Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah Kafrawi, Kafrawi; Funna, Cut Ariska
TANFIDZIY Vol 1 No 2 (2022): Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah
Publisher : Constitutional Law and Siyasah Department, Sharia and Law Faculty, IAIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.745 KB) | DOI: 10.47766/tanfidziy.v1i2.950

Abstract

This study describes government policies in overcoming street vendors based on the Siyasah Jurisprudence Perspective, looking at and studying the policies of the lhokseumawe city government regarding the street vendors around the city of lhokseumawe. The type of research used is qualitative, namely research procedures that produce descriptive data. The results of the study show, (1) the policy of the Lhokseumawe city government, namely the Satpol PP Service, the policy issued by the government in perfect Fikih Siyasah is a policy that allows/allows street vendors to sell on predetermined Sukaramai roads. the goal, so that street vendors can make a living in peace and the city of Lhokseumawe looks orderly and clean (2) The obstacle faced by the government of the city of Lhokseumawe in dealing with street vendors is the lack of awareness of street vendors (PKL) selling in locations that have been banned , like not wanting to care about the order and security of the city of Lhokseumawe. Lack of understanding of street vendors about local regulations governing street vendors, as well as relevant local regulations.
Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima Paksindra, Reza; Kafrawi, Kafrawi; Jphny Koynja, Johannes
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3674

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram serta hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data lapangan sebagai data primer melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban PKL belum terlaksana dengan baik, karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang belum terkontrol dengan baik. Hambatannya adalah belum adanya peraturan pelaksanaan sebagai instrumen teknis sesuai dengan yang didelegasikan dalam peraturan daerah dan peraturan walikota, yang mengakibatkan belum optimalnya peran instansi terkait dalam fungsi koordinasi, pengawasan dan penertiban sebagaimana mestinya.