Claim Missing Document
Check
Articles

Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Malpraktik Manse, Yemima Reina; Siregar, Rospita Adelina; Panggabean, Mompang L.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5771

Abstract

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam malpraktik merupakan isu krusial dalam bidang hukum kesehatan yang menuntut kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pasien dan profesionalisme tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan tindakan di luar standar profesi yang berakibat merugikan pasien. Objek penelitian ini adalah praktik malpraktik oleh tenaga medis yang menimbulkan akibat hukum pidana. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan, yang menyebabkan   kerugian atau kematian pasien. Unsur kesalahan harus dibuktikan secara cermat dengan memperhatikan standar profesi, keterkaitan antara tindakan medis dan akibatnya, serta pendapat ahli medis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua kesalahan medis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena penerapan hukum pidana terhadap tenaga medis harus dilakukan secara selektif dan proporsional guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pasien dan perlindungan terhadap praktik medis yang bertanggung jawab.
E-COURT SEBAGAI REALISASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA MURAH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Sitohang, Mawar; Sinaga, Haposan Sahala Raja; Wijayati, Rr Ani; Siregar, Rospita Adelina; Widyani, I Dewa Ayu
Honeste Vivere Vol 35 No 2 (2025): July
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v35i2.574

Abstract

The Industrial Relations Procedure Law by Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Resolution, regulates the procedures for resolving disputes through deliberation, mediation, conciliation, arbitration, and industrial relations courts, by applying the principles of fast, simple, and low-cost justice. The research method used is a normative juridical research method. The results of the study concluded that the time period for resolving industrial relations disputes is often not by the provisions stipulated in Law Number 2 of 2004, so it is necessary to get the attention of relevant parties in the dispute resolution process by using information technology platforms such as e-court in resolving industrial relations dispute cases as has begun to be applied to the settlement of disputes at the litigation level.
Pandangan Agama Islam dan Hukum Kesehatan tentang Aborsi di Era Keterbukaan Informasi Kristina, Dina; Siregar, Rospita Adelina
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.13504

Abstract

Abstrak: Aborsi merupakan isu yang kompleks karena melibatkan dimensi hukum, agama, dan medis, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pandangan agama Islam terhadap aborsi berdasarkan interpretasi sumber-sumber utama ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum kesehatan Indonesia meregulasi praktik aborsi melalui peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap aborsi memiliki spektrum interpretasi yang beragam, mulai dari pengharaman mutlak hingga pengecualian dalam kondisi tertentu seperti ancaman terhadap nyawa ibu. Di sisi lain, hukum kesehatan Indonesia memberikan batasan dan persyaratan ketat terkait praktik aborsi. Di era keterbukaan informasi, pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif agama dan hukum menjadi krusial untuk meningkatkan literasi masyarakat dan mencegah risiko aborsi tidak aman.Abstract: Abortion presents a complex challenge, intertwined with legal, religious, and medical considerations, particularly in Indonesia's diverse, Muslim-majority society. This study seeks to thoroughly examine the Islamic religious perspective on abortion, drawing from interpretations of its core tenets. Furthermore, the research investigates how Indonesian health law governs abortion through regulations like Government Regulation No. 28 of 2024 and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Our findings reveal that Islamic views on abortion range widely, from outright prohibition to allowing exceptions in dire circumstances, such as when the mother's life is at risk. Conversely, Indonesian health law outlines stringent restrictions and conditions for abortion procedures. In this age of open information, a holistic grasp of both religious and legal viewpoints is essential to boost public understanding and mitigate the dangers of unsafe abortions.
Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan Siregar, Rospita Adelina
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v5i2.182

Abstract

Rekam medis elektronik dimanfaatkan untuk menghimpun, menyimpan, memproses, dan mengakses data rekam medis dengan cepat dan akurat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 mengenai rekam medis terhadap efektivitas pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis deskriptif, melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau rekomendasi pencabutan status akreditasi, akan diberlakukan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan mengenai penerapan rekam medis elektronik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidakstabilan jaringan dan koneksi juga menjadi masalah yang dapat mengakibatkan gangguan atau kesalahan sistem pada beberapa titik waktu.
TELEMEDICINE SERVICES OF THE INDIVIDUAL HEALTH RIGHTS IN NEW NORMAL ERA Siregar, Rospita Adelina
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.2.2021.300-314

Abstract

Regarding the right to protect and respect individual rights as stated in positive law in Indonesia, these rights are part of the human rights of every citizen. So that the state is obliged to guarantee the availability and fulfillment of these rights, in order to avoid the threat of abuse and violations by various parties, including state officials themselves. During the Covid-19 pandemic the question is how can the right to individual health be obtained and the state can guarantee it? This research uses sociological normative juridical research by conducting a survey of 531 respondents in Jakarta in March 2020. The results of the study were analyzed qualitatively so that the state has the authority to guarantee telemedicine services as a form of state responsibility in the new normal era according to Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services between Health Service Facilities.
Abortion Indications According to Law Number 17 of 2023 concerning Health: Indikasi Aborsi Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Siregar, Rospita Adelina
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 25 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v26i1.1033

Abstract

This normative juridical research scrutinizes Indonesia's legal framework surrounding abortion, juxtaposing the criminalization of abortion with the nuanced provisions of Law Number 17 of 2023 concerning health. The study focuses on Article 42, which permits abortion under specific indications such as fetal viability challenges and pregnancies resulting from rape. The primary legal materials are sourced from statutory regulations, with a supplementary examination of secondary legal materials. The research reveals the legal complexities surrounding abortion in Indonesia, shedding light on the delicate balance between criminal sanctions and legal protections. The implications of the findings extend to the broader discourse on reproductive rights and the evolving legal landscape. Highlights: Abortion Legislation in Indonesia: Balancing criminal sanctions and legal protections under Health Law Number 17 of 2023. Indications and Protections: Analyzing specific indications like fetal viability challenges and rape pregnancies, shaping women's reproductive rights. Normative Juridical Research: Utilizing primary and secondary legal materials to navigate the intricate legal landscape surrounding abortion in Indonesia. Keywords: Abortion, Planning, Legal Protection
Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Malpraktik Yemima Reina Manse; Rospita Adelina Siregar; Mompang L. Panggabean
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5771

Abstract

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam malpraktik merupakan isu krusial dalam bidang hukum kesehatan yang menuntut kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pasien dan profesionalisme tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan tindakan di luar standar profesi yang berakibat merugikan pasien. Objek penelitian ini adalah praktik malpraktik oleh tenaga medis yang menimbulkan akibat hukum pidana. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan, yang menyebabkan   kerugian atau kematian pasien. Unsur kesalahan harus dibuktikan secara cermat dengan memperhatikan standar profesi, keterkaitan antara tindakan medis dan akibatnya, serta pendapat ahli medis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua kesalahan medis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena penerapan hukum pidana terhadap tenaga medis harus dilakukan secara selektif dan proporsional guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pasien dan perlindungan terhadap praktik medis yang bertanggung jawab.
Comparative Analysis of Institutional Structures and Fundamental Principles of the Criminal Justice Systems of Indonesia and South Korea Bandu , Sri J. Anggun; Panggabean, Mompang L.; Siregar, Rospita Adelina
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16609

Abstract

This study aims to analyze and compare the institutional structure and basic principles of the Criminal Justice System (CJS) in Indonesia and South Korea. This study examines how the adaptation of Civil Law principles shapes the unique dynamics of the criminal justice process in both countries. Indonesia and South Korea are both rooted in the Civil Law tradition that upholds the principles of legality and codification. This study uses a normative legal method with a comparative approach through a literature review to analyze relevant legislation and literature. The results of the study show significant differences in implementation: Indonesia maintains an integrated criminal justice system model with a sectoral separation of the functions of investigators (the police) and prosecutors (the attorney general's office). In contrast, South Korea shows a more dynamic evolution through the centralization of the authority of prosecutors as leaders of investigations and the application of the limited principle of opportunity (Opportunitätsprinzip). This adaptation, including the participatory jury system as a foreign element, aims to improve efficiency, public accountability, and substantive justice-particularly in victim protection. In conclusion, South Korea’s strategy offers valuable insights for Indonesia to strengthen inter-agency integration, improve victim rights protection, and examine the potential flexibility in the principle of legality for the sake of a more equitable and effective CJS/SPP.
Hubungan Penegakan Disiplin Profesi dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Sudarmanto, Alif Muhammad; Nurmardiansyah, Eko; Nugroho, Hari Pudjo; Siregar, Rospita Adelina
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 16, No 1 (2025): JNH VOL NO 1 JUNI 2025
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v16i1.4833

Abstract

Law Number 17 of 2023 on Health transformed the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) into the Professional Discipline Council (MDP). This development gave rise to three research questions: what is the relationship between professional discipline and law in Indonesia, how do disciplinary sanctions relate to legal sanctions, and how can MDP recommendations assist criminal and civil court proceedings? This research employed a normative legal research method using conceptual and statutory approaches. Law Number 17 of 2023 on Health is the primary legal material, which was analyzed normatively and qualitatively. This research found that professional discipline norms, which ideally should complement and support legal norms, still overlap with them. Article 306 uses the term “disciplinary sanction”, which may be interpreted as a legal measure, given that the term “sanction” carries legal implications. Further analysis is required, as the current study was limited to the aspect of legal diction. Article 308 introduces a new provision requiring MDP recommendations to be requested by investigators in criminal cases and by defendants in civil cases. However, the role of such recommendations in civil proceedings remains unclear, as it involves the principle of liability and potentially raises concerns of judicial subordination to the MDP. In summary, while efforts have been made to establish a connection between professional discipline enforcement and legal processes, further in-depth study is necessary.AbstrakUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah bentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menjadi Majelis Disiplin Profesi (MDP). Kehadiran undang-undang ini mengantarkan kepada tiga rumusan masalah berupa bagaimana hubungan antara disiplin profesi dengan hukum di Indonesia, bagaimana posisi sanksi disiplin terhadap sanksi hukum, dan bagaimana kemampuan rekomendasi MDP dalam membantu proses peradilan pidana dan perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum primer ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif normatif. Penelitian ini menemukan bahwa norma disiplin profesi, yang secara ideal seharusnya memberikan makna dan dukungan terhadap norma hukum, masih tumpang tindih terhadap norma hukum. Pasal 306 masih menggunakan frasa “sanksi disiplin” yang berpotensi diinterpretasikan sebagai salah satu upaya hukum karena kata “sanksi” mengandung makna hukum. Analisis tersebut perlu diteliti lebih lanjut karena terbatas pada aspek kebahasaan. Pasal 308 membawa kebaruan berupa rekomendasi MDP yang harus dimintakan penyidik dalam konteks pidana dan tergugat dalam konteks perdata. Posisi rekomendasi secara perdata masih belum terang karena membawa asas tanggung gugat dan berpotensi menimbulkan subordinasi pengadilan terhadap MDP. Dengan demikian, terdapat usaha dalam menjelaskan hubungan antara penegakan disiplin profesi tenaga medis dengan hukum yang masih membutuhkan pendalaman.
Hak atas Keamanan dan Kerahasiaan Data Medis Pasien dalam Konsultasi Kesehatan Online Adelina, Adelina Mariani Simatupang; Rospita Adelina Siregar
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15003

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan melalui layanan konsultasi kesehatan online. Layanan ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun sekaligus menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya terkait perlindungan atas keamanan dan kerahasiaan data medis pasien. Data medis merupakan data pribadi yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan, identitas, serta martabat seseorang, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas keamanan dan kerahasiaan data medis pasien dalam layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi dalam penerapannya, serta mengkaji upaya hukum dan kebijakan yang telah dan perlu dilakukan untuk menjamin perlindungan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data medis pasien secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya harmonis, sehingga menimbulkan celah hukum, terutama terkait standar teknis keamanan, pembagian tanggung jawab para pihak, pengelolaan rekam medis elektronik, dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar perlindungan hukum terhadap data medis pasien dalam layanan konsultasi kesehatan online dapat terwujud secara optimal tanpa menghambat inovasi pelayanan kesehatan digital.
Co-Authors Aadilah Tsaabitah Adelina Mariani Simatupang Adelina Adelina, Adelina Mariani Simatupang Adi Suwanto Adolfina R. Amahorseja Agung Fajriansyah Albertin, Thomas Aldi Rizki Ance Adriani Ani Wijayati Apri Listiyanto Apri Listiyanto, Apri Bandu , Sri J. Anggun Dhanes Danarjati Soepono Dina Kristina, Dina Dyandra Eunike Nauli Sinaga Edi Eko Nurmardiansyah Endah Labati Silapurna Endah Labaty Silapurna Fajriansyah, Agung Ferry Hikmawan Gaol, Hotben Marchiano Lumban Hadibah Z. Wadjo Harsono Yaputra Heri Budianto Hotlarisda Girsang I Dewa Ayu Widyani I Dewa Ayu Widyani, I Dewa Ayu Ilham Permana Irfan Nadeak Jojor Lamsihar Manalu Josua Rio Damanik Jumaini Andriana Kevin Mario Immanuel Koesmoeryantati Kurniati Cahyowulandari Liana Suryani Ali Lila Pitri Widi Hastuti Liny Tanto M D, Sintong Hamonangan Manse, Yemima Reina Mompang L Panggabean Mompang L Panggabean Mompang L Panggabean Mompang L Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang.L.Panggabean Muabuay, James Wilson Muslimah Nugroho, Hari Pudjo Oktaviana Hardayanti Adismana Panggabean, Mompang Lycurgus Raden Mas Airell Jordan Hidayat Renfred Valdemar Rizki, Aldi Sinaga, Dyandra Eunike Nauli Sinaga, Haposan Sahala Raja Siringoringo, Poltak Sitohang, Mawar situmorang, Isaulina Steven Abednego Panggabean Sudarmanto, Alif Muhammad Syamsudin Sylvia Anita Wijayati, Rr Ani Wilnan Fatahillah Yanta Karona Subakti Yemima Reina Manse Yesaya Sahala Putra Simanjuntak Yuni Astriana Yustina, Endang Wahyati