Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin PSP Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian JURNAL AGROTEKNOLOGI Pelita - Jurnal Penelitian Mahasiswa UNY Jurnal Penelitian Sains Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Transformasi : Jurnal Studi Agama Islam Equilibria Pendidikan : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi JURNAL MERCATORIA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Unri Conference Series: Community Engagement Dinamika Kerajinan dan Batik : MAJALAH ILMIAH Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Jurnal Abdimas Kesehatan Proceeding of The International Conference on Religious Education and Cross - Cultural Understanding Jurnal Didaktik Matematika
Isnaini Isnaini
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JURNAL MERCATORIA

 1 
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN AGRARIAN DALAM PENGALIHAN LAHAN EKS HGU PTPN II (PERSERO) TANJUNG MORAWA KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Pengalihan Lahan Eks Kepada Yayasan Al Washliyah dan Yayasan Nurul Amaliya) Marlina Marlina; Isnaini Isnaini
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i2.607

Abstract

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris dan saat ini dikembangkan untuk mendukung pengembangan industrialisasi, maka fungsi dan peranan tanah adalah memegang peranan yang sangat penting. Tanah sebagai suatu sumber daya alam, sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan tanah dalam berbagai sektor kegiatan seperti pertanian, pemukiman, sarana umum dan lain-lain mengakibatkan tanah menjadi suatu benda yang kian hari kian sangat dibutuhkan. Selain itu tanah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia adalah merupakan kenyataan, bahwa permintaan akan kebutuhan terhadap tanah terus bertambah sesuai dengan pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan. Secara umum, luas tanah yang ada dibumi ini tidak akan bertambah, sedangkan jumlah populasi manusia yang membutuhkan tanah tetap bertambah. Gejala pertambahan kebutuhan akan tanah yang terus meningkat yang berdampingan dengan kwantitas luas tanah yang tidak bertambah akan menimbulkan problema-problema sosial di masyarakat, seperti yang menyangkut penguasaan dan pemilikan tanah, pemanfaatan/penggunaan tanah, pemeliharaan/pelestarian tanah dan hubungan-hubungan hukum terhadap tanah akan menjadi fenomena yang penting untuk ditelusuri, karena hal tersebut mau tidak mau akan berbaur dengan dinamika kehidupan masyarakat.
PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SAT RESKRIM POLRESTA TEBING TINGGI) Maringan Simanjuntak; Januari Siregar; Isnaini Isnaini
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v3i2.597

Abstract

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dari dan terbatas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kehadiran Unit PPA dalam lingkungan Polri untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Peranan Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan khusus kepada saksi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN No : 01/ Pen.Pdt.G/ Eks/ HT/2010/ PN-Pms Tentang EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH Pratiwi Natalia Harentaon Nainggolan; Isnaini Isnaini
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v5i1.626

Abstract

Kredit bermasalah pada kriteria macet bukan merupakan hal yang asing lagi bagi dunia perbankan bahkan hampir semua bank tidak terlepas dari persoalan kredit bermasalah menyebabkan bank mengalami kesulitan, terutama menyangkut tingkat kesehatan bank. Untuk menghindari kesulitan yang setiap waktu muncul, maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pembayaran kredit, maka bank selaku kreditur dengan nasabah sebagai debitur.
TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN BARANGDIDALAM CONTAINER OLEH PENGGUNA JASATERMINAL PETIKEMAS BELAWANPT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I Suryono Suryono; Isnaini Isnaini
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v2i2.685

Abstract

Terminal petikemas sebagai salah satu badan usaha yang terkait dalam penyelenggaraan angkutan petikemasmelalui laut, didalam operasionalnya menangani bongkar muat petikemas dari dan ke kapal, selanjutnya melayani jasa penumpukan petikemas dilapangan penumpukan dan jasa-jasa lainnya, selalu dihadapkan pada masalah tuntutan ganti kerugian atas kerusakan, kekurangan atau kehilangan barang didalam petikemas selama berada diterminal petikemas. Sehubungan dengan penggangkatan dilaut maka tanggunghjawab yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian oleh pihak-pihak yang mengajukannya semakin dirasakan sebagai suatu hal yang penting demi kepentingan pemilik atas keselamatan barang yang diangkut dan merupakan suatu kebutuhan yang semakn diperlukan. Permasalahan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan, kekurangan ataupun kehilangan didalam petikemas sering terjadi dan tidak jarang menimbulkan konflik di antara para pihak, apalagi didalam undang-undang tidak ada ketentuan yang mengatur khusus tentang perjanjian  penanganan angkutan petikemas. Perjanjian ini biasanya hanya di dasarkan pada kesempatan para pihak dan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam pengangkutan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, dimana antara teori dan prakteknya tidaklah selalu berjalan karena adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang mengait mereka sebagai undang-undang. Tuntutan penggantian kerugian oleh pengguna jasa terminal petikemas baik dari pihak pengirim barang maupun penerima barang, biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dari pengangkutkepada sipenerima setelah petikemas ditumpuk dilapangan penumpukan karena adanya kekurangan jumlah barang atau terjadi kerusakan pada barang ataupun petikemas.
HUBUNGAN SISTEM PENGUPAHAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH DI (PT PERSERRO PELINDO 1 CABANG GUNUNG SITOLI Albert Yasokhi Lase; Isnaini Isnaini; Syafaruddin Syafaruddin
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.630

Abstract

Pengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terkait dengan korupsi dalam bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.Oleh karena itu perlu diadakan revisi terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.  
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Kadir Afni Zetri Agus Haerudin Agus Mansur, Agus Akhmad Ferdinand Siagian Albert Yasokhi Lase Amru Zuhri Harahap Andi Agussalim Andy Irawan Annisa Rilnawati Ardian Ardian Armaini Armaini Arnis En Yulia2 Aslim Rasyad Bimo Rafi Prayogo Deni Martogi Sitinjak DEWI CISELIA DIRGA OKTA FIANDA Dwi Wiji Lestari Edi Susilo Eka Saputra Elza Zuhry Erwin Rosadi Euis Laela Evelyn Danielle Wijaya Evi Yuliati Rufaida Fauziah Mayasari Fauziyah Fauziyah Fetmi Silvina Fifi Puspita Fitmawati Fitmawati Fitri Agustriani Gunawan Tabrani Hanna Tabita Hasianna Silitonga Harum Nida'ul Husna Hendrawan Hs Hendrawan Hs Heri Kusmanto humaira humaira Ida Zahara Adibah Imran Maruli Tua Sihombing Indira Xena Salvita Irfaina Rohana Salma Iriansyah Iriansyah Islan Islan Januari Siregar Joko Supriadi Juaini Anggraini Koko Mulyanto Angkat Lisa Rahmawati M. Duskri Maharani Maharani Mahendra Mahendra Maksum Syahri Lubis Maringan Simanjuntak Marlina Marlina Maulia Indana Zulfa Mayta Novaliza Isda Minarni Wartiningsih Mochammad Prihatna Sobari Muhammad Fikkia Zhari Muhammad Zuhri Mulyadi Mulyadi Nadia Refina Tiurlan Barasa Nelvia Nelvia Nery Sofiyanti Ni Djoman Juliasih Nilda Elfemi Nina Angelia Nuraisyiah Nuraisyiah Nurjannah Nurjannah Oktavia Fitriani Pratiwi Natalia Harentaon Nainggolan Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmat Sayogo Rahmi Yulianda Fitri Ridwan Arazi Rinaldi Hutapea Rizkan Zulyadi RIZKI AMALIA Rodesia Mustika Roza Rosida Sitorus RR. Ella Evrita Hestiandari Rudi Salam Sinaga Said Munzir Sepriadi Berutu Siska Lian Fitariany SITI AISAH Siti Aisyah Supratman Supratman Supriadi Widodo Surya Murni Siregar Suryono Suryono Syafaruddin Syafaruddin Syafrinal Syafrinal Syafruddin Ritonga Wardati Wardati Yudi Satria