Articles
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pelanggaran Berat Pasca Terbitnya UU RI Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Nur, Fahroni]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Sukrisno, Wijayono Hadi]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v2i1.7914
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze and understand the legal protection of workers whose employment relationship is terminated and the legal liability of employers who carry out layoffs according to Law Number 06 of 2023 concerning Job Creation. The urgency of this research requires regulations regarding layoffs due to serious or urgent violations contained in the Job Creation Law and its supporting laws and regulations. Employers carry out layoffs on the grounds of serious or urgent violations without going through a criminal law process that has permanent legal force. This decision was further strengthened by the existence of SEMA Number 03 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber where layoffs can be carried out without having to wait for a legally binding court decision. This research uses a juridical-normative method, through a statutory legal approach. The results of research by workers who have been laid off and representatives of workers who have suffered losses due to serious or urgent violations have examined legal regulations regarding the Job Creation Law and PP 35 of 2021, Article 52 which regulates urgent violations, so that workers cannot be a termination by the Company without waiting for legally binding court, and the Employer carries out the rules following the previous rules regarding serious violations. Tujuan penelitian ini menganalisis dan memahami perlindungan hukum tenaga kerja yang diputus hubungan kerjanya dan pertanggungjawaban hukum pengusaha yang melakukan PHK menurut UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Urgensi penelitian ini perlu pengaturan mengenai PHK karena pelanggaran berat atau bersifat mendesak yang terdapat pada UU Cipta Kerja dan peraturan perundangan pendukungya. Pengusaha melakukan PHK dengan alasan pelanggaran berat atau bersifat mendesak tanpa melalui proses hukum pidana yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan tersebut dikuatkan lagi dengan adanya SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA dimana PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif, melalui pendekatan hukum perundang-undangan. Hasil penelitian pihak pekerja yang di PHK maupun perwakilan pekerja yang dirugikan karena pasal pelanggaran berat atau bersifat mendesak melakukan pengujian peraturan perundangan mengenai UU Cipta kerja dan PP 35 tahun 2021, pasal 52 yang mengatur mengenai pelanggaran bersifat mendesak, agar pekerja tidak dapat di PHK secara sewenang-wenang oleh Perusahaan tanpa menunggu keputusan pengadilan pidana yang bersifat mengikat, serta Pengusaha menjalankan aturan sesuai dengan aturan terdahulu mengenai pelanggaran berat.]]>
<![CDATA[Permasalahan Hukum Lelang Barang Jaminan Secara Online ]]>
<![CDATA[Abidin, Abidin]]>;
<![CDATA[Sofyan, Syafran]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Soegianto Soegianto]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v1i2.7920
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze and describe the problems that often arise in online collateral auctions and obstacles experienced by auction organizers and bidders and to find out whether online auctions are more effective and efficient than conventional auctions. The urgency of this research is a reference for researchers in particular and the public in general who are interested in the problem of online auction of collateral; besides that, the internet is an electronic communication service that connects computer networks and computer facilities organized throughout the world via telephone or satellite by connecting their devices to the internet network. Currently, internet access has become easier, and the Directorate General of State Wealth (DJKN) utilizes this convenience for the public interest with the launch of an internet auction application (e-Auction). The research method used is normative juridical, namely research that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study show that online auctions of collateral are seen as more effective and efficient than conventional auctions. Secondly, often bidders who do not make repayments on the grounds that their auction accounts are hacked make auction decisions inappropriately. Thirdly, online auctions make auction activities independent of threats or terror between bidders when competing in auction price negotiations. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguraikan permasalahan yang sering muncul dalam lelang barang jaminan secara online serta hambatan yang dialami oleh penyelenggara lelang maupun peserta lelang dan untuk mengetahui apakah lelang online ini lebih efektif dan efisien daripada lelang konvensional. Urgensi penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang tertarik pada masalah lelang barang jaminan secara online, selain itu internet merupakan suatu layanan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit dengan mengkoneksikan perangkatnya pada jaringan internet. Saat ini akses internet sudah semakin terasa mudah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memanfaatkan kemudahan ini untuk kepentingan publik dengan peluncuran aplikasi lelang internet (e-Auction). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan lelang barang jaminan secara online dipandang lebih efektif dan efisien daripada lelang secara konvensional; kedua, seringnya peserta lelang yang tidak melakukan pelunasan dengan alasan akun lelangnya terkena hack menjadikan keputusan lelang tidak patut; ketiga, lelang online menjadikan kegiatan lelang terlepas dari ancaman maupun teror antar peserta lelang saat bersaing dalam negosiasi harga lelang.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online ]]>
<![CDATA[Rian Ardiansyah, Maruf]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Sukarna, Kadi]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v1i3.7946
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze the effectiveness of combating online gambling crimes in the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). This research is important because of the increasing prevalence of online gambling, or what is more commonly known as illegal lottery gambling (togel), which has become a significant issue across all layers of Indonesian society. The research methodology used is socio-legal. The novelty of this research lies in examining the effectiveness of combating online gambling within the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The findings of this study explain that the factors influencing individuals getting involved in online gambling can be divided into two categories: internal and external factors. The application of Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) for conventional gambling and Article 45 jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) is discussed. Various methods can be employed for the prevention of online gambling, including pre-emptive, preventive, and repressive methods. The prevention of online gambling is an effective means of combating online gambling crimes. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi online atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Metode penlitian menggunakan yuridis sosiologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji efektifitas pemberantasan judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online.]]>
<![CDATA[Mekanisme Pembetukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas di Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Tanggono, Claustantianus Wibisono]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v1i3.8051
<![CDATA[This research aims to analyze the mechanisms for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions. to produce quality regional legal products. Analyze the mechanisms that should place importance on the formation of quality regional legal products. Many regional regulations that are problematic and canceled are influenced by many factors, including political and social. To obtain a quality legal product, it requires an understanding of the mechanisms for forming good regulations that are in line with the state's goal, namely to improve the welfare of society. This research provides an understanding of the mechanism for forming quality regional regulations so that it can be a solution so that the resulting regional regulations do not conflict with the norms determined by the Government. The research method used is normative juridical which provides an overview, systematic and mechanism regarding everything related to the stages of forming quality regional regulations. By describing the applicable laws and regulations relating to the mechanism for forming regional legal products. The mechanism for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions to produce quality regional legal products does not fully involve the community at every stage. The mechanism that should be in forming quality regional legal products with community participation at each stage of regional regulation formation is according to community needs. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah. untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menganalisis mekanisme yang seharusnya dalam menempatkan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Banyak peraturan daerah yang bermasalah dan dibatalkan sangat dipengaruhi banyak faktor antara lain politik dan sosial. Untuk mendapatkan suatu produk hukum yang berkualitas, dibutuhkan pemahaman terhadap mekanisme pembentukan peraturan yang baik dan sesuai dengan tujuan negara yaitu menyejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berkualitas sehingga dapat menjadi solusi agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memberikan gambaran, sistematis, dan mekanisme mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Mekanisme yang seharusnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan partisipasi masyarakat setiap tahapan pembentukan Perda sesuai kebutuhan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami ]]>
<![CDATA[Prasetyorini, Theresia Eni]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Manurung, Mangaraja]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v2i2.8112
<![CDATA[This study aims to understand the effects of marriage cancellation law due to the forgery of identity in the case of polygamy according to the Civil Code and constraints as well as solutions to the cancellation of the marriage. This study uses a normative juridical method with a case study approach and analytical descriptive specifications. This study relies on secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods use literature studies and documentary studies which are then analyzed by qualitative analysis and normative analysis methods. The results of the study are (1) the cancellation of marriage according to the Criminal Code results in legal consequences for the husband to pay compensation and interest for his wife or other parties who are disadvantaged while for children who are born are children outside of marriage. (2) Constraints in the cancellation of marriage due to the existence of identity forgery, namely the objection of one of the parties on the grounds that the existence of children born then the solution is to provide guidance for bride and groom candidates, increase the frequency of socialization and demand compensation. Constraints because the procedure for the request for cancellation to the court tends to be complicated and long, the solution is to make a request for marriage prevention to the official recording officer and the court as well as make peace efforts in the case of marriage cancellation. Constraints of differences in legal provisions to the status of children, the solution is legal renewal through the formulation in the draft of the Special Civil Procedure Code that regulates the cancellation of marriage due to the counterfeiting of the identity of the polygamy case. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam kasus poligami menurut KUHPerdata dan kendala serta solusi terhadap pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumenter yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan analisis normatif. Hasil penelitian yaitu pembatalan perkawinan menurut KUHPerdata berakibat hukum bagi suami harus membayar ganti kerugian dan bunga bagi istrinya atau pihak lain yang dirugikan sedangkan bagi anak yang dilahirkannya berstatus sebagai anak luar kawin. Kendala dalam pembatalan perkawianan karena adanya pemalsuan identitas yaitu adanya keberatan dari salah satu pihak dengan alasan adanya anak yang dilahirkan maka solusinya yaitu memberikan bimbingan bagi calon pengantin dan keluarga keduanya, meningkatkan frekuensi sosialisasi serta menuntut ganti kerugian. Kendala karena prosedur permohonan pembatalan ke pengadilan yang cenderung rumit dan lama maka solusinya yaitu membuat permohonan pencegahan perkawinan ke petugas pencatat pekawinan dan pengadilan serta melakukan upaya perdamaian dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan. Kendala perbedaan ketentuan hukum terhadap status anak maka solusinya yaitu pembaharuan hukum melalui perumusan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Khusus yang mengatur pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kasus poligami.]]>
<![CDATA[Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan Elektronic Traffic Law Enforcement Electronic (ETLE) ]]>
<![CDATA[Basoeki, Herwin Haryadi]]>;
<![CDATA[Ratna Sediati, Diah Sulistyani]]>;
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v1i3.8123
<![CDATA[The research objective is to identify law enforcement and the factors that influence traffic units in suppressing traffic violators using Electronic Traffic Law Enforcement Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Semarang City area. ETLE cannot view letters. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are: Law enforcement through ETLE, namely ETLE devices automatically capture monitored traffic violations and send media evidence of violations to the Electronic Back Office ETLE at the Regional Traffic Management Center (RTMC) of the local Polda. Enforcement of violations that do not have a SIM/STNK because ETLE cannot see documents: ETLE cameras still cannot check motorists who do not have STNK and SIM while driving. So related to the violation of not having a SIM, then being caught not carrying a SIM or STNK, of course it was not captured or action on traffic violations could not be taken by the ETLE. The officer explained that until now there were still many weaknesses in enforcing fines using the ETLE system. One of these weaknesses is checking vehicle documents for two- and four-wheeled drivers. Of course, every system has weaknesses. Implementation of ETLE is still being implemented even though there are weaknesses, this statement was emphasized by the National Police Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo issued a telegram number: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggar lalu lintas menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Kota Semarang Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum melalui ETLE yaitu perangkat otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda setempat. Penindakan pelanggaran yang tidak punya SIM/STNK karena ETLE tidak bisa melihat surat-surat. Kamera ETLE masih belum bisa mengecek pengendara yang tak memiliki STNK dan SIM. Jadi terkait dengan pelanggaran apakah tidak punya SIM, terus kedapatan tidak membawa SIM atau STNK tentu halnya itu tidak ter-capture atau tidak bisa diambil tindakan pelanggaran lalu lintas oleh ETLE. Petugas menerangkan bahwa hingga saat ini masih banyak didapati kelemahan dalam penindakan tilang menggunakan system ETLE. Salah satu kelemahan tersebut berupa pengecekan surat kendaraan bagi pengendara roda dua maupun empat. Tentu halnya setiap sistem pasti ada kelemahan. Penerapan ETLE tetap dilaksanakan walaupun ada kelemahan, pernyataan tersebut dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.]]>
<![CDATA[Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Bawono Sekti, Luluk Tirto]]>;
<![CDATA[Junaidi, Muhamad]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v2i2.8124
<![CDATA[The aim of this research is to analyze the implications of the implementation of police investigative authority in the criminal justice system and to determine the obstacles that occur as well as coercive efforts made in investigations and prosecutions by authorized institutions so that they can be controlled through the system pretrials. This research discusses the implications and authority of police investigators in the criminal justice system and the role of pre-trial as one of the legal measures for the protection and rights of suspects in examinations at the investigative level, as well as what factors can create obstacles to the protection of suspects' rights. Pre-trial arrangements are regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, namely examining the validity or not of coercive efforts to arrest and detain as well as checking whether or not the termination of investigation or prosecution, compensation, and rehabilitation is valid. The method used is normative empirical, which is the addition of data or empirical elements from field studies to obtain data by holding questions and answers with police institutions. The result of this study is to find out about the implications of investigator authority in criminal justice and the reasons for pretrial efforts made by suspects rejected or granted by the local district court. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisa implikasi terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kendala yang terjadi serta upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang, sehingga dapat dikontrol melalui sistem praperadilan. Penelitian ini membahas bagaimana implikasi serta kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana peranan praperadilan sebagai salah satu upaya hukum terhadap perlindungan dan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, serta faktor apa sajakah yang dapat menjadikan hambatan tentang perlindungan hak-hak tersangka. Pengaturan praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa pada penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah normatif empiris , studi lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab dengan institusi kepolisian. Hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui implikasi kewenangan penyidik dalam peradilan pidana dan sebab upaya praperadilan yang dilakukan oleh tersangka ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat.]]>
<![CDATA[Analisis Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Sindoro, Cristhananta]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Ilmi, Musfiratul]]>;
<![CDATA[Sulistyani Ratna Sediati, Diah]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v2i1.8125
<![CDATA[The purpose of this research is to formulate problems regarding the post-Constitutional Court Decision on fiduciary guarantees. This research is to show that the decision of Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 has provided very good protection to debtors, but it is still important to educate and socialize regarding this decision. The urgency of this research emphasizes the change in the mechanism of execution of fiduciary guarantees, and the need for legal improvement for debtors, seeing that in the field there are still rampant eagle eyes. The research method used is normative juridical. The novelty of research on the impact of the Constitutional Court's decision regarding changes in the provisions for the implementation of execution, analyzing the problems in the field, there are still many people who do not understand fiduciary guarantees. The results of the research need education and socialization to the public to find out the importance of fiduciary guarantees, as well as stricter government supervision of eagle eyes activities, and the need for changes in laws and regulations related to the procedures for implementing the execution of fiduciary guarantees. The results of the research on the role of the government to socialize the execution mechanism of fiduciary guarantees, fiduciary guarantee law must always be developed, and debtors or creditors must understand the mechanism of execution of fiduciary guarantees. Tujuan penelitian ini untuk dalam merumuskan permasalahan tentang pasca Putusan MK terhadap jaminan fidusia. Penelitian ini untuk menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perlindungan yang sangat baik kepada debitur,tetapi memang masih penting adanya edukasi dan sosialisasi terkait putusan ini. Urgensi penelitian ini menekankan pada adanya perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia, dan perlu adanya peningkatan hukum bagi debitur,melihat dilapangan masih maraknya mata elang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kebaharuan penelitian dampak dari putusan MK terkait perubahan ketentuan pelaksanaan eksekusi, menganalisis permasalahan dilapangan masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui pentingnya jaminan fidusia,serta pengawasan dari pemerintah lebih ketat terhadap kegiatan mata elang, dan perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.Hasil penelitian peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi mekanisme eksekusi dari jaminan fidusia,hukum jaminan fidusia harus selalu dikembangkan, dan debitur atau kreditur wajib paham dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia.]]>
<![CDATA[Reformulasi Sistem Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mulyanto, Wiwit]]>;
<![CDATA[Meidianto, Gunawan]]>;
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Rizal, Arief]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v2i2.8175
<![CDATA[The aim of this research is to determine and analyze the position of e-voting in current election laws and regulations and the reformulation of the voting system in elections in Indonesia. E-voting can be a solution to increase voter participation, especially among voters who live abroad or in remote areas. With the existence of an electronic voting system, voters can more easily cast their votes without having to come to a physical polling place. The type of legal research used is normative. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively. The position of e-voting in election laws and regulations is currently not regulated. This has resulted in the absence of e-voting in voting in the election system in Indonesia. The reformulation that can be carried out is by including a new article in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which specifically regulates e-voting in voting in future elections. Which is then accompanied by General Election Commission Regulations regarding the e-voting system in voting in elections in Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini dan reformulasi sitem pemungutansuara dalam pemilu di Indonesia. E-voting dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih yang tinggal di luar negeri atau daerah terpencil. Dengan adanya sistem pemungutan suara elektronik, pemilih dapat lebih mudah memberikan suara mereka tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara fisik. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini belum diatur. Sehingga mengakibatkan belum adanya pelaksanaan e-voting dalam pemungutan suara pada sistem Pemilu di Indonesia. Adapun reformulasi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat pasal baru di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus mengatur perihal e-voting didalam pemnugutan suara di pemilu pada masa akan datang. Yang kemudian disertai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait system e-voting dalam pemungutan suara pada pemilu di Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberian Uang Pisah Kepada Pekerja Mangkir Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama ]]>
<![CDATA[Nursalam, Nursalam]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Wibisono, Dedi Indra]]>;
<![CDATA[Sukrisno, Wijayono Hadi]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v2i2.9220
<![CDATA[This research aims to analyze the legal implications of providing severance pay to employees who are absent without valid reasons and are not regulated in the employment contract. After the 1998 reform, labor law in Indonesia underwent significant changes aimed at creating a harmonious and fair industrial relationship. One important aspect is the regulation of termination of employment (layoffs) and the provision of compensation to workers, including severance pay. However, not all conditions of layoffs and compensation are specifically regulated in collective labor agreements or company regulations. The research method used is normative juridical with a case approach. The research findings indicate that the ambiguity of regulations regarding severance pay can lead to disputes between workers and employers, as well as legal uncertainty. The novelty of this research lies in the analysis of court decisions and applicable regulations regarding compensation for absent workers, which have not been regulated in employment agreements. This research suggests the need for clearer regulations to avoid legal conflicts in the future. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pemberian uang pisah kepada pekerja yang mangkir tanpa keterangan yang sah dan tidak diatur dalam perjanjian kerja. Setelah reformasi tahun 1998, hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil. Salah satu aspek penting adalah pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemberian kompensasi kepada pekerja, termasuk uang pisah. Namun, tidak semua kondisi PHK dan pemberian kompensasi diatur secara spesifik dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan mengenai uang pisah dapat menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, serta ketidakpastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis putusan pengadilan dan peraturan yang berlaku terkait kompensasi bagi pekerja mangkir, yang belum diatur dalam perjanjian kerja. Penelitian ini menyarankan adanya regulasi yang lebih jelas untuk menghindari konflik hukum di masa depan.]]>
