Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.333
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal YIN YANG INTEGRALISTIK Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jambe Law Journal Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Unes Law Review Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Komunitas Yustisia Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Jurnal Cahaya Mandalika Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Perspektif Hukum Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nestor Tanjungpura Journal Of Law LamLaj Tanjungpura Legal Review
Endah Rantau Itasari, Endah
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN ASURANSI KREDIT TERHADAP NASABAH ATAS AGUNAN KLAIM YANG DIBAYARKAN OLEH ASURANSI Hendrawan, Muhammad Galih; Kamarullah, Kamarullah; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.88007

Abstract

Abstract  This research intends to conceptually examine the legal status of credit insurance agreements on customer collateral and customer obligations towards claims paid by insurance. This research uses a normative or doctrinal legal research form that is descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature studies. The analysis of this research data was carried out qualitatively through legal argumentation reasoning. From the results of the study, it was found that the status of collateral guaranteed to the bank in credit insurance is entirely the responsibility of the bank and if there is a default by the debtor, the collateral will be an addition to the repayment of the remaining credit if the claim made by the insurance party to the bank is not sufficient for the nominal remaining credit of the debtor. The debtor's obligations have been clearly regulated in the credit agreement clause where the debtor must insure immovable property that will be used as collateral in the credit agreement by burdening it with a mortgage.  Keywords: Agreements; Bank"™s customers; Claim collateral; Credit insurance  Abstrak  Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara konseptual mengenai status hukum dari perjanjian asuransi kredit atas agunan nasabah serta   kewajiban nasabah terhadap klaim yang dibayarkan oleh asuransi.Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penalaran argumentasi hukum.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa status agunan yang dijaminkan kepada pihak bank dalam asuransi kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak bank dan jika terjadi kegagalan bayar oleh pihak debitur agunan tersebut akan menjadi tambahan dalam pelunasan sisa kredit jika klaim yang dilakukan pihak asuransi kepada bank tidak mencukupi nominal sisa kredit debitur. Kewajiban debitur telah diatur secara jelas di dalam klausa perjanjian kredit dimana debitur untuk mengasuransikan harta benda tidak bergerak yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dengan cara membebaninya dengan hak tanggungan.  Kata Kunci: Agunan klaim; Asuransi kredit; Nasabah; Perjanjian
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN SEX TRAFFICKING DI INDONESIA DAN FILIPINA Hermanto, Valentine Querubin; bangun, budi hermawan; itasari, endah rantau
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.64957

Abstract

AbstractThis research aims to examine the comparison of the protection of sex trafficking child victims in Indonesia and in the Philippines through a legal review according to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC). The research method used is normative juridical research. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary data to strengthen the analysis in terms of the norms that apply in both countries. The author is interested in examining this legal comparison due to the difference in the number of cases of sex trafficking that occur in both countries, whereas the Philippines has experienced a decrease in the number of cases and Indonesia is vice versa. The cases examined in this research revolved around the development of cases during the post-COVID 19 period or after the pandemic, due to the increasing number of human trafficking that occurred in the aforesaid period. The Philippines and Indonesia are the two countries in ASEAN region, both countries have more or less similar culture and legal system. Therefore, a comparison of laws can be made to analyze the differences in protection.  AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan perlindungan anak korban Sex Trafficking di Indonesia dan di Filipina melalui peninjauan menurut Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan data penunjang untuk memperkuat analisa dalam segi norma yang berlaku dalam kedua negara. Penulis tertarik untuk meneliti perbandingan hukum ini dikarenakan oleh perbedaan angka kasus Sex Trafficking yang terjadi di kedua negara, dimana Filipina mengalami penurunan angka kasus dan Indonesia mengalami kenaikan dalam hal yang sama. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini berkisar dalam perkembangan kasus selama masa post-COVID 19 atau setelah pandemi, dikarenakan melonjaknya angka perdagangan manusia yang terjadi selama periode tersebut. Mengenal Filipina dan Indonesia sebagai kedua negara yang berada dalam kawasan ASEAN dan memiliki budaya serta sistem hukum yang kurang lebih sama, perbandingan hukum dapat dilakukan untuk menganalisa perbedaan perlindungan tersebut.
PERAN RESERSE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENERTIBAN DAN PENINDAKAN AKSI PREMANISME DI KOTA PONTIANAK Gafur, Abdul; Syafei, Muhammad; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101474

Abstract

Abstract The police play a significant role in combating thuggery. This article examines the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, along with the influencing factors. The research was conducted through empirical, non-doctrinal legal research using primary and secondary data. The results concluded that the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, involved various measures, including enforcement operations, routine patrols, and repressive legal action against perpetrators. Several influencing factors include: regulations regarding thuggery, namely the current penalties for criminal acts in Indonesia; the absence of a Memorandum of Understanding between the West Kalimantan Police and the Pontianak City Government on street crime prevention; and a lack of legal awareness and public trust in law enforcement institutions. Keywords: Enforcement; Ordering; Police; Thuggery Abstrak Kepolisian mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Artikel ini membahas penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum empiris atau non doktrinal dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan melalui Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui berbagai langkah, seperti operasi penertiban, patroli rutin maupun penindakan hukum secara represif terhadap pelaku. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah: pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia; belum adanya Nota Kesepahaman Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak dalam penanggulangan kejahatan jalanan; serta kurangnya kesadaran akan pemahaman hukum dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kata Kunci: Kepolisian; Penindakan; Penertiban; Premanisme
A Critical Examination of The Legal Protection Available to Those Who Hold Land Rights Basri; Tamaulina Br. Sembiring; Ning Adiasih; Loso Judijanto; Endah Rantau Itasari
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5551

Abstract

The objective of this research is to analyse the legal protection of holders of land rights in development. The research employs a normative legal research method, utilising data sourced from literature studies, including laws and regulations on mining, as well as literature, such as books related to the subject matter. First, it is the duty of the State to protect holders of land rights certificates due to the aforementioned individuals' good faith and the state's decision to issue certificates as proof of land titles. Such certificates should not be canceled by the state without compensation. In light of this, it is essential to have valid, correct, and appropriate rules of state administrative law and their effective implementation to guarantee the legal protection of holders of land rights certificates. Second, in instances where land is required for the implementation of public development, the acquisition process must be conducted expeditiously and in a transparent manner, while maintaining due consideration for the protection of legitimate rights to land. The legal basis for land acquisition for the implementation of development in the public interest as stipulated by Presidential Decree No. 55 of 1993 is no longer deemed appropriate in the current legal landscape. The issuance of Presidential Regulation No. 36 of 2005, which has been amended by Presidential Regulation No. 65 of 2006, is founded on several legal instruments. This research leads to the conclusion that the government's objective is to provide a form of protection and guarantee of legal certainty over land ownership for individuals. This is achieved through the registration of land rights as outlined in Article 19, Paragraph 1 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. The form of legal protection for people's rights to land in development is to provide legal protection for holders of land rights to their land
Fulfillment of the Right to Education in Border Areas: A Juridical Review of the Implementation of the Right to Basic Education in Temajuk District, Sambas Regency Itasari, Endah Rantau; Anhari, Radifan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6585

Abstract

This study explores the fulfillment of the right to basic education in Temajuk Subdistrict, a border area in West Kalimantan, Indonesia. Despite strong legal frameworks such as the 1945 Constitution, Law No. 20 of 2003, and international commitments under the ICESCR, the actual implementation faces significant challenges. Using a combined normative and empirical juridical approach, the research analyzes regulations and incorporates interviews with local stakeholders. Findings show limited educational facilities serving approximately 2,687 residents, poor infrastructure, inadequate supporting resources, and difficult access due to challenging geography and transportation. High teacher turnover and a curriculum misaligned with local needs further hinder education quality. Additionally, the lack of specific regional regulations and weak coordination among agencies obstruct effective policy execution. The study highlights the urgent need for targeted government intervention, improved infrastructure, better teacher support, localized curricula, and strengthened inter-agency collaboration. Enhancing government responsiveness and involving local communities are essential to achieving equitable, quality education in Temajuk and fulfilling Indonesia’s constitutional and international educational obligations in border areas.
Fulfillment of The Right to Education in the Border Area of West Kalimantan through a Legal Harmonization Integrative Model Based on Social Reality Endah Rantau Itasari; Ervin Riandy; Evi Purwanti; Etra Arbas; Yudith Evametha Vitranilla
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 1 JANUARI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The fulfillment of the right to education is a constitutional obligation and a state commitment stipulated in various international legal instruments, including international human rights principles that recognize education as a fundamental right of every individual. This principle guarantees equal access to and quality education without discrimination, including for communities living in border areas. This study aims to find out the actual conditions of the fulfillment of the right to education in the Aruk, Jagoi Babang and Entikong borders, as well as to develop and introduce a Legal Harmonization Integrative Model Based on Social Reality and International Human Rights Principles as a conceptual framework to connect formal legal norms with the social dynamics of border communities. Thus, education policies can be formulated in a more adaptive, participatory, contextual, and human rights perspective. The research approach uses empirical legal methods with a juridical-sociological approach through surveys, in-depth interviews, and participant observation. The results show that the reality on the ground of the border areas of West Kalimantan still face significant disparities due to limited infrastructure, a shortage of educators, and policies that are not fully aligned with local social, economic, and cultural conditions. The development of this model has received support from various parties in the West Kalimantan border region because it may strengthen the relationship between the legal framework and the actual needs of the community, create education policies that are responsive to the local context, and encourage the achievement of educational equity
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Gafur Adiasih, Ning Anhari, Radifan ARBAS, ETRA Arsensius Arsensius, Arsensius Assyura Rahmawati Basri Budi Hermawan Bangun Dewa Gede Sudika Mangku Elida, Sri Agustriani Ervin Riandy Erwin Erwin Erwin Erwin Evi Purwanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Gusti Agus Made Dwi Juliananta Hartana Hendrawan, Muhammad Galih Henny Saida Flora Heribertus Jaka Triyana Herlina Herlina Hermanto, Valentine Querubin I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya Irene Olivia Siregar Kadek Ayu Tiara Vina Viranica Kamarullah Kamarullah Loso Judijanto M. Rafi Made Krishna Dwipayana Aryawan Mega Fitri Hertini Muhammad Rafi Darajati Muhammad Syafei, Muhammad Ni Kadek Marhaeni Ni Putu Rai Yuliartini Nurhayati, Lutria Putra Karyawan, Ketut Awet Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Sagio, Ibrahim Setio Aji Wicaksono Siti Susisusanti Sri Ismawati Sri Widiyastuti Suhendar Suhendar, Suhendar Sy. Hasyim Azizurrahman Tamaulina Br. Sembiring Thomas, Silvester Vera Puji Lestari Yudith Evametha Vitranilla