Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

The Legal Dynamics of the Transfer of Rights Over Undivided Inherited Land and the Legal Consequences on the Validity of the Sale and Purchase Deed Zulfikar Judge
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6538

Abstract

This study discusses the legal dynamics of the transfer of rights over undivided inherited land and the legal consequences on the validity of the Land Deed Official's (PPAT) Sale and Purchase Deed (AJB). In practice, the sale and purchase of undivided inherited land often leads to legal disputes due to the non-fulfillment of the legal requirements for agreements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). A literature review of secondary data sources, such as laws, legal literature, and pertinent court rulings, is conducted using a normative research approach. According to the study's findings, contracts for the sale and purchase of undivided inherited land are legally void, thus heirs who incur losses may sue for annulment or seek damages. This study also emphasizes the importance of formal inheritance distribution and the role of the PPAT in ensuring the validity of transactions to prevent future disputes. Alternative dispute resolution through mediation is also considered an effective option for maintaining family relationship
Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Ekspor Minyak Goreng (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst) Amran, Yuko; Markoni, Markoni; Judge, Zulfikar; Wdarto, Joko; Elawati, Tuti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.283

Abstract

The phenomenon of widespread corruption crimes in Indonesia reflects a serious issue in law enforcement. Ironically, perpetrators of corruption are not only found among the executive or legislative branches but also within the judiciary, which should serve as the last bastion for seekers of justice. The bribery case involving a judge in the cooking oil export scandal serves as concrete evidence of how judicial integrity is at stake. This study aims to analyze the legal consequences of bribery committed by a judge in relation to an onslag (acquittal) verdict, using the case study of the Central Jakarta District Court Decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. The research method employed is normative juridical, utilizing the theories of abuse of power, legal accountability, and corruption. The findings show that the onslag decision rendered by the judge was proven to have been influenced by the bribe received. The study concludes that the act of corruption committed by the judge in the cooking oil export case constitutes a systemic and structured crime involving abuse of authority, bribery, and self-enrichment. The legal consequences include imprisonment, fines, revocation of certain rights, dishonorable dismissal, and the loss of public trust in the judiciary. The study recommends that the Supreme Court, the Judicial Commission, and the House of Representatives strengthen judicial oversight, reform the legal system, and impose stricter sanctions on corrupt judges. Keywords: legal consequences, corruption crime, judge, cooking oil export.   Abstrak Fenomena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan persoalan serius dalam penegakan hukum. Ironisnya, pelaku korupsi tidak hanya berasal dari kalangan eksekutif atau legislatif, tetapi juga dari lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Kasus suap ekspor minyak goreng yang melibatkan hakim merupakan salah satu contoh nyata bagaimana integritas hakim dipertaruhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari suap yang dilakukan oleh Hakim terhadap putusan onslag studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori penyagunaan wewenang, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori tentang korupsi. Akibat hukumnya hakim yang memberikan putusan onslaag tersebut terbukti bahwa putusannya itu karena dipengaruhi faktor suap yang diterimanya. Kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim dalam perkara ekspor minyak goreng merupakan kejahatan sistemik dan terstruktur yang meliputi penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan upaya memperkaya diri. Akibat hukumnya tidak hanya berupa pidana penjara, denda, dan pencabutan hak tertentu, tetapi juga pemberhentian tidak dengan hormat serta hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sarannya agar Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR perlu memperkuat pengawasan hakim, mereformasi sistem hukum, memperketat sanksi bagi hakim korup.   Kata kunci: akibat hukum, tindak pidana korupsi, hakim, ekspor minyak goreng.
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENGAWASAN INDUSTRI PERBANKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Muliawan, Anatomi
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10323

Abstract

AbstrakLembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga yang menjamin setiap simpanan nasabah yang menyimpan dana nya di institusi perbankan apabila terjadi likuidasi bank bank tersebut baik Bank Umum ataupun Bank Perekonomian Rakyat. Lembaga Penjamin Simpanan terbantuk sebagai jawaban atas pengalaman krisis moneter 1998 yang berakibat kepada terjadinya kerusuhan massa serta terjadinya pengambilan besar besaran dana pihak ketiga secara serentak ke hampir seluruh industri perbankan sehingga banyak berakibat kepada rusaknya system perbankan nasional dan penutupan beberapa perbankan . Dan muara dari penutupan beberapa perbankan berakibat terbitnya mekanisme Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta berdirinya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tugasnya mengelola asset asset beberapa bank yang ditutup untuk kemudian dijual untuk pengembalian BLBI. Dalam perjalanan waktu BPPN, ternyata hasil dari penjualan asset bank bank yang ditutup tidak mencukupi pengembalian BLBI ke Bank Indonesia, sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah juga. Persoalan juga semakin bertambah karena ketika masa BPPN sudah selesai, asset asset Bank yang ditutup juga masih banyak yang belum laku terjual, sehingga negara banyak mengalami kerugian akibat pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, serta ternyata banyak ditemukan kasus kalau banyak kasus korupsi dari kisah BLBI tersebut. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi solusi dari pemerintah untuk mengantisipasi apabila kasus kasus perbankan di tahun 1998 terulang kembali di masa depan Kata kunci : Perbankan, Likuidasi, Asset AbstractThe Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) is an institution that guarantees every customer’s deposit placed in banking institutions in the event that these banks undergo liquidation, whether they are Commercial Banks or Rural Banks. LPS was established as a response to the 1998 monetary crisis, which triggered mass riots and a simultaneous large-scale withdrawal of third-party funds across nearly the entire banking industry. This situation severely damaged the national banking system and led to the closure of several banks. The closure of these banks subsequently resulted in the implementation of the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) mechanism and the establishment of the Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN), whose task was to manage the assets of the closed banks and sell them to repay BLBI. Over time, however, it became evident that the proceeds from the sale of these bank assets were insufficient to repay the BLBI funds to Bank Indonesia, thus leaving the problem unresolved. Additional issues also emerged because, even after BPPN had completed its mandate, many assets from the liquidated banks remained unsold. As a result, the state suffered substantial losses from the BLBI program, and numerous corruption cases related to BLBI were later uncovered. The existence of LPS therefore serves as the government’s solution to anticipate and mitigate the recurrence of banking crises similar to those that occurred in 1998. Keywords: Banking, Liquidation, Assets