Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.65
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Jurnal SIMADA (Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data) MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Ahkam: Jurnal Hukum Islam AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman TSAQAFAH Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Nizham Journal of Islamic Studies Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ADHKI: Journal of Islamic Family Law Istinbath : Jurnal Hukum Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Qisthosia AKM: Aksi Kepada Masyarakat The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Hunafa: Jurnal Studia Islamika Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah Muslim Heritage MILRev: Metro Islamic Law Review Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Mu'asyarah Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Agus Hermanto
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK) Syahidin; M. Nasor; Agus Hermanto
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2024): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2024.vol7(1).15736

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia memiliki peluang yang sangat besar untuk berperan aktif dalam industri halal global. Melalui Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menjadi tonggak perekonomian Indonesia, pemerintah membuat kebijakan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha UMK sehingga mampu bersaing di pasar global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pertumbuhan industri halal berbasis usaha mikro kecil. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari artikel ilmiah dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran UMK dalam perekonomian Indonesia sangat penting termasuk dalam perkembangan industri halal. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah sehingga melahirkan kebijakan sertifikasi halal untuk pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah meningkatkan nilai jual produk Indonesia di pasar global meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala baik dalam pengembangan UMK sendiri maupun proses sertifikasi halal yang dilakukan.
Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Mekanisme Fundraising Dana Zakat Melalui Bank Konvensional pada BAZNAS Kota Bandar Lampung Zaharah, Rita; Faizal, Liky; Hermanto, Agus; Fauzi, Mohammad Yasir; Santoso, Rudi
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/adzkiya.v12i1.9263

Abstract

MUI Fatwa No. 1 of 2004 concerning Interest states that mu'amalah is not permitted using Conventional Banks because there is an Interest system in Conventional Financial Institutions and the practice of interest is haram. Fundraising zakat by BAZNAS Bandar Lampung City in practice is known to use Conventional Banks which are used in collecting zakat. This is contradictory and gives rise to speculation among the public because there is a discrepancy between the fundraising mechanism at BAZNAS Bandar Lampung City and the MUI fatwa No.1 of 2004. This research is field research with a descriptive qualitative approach. Data sources come from primary data and secondary data. The results obtained in this research are: First, the fundraising mechanism for zakat funds is carried out directly, namely muzaki go directly to the BAZNAS / UPZ office and indirectly, namely through transfers to bank accounts, including using conventional banks. This was done because of the existence of an MoU with the Bandar Lampung City Government in optimizing the collection of ASN zakat, the regulations of which are carried out by Regional Banks, and Commercial Banks are used to facilitate and target Muzakki who are not familiar with Sharia Banks, Commercial Banks are used only as a channel for zakat/UPZ (zakat collection unit), deposited and managed by Sharia Bank account. Second, the use of conventional banks in collecting zakat carried out by BAZNAS Bandar Lampung City from the perspective of sharia economic law based on findings and facts that occur in the field and based on maslahah murlah may be done because there are benefits and maslahah for many people (not problems for the interests of one group or certain individuals) and reject harm in order to maintain the goals of shara' (maqashid shari'ah)
Telaah Mubadalah Tentang Poligami di Era Digital Hermanto, Agus; Fikri, Arif; Hadaiyatullah, Syeh Sarip; Santoso, Rudi
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2023): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v2i2.5073

Abstract

Monogami adalah asas yang terkandung dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, yaitu laki-laki hanya memiliki istri satu, hal ini seirama dengan prinsip mubadahlah agar dapat berbuat adil. Realitanya, upaya pemerintah dalam meminimalisir angka perceraian yang disebabkan oleh poligami dengan cara mewujudkan e-KTP fenomena poligami masih marak kita saksikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana telaah mubadalah terhadap poligami pada era digital di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menelaah fenomena pologami dalam kacamata mubadalah untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk liberary seseach yaitu mengkaji tentang fenomena poligami pada era rad an pasca diwujudkannya e-KTP, yang kemudian telaah dengan teori mubadalah untuk mewujudkan keadilan. Dalam konteks digital, fenomena poligami sebenarnya telah terstruktur, yaitu orang kerap melakukan poligami secara resmi yaitu terdaftar di pegawai pencatat nikah, sedangkan markanya poligami yang terjadi pada era digital ini adalah penipuan ijin nikah pada istri pertama, sehingga akan menimbulkan konflik hingga pada ranah perceraian akibat terkhianati. Dalam telaah mubadalah bahwa fenomena poligami ini bertentangan dengan prinsip-prinsip mubadalah, yaitu rahmah dan akhlakul karimah, yaitu suami tidak memiliki rasa sayang pada istrinya hingga melakukan penipuan surat ijin poligami, dan perilaku penipuan seperti ini adalah bentuk dari suami yang tidak bertanggungjwab dan tidak memiliki akhlakul karimah.
KONSEP BURDAH DALAM PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH Dharmayani Dharmayani; Agus Hermanto; Imam Nur Hidayat; Habib Ismail; Iwannudin Iwannudin
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 7 No. 1 (2022): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v7i1.2303

Abstract

Aurat is a part of the body that must be covered in Islamic teachings. The female genitalia are all parts of the body except the palms and the face. In the concept of Jama'ah Tablighi, burdah is a cloth to cover the face, like a veil. This study aims to examine in depth the concept of burdah which is an effort to cover the genitals in the perspective of the Tablighi Jama'ah. This research is a qualitative type in the form oflibrary research, with a historical-philosophical approach namely studying the concept of burdah historically and philosophically so as to find the correct meaning. The results of this study indicate that in the concept of Jama'ah Tablighi, burdah is an effort to cover the aurat for Muslim women, this is done because women are the ones who become the motivation for da'wah for their husbands, so that all things that are owned by the wife are only for her husband, including the beautiful face. is a source of slander if not guarded. Because the face is a source of slander, the face becomes aurat for women and must be protected by covering it.
Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia Iman Nur Hidayat; Agus Hermanto
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 2 No 1 (2021): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.838 KB) | DOI: 10.51675/jaksya.v2i1.162

Abstract

Abstrak: Kajian tentang Rencana RUU menjadi penting, di satu sisi bahwa telah ada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Hukum Alkohol, namun demikian, bahwa fatwa tidaklah mengikat dan hanya berlaku bagi kaum muslimin di Indonesia, realitanya minuman beralkohol ucap kali ditemukan menjadi tradisi dan kebiasaan dalam acara-acara di wilayah-wilayah tertentu, seperti Sulawesi dan Sumatra Barat, untuk dapat memberlakukan sebuah aturan secara legal, mengikat kepada semua masyarakat, maka perlu dibuat Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, karena dengan kebiasaan minuman beralkohol, banyak meresahkan masyarakat, merugikan negara, banyaknya kecelakaan lalu lintas serta merusak generasi. Melihat realita yang ada, maka perlu kiranya Indonesia menggas RUU tentang larangan minuman beralkohol, dengan tujuan agar masyarakat Indoesia senantiasa memahami kemudharatan yang terjadi akibat minuman beralkohol. Kajian ini merupakan jenis kualitatif, dalam bentuk studi pustaka (library reseach) yang membahas tentang kemudharatan minuman beralkohol dalam tinjaun filosofis-historis dengan pendekatan maqasid al-syari’ah. Tinjauan maqasid al-Syari’ah terhadap keharaman minuman beralkohol sebagaimana keharaman khamr dalam proses analogi hukum bertujuan untuk; Pertama, Mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, Kedua, bentuk saad al-Dzari’ah yaitu mencegah celah untuk melakukan tindakan yang membawa kemudharatan lebih besar dengan kaidah dar’ul mafasidi muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (mencegah kemudhartan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Hal ini dilakukan dmemi melindungi agama, jiwa, akal, nasab dan juga harta. Dari sinilah dipastikan bahwa segala minuman yang mendatangkan kemudharatan sebagaimana khamr dihukumi haram sebagaimana khamr, karena memiliki ‘illat (argumen) hukum yang sama.
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah Muhammad Fuad Mubarok; Agus Hermanto
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.298

Abstract

Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk menwujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga (sakinah). Selain itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (maskawin) dan yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqasid syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan maqasid syariah. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam rumah tangga harus mengedepankan keadilan, kesalingan seperti yang ditawarkan konsep kesetaraan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi. Sesungguhnya dalam ajaran Islam tidak, antara laki-laki dan perempuan dibedakan, apalagi mendiskriminasikan salah satu pihak. Bahkan ajaran Islam membawa kemaslahatan dan kerahmatan seluruh alam (rahmatan li al-alamin). Dengan demikian, maka lima prinsip dalam maqasid syariah bisa tetap terjaga, yaitu: hifdzu ad-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, hifdzu an-nasl.
Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama Agus Hermanto; Ihda Shofiyatun Nisa'
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 1 (2024): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v5i1.734

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Banyak negara mengambil Langkah-langkah untuk melindungi alam dari kerusakan lebih lanjut. Namun kita cenderung lupa bahwa lingkungan yang perlu kita jaga bukan hanya lingkungan luar saja, tetapi juga lingkungan sekitar kita yaitu lingkungan rumah tangga. Lingkungan rumah tangga yang sehat dan terawatt merupakan landasan penting dalam menjaga lingkungan. Dengan prinsip mubadalah, konsep saling menghormati dan kerjasama agar tercipta keluarga yang harmonis. Artikel ini disusun dengan menggunakan penelitian normative dengan cara mengumpulkan bahan penelitian dari sumber-sumber kepustakaan baik buku-buku, jurnal, maupun artikel yang sesuai dengan topik kajian. Dengan tujuan mencari bagaimana konsep mubadalah sebagai kunci ekologi rumah tangga yang harmonis ? bagaimana penerapan prinsip-prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga ? kesimpulanya adalah; pertama, konsep mubadalah dapat diterapkan secara luas pada lingkungan rumah tangga untuk mencapai rumah tangga yang harmanis dan sejahtera. Dengan menekankan aspek keseimbangan antara memberi dan menerima. Kedua, konsep mubadalah juga menekankan pentingnya saling menghormati dan memperlakukan keluarga secara adil dan pantas.
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Agus Hermanto
Justicia Islamica Vol 13 No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i1.455

Abstract

“Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia” Dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal nikah adalah bâligh, sedangkan tanda-tanda bâligh ada dua, yaitu bi al-alâmaât; bagi  laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh. bi al-sin; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Syafi’i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan al-Qur’an maupun al-Hadits tidak secara eksplsit menetapkan usia nikah. Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal menikah di Indonesia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia Agus Hermanto
Justicia Islamica Vol 15 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1455

Abstract

The end of this study concluded that there are similarities and differences between them on the issue of euthanasia, ie they both forward the elements kemashlahatan, that prevent a disease is an obligation that must be done by each individual. While the difference was more depressed on the way to apply euthanasia, namely on how to end the suffering of patients. In Islam known healing of a scientific nature and the divine, whereas in Medical Sciences, simply healing that is' aqliyah alone and also on the basis of elements of an emergency. In principle deliberate murder against those who are sick means precede destiny. God has set the deadline of the age of man. By accelerating death, patients do not benefit from Allah exam given to him, in the form him tawakal.Akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya dalam masalah euthanasia, yakni keduanya sama-sama mengedepankan unsur kemashlahatan, bahwa mencegah suatu penyakit adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Sedangkan sisi perbedaannya lebih tertekan pada cara mengaplikasikan euthanasia tersebut, yakni pada cara mengakhiri penderitaan pasien. Dalam Islam dikenal penyembuhan yang bersifat ilmiah dan ilahiyah, sedangkan dalam Ilmu Kedokteran, hanya penyembuhan yang bersifat 'aqliyah semata dan juga atas dasar unsur darurat. Pada prinsipnya pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir. Allah telah menentukan batas akhir usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah Swt kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepada-Nya.
The Role of Maslahah Mursalah in Strengthening Religious Moderation: A Contemporary Approach to Mitigating Radicalism in State Islamic Universities in Indonesia Agus Hermanto; Gesit Yudha; Siti Nurjanah; Agustiyara
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): MilRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v5i1.10191

Abstract

State Islamic Universities (Universitas Islam Negeri/UIN) in Indonesia function as transformative arenas for the development of Islamic thought and movements that actively counter radicalism and extremist ideologies. This study employs a qualitative approach with an exploratory descriptive design, utilizing a case study methodology. Data were collected through field observations and in-depth interviews with nine purposively selected informants, including the head, secretary, and administrative staff of Ma’had Al-Jami’ah. The data were analyzed using content analysis informed by social theory to capture both normative and practical dimensions of religious moderation. The findings demonstrate that the concept of Maslahah Mursalah plays a central role in shaping the religious moderation programs implemented at Ma’had Al-Jami’ah. This principle serves as a flexible legal-ethical framework that enables Islamic teachings to respond constructively to contemporary social challenges. Core religious subjects—such as theology (ʿaqīdah), ethics (akhlāq), and Islamic law (sharīʿah)—are not taught rigidly but are interpreted contextually to address present-day realities. For instance, the concept of jihad is redefined beyond its narrow association with armed struggle and expanded to include intellectual endeavors (ṭalab al-ʿilm), scientific advancement, and technological innovation. This reinterpretation encourages students to view knowledge production and social contribution as integral forms of religious commitment. This study contributes significantly to the discourse on religious moderation in Islamic higher education by offering empirical insights into institutional strategies that foster moderation, resilience, and responsiveness to contemporary societal issues.
Co-Authors A Kumedi Ja’far Abdul Qodir Zaelani Agustiyara Anang Wahyu Eko Setianto Anang Wahyu Eko Setianto Ari Rohmawati Ari Rohmawati Arif Fikri Budi Suharto Budi Suharto Bunyamin, Mahmudin Bunyana Sholihin Dani Amran Hakim Dharmayani Dharmayani Dwi Wulandari Efa Rodiah Nur Fikri, Arif Gesit Yudha Habib Ismail Hanif Al-fauzi Nur Hendra Novian Hendra Novian Hepi Riza Zen Ibnu Irawan Ibnu Irawan Ibnu Irawan Ibnu Irawan Idham Idham Idham Idham Ihda Shofiyatun Nisa’ Imam Nur Hidayat Imam Nur Hidayat Iman Nur Hidayat Iwannudin Iwannudin Jayusman Jayusman Jayusman Liky Faizal Lutfiana Dwi Mayasari M. Nasor Maimun Maimun Moh. Mukri Mohammad Yasir Fauzi Mufid Arsyad Mufid Arsyad Mufid Arsyad Mufid Arsyad Muhammad Fuad Mubarok Nety Hermawati novia dwi putri Nurnazli Nurnazli Nurwijayanti Rahmat Rahmat Rimanto Rimanto Rimanto Rimanto Rudi Santoso, Rudi Siti Nurjanah Siti Nurjanah Siti Nurjanah Siti Nurjanah Siti Nurjannah Syahidin Syeh Sarip Hadaiyatullah Triono Triono Ullynta Mona Hutasuhut Zaharah, Rita Zikrin Zikrin Zuhraini