Claim Missing Document
Check
Articles

Membangun Sistem Partisipatif Pengendalian Perilaku-Nyampah Pengunjung Taman Wisata Zuska, Fikarwin; Agustrisno, Agustrisno; Delvian, Delvian; Zulkifli, Zulkifli
Pelita Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2024): Pelita Masyarakat, September
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/pelitamasyarakat.v6i1.11996

Abstract

The behavior of visitors littering in coastal tourist parks has resulted in the generation of plastic waste, which, in turn, poses a significant risk of polluting the ocean. This issue arises due to the absence of a deliberately constructed visitor littering control system by the park management. This paper explains that a visitor littering control system in tourist parks can be established by the management through participatory and persuasive approaches, without causing resistance from visitors. The method employed is through active engagement. Park managers and staff across all levels, particularly those who interact directly with visitors, are collaboratively involved in developing a shared understanding. This is achieved through Focus Group Discussions (FGDs), which address the rationale behind encouraging visitors to manage their own waste, facilitated by a dedicated team. Through FGDs, complemented by educational materials on the environmental impact of plastic waste and the development of a Procedural Manual for establishing a visitor littering control system, along with continued support, the park management succeeded in creating an environment where staff systematically and collectively persuade visitors while providing waste bags (disposal points) to prevent littering. The results of this initiative demonstrate that the visitor littering control system in the Mangrove Tourism Park has begun to take shape, characterized by a shared commitment and awareness to tackle waste management issues, as well as an increased understanding among the park management of the environmental hazards posed by plastic waste.  
Circle Fish: Social-economic Locomotive of Perlis Village: Ikan Cerbung: Lokomotif Sosial-Ekonomi Desa Perlis Masliawati, Suci; Zuska, Fikarwin
Progress In Social Development Vol. 2 No. 2 (2021): July 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/psd.v2i2.29

Abstract

ABSTRACT: This study aims to describe the exploitation of cerbung fish and its socio-economic consequences as a driver of the economy of the residents of Perlis Village, West Brandan District, Langkat Regency, North Sumatra. The method used to obtain data and information in this research is live-in with residents, while carrying out observations and interviews with informants in each stage of the cerbung fish production process as well as key informants. The results of the study show that the exploitation of cerbung fish has created a productive work cycle of ‘money printing' for many people so that this business can act as the economic locomotive of Perlis Village. Those involved as agents in this business are fishermen or fish catchers (men), women splitting and drying fish, boat and yard washers (fishing gear), ducklings, fish shovelers, canoe miners, and owners shop. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengusahaan ikan cerbung dan akibat sosial-ekonominya sebagai penggerak perekonomian penduduk Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini adalah tinggal-bersama warga (live-in), sembari melaksanakan pengamatan (observation) dan wawancara (interview) dengan informan-pelaku di masing-masing tahap proses produksi ikan cerbung dan juga informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusahaan ikan cerbung telah menimbulkan siklus kerja produktif ‘pencetak uang’ untuk banyak orang sehingga bisnis ini bisa berperan sebagai lokomotif ekonomi Desa Perlis. Mereka yang terlibat sebagai pelaku (agent) dalam usaha ini ialah nelayan atau penangkap ikan (laki-laki), perempuan pembelah dan penjemur ikan, tukang cuci boat dan pekarangan (alat tangkap), anak itik, tukang sorong ikan, penambang sampan, dan pemilik kedai.
Ethnographic Gayo Community Of Tampur Paloh Village In The Lower Tamiang River, Simpang Jernih District, East Aceh Regency, Aceh Province: Etnografi Masyarakat Gayo Desa Tampur Paloh Di Hilir Sungai Tamiang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Muhammad Farhan Zuldiansyah; Zuska, Fikarwin
Progress In Social Development Vol. 3 No. 1 (2022): January 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/psd.v3i1.38

Abstract

ABSTRACT: Formal education in Tampur Paloh Village is lagging in all aspects, especially in the field of communication and the feasibility of facilities and support. This is the main problem of formal education there which leads to the low competitiveness of local children in the regional and even national arena. This study will discuss the situation and backwardness of rural communities downstream of the Tamiang River, Simpang Jernih District, East Aceh Regency, Aceh Province by looking at the dynamics that occur in formal schools. This research was conducted using qualitative descriptive methods with data sourced from participatory observations in the region. Explain clearly the facts on the ground and to what extent they lag behind the relevance of today's education. By being exposed to the limitations of formal schools, the local community can invite further steps to address the limitations of the quality of these formal studies. ABSTRAK: Pendidikan Formal di Desa Tampur Paloh mengalami ketertinggalan dari segala aspek, khususnya di bidang komunikasi dan kelayakan sarana dan penunjang. Hal tersebut menjadi masalah utama pendidikan formal disana yang berujung menjadi rendahnya daya saing anak setempat di kancah daerah bahkan nasional. Kajian ini akan membahas keadaan dan ketertinggalan masyarakat pedalaman di Hilir Sungai Tamiang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan melihat dinamika yang terjadi di sekolah formal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari observasi partisipatif di wilayah tersebut. Menjabarkan dengan jelas fakta di lapangan dan sampai sejauh apa ketertinggalan mereka terhadap kerelavan pendidikan zaman sekarang. Dengan tereksposnya keterbatasan sekolah formal masyarakat setempat dapat mengundang langkah lanjutan penanganan keterbatasan kualitas studi formal tersebut.
Dalihan Na Tolu : Fungsi Kekerabatan Masyarakat Angkola Dalam Upacara Perkawinan di Desa Paran Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara prayoga, hendra agus; Zuska, Fikarwin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.242-253

Abstract

Dalihan Na Tolu. Sistem ini adalah sistem tradisional yang bekerja dalam kehidupan bersama sehari-hari di masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu tersebut pada Masyarakat Angkola melalui analisis reflektif atas data-data hasil penelitian mengenai upacara perkawinan di Desa Paran Julu. Data dikumpulkan melalui observasi partisipasi, wawancara bebas-mendalam, obrolan, overhear (nguping) serta penserapan dengan segenap panca indera selama 2 bulan. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu pada masyarakat Desa Paran Julu adalah mora, kahanggi, dan anak boru dimana ketiga kelompok tersebut saling berhubungan ibarat segitiga sama kaki. Struktur tertinggi berada pada mora di puncak segitiga dan kahanggi dan anak boru di kaki segitiga. Mora dan kahanggi digolongkan kedudukan yang tinggi, sedangkan anak boru berada pada posisi paling bawah. dalam upacara perkawinan Dalihan Na Tolu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kelancaran upacara perkawinan dimana mora memiliki peran penting dalam pengembil keputusan, kahanggi sebagai pendukung kebijakan dan anak boru sebagai penanggug jawab upacara perkawinan, dalam ketiga unsur tadi juga bekerjasama menyumbangkan dana dan juga tenaga untuk kelancaran pesta.Kata kunci : kekerabatan, dalihan na tolu, ,batak angkola, perkawinan
Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Anak Usia Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Mogang Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tahun 2024 Duyo, Rosita; Zuska, Fikarwin; Sitorus , Mido Ester J.; Ketaren , Otniel; Manurung , Kesaktian
Journal of Pharmaceutical and Sciences JPS Volume 8 Nomor 3 (2025)
Publisher : Fakultas Farmasi Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/journal-jps.com.v8i3.1109

Abstract

Background: Based on the 2023 Indonesian Health Survey (SKI) in Samosir Regency, the prevalence of stunting was 22.4%, with Palipi District recording the highest rate. As of August 2024, the incidence of stunting in Palipi District reached 14.34% (182 toddlers). Although there has been a decline, stunting remains a priority program in Samosir Regency. Objective: This study aims to analyze the risk factors associated with the incidence of stunting among toddlers in the working area of Mogang Public Health Center, Palipi District. Method: This research employed a quantitative design with a cross-sectional approach conducted in the working area of Mogang Public Health Center in 2024. The study sample consisted of 93 mothers with toddlers, selected using accidental sampling techniques. Data were analyzed using univariate, bivariate (Chi-Square test), and multivariate (logistic regression) analyses. Results: The bivariate analysis revealed significant relationships between maternal nutritional status (p=0.000), parenting pattern (p=0.000), maternal education level (p=0.000), family income level (p=0.002), and household sanitation conditions (p=0.000) with the incidence of stunting. However, multivariate analysis identified only three dominant and independent variables: maternal education level (p=0.014; Exp(B)=26.410), parenting pattern (p=0.001), and household sanitation condition (p=0.023). Conclusion: Maternal education level, parenting pattern, and household sanitation are proven to be the dominant factors influencing stunting. Mothers with low education levels are 26 times more likely to have stunted children. Preventive efforts should prioritize interventions targeting these three factors through focused health education programs.
A Community-Based Environmental Empowerment Model Through Social Movements and Local Institutions: Strate-gies for Strengthening and Implementation Agustrisno, Agustrisno; Zulkifli Lubis; Fikarwin Zuska; Farid Aulia; Nita Savitri
INFOKUM Vol. 13 No. 06 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/infokum.v13i06.3050

Abstract

Environmental management and village cleanliness through social movements in community empowerment efforts in Sei Nagalawan Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, are still constrained by various factors. These include: the limited capacity of the village community to reduce the rapidly increasing volume of waste, the low level of community knowledge regarding waste management and household yard cleanliness, and weak partnerships in community-based waste management initiatives. This situation needs to be addressed through community service programs. The activities are designed to empower the PKK (Family Welfare Movement) Women’s Group, village Posyandu (Integrated Health Post) cadres, and the broader community by providing outreach and awareness-raising on the importance of maintaining a clean, waste-free environment through social movements. The objectives of this independent community service program are to: (1) contribute to reducing the alarming rate of waste generation, (2) increase the knowledge of PKK members and Posyandu cadres on waste management, and (3) strengthen local institutions as a means of fostering community-based social movements for waste management. The methods used in this program include: socialization and training on environmental management with a focus on preventing yard waste, and a participatory approach to social movements that integrates the role of local institutions. The results of this community service initiative demonstrate increased community motivation to manage waste and maintain clean household yards through social movement-based approaches.
Mengenyahkan Sampah Plastik Benalu dengan Ekobrik: Get Rid of Parasitic Plastic Waste with Ecobricks Zuska, Fikarwin; Naria, Evi; Zulfendri, Zulfendri
Pelita Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Pelita Masyarakat, Maret
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/pelitamasyarakat.v5i2.11417

Abstract

Household plastic packaging waste, which we refer to as 'parasitic plastic' due to its perceived lack of usefulness for business, is generally disposed of by household members without processing. The quantity of this waste throughout Indonesia is very large and continues to increase, in line with household consumption growth. If this parasitic plastic waste continues to be left untreated, it will have long-term impacts on ecology and health; in the short term, it will affect cleanliness and the aesthetics of residential environments. The creation of incentive-based eco-bricks, by stuffing plastic packaging waste into 600 ml bottles weighing around 200 grams, and providing incentives of IDR 3,000 - 5,000 per bottle to participating communities. Additionally, the formation of organized ecobrick groups is a solution that can reduce daily plastic waste from households and decrease the scattered plastic waste that damages environmental aesthetics, cleanliness, and sustainability. Through participatory action methods, it was found that those involved in the creation of incentive-based eco-bricks tend to be predominantly women (housewives) and children from low-income families. Women involved in this activity (in terms of age) generally move slowly but consistently.
Making Ecobrick: Powerful Reduce Plastic Trash Zuska, Fikarwin; Naria, Evi; Febira, Noly; Aulia, Fikri
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2023): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v8i2.11181

Abstract

Plastic waste has created tiny particles called microplastics. Microplastics threaten life on this earth. Until now, the reduction of plastic waste has not been significant because it is not fast compared to its production. Only a few plastic producers want to intervene in this matter by withdrawing their products which have become waste from consumers. In general, consumers are left responsible for managing plastic packaging waste made by producers. Therefore, with the existing limitations, the residents, after being empowered with their assistants, made efforts to deal with plastic waste by using eco-bricks. As a result, one ecobric prevents 2 ounces of plastic waste from becoming pollutants. The more ecobric is made, then purchased at an agreed price, the budget will be divided among less fortunate families.
Patterns of Reproductive Health and Sexuality Learning among Private High School Students at Yayasan Perguruan Mayjend Sutoyo in Medan Siboro, Ayulina; Zuska, Fikarwin; Ginting, Bengkel; Ismail, Rizabuana; Sitorus, Henry
PERSPEKTIF Vol. 13 No. 1 (2024): PERSPEKTIF January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v13i1.10980

Abstract

The surge in premarital sexual incidents among teenagers leading to early marriages, prompted by unintended pregnancies, pervasive dating behavior beyond ethical boundaries, exposure to explicit content, and the prevalence of sexual diseases, underscores the critical need for comprehensive sexual and reproductive health education. This study explores the patterns and strategies employed in imparting sexual education and managing reproductive health among students at Yayasan Perguruan Mayjend Sutoyo High School, Sisingamangaraja Street, Medan. Employing qualitative methods, data was gathered through in-depth interviews and focus group discussions with students, Biology teachers, the School Principal, parents, and other stakeholders. The findings reveal that sexual education primarily stems from Biology teachers, who employ tactful language to teach human anatomy, reproductive organs, and sexual functions, adhering to contextual norms. Reproductive health education addresses the dynamics and consequences of casual sexual relationships, utilizing age-appropriate teaching materials. Teenagers seek diverse knowledge from parents, school descriptions, and online resources to navigate sexual and reproductive health challenges. However, the discreet provision of sexual education is influenced by traditional cultural values, fostering silence and shame, particularly in discussing male and female genitalia.
Land conflict resolution: Case study in Sarirejo Village Aritonang, Juniaty D.; Hidayat; Zuska, Fikarwin
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 2 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.02.02.09

Abstract

This study aims to describe the factors that cause land conflicts between the community and the Air Force in the Indonesian Air Force in Suwondo and the strategies that the community uses in demanding their land rights. The author chose a qualitative approach with the ethnographic method to understand more deeply what is behind an event that took the process, causes and conflict resolution. The results showed that the factor causing the conflict was the claim of each party to the land. Conflict resolution efforts are carried out by the community to obtain land rights through non-litigation advocacy processes and litigation advocacy. The results of these two strategies were able to encourage the government to restore community rights to their land even though it had to go through a long struggle. In July 2020 the government issued a policy to move the Sowondo Base to Langkat Regency.