Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

APLIKASI MODEL ORGANISASI PADA STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Ani Martini; Irwan Tahir; Halilul Khairi
Sosiohumaniora Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.21780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model organisasi yang efisien dan efektif bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan ururan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penelitian dilakukan pada 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Timur, Aceh dan Maluku, serta 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kab. Bogor, Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Aceh Besar, Kota Sabang dan Kota Bengkulu. Desain peneltian yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui aplikasi model penyelenggaraan pemerintahan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data FGD terhadap kepala perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan. Aplikasi model merujuk kepada model yang dikemukakan oleh Goldsmith dan Eggers yang mengembangkan 4 (empat) model yaitu: 1) hierarkhis; 2) kerjasama; 3) alih daya dari pihak luar; serta 4) berbasis pada jejaring (Goldsmith & Eggers, 2004). Model penyelenggaraan pemerintahan tersebut kemudian dikombinasikan dengan model organisasi menurut Stanford, antara lain struktur fungsional, divisional berdasarkan produk, divisional berdasarkan wilayah geografis, divisional berdasarkan proses kerja, divisional berdasarkan segmentasi pelanggan, struktur matriks, organisasi jejaring (network), struktur klaster (cluster); dan struktur organisasi ”life-form” (Stanford, 2007). Adapun besaran perangkat daerah ditentukan berdasarkan besarnya beban urusan pemerintahan masing-masing yang jumlah strukturnya ditentukan sesuai dengan model perangkat daerah setiap urusan pemerintahan. 
MODEL EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAH DESA Irwan Tahir
Sosiohumaniora Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.678 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i3.13070

Abstract

Pencapaian tujuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan administratif belum efektif ditandai dengan adanya gejala kekurangpuasan masyarakat atas pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan fenomena tersebut maka disusun rumusan masalah penelitian yaitu mengapa Pemerintah Desa belum efektif dalam meyelenggarakan pelayanan administratif, dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan efektivitas Pemerintah Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan strategi grounded research.  Dalam metode penelitian kualitatif ini sumber data adalah para informan atau pihak yang memahami dan mengetahui permasalahan penelitian dengan metode snowball.Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administratif belum tercapai dapat dilihat dari aspek kewenangan pengaturan dan pengurusan. Belum tercapainya tujuan tersebut berkaitan dengan beberapa faktor antara lain kepemimpinan, kewenangan, struktur organisasi, sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana, tatalaksana, serta budaya organisasi sebagai faktor internal, dan faktor kebijakan pemerintahan supradesa, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat, sebagai faktor eksternal.
IMPLEMENTATION INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE IN LICENSING SERVICE AT SUMEDANG REGENCY M. Irwan Tahir; Mesy Faridah Hendiyani; Dedeh Maryani; Dwi Indah Kartika
Sosiohumaniora Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v24i3.38985

Abstract

This study aims to describe the implementation of information technology governance at the One Stop Integrated Service (PTSP) in Sumedang Regency. This study uses a descriptive method, with the IT Governance theory from Weill and Ross (2004) as theoretical lens with dimensions consisting of IT Principles, IT architecture, IT infrastructure, business application requirements, and Information Technology Investment and Priority Determination proposed by as an analytical tool. Data were collected through observation, interview, and secondary sources. Research informants were determined by purposive sampling according to the research objectives with informants consisting of stakeholders in the implementation of Electronic-Based Government Systems (SPBE) in Sumedang Regency. The results of the study indicate that the overall dimensions of IT Governance have improvements that supports the achievement of the objectives of the SPBE implementation as national program.