. A gap was identified between the ideal of national legal protection and the reality of healthcare service capacity in the region, necessitating the formulation of a more adaptive synergy model to address the geographical and sociocultural challenges in East Sumba
Rekam Medik Elektronik: Pengaruh era society 5.0 di Bidang Hukum Kesehatan Liny Tanto; Rospita Adelina Siregar
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 2: Desember ( 2025 )
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i2.14291

Abstract

Era Society 5.0 mendorong digitalisasi sektor kesehatan, termasuk melalui implementasi Rekam Medik Elektronik (RME) sebagai upaya meningkatkan efisiensi layanan, integrasi data, dan dukungan klinis berbasis teknologi. Penelitian ini mengkaji peluang dan tantangan penerapan RME dari perspektif hukum kesehatan di Indonesia, dengan pendekatan hukum normatif dan studi perbandingan internasional. RME terbukti mendukung efisiensi administrasi, akses data real-time, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan medis. Namun, tantangan hukum muncul dalam bentuk perlindungan data pribadi pasien, ketidakjelasan kepemilikan data, serta belum adanya regulasi eksplisit terkait tanggung jawab hukum atas kegagalan sistem. Analisis terhadap Undang undang  nomer 17 tahun 2023 tentang kesahatan , UU Perlindungan Data Pribadi, dan Permenkes tentang Rekam Medis menunjukkan bahwa regulasi saat ini masih terbatas dan belum menyentuh kompleksitas hukum digital. Perbandingan dengan negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan Jepang menunjukkan perlunya sistem hukum yang lebih adaptif dan terintegrasi.Studi ini merekomendasikan penyusunan regulasi khusus RME, pembentukan lembaga pengawas digital kesehatan, serta penguatan kapasitas dan infrastruktur untuk memastikan hak pasien terlindungi dalam sistem digital.Abstract: The Society 5.0 era accelerates the digitalization of the healthcare sector, including the implementation of Electronic Medical Records (EMRs) as a means to enhance service efficiency, data integration, and technology-based clinical decision support. This study examines the opportunities and challenges of EMR implementation from the perspective of health law in Indonesia, employing a normative legal approach and international comparative analysis. EMRs have been shown to support administrative efficiency, real-time data access, and the use of artificial intelligence (AI) in medical decision-making. Nevertheless, legal challenges arise in relation to the protection of patients’ personal data, the ambiguity of data ownership, and the absence of explicit regulations governing legal liability for system failures. An analysis of Law No. 17 of 2023 on Health, the Personal Data Protection Law, and the Minister of Health Regulation on Medical Records indicates that the current regulatory framework remains limited and has yet to adequately address the complexities of digital health law. A comparative review of regulatory practices in Estonia, South Korea, and Japan underscores the need for a more adaptive and integrated legal system.This study recommends the enactment of a specific regulatory framework governing EMRs, the establishment of a dedicated digital health supervisory authority, and the strengthening of institutional capacity and infrastructure to ensure effective protection of patients’ rights within digital health systems.
Urgensi Pendidikan Hukum Dini sebagai Upaya Pencegahan Perundungan Anak di Sekolah Kurniati Cahyowulandari; Mompang L. Panggabean; Rospita Adelina Siregar
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1544

Abstract

Perundungan di sekolah merupakan masalah yang terus meningkat dan menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, maupun akademik peserta didik. Situasi ini mencerminkan bahwa nilai hukum dan moral belum tertanam secara kuat dalam diri siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi pendidikan hukum sejak dini sebagai upaya pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan, sekaligus mengidentifikasi bentuk implementasi yang efektif dalam konteks Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah regulasi, laporan resmi lembaga Pemerintah, artikel ilmiah, serta literatur mengenai pendidikan karakter dan psikologi. Pendidikan hukum sejak dini berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban, mengembangkan empati, melatih kontrol diri, serta memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Implementasi yang optimal mencakup integrasi dalam kurikulum, penciptaan budaya sekolah yang aman, penguatan literasi digital, kerja sama lintas sektor, serta konsistensi pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan hukum sejak dini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai strategi preventif yang menyeluruh untuk membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan dan berlandaskan nilai kemanusiaan.
Dilema Perlindungan Hukum Awak Kapal dalam Kecelakaan Maritim: The Dilemma of Legal Protection for Ship Crews in Maritime Accidents Ferry Hikmawan; Mompang L. Panggabean; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.7072

Abstract

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat dalam peningkatan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam industri pelayaran dimana Maritim menjadi salah satu sektor yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan menjadi peluang lapangan kerja, hal ini tentunya perlu diiringi dengan pengetahuan, kompetensi dan pemahaman peraturan perundang-undangan khususnya pada hukum maritim dan hukum pelayaran. Isu perlindungan awak kapal yang mengalami kecelakaan kapal merupakan isu yang cukup sering menjadi perhatian media dan pemerhati transportasi laut dikarenakan terdapat dua hukum yang mengatur antara tindakan profesi dan tindakan melawan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kejadian kecelakaan kapal merupakan kejadian yang tentu saja merugikan berbagai pihak baik pemilik kapal, pemilik muatan, awak kapal hingga Masyarakat selaku pengguna barang dan jasa yang pengirimannya menggunakan transportasi laut. Meskipun telah diatur dalam beberapa regulasi mengenai penanganan pemeriksaan kecelakaan kapal berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan tumpeng tindih regulasi. Penelitian penulis menggunakan pendekatan pada teori perlindungan hukum dan teori keadilan yang diharapkan dapat memberikan kesesuaian serta integrasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembedaan awak kapal sebagai warga negara dan awak kapal sebaga profesi pekerjaan. Teori perlindungan hukum diharapkan dapat menjadi kerangka yang menjelaskan bagaimanan peranan hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan hak individu dalam menjalankan profesi sebagai seorang awak kapal. Selanjutnya pada teori keadilan penulis juga mengharapkan suatu perubahan dan/atau suatu integrasi para penegak hukum dalam menegakkan hukum akibat kecelakaan kapal sebagai sesuai yang menjadi dasar tentang bagaimana hukum maritim berjalan dengan adil terhadap hak dan tanggung jawab seorang manusia sebagai awak kapal dan bukan sebagai Masyarakat biasa.
Vape Berbasis Etomidate-Ketamin Dan Isu Ketidakpastian Hukum Dalam Klasifikasi Narkoba Berdasarkan Regulasi Terbaru: Etomidate-Ketamine-Based Vapes and the Issue of Legal Uncertainty in Drug Classification Under the Latest Regulations Syamsudin; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10090

Abstract

Penyalahgunaan rokok elektronik (vape) sebagai media konsumsi zat psikoaktif menimbulkan tekanan baru pada sistem penggolongan narkotika Indonesia. Artikel ini menganalisis implikasi yuridis terhadap liquid vape yang diduga mengandung etomidate dan ketamin dalam kerangka penggolongan narkotika serta relevansi Permenkes No. 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dengan metode yuridis-normatif yang diperkuat sinyal empiris terbatas, kajian menunjukkan adanya celah penegakan ketika zat belum tercantum dalam lampiran penggolongan (lex certa), sehingga instrumen penanganan cenderung bergeser ke rezim kesehatan/obat. Permenkes 15/2025 menyediakan jalur pembaruan daftar yang lebih adaptif, tetapi untuk zat berkhasiat medis diperlukan penilaian risiko cepat dan safeguard layanan kesehatan. Rekomendasi utama meliputi system early warning lintas lembaga, harmonisasi penggolongan narkotika/psikotropika dengan pengawasan farmasi, dan penindakan proporsional yang memprioritaskan jaringan distribusi ilegal.
Co-Authors Aadilah Tsaabitah Adelina Mariani Simatupang Adelina Adelina, Adelina Mariani Simatupang Adi Suwanto Adolfina R. Amahorseja Agung Fajriansyah Albertin, Thomas Aldi Rizki Ance Adriani Ani Wijayati Apri Listiyanto Apri Listiyanto, Apri Bandu , Sri J. Anggun Dhanes Danarjati Soepono Dina Kristina, Dina Dyandra Eunike Nauli Sinaga Edi Eko Nurmardiansyah Endah Labati Silapurna Endah Labaty Silapurna Fajriansyah, Agung Ferry Hikmawan Gaol, Hotben Marchiano Lumban Hadibah Z. Wadjo Harsono Yaputra Heri Budianto Hotlarisda Girsang I Dewa Ayu Widyani I Dewa Ayu Widyani, I Dewa Ayu Ilham Permana Irfan Nadeak Jojor Lamsihar Manalu Josua Rio Damanik Jumaini Andriana Kevin Mario Immanuel Koesmoeryantati Kurniati Cahyowulandari Liana Suryani Ali Lila Pitri Widi Hastuti Liny Tanto M D, Sintong Hamonangan Manse, Yemima Reina Mompang L Panggabean Mompang L Panggabean Mompang L Panggabean Mompang L Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang.L.Panggabean Muabuay, James Wilson Muslimah Nugroho, Hari Pudjo Oktaviana Hardayanti Adismana Panggabean, Mompang Lycurgus Raden Mas Airell Jordan Hidayat Renfred Valdemar Rizki, Aldi Sinaga, Dyandra Eunike Nauli Sinaga, Haposan Sahala Raja Siringoringo, Poltak Sitohang, Mawar situmorang, Isaulina Steven Abednego Panggabean Sudarmanto, Alif Muhammad Syamsudin Sylvia Anita Wijayati, Rr Ani Wilnan Fatahillah Yanta Karona Subakti Yemima Reina Manse Yesaya Sahala Putra Simanjuntak Yuni Astriana Yustina, Endang Wahyati