Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Media Iuris UNTAG Law Review MAGISTRA Law Review Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal JURISTIC (JuJUR) Jurnal ComunitA Servizio International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI Honeste Vivere Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Hukum Mimbar Justitia J-CEKI
Rospita Adelina Siregar
Universitas Kristen Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu, Kadar Asam Urat dan Kadar Cholesterol pada Masyarakat di Desa Eretan Wetan Kabupaten Indramayu Periode Februari 2020 Rospita Adelina Siregar; Adolfina R. Amahorseja; Ance Adriani; Jumaini Andriana
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 2 No. 1 (2020): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v2i1.1511

Abstract

The implementation of PkM FKUKI Jakarta is located in the village office of Eretan Kulon Village, on Saturday, February 22, 2020, beginning with "Counseling Health Services and Legal Protection for Women's Reproductive Health" delivered by dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes. with an audience of mothers / women numbering 150 people, the feedback obtained included that the community did not understand their reproductive rights, the community did not understand the application of their reproductive rights, in determining the method of family planning, determining the number of children, the probable cause of low education, most did not graduated elementary school. The activity was continued with free treatment for 938 people, consisting of adult and child age groups, this activity was served by a health team from FKUKI, namely: Dr. Adolfina R. Afhorseja, MS: Dr.Ance Adriani, MS.Sp.OK., Sp. GK and Dr. Jumaini Andriana, MPd. Ked. also blood tests for 492 patients on the indication served by the GKJ health team (PIC.drg. Sri Rahayu and Dr. Sri Udaneni), with details: the number of patients undergoing Blood Sugar examination as many as 207 people, Uric Acid 159 people, and examination of levels Cholesterol 105 people, Conclusion: When Glucose Levels <145 mg / dl are 127 people (61.4%), Uric Acid Levels (5-7 mg / dl) = Normal, 116 people (73%), and Cholesterol Levels ( <200 mg / dl) = Normal, as many as 60 people (57.1%). Keywords: counseling, treatment, reproductive rights, women
Pengetahuan Tentang Perilaku dan Bahaya Seks Bebas Bagi Remaja HKBP Duren Jaya Bekasi Rospita Adelina Siregar
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 5 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v5i1.4697

Abstract

Pengetahuan tentang fungsi alat reproduksi yang benar dan pengetahuan adanya sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual sesuai dengan hukum positif di Indonesia, diharapkan dapat menghindari terjadinya perilaku seks bebas dikalangan remaja. Punyuluhan bertema PENGETAHUAN TENTANG PERILAKU DAN BAHAYA SEKS BEBAS BAGI REMAJA.HKBP DUREN JAYA BEKASI merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat UKI dengan HKBP Duren Jaya di tahun 2022, sasarannya adalah peserta sidi. Pemberi materi adalah dosen UKI yang memiliki kompetensi keilmuan dibidang pendidikan dan hukum kesehatan, menitik beratkan bahwa perlu adanya penguasaan diri, hasrat biologis yang terkontrol dengan menerapkan kehidupan yang beretika,disiplin dan bertanggungjawab atas organ reproduksinya dapat menghindari terjadinya kejahatan seksual seperti pelecahan seksual, pemerkosaan dan aborsi . Ancaman terjadinya seksual pranikah yang masih banyak terjadi di Indonesia perlu perhatian dari orang tua, dan pihak terkait lainnya. Kehamilan diluar nikah pada usia dini akan menunda keberhasilan untuk meraih cita-cita, penyuluhan bahaya seks bebas perlu dilakukan terus menerus dengan melibatkan keluarga, sekolah pemuka agama, dan organisasi masyarakat. Kata Kunci: reproduksi , seks bebas, pidana
Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia Listiyanto, Apri; Panggabean, Mompang L; Siregar, Rospita Adelina
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5461

Abstract

Diaturnya pidana kerja sosial menunjukan adanya alternatif penghukuman di luar pemenjaraan yang saat ini merupakan bentuk penghukuman yang paling banyak dijatuhkan oleh Hakim sebagai pelaksanaan pemidanaan. Hukuman penjara menjadi salah satu sebab terjadinya over kapasitas yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berusaha menjawab konsep, implementasi dan tantangan, serta upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui pidana kerja sosial, sehingga diharapkan akan manambah khasanah pengetahuan terkait pidana kerja sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat doktrinal melalui pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ada dapat ditemukan bahwa pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk hukuman yang mewajibkan terpidana dengan hukum berupa pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan sosial ini dapat berupa kegiatan sosial yang bermanfaat bagi Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan pidana kerja sosial akan menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan restoratif.
Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia Rizki, Aldi; Siregar, Rospita Adelina
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5463

Abstract

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan proses panjang dan kompleks yang berpuncak pada disahkannya KUHP baru pada tahun 2023. Reformasi ini bertujuan menggantikan KUHP kolonial agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan hukum nasional dan internasional. Artikel ini membahas tantangan normatif dan implementatif dari KUHP baru. Dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan signifikan mencakup resistensi sosial-politik, ketidaksinkronan dengan regulasi sektoral, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kekhawatiran atas perlindungan hak asasi manusia. Salah satu temuan spesifik menunjukkan bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden, kohabitasi, dan pengaturan demonstrasi berpotensi multitafsir dan dapat membatasi kebebasan sipil.
Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap Kuhp Baru Fajriansyah, Agung; Siregar, Rospita Adelina; Panggabean, Mompang L
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5462

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Menggantikan KUHP kolonial, aturan baru ini mencoba menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur, menganalisis sejauh mana KUHP baru mengakomodasi kejahatan digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang siber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa pengaturan terkait tindak pidana digital, cakupannya masih terbatas dan berpotensi tumpang tindih dengan UU ITE dan UU PDP. Diperlukan harmonisasi hukum agar respons terhadap kejahatan digital lebih efektif dan komprehensif.
Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Malpraktik Manse, Yemima Reina; Siregar, Rospita Adelina; Panggabean, Mompang L.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5771

Abstract

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam malpraktik merupakan isu krusial dalam bidang hukum kesehatan yang menuntut kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pasien dan profesionalisme tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan tindakan di luar standar profesi yang berakibat merugikan pasien. Objek penelitian ini adalah praktik malpraktik oleh tenaga medis yang menimbulkan akibat hukum pidana. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan, yang menyebabkan   kerugian atau kematian pasien. Unsur kesalahan harus dibuktikan secara cermat dengan memperhatikan standar profesi, keterkaitan antara tindakan medis dan akibatnya, serta pendapat ahli medis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua kesalahan medis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena penerapan hukum pidana terhadap tenaga medis harus dilakukan secara selektif dan proporsional guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pasien dan perlindungan terhadap praktik medis yang bertanggung jawab.
E-COURT SEBAGAI REALISASI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA MURAH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Sitohang, Mawar; Sinaga, Haposan Sahala Raja; Wijayati, Rr Ani; Siregar, Rospita Adelina; Widyani, I Dewa Ayu
Honeste Vivere Vol 35 No 2 (2025): July
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v35i2.574

Abstract

The Industrial Relations Procedure Law by Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Resolution, regulates the procedures for resolving disputes through deliberation, mediation, conciliation, arbitration, and industrial relations courts, by applying the principles of fast, simple, and low-cost justice. The research method used is a normative juridical research method. The results of the study concluded that the time period for resolving industrial relations disputes is often not by the provisions stipulated in Law Number 2 of 2004, so it is necessary to get the attention of relevant parties in the dispute resolution process by using information technology platforms such as e-court in resolving industrial relations dispute cases as has begun to be applied to the settlement of disputes at the litigation level.
Effectiveness Implementation of Fine Criminal Sanction in Extraordinary Events or Pandemic Outbreak According to the Law Number 17 of 2023 Concerning Health (Health Omnibus Law) Renfred Valdemar; Rospita Adelina Siregar; Mompang L. Panggabean
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 3: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.7823

Abstract

Pandemic outbreak is a non-natural disaster that is physically invisible and difficult to detect. Along with the experience and high death rate in Covid-19, it has encouraged the Government to issue Law No. 17 of 2023 concerning Health (Health Omnibus Law). Criminalization is the path chosen by the government as a form of state priority for the people in overcoming the spread and transmission of the pandemic outbreak. However, currently there is still a polemic about how legal action uses criminal sanctions during a pandemic. The study was conducted using a descriptive method, which aims to examine the effectiveness of the application of criminal sanctions for anyone who obstructs the implementation of efforts to control pandemic outbreak or violates health protocols. The results of this study indicate that Article 446 of Law No. 17 of 2023 concerning Health (Omnibus Law of Health) is the basis for criminalization for violators of the pandemic outbreak response, with the imposition of a maximum criminal fine of IDR 500,000,000 (Five hundred million Rupiah). With restrictions on movement accompanied by administrative sanctions alone, it has made the people's economy very difficult, especially if it is added to criminal fine. The sense of justice and legal certainty for the community is increasingly absent. The application of criminal sanctions should not be applied during a pandemic, because everyone has the right to maintain their own lives. This only adds to the suffering of people who do not agree with government policies by forcing them to follow health protocol rules that are contrary to their conscience.
Legal Protection For Victims of Criminal Offense In The Perspective of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid Edi; Rospita Adelina Siregar
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 3: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.7824

Abstract

This research discusses legal protection for victims of criminal acts according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Although legal aid is very important and needed for victims of criminal acts, its application is still limited, especially litigation legal aid for victims, which results in many victims of criminal acts not getting legal aid assistance. The provisions in Law Number 16 of 2011 limit the provision of litigation legal aid only to suspects, defendants, and convicts, resulting in victims being neglected. This research aims to explore efforts to provide legal aid for victims based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and the importance of legal protection assistance for victims of criminal acts.
Optimization of the Integrated Security System Based on Traditional Villages (Sipandu Beradat) In The Framework of Preventing Motor Vehicle Theft in the Jurisdiction of the West Denpasar Police Station Kevin Mario Immanuel; Mompang.L.Panggabean; Rospita Adelina Siregar
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 3: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.7825

Abstract

Bali, as a premier tourist destination, has led to a high population density in Denpasar, increasing the risk of criminal activities, particularly motor vehicle theft (curanmor) in the West Denpasar jurisdiction. Effective policing efforts, including the implementation of the Integrated Security System Based on Traditional Villages (Sipandu Beradat), are needed to address this issue. However, due to the persistently high number of curanmor cases in the past three years, it is necessary to study the implementation and factors influencing the optimization of Sipandu Beradat. This study employs theories of cooperation, the Sipandu Beradat concept, policing science, management theory, crime prevention theory, and optimization concepts. The research is conducted using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, involving interviews, observations, and document studies. Data analysis techniques include data reduction and data triangulation. The findings indicate that the Sipandu Beradat Forum has undertaken several efforts to prevent motor vehicle theft, such as joint patrols, socialization, inter-element communication, and regulation of incoming residents. However, these efforts have not been maximized due to several internal factors, including the lack of government-allocated funding and human resource constraints, as well as external factors such as environmental conditions and public vigilance. To optimize these efforts, it is necessary to secure funding, enhance personnel quality, and organize tasks and responsibilities more effectively. The conclusion of this study.
Co-Authors Aadilah Tsaabitah Adelina, Adelina Mariani Simatupang Adi Suwanto Adolfina R. Amahorseja Ance Adriani Ani Wijayati Apri Listiyanto, Apri Bandu , Sri J. Anggun Dina Kristina, Dina Edi Eko Nurmardiansyah Endah Labati Silapurna Fajriansyah, Agung Gaol, Hotben Marchiano Lumban Hadibah Z. Wadjo Haposan Sahala Raja Sinaga Harsono Yaputra Heri Budianto Hotlarisda Girsang I Dewa Ayu Widyani I Dewa Ayu Widyani, I Dewa Ayu Irfan Nadeak Jojor Lamsihar Manalu Jumaini Andriana Kevin Mario Immanuel Koesmoeryantati Liana Suryani Ali Lila Pitri Widi Hastuti Manse, Yemima Reina Mompang L Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang L. Panggabean Mompang.L.Panggabean Muslimah Nugroho, Hari Pudjo Oktaviana Hardayanti Adismana Permana, Ilham Renfred Valdemar Rizki, Aldi Sinaga, Dyandra Eunike Nauli Sinaga, Haposan Sahala Raja Sitohang, Mawar situmorang, Isaulina Sudarmanto, Alif Muhammad Syamsudin Sylvia Anita Wahab Aznul Hidaya Wijayati, Rr Ani Wilnan Fatahillah Yanta Karona Subakti