Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

POLICE AUTHORITY IN CHANGING THE STATUS OF THE WANTED LIST OF PEOPLE IN THE "VINA" CASE Khulaili Harsya, Rabith Madah; Ferly, Bobby; Rizka, Nanda Dwi; Rais, Muhammad Tasbir; Herlinda, Herlinda
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 8, No 4 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i4.15236

Abstract

ABSTRACT This research is a quantitative study with an explanatory approach. The data used in this article are primary data that researchers obtained from an online questionnaire of 350 Mitra Bangunan employees spread throughout Indonesia. The questionnaire consists of 10 statements related to Job Embeddedness, Employee Performance, and Resonant Leadership. The data obtained were analyzed using the smart PLS 4.0 analysis tool. The result in this article show convincingly that the Job Embeddedness variable can have a positive relationship direction and a significant influence on Employee Performance because the P-Values are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.011.. In the next row, the second hypothesis can also be accepted and proven. This is due to the same reason, namely the P-Values are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.000. On this basis, the first and second hypotheses in this article can be accepted. Keywords: Job Embeddednes, Employee Performance, Resonant Leadership
Tax Sanctions as a Moderating Variable of the Influence of E-Filling on Taxpayer Compliance: Penelitian Bobby Ferly; Rieneke Ryke Kalalo; Loso Judijanto; Agnes Soukotta; Elvina Safitri
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.1660

Abstract

This research is a quantitative study with an explanatory approach, namely an approach that inspires previous research and modifies the research being carried out by adding new variations in the form of moderating variables. The data used in this study are primary data that researchers obtained from fifty tax officials and fifty taxpayers spread throughout Indonesia. The data obtained by the researcher was analyzed using the smart LS 4.0 analysis tool. The result in this article show all hypotheses used in this study can be accepted and proven. In the first hypothesis, the E-Filling variable can have a positive relationship direction and a significant influence on the Taxpayer Compliance variable. This is because the P-Values ​​are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.008. This means that the implementation of E-Filling can make someone know more precisely how much tax should be paid and immediately decide to pay tax. This, of course, can increase Taxpayer Compliance. In the next hypothesis, the Tax Sanctions variable can also moderate the influence of the e-Filling variable on the Taxpayer Compliance variable because the P-Values ​​are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.000, which is more significant than direct testing.
Genealogi Hukum Ekonomi Islam Bottom-Up: Dari Praktik Perdua dan Jual Janji ke Skema Pembiayaan BRK Syariah Bobby Ferly; Asasriwarni Asasriwarni; Ikhwan Ikhwan; Salma Salma; Elfia Elfia
EKONOMIKA45 :  Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan Vol. 13 No. 1 (2025): Desember : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/ekonomika45.v13i1.5191

Abstract

The discourse of Islamic economic law in Indonesia often highlights the tension between a textualist (top-down) approach and a sociological reality (bottom-up). This study traces the genealogy of Islamic economic law in Riau Province through a bottom-up approach, with a focus on the full conversion of PT Bank Riau Kepri (BRK) into an Islamic bank. This conversion was driven by regional policies and Malay-Islamic cultural identity based on the principle of "adat berandi syarak". This research fills the gap in the literature that tends to focus on formal compliance, by examining the socio-legal origins of Islamic banking products. Through qualitative methodology and three theoretical pillars—legal genealogy, the concept of living law, and the principle of 'urf in ushul fiqh—this study traces the evolution of local customary practices such as perdua (agricultural revenue sharing) and promiscuity (conditional buying and selling as an informal loan) into BRK Syariah formal financing products. The results of the analysis show that the value of partnership and risk sharing of the two is manifested in the muzara'ah and musharakah schemes, while the asset-based financing function of selling promises is refined into murabahah and musharakah mutanaqisah products. This study concludes that BRK Syariah products are the result of a contemporary synthesis between fiqh and living customary law, reflecting the privatization of Islamic economic law based on Riau Malay local wisdom.
ANALISIS KEABSAHAN AKAD GO-PAY PADA APLIKASI GO-JEK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH Ferly, Bobby; Melinda, Ramadhany; Jasmit, Rudi Edwaldo
AL-MASHARIF: JURNAL ILMU EKONOMI DAN KEISLAMAN Vol 12, No 1 (2024)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/masharif.v12i1.11409

Abstract

Go-Pay merupakan salah satu dompet digital atau uang elektronik yang terdapat pada aplikasi Go-Jek. Cara penggunaan Go-Pay adalah dengan mengisi saldo Go-Pay terlebih dahulu atau Top-Up Go-Pay bisa dilakukan melalui driver (pengendara Go-Jek), alfamart, indomaret, M-Banking (ATM)serta Go-Pay ke Go-Pay. Go-Pay bisa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pada aplikasi Go-Jek dan pada toko-toko yang sudah bekerja sama dengan PT GoTo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keabsahan akad Go-Pay dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu permasalahan dari sudut halal atau haramnya, mubah atau makruh berdasarkan hukum Allah Subhanah wa ta’ala dan al-Sunnah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu akad Go-Pay dalam perspektif fikih muamalah adalah akad Qard dan pada akad Qard tidak dibenarkan adanya imbalan atau potongan harga (diskon) yang diberikan oleh pihak Go-Jek pada suatu produk jika pembayaran transaksi dilakukan dengan Go-Pay.
ANALISIS KEABSAHAN AKAD GO-PAY PADA APLIKASI GO-JEK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH Ferly, Bobby; Melinda, Ramadhany; Jasmit, Rudi Edwaldo
AL-MASHARIF: JURNAL ILMU EKONOMI DAN KEISLAMAN Vol 12, No 1 (2024)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/masharif.v12i1.11409

Abstract

Go-Pay merupakan salah satu dompet digital atau uang elektronik yang terdapat pada aplikasi Go-Jek. Cara penggunaan Go-Pay adalah dengan mengisi saldo Go-Pay terlebih dahulu atau Top-Up Go-Pay bisa dilakukan melalui driver (pengendara Go-Jek), alfamart, indomaret, M-Banking (ATM)serta Go-Pay ke Go-Pay. Go-Pay bisa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pada aplikasi Go-Jek dan pada toko-toko yang sudah bekerja sama dengan PT GoTo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keabsahan akad Go-Pay dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu permasalahan dari sudut halal atau haramnya, mubah atau makruh berdasarkan hukum Allah Subhanah wa ta’ala dan al-Sunnah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu akad Go-Pay dalam perspektif fikih muamalah adalah akad Qard dan pada akad Qard tidak dibenarkan adanya imbalan atau potongan harga (diskon) yang diberikan oleh pihak Go-Jek pada suatu produk jika pembayaran transaksi dilakukan dengan Go-Pay.
PERAN ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI INDONESIA Jacob, Jufri; Kamal, Muhammad; Mawardi, Mawardi; Natsir, Imron; Ferly, Bobby
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 8 No. 2 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i2.13967

Abstract

Zakat menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal dan laporan dengan menggunakan pendakatan kualitatif dan deduktif. Temuan dalam penelitian ini adalah zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat ini, dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat, serta dapat membantu masyarakat dalam menggali potensi ekonomi yang dimilikinya, didukung dengan adanya pemberian bantuan modal, bantuan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan. Dengan hal tersebut, masyarakat sangat terbantu dalam meningkatkan taraf hidupnya dan mengubah status ekonominya. Sehingga yang awalnya sebagai mustahiq berubah menjadi muzakki. Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat di Indonesia
POLICE AUTHORITY IN CHANGING THE STATUS OF THE WANTED LIST OF PEOPLE IN THE "VINA" CASE Khulaili Harsya, Rabith Madah; Ferly, Bobby; Rizka, Nanda Dwi; Rais, Muhammad Tasbir; Herlinda, Herlinda
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 8 No. 4 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i4.15236

Abstract

ABSTRACT This research is a quantitative study with an explanatory approach. The data used in this article are primary data that researchers obtained from an online questionnaire of 350 Mitra Bangunan employees spread throughout Indonesia. The questionnaire consists of 10 statements related to Job Embeddedness, Employee Performance, and Resonant Leadership. The data obtained were analyzed using the smart PLS 4.0 analysis tool. The result in this article show convincingly that the Job Embeddedness variable can have a positive relationship direction and a significant influence on Employee Performance because the P-Values are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.011.. In the next row, the second hypothesis can also be accepted and proven. This is due to the same reason, namely the P-Values are positive and below the significance level of 0.05, namely 0.000. On this basis, the first and second hypotheses in this article can be accepted. Keywords: Job Embeddednes, Employee Performance, Resonant Leadership
Defisit Keridhaan Pengelolaan Dana Tunggu Haji: Tinjauan Kritis Fikih Muamalah Ferly, Bobby; Bahar, Muchlis; Elfia, Elfia
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 8, No 2 (2025): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i2.1100

Abstract

Ayat an tarāḍin minkum (QS. An-Nisā: 29) menetapkan keridhaan sebagai fondasi etis transaksi syariah. Sayangnya, model persetujuan tunggal pada setoran awal haji di BPKH memicu "defisit keridhaan", sebuah diskrepansi serius antara mandat pasif jemaah dengan kompleksitas strategi investasi jangka panjang yang risikonya terus berubah. Penelitian yuridis-normatif ini mengkritisi fenomena tersebut menggunakan data sekunder, termasuk regulasi UU Nomor 34 Tahun 2014 dan laporan keuangan terkait. Studi ini mengungkap "paradoks kinerja", di mana kesuksesan administratif seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) justru mengaburkan informasi krusial mengenai profil risiko dan kegagalan target imbal hasil, sehingga mendegradasi kualitas ridha. Lebih jauh, konstruksi akad wakālah bil istithmār yang statis tanpa mekanisme evaluasi berkala dianggap menciptakan gharar temporal dan melemahkan posisi tawar jemaah. Guna mengatasi intertemporal mis-consent, penelitian merekomendasikan restrukturisasi tata kelola melalui siklus pembaruan persetujuan (Consent Renewal Cycle) tiap lima tahun, penyediaan opsi risiko terdiferensiasi (Amanah, Berkah, Tumbuh), serta transparansi radikal via dasbor "My-Manfaat". Reformasi ini diharapkan mampu memulihkan legitimasi syariah, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, serta menekan risiko keagenan demi perlindungan hak jemaah yang lebih substantif.
The Effectiveness of Consumer Protection Law in Overcoming Misleading Marketing in the Food and Beverage Industry Ferly, Bobby; Apriyanto, Apriyanto; Katjong, Rizky Wisudawan
Ipso Jure Vol. 1 No. 8 (2024): Ipso Jure - September
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/9tsbar63

Abstract

Evaluate the effectiveness of consumer protection law in addressing misleading marketing in the food and beverage industry, which often involves inaccurate product information. On the other hand, misleading marketing not only harms consumers economically, but can also have a serious impact on public health. Therefore, the active role of consumers in verifying product information is becoming increasingly important amidst the rise of misleading claims in the food and beverage sector. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze Law No. 8/1999 on Consumer Protection. This method allows researchers to evaluate existing regulations and understand the concept of consumer protection in the context of misleading marketing. The results show that although regulations are in place, stricter implementation and enforcement are needed to protect consumers from health risks and economic losses due to misleading product information. The research suggests increased supervision by authorities, such as BPOM, as well as better collaboration between the government, businesses, and consumers to create a fairer and more transparent trading environment in the food and beverage sector.
REKONSTRUKSI FIQH MUAMALAH KONTEMPORER BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH Rudi Edwaldo Jasmit; Herdifa Pratama; Siti Yulia Makkininnawa; Bobby Ferly; Muhajirin Muhajirin; Landes Yuanda
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v6i1.11316

Abstract

Contemporary fiqh muamalah faces significant challenges in response to the development of modern economic practices characterized by transactional complexity, economic digitalization, and unequal economic relations. Within Islamic economic law, the development of fiqh muamalah remains largely dominated by a legal-formalistic approach that emphasizes the textual validity of contracts, while the objectives of Islamic law and the socio-economic impacts of transactions receive limited attention. This condition contributes to the weak realization of substantive justice in contemporary muamalah practices. This paper examines the problem of legal formalism in fiqh muamalah and analyzes the operational limitations of maqāṣid al-sharī‘ah in Islamic economic practice. Employing a normative–conceptual legal approach, the discussion focuses on reconstructing contemporary fiqh muamalah based on maqāṣid al-sharī‘ah by positioning legal objectives as the foundation of legal reasoning. The analysis demonstrates that such reconstruction requires the repositioning of maqāṣid al-sharī‘ah as an epistemological basis, the expansion of legal analysis from contractual relations to economic structures and impacts, and the affirmation of substantive justice as a key criterion of Sharī‘ah compliance. This approach is expected to strengthen the role of fiqh muamalah as a responsive, contextual, and justice-oriented framework within the development of Islamic economic law.