Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.575
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Sultan Agung JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Khaira Ummah Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Hasanuddin Law Review KERTHA WICAKSANA DIVERSI : Jurnal Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ADDIN JHCLS Law Development Journal Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Cakrawala Informasi (JCI) Lex Publica Jurnal Ilmiah Sultan Agung Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development MILRev: Metro Islamic Law Review Jurnal Konstatering TABELLIUS
Jawade Hafidz
Faculty Of Law UNISSULA Semarang
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 197 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 197 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Juridical Analysis of the Position of the Notary Deed That Does Not Meet the Subjective Elements as a Condition for the Validity of the Agreement Lita Ardita Putri Widyantoro; Jawade Hafidz; Rizky Adi Prinandito
Sultan Agung Notary Law Review Vol 4, No 3 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.4.3.916-929

Abstract

The deed throughout 2010 recorded that 12 housing certification cases had been handled by the Notary Supervisory Council, both central and regional. It is undeniable that certain individuals can do things that violate their professional code of ethics. In conducting this research, the author uses the research method used is normative juridical literature research, the sources of which can be obtained from library materials and document studies. The result of the research is that a deed that can be canceled remains valid and binding as long as there is no court decision that has permanent legal force that cancels the deed. Legal actions as outlined in a notarial deed can be canceled if they contain juridical defects caused by several things: inability to act and disagree or disagree in making them. It is different from a deed that can be canceled because in the process of making it it does not meet the subjective elements as stated in Article 1320 paragraphs (1) and (2) of the Civil Code. As legal subjects, humans cannot be separated from things called legal actions and what humans often do in carrying out their lives is making transactions. In conducting transactions, the parties cannot agree on an agreement. The agreement according to Article 1873 of the Civil Code is a follow-up agreement made in a separate deed that is contrary to the original deed, only providing evidence between the parties but does not apply to third parties with good intentions. Based on the legal requirements of the agreement in the form of a notarial deed, the two conditions for the validity of the agreement are not fulfilled, namely the existence of an agreement to bind oneself and a lawful cause. The legal consequences can be canceled or null and void by law.
The Formulation of a Special Minimum Criminal Threat System Formulation in the Corruption Law Doni Cakra Gumilar; Sri Endah Wahyuningsih; Jawade Hafidz
Law Development Journal Vol 5, No 1 (2023): March 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.5.1.54-70

Abstract

This study aims to find out how the policy for formulating a special minimum penalty system in the current Corruption Crime Law, what are the weaknesses of the policy for formulating a special minimum penalty system in the current Corruption Law and how is the policy for formulating a special minimum penalty system in the Criminal Act Future corruption. The research method used is normative juridical. Based on the research, it was concluded that the formulation policy of a special minimum penalty system in the Corruption Crime Act is currently seen as having weaknesses, including, the formulation of a special minimum sentence that is too light is seen as having hurt the sense of justice in society and there is no sentencing guideline in the Act. Current Corruption Crimes. In order to overcome the weaknesses in the formulation of a system of special minimum criminal threats in the Corruption Crime Law in the future. This can be solved by revising the policy formulation of a special minimum penalty system by increasing the minimum penalty and including specific minimum criminal penalties in the Corruption Law.
Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang) Dian Yustisia Nabila; Jawade Hafidz
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.968 KB)

Abstract

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia bahwa alat bukti petunjuk memiliki sifat dan kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti sah yang lainnya. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu hakim dalam penggunaan alat bukti petunjuk terikat pada prinsip batas minimum pembuktian dengan didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dari penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan.Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif kualitatif yang sumber data penelitian ini bersumber pada sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dengan melekukan wanwancara serta studi kepustakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dibatasi alat bukti secara limitatif termuat Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Hakim untuk mendapatkan petunjuk harus menghubungkan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk yang diperoleh hakim dalam persidangan memperkuat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hambatan yang dijumpai hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan terdapat dua faktor yaitu faktor internal dari hakimnya dan faktor eksternal dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Solusi dari hambatan tersebut dari pihak hakim harus cermat dan teliti dalam penerapan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan putusan dan dari pihak saksi dan terdakwa seharusnya memberikan keterangan apa adanya sesuai fakta kejadian. Kata Kunci:. Alat bukti, Hakim, Pembunuhan, Penerapan, Tindak Pidana.
Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya Jawade Hafidz
Jurnal Cakrawala Informasi Vol 1 No 2 (2021): Desember : Jurnal Cakrawala Informasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) - Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jci.v1i2.147

Abstract

Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan sarana internet di ruang media sosial. Dampak cyberbullying terhadap korban tidak hanya merugikan secara psikis tetapi juga fisik. Menerapkan etika dalam mempergunakan media sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan, selain menjaga kehormatan diri dan orang lain, juga dapat terhindar dari hal-hal negatif dan terhindar dari jerat hukum. Pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cyberbullying terjadi karena kurangnya etika di dalam menggunakan media sosial. Etika dalam bermedia sosial (netiquette) diterapkan agar tidak terjadi missing information dan missunderstanding, yang dapat menimbulkan konflik. Cyberbullying merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain dan melanggar hukum. Bagi pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan orang lain. Tindakan perundungan di media sosial atau yang dikenal dengan cyberbullying mempunyai dampak yang lebih buruk daripada tindakan bully yang dilakukan secara langsung oleh pelaku di depan korban. Tidak sedikit cyberbullying yang akhirnya dibawa ke jalur hukum oleh korban, karena sudah termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana. Ketentuan cyberbullying telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diantaranya termasuk dalam bentuk tindak pidana, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik [Pasal 27 ayat (3)], pemerasan dan/atau pengancaman [Pasal 27 ayat (4)], ujaran kebencian dan permusuhan [Pasal 28 ayat (2)], serta pengancaman dengan kekerasan atau menakuti-nakuti [Pasal 29]. Sanksi pidananya cukup berat, yakni berupa pidana penjara dan/atau denda.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG MENGGUNAKAN PONSEL DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel) Sheila Indah Kurnianingsih; Jawade Hafidz
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini, berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dan mengetahui akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai pembaagian hartaa waarisan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus kecelakaan di Jalan Tol Jombang Kilometer 673 telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana pada orang yang dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan kelalaian dalam berkendara berdasarkan (putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Tubagus Joddy dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. pertanggung jawaban pidananya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan, maka majelis Hakim memutus terdakwa dengan vonis penjara selama 5 (lima) tahun. Majelis hakim telah mencerminkan rasa keadilan. Sedangkan akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu dalam hukum pidana positif akibat hukum yang diberikan kepada terdakwa yaitu harus menerima pemidanaan dikarenakan sudah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ dengan vonis majelis hakim 5 Tahun penjara sendangkan dalam hukum pidana Islam bagi seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja dapat menjalankan hukuman diyat dan kaffarat, jika tidak dapat menjalankan diyat dan kafarat maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari korban. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pengemudi, Ponsel, Berkendara, Kematian
Obligations of Notaries in Providing Free Legal Services to People Who Are Poor Yustisianto, Dwi; Hafidz, Jawade
Sultan Agung Notary Law Review Vol 5, No 4 (2023): December 2023
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v5i4.34256

Abstract

This research aims to analyze: 1) Notaries' obligations to provide free legal services to people who cannot afford it. 2)      Legal sanctions for notaries who refuse to provide free legal services to people who cannot afford it.The approach method used in this research is a qualitative approach. This type of research falls within the scope of sociological juridical research. The types and sources of data in this research are primary and secondary data obtained through interviews and literature study. The analysis in this research is descriptive qualitative. The results of the research concluded: 1) The obligation of a notary to provide free legal services to people who cannot afford it is contained in Article 37 paragraph (1) UUJN, that notaries are obliged to provide legal services in the field of notarial services free of charge to people who cannot afford it. This article shows that people who cannot afford it can be given free notary services. The obligation of notaries to provide free legal services to poor people in Article 37 paragraph (1) UUJN gives hope that poor people can still get services from notaries. However, this norm is vague and unclear, this is because there is no clear explanation of the meaning of this article, and there are no other regulations that explain this matter. Providing free legal services in the notarial field from the Notary is based on confidence because there is an assumption that initially arises based on the Notary's assessment regarding the appearance and legal services required by clients who come to him, so that from that assessment the Notary can make a decision to provide services free legal services. And the client's candor towards the Notary is due to the honesty conveyed by the client regarding his inability to pay the honorarium for the legal services he requires. 2) Legal sanctions for notaries who refuse to provide free legal services to people who cannot afford them include sanctions such as verbal warnings, written warnings, temporary suspension, respectful dismissal, dishonorable and respectful dismissal. Sanctions are a form of government action, so that Notaries carry out Article 37 (1) UUJN in accordance with applicable regulations.
Legal Protection for Winners of Land Rights Auctions That Are the Object of Dispute in Court Cases Adhitya, Bakhtiar Satria; Hafidz, Jawade
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i1.35851

Abstract

This study aims to analyze: 1) Legal implications for the implementation of land rights auctions that are still the object of dispute in cases in court. 2) Legal protection for winners of land rights auctions that are the object of dispute in cases in court. The approach method used in this study is a qualitative approach. This type of research is empirical research. The types and sources of data in this study are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature studies. The analysis in this study is prescriptive. The results of the study concluded: 1) Legal implications for the implementation of land rights auctions that are still the object of dispute in cases in court can include several complex aspects, namely legal uncertainty of land rights, difficulty in obtaining absolute ownership, potential financial losses, obligations to resolve potential further disputes, and the influence of court decisions. Court decisions related to auction results will greatly affect the legal certainty of auction winners, because the filing of lawsuits by other parties after the auction affects the validity of the ownership rights obtained. If the court provides clear certainty regarding land ownership to the auction winner, this will strengthen its legal certainty. However, if there is still uncertainty or disputes regarding ownership, legal certainty can continue to be questioned. 2) Legal protection for the winner of the auction of land rights that are the object of dispute in a case in court, namely: If another party files a lawsuit against the auction object, then the court decides that the auction is legally valid, then in this case the auction winner's rights to the auction object already have permanent legal force and can no longer be challenged by any party. If there is a lawsuit and then the court decides that the auction is void because there is an element of an unlawful act, then the legal protection obtained by the auction winner is to be able to claim back the purchase money for the auction object that has been paid.
Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme Hidayat, Wahyu; Sari, Norma; Hafidz, Jawade
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3375

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Kajian Aliran Filsafat Utilitarianisme Terhadap Kebijakan Pembatasan Retail Modern Di Daerah. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan analisa terhadap kemanfaatan adanya pembatasan retail modern di Indonesia yang kaitannya terhadap kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat sebagai pelaku usaha toko-toko sembako, pasar tradisional dan manfaat bagi pemerintah (stakeholder). Penelitian ini memakai metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa, Kebijakan pembatasan retail modern di sejumlah daerah melalui Peraturan Daerah-nya masing-masing mengundang penolakan dari pengusaha retail namun mengundang sikap pro bagi UMKM (masyarakat), terutama pada kebijakan zonasi di daerah dan pembatasan kepemilikan jumlah retail. Pembatasan ini secara rasional dapat mencegah monopoli atau ketimpangan. Jika melihat pandangan Bentham juga menginginkan supaya hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu namun kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Bentham juga tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Namun utilitarianisme lebih memfokuskan yang utama pada kepentingan individu baru pada masyarakat pada umumnya, karena kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak, sehingga dari pemikiran Bentham tersebut yang harus dikoreksi adalah harus ada keseimbangan di antara 2 (dua) konflik kepentingan, baik kepentingan individu (peretail) dan masyarakat (UMKM), hal ini dimaksudkan agar retail modern dan UMKM, pasar tradisional dan masyarakat umumnya dapat bersatu-padu untuk mencapai kebahagiaan, sehingga kepentingan keduanya dapat terealisasi untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK DIBWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG) Hafidz, Jawade; Ardau, Faisal
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bullying atau perundungan merupakan.suatu bentuk masalah yang sudah umum di Indonesia. Pihak yang biasanya terlibat adalah anak yang secara undang-undang masih dibawah umur atau anak usia sekolah, dan pada saat ini bentuk praktik bullying atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar maupun tingkat atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Penyidikan dari tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang, untuk menegtahui kendala-kendala dan solusi selama proses penyidikan tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur oleh Kepolisian Polrestabes Semarang. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis penyusunan adalah bahwa proses penyidikan tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak, mengedepankan pemulihan mendamaikan dari dua belah pihak baik korban maupun pelaku menjadi seperti tidak terjadi apa-apa. Dimana dalam pelaksanaannya untuk memulihkan keadaan seperti semula antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga pelaku maupun keluarga korban serta masyarakat dalam proses yang dinamakan diversi dan kendala selama proses penyidikan terdiri dari dua (2) kendala yakni kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana serta personel penyidik Polrestabes Semarang. Sedangkan kendala eksternal mencakup faktor hukum dimana belum adanya peraturan yang mengatur perihal tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak dan selanjutnya adalah dari masyarakat yang acuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana bullying. Adapun solusi dari kendala internal yang ada yakni mengajukan personel tambahan serta sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan kepada Polda Jawa Tengah, sedangkan solusi untuk kendala eksternal yakni melakukan sosialisasi berupa pemahaman kepada masyarakat dan melakukan mediasi secara kekeluargaan oleh semua pihak yang terlibat.Kata Kunci: Penyidikan, Diversi, Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak
The Traffic Impact Analysis on Province Roads as Requirement for Licensing Services Provision in Building Sector Mursito, Bambang; Kusriyah, Sri; Hafidz, Jawade
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.155 KB) | DOI: 10.30659/ldj.3.4.719-728

Abstract

The purpose of this research is to study and analyze the impact of traffic on provincial roads as a permit requirement in the building sector by local governments based in Central Java and the solution efforts. The approach method used in this research is sociological juridical. The results of the study indicate that: the implementation of the traffic impact analysis on provincial roads encountered obstacles, among others, before the implementation of the traffic impact analysis, difficulties were the preparation of the required documents for the implementation of the traffic impact analysis, and in the implementation of the traffic impact analysis, including those related to supervision issues, not guided by the authority to analyze traffic impacts based on road status, do not understand the laws and regulations and related provisions, and lack of law enforcement.
Co-Authors Achmad Arifulloh, Achmad Achmad J Pamungkas, Achmad J Achmad Sulchan Adhitya, Bakhtiar Satria Aditya Noviyansyah Agung Widodo Agus Prasetia Wiranto Ahmad Masdar Tohari Ahmad Mujib Rohmat Ahmad Zahrial, Fadhil Ahmed Kheir Osman Al Majid, Muchammad Bachtiar Alfian, Danang Amalia Chusna Chusna Amalia Fitri, Dini Amigdala, Zenith Amin Purnawan Anak Agung Putra Dwipayana Andi Hikmawanti Andi Irawan Haqiqi Andi Kusuma Mapareppa Anis Mashdurohatun Aprillus Riwu, Hary Agung Apromico Apromico Aqil, Muhammad Zumri Ardau, Faisal Arif Rakhman Arifullah, Achmad Arigonnanta Bagus Wicaksono Ariyani, Sahida Arum Kurnia Sari Ary Yuniastuti Aryani Witasari Asmak UI Hosnah Avia Surya Ningrum Ayu Kartika Dewi, Kadek Ayuning Maharanti, Resa Bagas Aditya Kurniawan Bambang Sunoto Bambang Tri Bawono Bambang Tri Bawono Baryadi Baryadi Benseghir, Mourad Budi, Anita Widyaningrum Budianto, Ari Cahyowati, Yeti Carki Carki Chaidar, Muhammad Danang Prasetya Nugraha Denny Suwondo Dian Laras Sukma Dian Yustisia Nabila Didik Sudarmadi Dimas Pratama Yuda, Dimas Djunaedi Djunaedi Doni Cakra Gumilar Dwi Margono Dwi Saputra, Andy Bharata Yudha Eko Soponyono Soponyono Endah Wahyuningsih, Sri Entin Sholikhah Erwin Chan Esti Ningrum Fadhilah Sundah Fatihah, Istinur Fitriani Akrima Gerin Prayoga Gunarto Gunarto Halim Ady Kurniawan Harviyana, Marisa Hasana, Dahniarti Hemas Mardikawati, Trisakti Hendy Hendariyadi Hengki Irawan Heri Mulyono Hermawan, Ecep Maman Hikmatul Mahfiyyah Huda, Indra Kusuma Ikayanti Ikayanti Indra Jaya Syafputra Indra Muliawan Indriyanto Dian Purnomo Ira Alia Maerani Ira Alia Maerani Ismail, Moch Taufiq Ismi, Nur Joko Hermawan Sulistyo Kasih, Chintya Cinta Khairuddin, Muhammad Khairul Iman Susanto Khalam Faozy Kinanthi, Lembah Nurani Anjar Komarudin Komarudin Kukuh Sudarmanto Alugoro, Kukuh Sudarmanto Laksamana Bagas Dewandaru Laksono, Ruananda Kharismatika Lathifah Hanim Latifah Hanim Lely Yuliana Lilis Wardani, Lilis Lita Ardita Putri Widyantoro M Madaninabawi M. Rizal Bagaskoro M. Zaenal Arifin Maharanti, Resa Ayuning Makmaker, Petronela Yosinta Kelyombar Mansyah, Angra Martin Anggiat Maranata Manurung Maryanto Maryanto Monika, Julia Muhammad Aswin Muhammad Azam Muhammad Dias Saktiawan Muhammad Najmuddin, Muhammad Muhammat Teguh Safi'i Mulia, Fina Adinda Mursito, Bambang Nafisah, Durorun Nanang Sri Darmadi Ngadino Ngadino Nirwana, Erza Aulia Norma Sari Novita, Puteri Mela Nuha, Revana Mahran Nuni Trianingrum, Nuni Nur Amanah Amanah Nurul Fuji Sri Hastuti nuryana nuryana, nuryana Octaviani, Sri Ayuning Triana Rizqi Oktavianto, Heri Paruhum, Raja Toga Peni Rinda Listyawati Pertiwi, Tusi Wirahayu Prameswari, Kintan Kartika Prasetia Wiranto, Agus Prasetyo, Seno Pratidina, Merry Fitri Priyantono Priyantono Putri, Ristien Gita Eka Ranto Cahyoko, Ranto Ridwan, Nanang Rifka Annisa Apriana Riftia Anggita Wulan Sari Ritza Aurelia, Tsabita Rizky Adi Prinandito Robertus David Mahendra Saputra Rohman, Idris Rois Harliyanto Romiz Rizqullah, Fakhri Ruselia, Mawar Saddam Hussein Sahroni Sofyan, Yusuf Saija, Jovita Agustien Saputra, Muhammad Rezki Wira Sarbudin Panjaitan Satria, Moh. Pandu Putra Satria, Rifai Ermin Satyo, Bagus Khusfi Sebastian Wibisono Sefin Anggi Riyantika Septiarni Marsang, Ni Dya Setiawan Budiman, Puja Setiyawan, Deni Setiyo Nugroho, Latif Sheila Indah Kurnianingsih sholikah, Dianita Imroatus Siswanto, Moh. Aris Siti Maemunah Siti Rohaeti Situmorang, Saut Tua Soegianto Soegianto Sofyan, Yusuf Sahroni Sri Endah Wahyuningsih Sri Endah Wahyuningsih Sri Endah Wahyuningsih Sri Kusriyah, Sri Subiyanto Subiyanto Sukatendel, Reggy Permana Supriyanti, Nadila Marta Suryandari, Marnita Eka Suwondo, Denny Suwono Suwono Suyatmi Suyatmi Syaeful Bahri Syahputra, Maulana Juardi Tabah Ikrar Prasetya, Tabah Taufani, Rizki Teguh Anindito Tri Widyastuti Ulfah, Ulu Maeni Virginia Puspa Dianti Wahid Mahbub Wahyu Hidayat Wahyu Ismail Watiah, Watiah Widayati Widayati Widhi Handoko Widyasari, Andini Wijaya, Dwi Julianto Wijaya, Eko Wilddan Auliya Winanda, Gustian Wiranto, Agus Prasetia Wulansari, Restu Tri Yansyah, Dedi Yeremias Tony Putrawan Yogi Setiyo Pamuji Yunianto Wahyu Sadewa Yustisianto, Dwi ZA, Arief Febriyanto Zamaludin Zamaludin Zufriansyah, Mohammad Zulkifli, Muchlis