Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.692
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Jurnal SIMADA (Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data) MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Ahkam: Jurnal Hukum Islam FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman TSAQAFAH Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Nizham Journal of Islamic Studies Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ADHKI: Journal of Islamic Family Law Istinbath : Jurnal Hukum Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Qisthosia AKM: Aksi Kepada Masyarakat The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Hunafa: Jurnal Studia Islamika Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah Jurnal Penelitian Serambi Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Muslim Heritage MILRev: Metro Islamic Law Review Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Mu'asyarah Journal of Islamic Mubādalah Profetika: Jurnal Studi Islam Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Agus Hermanto
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Telaah Mubadalah Tentang Poligami di Era Digital Hermanto, Agus; Fikri, Arif; Hadaiyatullah, Syeh Sarip; Santoso, Rudi
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2023): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v2i2.5073

Abstract

Monogami adalah asas yang terkandung dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, yaitu laki-laki hanya memiliki istri satu, hal ini seirama dengan prinsip mubadahlah agar dapat berbuat adil. Realitanya, upaya pemerintah dalam meminimalisir angka perceraian yang disebabkan oleh poligami dengan cara mewujudkan e-KTP fenomena poligami masih marak kita saksikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana telaah mubadalah terhadap poligami pada era digital di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menelaah fenomena pologami dalam kacamata mubadalah untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk liberary seseach yaitu mengkaji tentang fenomena poligami pada era rad an pasca diwujudkannya e-KTP, yang kemudian telaah dengan teori mubadalah untuk mewujudkan keadilan. Dalam konteks digital, fenomena poligami sebenarnya telah terstruktur, yaitu orang kerap melakukan poligami secara resmi yaitu terdaftar di pegawai pencatat nikah, sedangkan markanya poligami yang terjadi pada era digital ini adalah penipuan ijin nikah pada istri pertama, sehingga akan menimbulkan konflik hingga pada ranah perceraian akibat terkhianati. Dalam telaah mubadalah bahwa fenomena poligami ini bertentangan dengan prinsip-prinsip mubadalah, yaitu rahmah dan akhlakul karimah, yaitu suami tidak memiliki rasa sayang pada istrinya hingga melakukan penipuan surat ijin poligami, dan perilaku penipuan seperti ini adalah bentuk dari suami yang tidak bertanggungjwab dan tidak memiliki akhlakul karimah.
KONSEP BURDAH DALAM PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH Dharmayani Dharmayani; Agus Hermanto; Imam Nur Hidayat; Habib Ismail; Iwannudin Iwannudin
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 7 No. 1 (2022): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v7i1.2303

Abstract

Aurat is a part of the body that must be covered in Islamic teachings. The female genitalia are all parts of the body except the palms and the face. In the concept of Jama'ah Tablighi, burdah is a cloth to cover the face, like a veil. This study aims to examine in depth the concept of burdah which is an effort to cover the genitals in the perspective of the Tablighi Jama'ah. This research is a qualitative type in the form oflibrary research, with a historical-philosophical approach namely studying the concept of burdah historically and philosophically so as to find the correct meaning. The results of this study indicate that in the concept of Jama'ah Tablighi, burdah is an effort to cover the aurat for Muslim women, this is done because women are the ones who become the motivation for da'wah for their husbands, so that all things that are owned by the wife are only for her husband, including the beautiful face. is a source of slander if not guarded. Because the face is a source of slander, the face becomes aurat for women and must be protected by covering it.
Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia Iman Nur Hidayat; Agus Hermanto
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 2 No 1 (2021): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.838 KB) | DOI: 10.51675/jaksya.v2i1.162

Abstract

Abstrak: Kajian tentang Rencana RUU menjadi penting, di satu sisi bahwa telah ada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Hukum Alkohol, namun demikian, bahwa fatwa tidaklah mengikat dan hanya berlaku bagi kaum muslimin di Indonesia, realitanya minuman beralkohol ucap kali ditemukan menjadi tradisi dan kebiasaan dalam acara-acara di wilayah-wilayah tertentu, seperti Sulawesi dan Sumatra Barat, untuk dapat memberlakukan sebuah aturan secara legal, mengikat kepada semua masyarakat, maka perlu dibuat Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, karena dengan kebiasaan minuman beralkohol, banyak meresahkan masyarakat, merugikan negara, banyaknya kecelakaan lalu lintas serta merusak generasi. Melihat realita yang ada, maka perlu kiranya Indonesia menggas RUU tentang larangan minuman beralkohol, dengan tujuan agar masyarakat Indoesia senantiasa memahami kemudharatan yang terjadi akibat minuman beralkohol. Kajian ini merupakan jenis kualitatif, dalam bentuk studi pustaka (library reseach) yang membahas tentang kemudharatan minuman beralkohol dalam tinjaun filosofis-historis dengan pendekatan maqasid al-syari’ah. Tinjauan maqasid al-Syari’ah terhadap keharaman minuman beralkohol sebagaimana keharaman khamr dalam proses analogi hukum bertujuan untuk; Pertama, Mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, Kedua, bentuk saad al-Dzari’ah yaitu mencegah celah untuk melakukan tindakan yang membawa kemudharatan lebih besar dengan kaidah dar’ul mafasidi muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (mencegah kemudhartan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Hal ini dilakukan dmemi melindungi agama, jiwa, akal, nasab dan juga harta. Dari sinilah dipastikan bahwa segala minuman yang mendatangkan kemudharatan sebagaimana khamr dihukumi haram sebagaimana khamr, karena memiliki ‘illat (argumen) hukum yang sama.
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah Muhammad Fuad Mubarok; Agus Hermanto
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.298

Abstract

Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk menwujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga (sakinah). Selain itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (maskawin) dan yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqasid syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan maqasid syariah. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam rumah tangga harus mengedepankan keadilan, kesalingan seperti yang ditawarkan konsep kesetaraan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi. Sesungguhnya dalam ajaran Islam tidak, antara laki-laki dan perempuan dibedakan, apalagi mendiskriminasikan salah satu pihak. Bahkan ajaran Islam membawa kemaslahatan dan kerahmatan seluruh alam (rahmatan li al-alamin). Dengan demikian, maka lima prinsip dalam maqasid syariah bisa tetap terjaga, yaitu: hifdzu ad-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, hifdzu an-nasl.
Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama Agus Hermanto; Ihda Shofiyatun Nisa'
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 1 (2024): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v5i1.734

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Banyak negara mengambil Langkah-langkah untuk melindungi alam dari kerusakan lebih lanjut. Namun kita cenderung lupa bahwa lingkungan yang perlu kita jaga bukan hanya lingkungan luar saja, tetapi juga lingkungan sekitar kita yaitu lingkungan rumah tangga. Lingkungan rumah tangga yang sehat dan terawatt merupakan landasan penting dalam menjaga lingkungan. Dengan prinsip mubadalah, konsep saling menghormati dan kerjasama agar tercipta keluarga yang harmonis. Artikel ini disusun dengan menggunakan penelitian normative dengan cara mengumpulkan bahan penelitian dari sumber-sumber kepustakaan baik buku-buku, jurnal, maupun artikel yang sesuai dengan topik kajian. Dengan tujuan mencari bagaimana konsep mubadalah sebagai kunci ekologi rumah tangga yang harmonis ? bagaimana penerapan prinsip-prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga ? kesimpulanya adalah; pertama, konsep mubadalah dapat diterapkan secara luas pada lingkungan rumah tangga untuk mencapai rumah tangga yang harmanis dan sejahtera. Dengan menekankan aspek keseimbangan antara memberi dan menerima. Kedua, konsep mubadalah juga menekankan pentingnya saling menghormati dan memperlakukan keluarga secara adil dan pantas.
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Agus Hermanto
Justicia Islamica Vol 13 No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v13i1.455

Abstract

“Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia” Dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal nikah adalah bâligh, sedangkan tanda-tanda bâligh ada dua, yaitu bi al-alâmaât; bagi  laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh. bi al-sin; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Syafi’i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan al-Qur’an maupun al-Hadits tidak secara eksplsit menetapkan usia nikah. Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal menikah di Indonesia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia Agus Hermanto
Justicia Islamica Vol 15 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1455

Abstract

The end of this study concluded that there are similarities and differences between them on the issue of euthanasia, ie they both forward the elements kemashlahatan, that prevent a disease is an obligation that must be done by each individual. While the difference was more depressed on the way to apply euthanasia, namely on how to end the suffering of patients. In Islam known healing of a scientific nature and the divine, whereas in Medical Sciences, simply healing that is' aqliyah alone and also on the basis of elements of an emergency. In principle deliberate murder against those who are sick means precede destiny. God has set the deadline of the age of man. By accelerating death, patients do not benefit from Allah exam given to him, in the form him tawakal.Akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya dalam masalah euthanasia, yakni keduanya sama-sama mengedepankan unsur kemashlahatan, bahwa mencegah suatu penyakit adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Sedangkan sisi perbedaannya lebih tertekan pada cara mengaplikasikan euthanasia tersebut, yakni pada cara mengakhiri penderitaan pasien. Dalam Islam dikenal penyembuhan yang bersifat ilmiah dan ilahiyah, sedangkan dalam Ilmu Kedokteran, hanya penyembuhan yang bersifat 'aqliyah semata dan juga atas dasar unsur darurat. Pada prinsipnya pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir. Allah telah menentukan batas akhir usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah Swt kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepada-Nya.
Repositioning the Independence of the Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf Rimanto Rimanto; Sonny Zulhuda; Agus Hermanto
Justicia Islamica Vol 18 No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v18i1.2303

Abstract

Juridically, the laws and regulations have weakened the Indonesian Waqf Board (BWI) in the regulation of waqf so that the set goals of the Indonesian Waqf Board have not been fully achieved, including advancing and developing national waqf. Other institutions' overlapping management and supervision of waqf is suspected of causing BWI’s duties and authorities’ inadequacy. Besides, several crucial problems, including the Indonesian Waqf Board (BWI), have implications for the stagnation of BWI provisions’ implementation. These regulations have not been followed by the Indonesian Muslim community as a whole. Examining why the Indonesian Waqf Board cannot function correctly is interesting. This study’s objective was to find ideal constructions about BWI's position, duties, and authorities in advancing and developing national waqf. This study was a scientific evaluation with its qualitative-descriptive-analytical characteristics. The method used was qualitative analysis, and the results were presented descriptively. The pattern of reconstructing authority of the Indonesian Waqf Board (BWI) was a study of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf so that articles were compiled to lead to a genuinely independent, credible, and robust board in the governance of the Republic of Indonesia. Besides, it is necessary to have accreditation for BWI so that its management’s standardization is credible.
LARANGAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT LAMPUNG Muhammad Yasir Fauzi; Agus Hermanto; Saiyah Umma Taqwa
Justicia Islamica Vol 19 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v19i2.3920

Abstract

The people of Lampung have a paradigm that marriage is life and death, while divorce is forbidden because it will separate the two prominent families according to custom. This study aims to examine the paradigm of the Lampung indigenous people regarding the prohibition of divorce from the perspective of maqasid sharia. This qualitative field research has a socio-philosophical approach to reviewing maqasid sharia. While the primary data is by interviewing Lampung traditional leaders and communities, the secondary data is books and articles published about the prohibition of divorce in the indigenous people of Lampung. Philosophically, the people of Lampung have a life philosophy of pill pesenggiri (self-esteem) for the sake of maintaining the sacredness of the Lampung Pepadun traditional marriage, which is carried out according to religion and custom, so that divorce becomes a disgrace because it will lower family pride. However, this does not mean that it is absolute that divorce is an emergency exit, even though it is taboo by customary law. Meanwhile, historically, this customary prohibition law has been passed down by previous ancestors, which the indigenous people of Lampung preserved to protect their descendants (hifdzu nasl).
Implementation of Mubādalah in Households: A Study of the Fulfillment of the Rights and Obligations of Contemporary Husband and Wife Agus Hermanto; Rochmad Rochmad; Mahmudin Bunyamin; Siti Nurjanah; Agus Setiawan
Journal of Islamic Mubadalah Vol. 1 No. 2 December (2024)
Publisher : Brajamusti Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70992/0bphsv24

Abstract

Men are heads of households and wives are housewives. That is the paradigm embedded in our society in general, because so far men have always been the main ones in the front line while wives have always been in a limited area, the problem is that contextually, the role of women is no longer in the domestic area alone, but many have also played a role outside the home to help their husbands earn a living. The question in this article is how can the rights and obligations of husband and wife be carried out in this context? The purpose of this research is to obtain a reconstruction of new rights and obligations that are based on fikih mubadalah. This research is a literature research study, qualitative analysis approach with analysis of mubadalah theory, primary data sources obtained from several documents related to this study. The result of this study is that partners between men and women in realizing justice in the household must be equal, such as mutual deliberation, mutual realization of democracy and mutual good deeds in relationships. The contribution of this article can be applied in households to achieve a harmonious and prosperous household.
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Abdul Azis Abdul Qodir Zaelani Agus Setiawan Agustiyara Anang Wahyu Eko Setianto Anang Wahyu Eko Setianto Ari Rohmawati Ari Rohmawati Arif Fikri Budi Suharto Budi Suharto Bunyamin, Mahmudin Bunyana Sholihin Dani Amran Hakim Dharmayani Dharmayani Dimas Wijaya Dwi Wulandari Efa Rodiah Nur Fikri, Arif Gesit Yudha Habib Ismail Hanif Al-fauzi Nur Hendra Novian Hendra Novian Hepi Riza Zen Ibnu Irawan Ibnu Irawan Ibnu Irawan Ibnu Irawan Idham Idham Idham Idham Ihda Shofiyatun Nisa' Ihda Shofiyatun Nisa’ Imam Nur Hidayat Imam Nur Hidayat Iman Nur Hidayat Iskandar Syukur Iwannudin Iwannudin Jayusman Jayusman Jayusman Liky Faizal Lutfiana Dwi Mayasari M. Nasor Maimun Maimun Maulana Bagus Rahmat Miftahul Fahmi Moh. Mukri Mohammad Yasir Fauzi Mufid Arsyad Mufid Arsyad Mufid Arsyad Mufid Arsyad Muhammad Fuad Mubarok Muhammad Fuad Mubarok Muhammad Yasir Fauzi Muhammad Zaki Nety Hermawati novia dwi putri Nurnazli Nurnazli Nurwijayanti Rahmat Rahmat Rimanto Rimanto Rimanto Rimanto Rimanto Rimanto Rochmad Rochmad Rudi Santoso, Rudi Saiyah Umma Taqwa Siti Nurjanah Siti Nurjanah Siti Nurjanah Siti Nurjanah Siti Nurjanah Siti Nurjannah Sonny Zulhuda Syahidin Syeh Sarip Hadaiyatullah Triono Triono Ullynta Mona Hutasuhut Zaharah, Rita Zikrin Zikrin Zuhraini