Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Akta Hasanuddin Law Review Al-'Adl TANJUNGPURA LAW JOURNAL Bina Hukum Lingkungan Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Riset Jakarta AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Cendikia Pendidikan SCLS Nestor Tanjungpura Journal Of Law Tanjungpura Acta Borneo Journal Tanjungpura Legal Review
Sri Ismawati
Universitas Tanjungpura
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TAHAP PENYIDIKAN Septio, Dekky; Ismawati, Sri; Agus, Agus
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58933

Abstract

AbstractConsumer financing transactions are not only regulated based on the will of the parties, between finance companies and consumers as outlined in a written agreement but are also regulated by several administrative laws and regulations. Agreements are the main legal source of consumer financing in terms of civil law, while the other legal source is Law no. 21 of 2011 and several regulations of the Financial Services Authority also regulate administratively in the form of regulation and supervision of consumer finance companies. Based on the background, the formulation of the problem in this study is about the implementation of the authority of the Financial Services Authority in regulating and supervising consumer finance companies as well as actions for violating the provisions set by the Financial Services Authority against consumer finance companies. The type of research used in this study is normative legal research that uses secondary data supported by supporting data in the form of interviews with the OJK Regional 9 West Kalimantan Representative Office, while the approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The form of regulation and supervision that is the authority of the OJK as mandated by Law Number 21 of 2011 concerning the OJK has been implemented in the form of regulations from the Financial Services Authority (POJK) as well as in the form of supervision, both direct supervision and indirect supervision carried out by OJK on companies. consumer finance. Violation of the POJK regulations/stipulations can bring legal consequences to finance companies in the form of administrative sanctions, either in the form of notification or fulfillment of predetermined provisions, written warnings, freezing of business activities and revocation of the financing company's business license. The authority to administer administrative sanctions is obtained based on Law No. 21 of 2011. In addition, if necessary, OJK is also given the authority to take administrative action by providing additional sanctions in the form of restrictions on consumer financing business activities and prohibitions on opening a network of representative branch offices other than branch offices that been there before.  AbstrakNegara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.   Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta notaris.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana dalam pembahasan objek penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan (penelahaan terhadap literatur) dan data sekunder, dimana dalam menganalisa data dari objek penelitian dengan mengunakan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memnganalisa permasalahan yang akan diteliti pesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertuuan memberikan gambaran fakta mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kerahasiaan akta yang dibuat seorang Notaris dalam memerikan keterangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, peneliti beru menggambarkan suatu keadaan tentang adanya pembaharuan terhadap undang-undang Notaris guna demi perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatanya serta perlindungan hak-hak Notaris yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah "Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya". Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR SMA DI KOTA PONTIANAK (PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA) kecihan monday, agustinus; Ismawati, Sri; Hertini, Mega Fitri
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58853

Abstract

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. Narkoba merupakan jenis obat berat yang digunakan di dunia medis untuk mengobati penyakit berat karena dapat berfungsi sebagai pereda rasa sakit. Penggunaan dan pengedaran obat-obatan ini tidak dapat dilakukan secara bebas karena efek yang ditimbulkan dapat berbahaya sehingga harus dilakukan oleh orang yang ahli dan berwenang menggunakannya. Akan tetapi, faktanya Narkoba sering disalahgunakan dan dijadikan ladang bisnis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh kalangan untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba ini. Sasaran dari peredaran obat terlarang ini adalah seluruh kalangan, akan tetapi sasaran favorit para pengedar adalah pelajar, terutama pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) karena masa SMA adalah masa-masa puncak dari pubertas yang memunculkan rasa penasaran dan mencari jati diri melalui pergaulan sehari-hari. Pelajar SMA di Kota Pontianak tidak luput dari peredaran Narkoba, sehingga selain berharap pada lembaga pemerintahan, diperlukan pula peran serta masyarakat Kota Pontianak dalam menangani permasalahan ini, karena peran serta masyarakat disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana dalam pengumpulan data dan bahannya penulis melakukan studi lapangan dan mengumpulkan data melalui wawancara, angket dan turun langsung ke lokasi tempat penelitian ini dilakukan, yakni di lingkungan masyarakat Kota Pontianak. Adapaun jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni dengan membandingkan antara ketentuan yang berlaku dengan fakta yang terjadi sesungguhnya. Adapun ketentuan yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah data dan bahan tersebut dikumpulkan, maka penulis akan melakukan teknik analisis deskriptif, yakni analisis dengan mengolah data yang telah dikumpulkan untuk disusun menggunakan kalimat-kaimat yang mudah dimengerti.Dari penelitian yang dilakukan, didapat hasil bahwa masyarakat Pontianak masih kurang aktif dalam melaksanakan perannya untuk membantu aparat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba, yang mana kurang aktifnya peran masyarakat dalam pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak ini yaitu karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hal tersebut dan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya Narkoba ini, sehingga membuat masyarakat tidak menyadari perannya dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.  Kata Kunci : Narkoba,Penyalahgunaan, Pelajar
PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK BERDASARKAN DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Diocto, Pniel Destenesse; Ismawati, Sri; Hertini, Mega Fitri; Siagian, Parulian; Aswandi, Aswandi
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.58934

Abstract

Abstract  One form of law enforcement is the imposition of punishment on the defendant which is reflected in the judge's decision. Especially in the trial of corruption crimes since Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes was enacted, most corruption defendants are required to use Article 2 and Article 3 of the Corruption Law concerning acts of enriching/benefiting oneself or another person or a corporation that can detrimental to state finances. The decision of the Corruption Court against the Defendants who violated Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law, there is a very striking disparity. To overcome this disparity, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued Perma Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law which was promulgated in the State Gazette on July 24, 2020. The panel of judges who tried case Number 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk only considered Perma Number 1 of  2020 as a guideline, not seeing the Perma as a procedural law whose existence is a product of legislation that fills legal voids and shortcomings and bind the judge's freedom in imposing a sentence even though the meaning of the judge's freedom is to be free to make decisions without any intervention from internal and external parties and judges in deciding cases are still guided by the applicable laws, so that the freedom of judges is not absolute freedom but must be responsible. Because Perma Number 1 of 2020 is a product of legislation that fills legal voids and deficiencies, the judge in imposing a criminal offense under Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is obliged to follow the Regulation of the Minister of Justice Number 1 of 2020 as a procedural law and needs to be There are strict sanctions from the institutional leadership of the Supreme Court of the Republic of Indonesia against judges who impose criminal penalties on Article 2 and Articles of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which do not comply with the Perma.  Abstrak  Salah satu bentuk penegakan hukum adalah penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang tercermin dalam putusan hakim.   Khusus dalam persidangan tindak pidana korupsi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan, kebanyakan terdakwa korupsi dituntut menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tentang perbuatan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.   Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat disparitas yang sangat mencolok. Untuk mengatasi adanya disparitas tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang   Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan   Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal   24 Juli 2020. Majelis hakim yang mengadili perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk hanya menganggap Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman saja bukan melihat Perma tersebut sebagai hukum acara yang keberadaannya merupakan produk perundang-undangan yang mengisi kekosongan dan kekurangan hukum dan mengikat kebebasan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan padahal arti kebebasan hakim tersebut adalah bebas menjatuhkan putusan tanpa ada intervensi dari pihak internal dan eksternal dan hakim dalam memutus perkara tetaplah berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak melainkan harus bertanggungjawab.   Oleh karena Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang keberadaannya merupakan produk perundang-undangan yang mengisi kekosongan dan kekurangan hukum, maka hakim dalam menjatuhkan pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai hukum acara dan perlu ada sanksi tegas dari pimpinan institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap hakim yang menjatuhkan pidana Pasal 2 dan Pasal Undang-Undang   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mempedomani Perma tersebut.
Penyuluhan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Soa, Alfonsus Hendri; Azizurrahman , Sy Hasyim; Mukti, Plasma Versiana; Ismawati, Sri; Hermansyah , Hermansyah; Aswandi , Aswandi; Siagian, Parulian; Herlina, Herlina; Hertini, Mega Fitri
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): DECEMBER 2025
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ajad.v5i3.639

Abstract

Community Service (PKM) which is the main focus is about the awareness of inmates on their obligations as stated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections at the Class IIA Pontianak Women's Prison. This activity has a goal to enhance the understanding among inmates about their duties regarding compliance with laws, maintaining security and cleanliness, participating in development programs, and respecting other people's rights during the correction process. Based on observations, interviews, and legal counseling, it was discovered that some inmates do not yet fully understand their obligations. Counseling has provided a better understanding of the reciprocal relationship between obligations and rights, including remission and parole. The results also indicate that there is room for improvement through continuous mentoring and more transparent oversight mechanisms so that the correctional system can function effectively, fairly, and with an orientation toward social reintegration.to realize a humanistic, equitable, and gender-sensitive development system.
A Legal Protection Model For Handling Human Trafficking in West Kalimantan Border Syarif hasyim Azizurrahman; Sri Ismawati; Lolita Lolita; Elyta Elyta
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3632

Abstract

Although it is a highly serious human crime, people trafficking still occurs, particularly in West Kalimantan's border region. West Kalimantan's border region has seen a variety of attempts to reduce human trafficking, yet the practice persists still. There is a need for a solution or model that can lessen instances of human trafficking in the West Kalimantan border region, carried out so that the parties involved are unaware of it.This study aims to develop an appropriate model for legal protection to deal with human trafficking at the border West Kalimantan. Methods of the Research, The research will be conducted at the Polres in the Sajingan and Biawak border regions, as stated in the research title. The Sajingan Besar sector's Resort Police and Border Communities are two sources of crime prevention strategies based on legal requirements, The study's findings serve as a model for public protection from human trafficking activities from the perspective of the role of law enforcement officials, the police in the border regions of Sajingan and Biawak, in particular, to combat the crime of trafficking in persons, conduct investigations, and look into cases of human trafficking that happened in the border regions of Sambas Regency, particularly Sajin. The criminal law (penal) is used by the authorities as a model of legal protection to stop human trafficking. However, there is still human trafficking that takes place. Because there are still several barriers to sentencing that do not take into account the elements of a crime. The unlawful behavior in place does not yet constitute the TIP factor. Using criminal law policies and cultural norms to carry out criminal crimes like human trafficking, protecting the public, and implementing coordination with illegal law enforcement policies all help to enhance efforts to combat corruption
Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis Harefa, safaruddin; Sri Ismawati; Mega Fitri Hertini
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5050

Abstract

Indonesia’s penal system has long been dominated by a retributive approach inherited from colonial legal traditions, where imprisonment serves as the primary punishment for criminal offenders. This model has led not only to chronic prison overcrowding but also to the dehumanization of inmates, who still possess fundamental human rights. The newly enacted Indonesian Penal Code (KUHP) marks a significant shift toward a more progressive and humanistic penal paradigm, grounded in the values of Pancasila and the principles of restorative justice. This article aims to normatively analyze the paradigm shift in criminal punishment introduced by the new KUHP and its implications for Indonesia’s penal system, particularly in encouraging the implementation of alternative punishments such as community service, probation, and fines. The study employs a normative legal approach with qualitative analysis of relevant laws, regulations, and legal literature. Findings indicate that the application of alternative sanctions offers a viable solution to prison overcrowding while aligning with the rehabilitative and reintegrative goals of the correctional system. Nonetheless, several challenges remain, including the readiness of law enforcement institutions, infrastructure limitations, and the persistence of a punitive legal culture that views imprisonment as the only legitimate form of punishment. Therefore, a comprehensive implementation strategy is required, involving strong collaboration among government institutions, law enforcement, academia, and civil society to ensure a smooth transition toward a more just, restorative, and humane penal system.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN Hertini, Mega Fitri; Karlina, Dina; Herlina, Hj.; Ismawati, Sri; Maryana, Lina; Addhauly, Dio Aswad
LITIGASI Vol. 23 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v23i2.5929

Abstract

This research aims to review the implications of Anti-Sexual Violence Act which is focused on the aspect of victim protection. This research uses a socio-legal approach. Considering that sexual violence can occur in any locations and even the perpetrators can be victims’ closest relatives. The substantive of the law is to provide protection to the victims, including victims of revenge porn which can be defined as the distribution of pornographic content as a form of revenge against victims. This is stated in Article 4 Paragraph 1 of the aforesaid act, that there are at least nine criminal acts of sexual violence. The Act on the Crime of Sexual Violence has been officially promulgated through the State Gazette after it was enacted in the Plenary Meeting on April 12, 2022. The passing of the law is a historic moment that has been long awaited by the public. The presence of regulation is considered to be an evidence of the struggle of victims. Therefore, it is very important to see the implications of the law from victim protection aspect, in addition to the law as a legal protection instrument for the victims of sexual violence. Keywords: Implications, Sexual Violence, Victim Protection.
PERAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEMI MEWUJUDKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI Murdianto, Murdianto; Ismawati, Sri; Nuryanti, Aktris
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101504

Abstract

Abstract Guidance and training efforts for members of the Indonesian National Police are essential for achieving professionalism. This study aims to examine the role of the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police in enforcing the code of ethics to achieve professionalism, as well as the obstacles encountered. Using empirical legal research and primary and secondary data sources, this study concludes that, after receiving reports or complaints from the public regarding various code of ethics violations allegedly committed by police officers, the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police promptly processed them in accordance with established regulations. The obstacles encountered were external, such as a lack of public support; internal, such as negative solidarity among police officers; and technical, such as a lack of validity and legality of evidence. Keywords: Code of ethics; Police; Professionalism Abstrak Upaya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna terwujudnya profesionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai peran Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penegakan kode etik demi mewujudkan profesionalisme serta hambatan yang dihadapi. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan sumber data berupa data primer dan data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat setelah menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota kepolisian dengan segera diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun hambatan yang dihadapi adalah bersifat eksternal seperti kurangnya dukungan masyarakat; bersifat internal seperti adanya solidaritas negatif sesama anggota kepolisian; serta bersifat teknis seperti kurangnya validitas dan legalitas alat bukti. Kata Kunci: Kepolisian; Kode etik; Profesionalisme
Co-Authors Abunawas Abunawas, Abunawas Addhauly, Dio Aswad AGUS AGUS AGUS HARYONO Aktris Nuryanti, Aktris Alexander, Muhammad Alkadri, Sy. Muhammad Ridho Rizki Maulufi Angga Prihatin ASWANDI Aswandi , Aswandi Aswandi Aswandi, Aswandi Azizurrahman , Sy Hasyim Azizurrahman4, Hasyim Desty Endrawati Subroto Devina Puspita Sari Diocto, Pniel Destenesse Elida, Sri Agustriani Elyta Elyta Endah Rantau Itasari, Endah Had, Abunawas Herlina Herlina Herlina Herlina, Hj. Hermansyah Hermansyah , Hermansyah Hermansyah Hermansyah Ifdah, Ifdah Ismawartati, Ismawartati Karlina, Dina kecihan monday, agustinus Lolita Lolita Lolita Lolita Maryana, Lina Mega Fitri Hertini Muhammad Tahir Mukti, Plasma Versiana Murdianto Murdianto, Murdianto Puspita Sari, Devina Raden Mohamad Herdian Bhakti Safaruddin Harefa Sagio, Ibrahim Seko, Salfius Septio, Dekky Siagian , Parulian Siagian, Parulian Siti Rohani Slamet Rahardjo Soa, Alfonsus Hendri Suasono, Edy Susanti, Seri Sy. Hasyim Azizurrahman Sy. Hasyim Azizurrahman Syarif Hasyim Azizurrahman Widiyastuti, Sri