Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.724
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NOMOI Law Review Bisnis Net : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Law_Jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Pengabdian Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JPPM : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Andi Maysarah
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implikasi Kepailitan terhadap Hubungan Kerja dan Hak-Hak Karyawan Andi Maysarah; Rangga Pramana
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i1.7214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kepailitan terhadap hubungan kerja dan hak-hak karyawan berdasarkan ketentuan hukum kepailitan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan perusahaan menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara hukum yang berdampak pada hilangnya penghasilan dan hak normatif pekerja apabila tidak ada perlindungan hukum yang efektif. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur hak preferen pekerja atas upah dan pesangon, dalam praktiknya sering tidak terpenuhi akibat keterbatasan aset perusahaan pailit dan lemahnya pengawasan kurator serta hakim pengawas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi peran kurator, dan pengawasan ketat dari hakim pengawas untuk menjamin hak-hak pekerja terlindungi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kepailitan dan ketenagakerjaan serta menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki perlindungan hak-hak pekerja dalam kepailitan perusahaan di masa mendatang.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Strategi Manajemen Pemasaran pada Bisnis Ritel di Indonesia Andi Maysarah; Juharia Miftahul Janah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i2.7164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penerapan strategi manajemen pemasaran pada bisnis ritel di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengkaji sejauh mana pelaku usaha ritel mematuhi ketentuan hukum yang mengatur hak-hak konsumen, khususnya dalam konteks promosi, penggunaan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, dokumentasi hukum, dan analisis terhadap praktik pemasaran pelaku ritel. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen, seperti informasi produk yang menyesatkan, pemrosesan data tanpa persetujuan, dan tidak tersedianya saluran pengaduan yang memadai. Selain itu, ditemukan ketimpangan posisi tawar dalam transaksi daring serta rendahnya literasi hukum di kalangan konsumen. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa strategi pemasaran dalam bisnis ritel harus dijalankan secara etis dan sesuai hukum agar tercipta hubungan usaha yang adil, transparan, serta berkelanjutan. Perlindungan hukum konsumen perlu diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pemasaran, bukan sekadar kewajiban normatif.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERTANAHAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN DELI SERDANG Fatur Mursani Lubis; Ayu Trisna Dewi; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9558

Abstract

Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Namun, praktik pemalsuan dokumen pertanahan masih menjadi persoalan yang mengancam kepastian hukum, memicu sengketa, dan menghambat pembangunan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan tidak hanya mempercepat legalisasi aset masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan melalui Program PTSL di Kabupaten Deli Serdang, implementasi program tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan data empiris, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan memerlukan sinergi antara pendekatan penal dan nonpenal melalui penguatan sistem administrasi pertanahan. Implementasi PTSL telah meningkatkan kepastian hukum melalui verifikasi data dan penerbitan sertifikat, namun masih terkendala oleh harmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui digitalisasi administrasi, integrasi data, penguatan kelembagaan, dan pengawasan kolaboratif.
Co-Authors Afriani, Dwi Tika Aisyah Layyina Rahmah Aldri Brona Tarigan Andi Dico Gagarangga Antoro, Budi Asrindah, Asrindah Ayu Trisna Dewi Azmi Saputra Bambang Hendra Siswoyo Basar Achmad S Purba Bernad Napitupulu Cinta, Aura Dewi Wahyuni Dian Hardian Silalahi Dian Kemala Dewi Dinda Aulia Siregar Dino Febriansyah Sitorus Fandi Iskandar Sopang Fatur Mursani Lubis Firah, Al Goksan Vasco Dagama Gustiana, Zelvi Haqiqi Rahman Nasution Hendrawan Petrus Kasih Harefa Irvan Saputra Ismail Ismail Ismail Ismail Jhon Simon Juharia Miftahul Janah Junaidi, Listya Devi Kusbianto Kusbianto Leo Marko Saragih Lukman Hakim Siregar M. Rizky Ananda Mierna Zulkarnain Muhammad Azani Ramadhan B Nasution Mulia Akbar Batubara Naomi Revalina Pasaribu Nasution, Asrindah Pebry Aisyah Putri Batubara Putri Nabilah Rahmat Hidayat Matondang Rangga Pramana Rani Rahim Raynaldo Jaya Berade Sembiring Rilawadi Sahputra Rina Melati Sitompul Ris Febryaman Mendrofa Sabrina Aulia Rahmah Safira, Sri Yulia Sarah Nasution Sartika, Cici Satria, Welnof Septia, Tri Yelly Seri Indah Yuni Harahap Siregar, Lukman Hakim Siswanto Bangun Siswoyo, Bambang Hendra Sopang, Fandi Iskandar Suhariyanti Sunarto Sunarto Suparman Suparman Tantri Naratama ZULIAH, AZMIATI