Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.373
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Sultan Agung JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Khaira Ummah Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Masalah-Masalah Hukum ADDIN Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Hasanuddin Law Review KERTHA WICAKSANA DIVERSI : Jurnal Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ADDIN JHCLS Law Development Journal Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Cakrawala Informasi (JCI) Lex Publica Jurnal Ilmiah Sultan Agung Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development MILRev: Metro Islamic Law Review Jurnal Konstatering TABELLIUS
Jawade Hafidz
Faculty Of Law UNISSULA Semarang
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 191 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 191 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme Hidayat, Wahyu; Sari, Norma; Hafidz, Jawade
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3375

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Kajian Aliran Filsafat Utilitarianisme Terhadap Kebijakan Pembatasan Retail Modern Di Daerah. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan analisa terhadap kemanfaatan adanya pembatasan retail modern di Indonesia yang kaitannya terhadap kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat sebagai pelaku usaha toko-toko sembako, pasar tradisional dan manfaat bagi pemerintah (stakeholder). Penelitian ini memakai metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa, Kebijakan pembatasan retail modern di sejumlah daerah melalui Peraturan Daerah-nya masing-masing mengundang penolakan dari pengusaha retail namun mengundang sikap pro bagi UMKM (masyarakat), terutama pada kebijakan zonasi di daerah dan pembatasan kepemilikan jumlah retail. Pembatasan ini secara rasional dapat mencegah monopoli atau ketimpangan. Jika melihat pandangan Bentham juga menginginkan supaya hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu namun kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Bentham juga tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Namun utilitarianisme lebih memfokuskan yang utama pada kepentingan individu baru pada masyarakat pada umumnya, karena kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak, sehingga dari pemikiran Bentham tersebut yang harus dikoreksi adalah harus ada keseimbangan di antara 2 (dua) konflik kepentingan, baik kepentingan individu (peretail) dan masyarakat (UMKM), hal ini dimaksudkan agar retail modern dan UMKM, pasar tradisional dan masyarakat umumnya dapat bersatu-padu untuk mencapai kebahagiaan, sehingga kepentingan keduanya dapat terealisasi untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK DIBWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG) Hafidz, Jawade; Ardau, Faisal
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bullying atau perundungan merupakan.suatu bentuk masalah yang sudah umum di Indonesia. Pihak yang biasanya terlibat adalah anak yang secara undang-undang masih dibawah umur atau anak usia sekolah, dan pada saat ini bentuk praktik bullying atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar maupun tingkat atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Penyidikan dari tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang, untuk menegtahui kendala-kendala dan solusi selama proses penyidikan tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur oleh Kepolisian Polrestabes Semarang. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis penyusunan adalah bahwa proses penyidikan tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak, mengedepankan pemulihan mendamaikan dari dua belah pihak baik korban maupun pelaku menjadi seperti tidak terjadi apa-apa. Dimana dalam pelaksanaannya untuk memulihkan keadaan seperti semula antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga pelaku maupun keluarga korban serta masyarakat dalam proses yang dinamakan diversi dan kendala selama proses penyidikan terdiri dari dua (2) kendala yakni kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana serta personel penyidik Polrestabes Semarang. Sedangkan kendala eksternal mencakup faktor hukum dimana belum adanya peraturan yang mengatur perihal tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak dan selanjutnya adalah dari masyarakat yang acuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana bullying. Adapun solusi dari kendala internal yang ada yakni mengajukan personel tambahan serta sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan kepada Polda Jawa Tengah, sedangkan solusi untuk kendala eksternal yakni melakukan sosialisasi berupa pemahaman kepada masyarakat dan melakukan mediasi secara kekeluargaan oleh semua pihak yang terlibat.Kata Kunci: Penyidikan, Diversi, Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak
The Traffic Impact Analysis on Province Roads as Requirement for Licensing Services Provision in Building Sector Mursito, Bambang; Kusriyah, Sri; Hafidz, Jawade
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.155 KB) | DOI: 10.30659/ldj.3.4.719-728

Abstract

The purpose of this research is to study and analyze the impact of traffic on provincial roads as a permit requirement in the building sector by local governments based in Central Java and the solution efforts. The approach method used in this research is sociological juridical. The results of the study indicate that: the implementation of the traffic impact analysis on provincial roads encountered obstacles, among others, before the implementation of the traffic impact analysis, difficulties were the preparation of the required documents for the implementation of the traffic impact analysis, and in the implementation of the traffic impact analysis, including those related to supervision issues, not guided by the authority to analyze traffic impacts based on road status, do not understand the laws and regulations and related provisions, and lack of law enforcement.
Implementation of the Oversight Function of the Aceh Special Autonomy Fund zulkifli, Muchlis; Hafidz, Jawade
Jurnal Daulat Hukum Vol 6, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v6i3.32427

Abstract

This study aims to identify and analyze the mechanism for implementing the oversight function of the Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) of the Aceh People's Representative Council on the Government of Aceh and to determine and analyze the impact of oversight of the Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) of the Aceh People's Representative Council on the Government of Aceh. The research method used is sociological juridical with statutory approach, conceptual approach and sociological approach based on descriptive analytical research specifications. Based on the results of the study it was concluded that First; The Regional People's Legislative Council is a Regional People's Representative Body and is domiciled as an element of regional government administration which has a supervisory function, namely carrying out supervision of the implementation of Regional Regulations and other Laws and Regulations, Regional Head regulations, APBD, regional government policies in implementing regional development programs, and international cooperation in the regions with the aim of such supervision is a form of preventive action against handling various deviations that endanger and detrimental to the rights and interests of the region, society and the state. Second; that in order to guarantee the implementation of a good government (good governance) supervision must be carried out by the Aceh People's Legislative Council as the implementation of the functions of the said institution. Supervision is a form of every effort and action in order to find out the extent to which tasks are carried out according to the provisions and targets to be achieved. The ultimate goal of supervision is to achieve results in accordance with a predetermined plan. Oversight from the Aceh People's Legislative Assembly which starts from discussing the budget to submitting accountability reports from the Government of Aceh (Governor) is not very effective considering that these two institutions have many interests in them.
Implementation of Traffic Accident Insurance for Violations of Traffic Regulations in the National Social Security System Cahyoko, Ranto; Hafidz, Jawade
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i1.37127

Abstract

Analysis of the process of implementing traffic accident insurance by PT Jasa Raharja for violations of traffic regulations. The existence of PT Jasa Raharja is really needed by the public to get road traffic accident insurance protection. This research aims to study and analyze the implementation of traffic accident insurance for violations of traffic regulations. As well as reviewing and analyzing obstacles in implementing traffic accident insurance for violators of traffic regulations. The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Traffic violations committed by the public will cause traffic accidents, because in principle traffic accidents must begin with a traffic violation. The implementation of providing compensation to drivers who do not have a driving license or who commit traffic violations has currently been provided with ex-gratia compensation for two or more vehicles. The provision of ex gratia compensation for two or more vehicles is based on the policy of the head of the representative which aims to provide guaranteed accident protection for the public as road users. PT Jasa Raharja Board of Directors Decision Number KEP/132/2023. The essence of this policy is to limit ex-gratia payments more selectively. The Board of Directors' decision Number KEP/132/2023 is contrary to Article 14 of Government Regulation Number 18 of 1965. Article 14 of Government Regulation Number 18 of 1965 requires changes to the government regulation.
The Implementation of International Law on Strengthening Cooperation in Combating Money Laundering Crimes of ASEAN Countries Wiranto, Agus Prasetia; Hafidz, Jawade
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i1.36566

Abstract

The development of technology that is growing rapidly and continues to increase makes criminals smarter and more creative in conducting money laundering. It is one of the transnational crimes because it is a crime that allows the perpetrators to commit criminal acts outside the country's borders. In 2022-2023 Indonesia has eradicated money laundering, ranging from those originating from narcotics, gambling, investment fraud, environmental crimes, banking, and cybercrime. This effort succeeded in uncovering 242 money laundering cases with 161 suspects and recovering state losses of IDR 3.74 trillion. So, the research discussed how the implementation of international law in strengthening cooperation in combating money laundering in ASEAN countries is. This research method was normative research with legal research as a process in finding legal rules, legal principles, and legal doctrines. The results of the research that has been done can be concluded that in Strengthening cooperation in eradicating money laundering in ASEAN region by making agreements (treaties) and implementing treaties on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004 (MLAT 2004) among ASEAN countries with the concept of free movement of judgment in the field of criminal matters and Strengthening inter-state ties politically to eradicate transnational crimes, especially money laundering in ASEAN member countries for cross-country law enforcement and implementing the principle of aut punire aut dedere.
MODEL OF ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS (PERDA) AGAINST STREET VENDORS (PKL) BY THE POLICE CIVIL SERVANTS UNIT (SATPOL PP) BASED ON PARTICIPATORY EMPOWERMENT IN BATANG REGENCY Trianingrum, Nuni; Hafidz, Jawade
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 1 (2023): March 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i1.1836

Abstract

The law enforcement model against street vendors conducted by Satpol PP is likely to promote violence. This way of causing the impact of social conflict, ie fued or physical clash with violence between members of Satpol PP and sreet vendors. If this incident there is no handling will then cause stability of security and development will be disrupted. To that end, the author offers a more humane way through a participatory empowerment approach. It is hoped that participatory approach models can reduce social conflict.Keywords : SATPOL PP, Social Conflict, Model of Participatory Empowerment.
THE ROLE OF THE LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK (JDIH) IN THE FORMULATION AND DETERMINATION OF PUBLIC POLICIES (Analysis of the Legal Bureau of the Regional Secretariat of Central Java Province) Wardani, Lilis; Hafidz, Jawade
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 4 (2023): December 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i4.1859

Abstract

This study aims to determine how the role of JDIH in the formulation and determination of public policy, how the weaknesses encountered, in the formulation and solution network documentation and law information and public policy decisions.This research uses data collection method with literature study, research conducted later to be done to obtain data that is through study to legislation, consist of primary law material, secondary law material and tertiary material, and writings of practitioners and documents of relevance With research. The specification of this research is descriptive analytical research that is by analyzing and describing how the role of network documentation and law information, how weaknesses and solutions.Existence of JDIH Province of Central Java has a very important role because it is needed in every public policy formulation activities ranging from planning, design, and post-policy formulation. However, in every public service activities there are always weaknesses that are faced. Weaknesses faced are human resources, regulation, facilities and infrastructure, and budget. For that legal firm SETDA Central Java trying to find a solution to the weakness faced that is equipKeywords: Documentation And Legal Information Networks (JDIH), Public Policy
LEGAL REVIEW OF DISHARMONIZATION OF REGIONAL REGULATIONS IN MAGELANG REGENCY (Study of Regional Regulation Number 2 of 2013 Concerning Livestock Business) Ikrar Prasetya, Tabah; Hafidz, Jawade
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 2 (2023): June 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i2.1840

Abstract

The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia authorizes local governments to organize and manage their own governmental affairs according to the principle of autonomy and co-administration. Implementation of local government in carrying out its duties, authorities, obligations and responsibilities under higher legislation may establish regional policies formulated in regional or local regulations. Such regional policy shall not be contrary to the higher laws and regulations and the public interest and other regional regulations. Local Government of Magelang Regency has a regulation regulating the implementation of Livestock Business namely Regional Regulation No. 2 of 2013 on Livestock Business (Lembaran Daerah Magelang Regency Year 2013 Number 2). However, there is disharmonization with other laws and regulations that are equal. There are several articles in Regional Regulation No. 2 of 2013 on Livestock Businesses that are not in harmony with other Regional Regulations resulting in disharmonization. The need for harmonious and integrated legislation is an indispensable requirement for the realization of order, ensuring legal certainty and protection. Efforts that can be done to overcome disharmonization of a legislation such as, namely; To revoke certain articles that have disharmony or all articles of legislation in question by the institution / institution authorized to form it, to submit a judicial review request to the judiciary, to ensure that the process of formulating the law shall be conducted in accordance with the principle of legal certainty, harmonization , Rounding, consolidation of the conception of the draft Local Regulation, is an attempt or process to realize harmony, conformity, harmony, suitability and balance among various elements in drafting the draft Law as a unanimity of a whole, compact or solid idea as an integral part of the whole system Hierarchically arranged legislation.Keywords: Disharmonization, Regional Regulation on Livestock Businesses of Magelang, Efforts to prevent disharmony
LEGAL IMPLICATIONS OF WITHDRAWAL OF CRIMINAL CASE COMPLAINTS AT THE INVESTIGATION LEVEL Syahputra, Maulana Juardi; Hafidz, Jawade
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 2 (2024): June 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i2.2583

Abstract

This study aims to determine the legal implications of withdrawing criminal case reports/complaints at the investigation level and to determine and analyze the obstacles to withdrawing criminal case reports/complaints at the investigation level and their solutions. This study uses a Sociological Legal approach and analytical descriptive research type. Based on the research, it is concluded that the person who has the right to withdraw a complaint according to the 1946 Criminal Code and the 2023 Criminal Code is the person who files the complaint within 3 (three) months from the date it was filed and the complaint can be withdrawn by the complainant. Several articles in the 1946 Criminal Code and the 2023 Criminal Code as well as PERPOL Number 8 of 2021 regulate criminal acts for which complaints can be withdrawn at the investigation level.
Co-Authors A. Saiful Aziz Achmad J Pamungkas, Achmad J Achmad Sulchan Adhitya, Bakhtiar Satria Aditya Noviyansyah Agung Widodo Agus Prasetia Wiranto Ahmad Masdar Tohari Ahmad Mujib Rohmat Ahmad Zahrial, Fadhil Ahmed Kheir Osman Al Majid, Muchammad Bachtiar Alfian, Danang Amalia Chusna Chusna Amalia Fitri, Dini Amigdala, Zenith Amin Purnawan Anak Agung Putra Dwipayana Andi Hikmawanti Andi Irawan Haqiqi Andi Kusuma Mapareppa Anis Mashdurohatun Aprillus Riwu, Hary Agung Apromico Apromico Aqil, Muhammad Zumri Ardau, Faisal Arif Rakhman Arifullah, Achmad Arigonnanta Bagus Wicaksono Ariyani, Sahida Arum Kurnia Sari Ary Yuniastuti Aryani Witasari Asmak UI Hosnah Avia Surya Ningrum Ayu Kartika Dewi, Kadek Bagas Aditya Kurniawan Bambang Sunoto Bambang Tri Bawono Bambang Tri Bawono Baryadi Baryadi Benseghir, Mourad Budi, Anita Widyaningrum Budianto, Ari Cahyowati, Yeti Carki Carki Danang Prasetya Nugraha Denny Suwondo Dian Laras Sukma Dian Yustisia Nabila Didik Sudarmadi Dimas Pratama Yuda, Dimas Djunaedi Djunaedi Doni Cakra Gumilar Dwi Margono Dwi Saputra, Andy Bharata Yudha Eko Soponyono Soponyono Endah Wahyuningsih, Sri Entin Sholikhah Erwin Chan Esti Ningrum Fadhilah Sundah Fitriani Akrima Ganis Vitayanty Noor Gerin Prayoga Gunarto Gunarto Halim Ady Kurniawan Harviyana, Marisa Hasana, Dahniarti Hendy Hendariyadi Hengki Irawan Heri Mulyono Hermawan, Ecep Maman Hikmatul Mahfiyyah Huda, Indra Kusuma Ikayanti Ikayanti Indra Jaya Syafputra Indra Muliawan Indriyanto Dian Purnomo Ira Alia Maerani Ira Alia Maerani Ismail, Moch Taufiq Ismi, Nur Joko Hermawan Sulistyo Kasih, Chintya Cinta Khairuddin, Muhammad Khairul Iman Susanto Khalam Faozy Kinanthi, Lembah Nurani Anjar Komarudin Komarudin Kukuh Sudarmanto Alugoro, Kukuh Sudarmanto Laksamana Bagas Dewandaru Laksono, Ruananda Kharismatika Lathifah Hanim Latifah Hanim Lely Yuliana Lilis Wardani, Lilis Lita Ardita Putri Widyantoro M Madaninabawi M. Rizal Bagaskoro M. Zaenal Arifin Mahmutarom Harun Rasyid Makmaker, Petronela Yosinta Kelyombar Mansyah, Angra Martin Anggiat Maranata Manurung Maryanto Maryanto Monika, Julia Muhammad Azam Muhammad Dias Saktiawan Muhammad Najmuddin, Muhammad Muhammat Teguh Safi'i Mulia, Fina Adinda Mursito, Bambang Nafisah, Durorun Nanang Sri Darmadi Ngadino Ngadino Norma Sari Novita, Puteri Mela Nuha, Revana Mahran Nuni Trianingrum, Nuni Nur Amanah Amanah Nurul Fuji Sri Hastuti nuryana nuryana, nuryana Octaviani, Sri Ayuning Triana Rizqi Oktavianto, Heri Paruhum, Raja Toga Peni Rinda Listyawati Pertiwi, Tusi Wirahayu Prameswari, Kintan Kartika Prasetia Wiranto, Agus Prasetyo, Seno Pratidina, Merry Fitri Priyantono Priyantono Putri, Ristien Gita Eka Ranto Cahyoko, Ranto Ridwan, Nanang Rifka Annisa Apriana Riftia Anggita Wulan Sari Rizky Adi Prinandito Robertus David Mahendra Saputra Rois Harliyanto Romiz Rizqullah, Fakhri Ruselia, Mawar Saddam Hussein Sahroni Sofyan, Yusuf Saija, Jovita Agustien Saputra, Muhammad Rezki Wira Sarbudin Panjaitan Satria, Moh. Pandu Putra Satria, Rifai Ermin Satyo, Bagus Khusfi Sebastian Wibisono Sefin Anggi Riyantika Septiarni Marsang, Ni Dya Setiawan Budiman, Puja Setiyawan, Deni Setiyo Nugroho, Latif Sheila Indah Kurnianingsih sholikah, Dianita Imroatus Siswanto, Moh. Aris Siti Maemunah Siti Rohaeti Situmorang, Saut Tua Soegianto Soegianto Sofyan, Yusuf Sahroni Sri Endah Wahyuningsih Sri Endah Wahyuningsih Sri Endah Wahyuningsih Sri Kusriyah, Sri Subiyanto Subiyanto Sukatendel, Reggy Permana Supriyanti, Nadila Marta Suryandari, Marnita Eka Suwondo, Denny Suwono Suwono Suyatmi Suyatmi Syaeful Bahri Syahputra, Maulana Juardi Tabah Ikrar Prasetya, Tabah Taufani, Rizki Teguh Anindito Tri Handayani Tri Widyastuti Ulfah, Ulu Maeni Virginia Puspa Dianti Wahid Mahbub Wahyu Hidayat Wahyu Ismail Watiah, Watiah Widayati Widayati Widhi Handoko Wijaya, Dwi Julianto Wijaya, Eko Wilddan Auliya Winanda, Gustian Wiranto, Agus Prasetia Wulansari, Restu Tri Yansyah, Dedi Yeremias Tony Putrawan Yogi Setiyo Pamuji Yunianto Wahyu Sadewa Yustisianto, Dwi ZA, Arief Febriyanto Zamaludin Zamaludin Zufriansyah, Mohammad Zulkifli, Muchlis