Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.812
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NOMOI Law Review Bisnis Net : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Law_Jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Pengabdian Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JPPM : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Andi Maysarah
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan Seri Indah Yuni Harahap; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9562

Abstract

Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik administratif yang banyak diterapkan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Meskipun bertujuan mendukung keamanan dan integritas calon pekerja, penerapannya sering menimbulkan hambatan bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan setelah menjalani pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai persyaratan SKCK bagi mantan narapidana, mengkaji kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang mampu menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan SKCK masih berorientasi pada fungsi administratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang membatasi penggunaan SKCK secara proporsional, mencegah praktik diskriminatif, serta mengakomodasi tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat.
PELINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM DIGITAL DALAM PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL Andi Maysarah; Fandi Iskandar Sopang
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20 No 4 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/h8m58625

Abstract

Pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital, seperti chatbot layanan pelanggan, AI generatif untuk konten pemasaran, dan sistem rekomendasi produk, berlangsung di tengah kerangka hukum yang belum tuntas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kewajiban hukum UMKM dalam pemanfaatan AI, menilai kecukupan pelindungan dan pemberdayaan hukum yang tersedia, serta merumuskan arah pengaturan yang proporsional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memanfaatkan AI sekaligus berkedudukan sebagai pengendali data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, penyelenggara agen elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tanpa diferensiasi kewajiban berdasarkan skala usaha. Sebaliknya, perlindungan atas inovasi berbasis AI belum pasti karena Undang-Undang Hak Cipta mengaitkan pencipta dengan manusia, sedangkan pengaturan khusus AI masih bertumpu pada surat edaran yang tidak mengikat dan lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum berfungsi efektif. Ditinjau dari teori sistem hukum dan teori pelindungan hukum, kerangka yang ada lebih menekankan pelindungan represif berupa sanksi daripada pelindungan preventif berupa pendampingan. Penelitian ini merekomendasikan kewajiban kepatuhan berjenjang menurut skala usaha dan tingkat risiko, panduan kepatuhan yang disederhanakan bagi usaha mikro dan kecil, kewajiban pelabelan konten AI, serta klinik hukum digital yang diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan pemerintah daerah. Kata Kunci: Kecerdasan Artifisial, UMKM Digital, Pelindungan Data Pribadi, perlindungan konsumen, pelindungan hukum.
Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Online Berbasis Media Sosial oleh Ditreskrimsus Sumut Sutriadi Ginting; Kusbianto; Andi Maysarah
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 9 No. 2 (2026): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2026
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v9i2.18710

Abstract

Online fraud perpetrated through social media has become one of the most detrimental forms of cybercrime in Indonesia, driven by the rapid growth of digital transactions on platforms such as Facebook, Instagram, and WhatsApp. This article examines law enforcement efforts against such crimes through a case study of the Directorate of Special Criminal Investigation of the North Sumatra Regional Police. The study employs a socio-legal (juridical-empirical) approach by analyzing statutory regulations, official data, and verified reports from 2022 to 2026. It focuses on the legal framework governing online fraud, the implementation of law enforcement by the Directorate of Special Criminal Investigation, and the challenges affecting its effectiveness. The findings indicate that law enforcement relies on the cumulative application of the Indonesian Criminal Code and the Law on Electronic Information and Transactions. However, enforcement remains predominantly reactive and is constrained by limited digital forensic capacity, delays in victim reporting, and the cross-jurisdictional nature of offenders. The article concludes that regional law enforcement capacity has not kept pace with the escalating losses caused by online fraud. It therefore recommends strengthening digital forensic capabilities, enhancing inter-agency coordination, and improving public digital literacy to increase the effectiveness of law enforcement against social media-based online fraud.
Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap Pelanggaran Disiplin di Polda Sumatera Utara Ferdinand Kristianus; Kusbianto; Andi Maysarah
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 9 No. 2 (2026): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2026
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v9i2.18729

Abstract

Public trust in the Indonesian National Police (Polri) is strongly influenced by the consistency of disciplinary and professional ethics enforcement against its members. Objective this study to examines the enforcement of the Polri Professional Code of Ethics within the Professional and Security Affairs Division (Bidpropam) of the North Sumatra Regional Police, considering the decline in disciplinary and ethical violations in 2024 and the dismissal of two senior officers in late 2025 over alleged extortion. The study employs a socio-legal approach by combining statutory analysis with an examination of official documents and verified media reports covering the period from 2023 to 2025. The findings indicate that, normatively, the legal framework governing the enforcement of the Polri Professional Code of Ethics provides relatively comprehensive procedures for examination and sanctions. However, its implementation continues to face limitations, including restricted external oversight, potential conflicts of interest within the examination structure, limited evidentiary capacity, and a predominantly reactive enforcement pattern triggered by cases receiving public attention. Therefore, strengthening external oversight, separating examination functions from the chain of command, and increasing transparency in ethical disciplinary proceedings are necessary to improve accountability and institutional legitimacy.
Tindak Pidana Kohabitasi dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia Habibie Tanjung; Andi Maysarah; Dian Hardian Silalahi
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 9 No. 2 (2026): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2026
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v9i2.18756

Abstract

This study aims to analyze the regulation of cohabitation under Article 412, examine the concept of conduct equivalent to cohabitation from the perspective of Islamic criminal law, and compare the two systems in terms of criminalization, proof, and sanctions. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of Law Number 1 of 2023, Law Number 1 of 1974 on Marriage, and Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, while secondary materials comprise relevant books and scientific journal articles. The findings show that Article 412 treats cohabitation as an offense that may be prosecuted upon a complaint by specified parties, with a maximum penalty of six months’ imprisonment or a Category II fine. The phrase “living together as husband and wife outside marriage” still requires clearer parameters. From the perspective of Islamic criminal law, scholarly views differ: some approaches place conduct equivalent to cohabitation within ta’zir because it is not identical to zina, while other studies regard it as closely connected to zina. The comparison reveals differences in the basis of criminalization, evidentiary mechanisms, and sanction structures. This study recommends clearer parameters for Article 412 while maintaining legal certainty, proportionality, and attention to the characteristics of Islamic criminal law.
Co-Authors Afriani, Dwi Tika Aisyah Layyina Rahmah Aldri Brona Tarigan Andi Dico Gagarangga Antoro, Budi Asrindah, Asrindah Ayu Trisna Dewi Azmi Saputra Bambang Hendra Siswoyo Basar Achmad S Purba Bernad Napitupulu Cinta, Aura Dewi Wahyuni Dian Hardian Silalahi Dian Kemala Dewi Dinda Aulia Siregar Dino Febriansyah Sitorus Fandi Iskandar Sopang Fandi Iskandar Sopang Fatur Mursani Lubis Ferdinand Kristianus Firah, Al Goksan Vasco Dagama Gustiana, Zelvi Habibie Tanjung Haqiqi Rahman Nasution Hendrawan Petrus Kasih Harefa Irvan Saputra Ismail Ismail Ismail Ismail Jhon Simon Juharia Miftahul Janah Junaidi, Listya Devi Kusbianto Kusbianto Kusbianto Leo Marko Saragih Lukman Hakim Siregar M. Rizky Ananda Mierna Zulkarnain Muhammad Azani Ramadhan B Nasution Mulia Akbar Batubara Naomi Revalina Pasaribu Nasution, Asrindah Pebry Aisyah Putri Batubara Putri Nabilah Rahmat Hidayat Matondang Rangga Pramana Rani Rahim Raynaldo Jaya Berade Sembiring Rilawadi Sahputra Rina Melati Sitompul Ris Febryaman Mendrofa Sabrina Aulia Rahmah Safira, Sri Yulia Sarah Nasution Sartika, Cici Satria, Welnof Septia, Tri Yelly Seri Indah Yuni Harahap Siswanto Bangun Siswoyo, Bambang Hendra Sopang, Fandi Iskandar Suhariyanti Sunarto Sunarto Suparman Suparman Sutriadi Ginting Tantri Naratama ZULIAH, AZMIATI