Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.333
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS INTEGRALISTIK Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jambe Law Journal Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Unes Law Review Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Cahaya Mandalika Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Perspektif Hukum Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nestor Tanjungpura Journal Of Law LamLaj Tanjungpura Legal Review
Endah Rantau Itasari, Endah
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Endah Rantau Itasari
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v4i2.16534

Abstract

Pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan-ketentuanpokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam TheUniversal Declaration on Human Rights (UDHR)1949, The InternationalCovenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)1966 dandalam The Convention on The Rights of The Child 1989. Hakekat hak ataspendidikan pada tingkat pendidikan dasar, sebagaimana ditegaskandalam ICESCR, merupakan suatu kondisi tertentu harus diciptakan olehnegara peratifikasi. Aspek substansi pendidikan dan manajerialpenyelenggaraan pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13ICESCR bagi negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiaporang. Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasaranapendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakansegmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikanpemenuhannya secara bertahap oleh negara untuk setiap saat dicapaidan ditingkatkan pemenuhannya dalam bidang pendidikan, khususnyapendidikan dasar dan menengah.
KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN THE INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS Endah Rantau Itasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum menganai hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak ekosob seperti yang diatur dalam the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Di samping itu juga, membahas relasi antara ketentuan hukum nasional dan internasional (das sollen) yang dapat meminimalisir atau mengatasi permasalahan (das sein) pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia. Secara lebih khusus, fokus atau relevansinya adalah kontekstualitas hukum bahwa Indonesia telah meratifikasi ICESCR dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 30 September 2005. Ratifikasi ini memperkuat struktur hukum pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia yang terdapat dalam the Convention on the Rights of the Child (CRC), yang telah diratifikasi pula oleh Indonesia. Dari kedua ratifikasi instrumen hukum hak asasi manusia tersebut diatas, kewajiban-kewajiban internasional yang ditentukan dalam kedua aturan tersebut berlaku mengikat bagi Indonesia.
PELAKSANAAN KESESUAIAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR Endah Rantau Itasari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan kondisi faktual di kelima kabupaten di kawasan perbatasan. Pola, kecenderungan dan dinamisasi faktual di lapangan merupakan dasar penalaran atau konstruksi hukum untuk menginterprestasikan tingkat kesesuaian pemenuhan kewajiban normatif di tingkat internasional di level nasional. Pola dan kecenderungan adalah rasio pendekatan ilmu sosial dan kesesuiaan adalah justifikasi yuridis dalam kerangka penalaran hukum. Relasi dalam penalaran hukum ini terletak pada analisis munculnya gap atau ketimpangan antara apa yang terjadi di lapangan dengan ketentuan normatif sehingga dinamisasi hukum merupakan cerminan konsistensi dan afirmasi terhadap pengimbangan antara yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Konteks dan perspektif Provinsi Kalimantan Barat dan di kawasan perbatasan negara merupakan ciri atau pendekatan partikularisme dalam analisis pemenuhan dan perlindungan HAM yang berbasis pada nilai-nilai universal berbasis pada kesamaan, kemerdekaan dan kebebasan. Dengan demikian, eksistensi tersebut membuktikan komitmen dan kepatuhan negara pada standar internasional utamanya pada pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah.
Legal Protection Againts Violations of Human Rights That Abuse Uighur Ethnic Women in China Endah Rantau Itasari; Dewa Gede Sudika Mangku
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 16 No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.283 KB) | DOI: 10.24090/yinyang.v16i1.4361

Abstract

The purpose of this research is to respect the legal protection of ethnic Uighur women in Xinjiang, China from the perspective of International Human Rights and to find out and study the resolution of cases of serious international human rights violations against ethnic Uighur women in Xinjiang, China. Legal protection for women of Uighur ethnicity is based on articles 3,4,5,9,10,11, the Universal Declaration of Human Rights, namely by providing protection in the form of protection of the right to life, the rights to freedom, and the right to personal security, and others that are regulated in international legal instruments. 2) Serious human rights violations committed by the government of Xinjiang, China are not justified by international law because they violate the provisions stipulated in the subsequent Universal Declaration of Human Rights for the incidents of human rights violations, so the settlement of disputes between the two parties is carried out by negotiation or mediation. first. If this method is not effective, the UN Security Council can submit the case to an international court such as the International Criminal Court as regulated in article 1 of the 1998 Rome Statute.
Kebijakan Pemerintah di dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan Negara Endah Rantau Itasari
Perspektif Hukum VOLUME 21 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v21i1.18

Abstract

With regard to primary and secondary education policies in the border area of ​​West Kalimantan and Sarawak, it cannot be separated from the policies of primary and secondary education nationally and in West Kalimantan Province. Within the scope of West Kalimantan Province, the policy of the Education and Culture Office (Dinas Dikbud) is compiled in a Strategic Plan (Renstra) which is the guideline and implementation of education and cultural programs in West Kalimantan Province. The current strategic plan is the 2013-2018 Strategic Plan. This strategic plan is then elaborated in a work plan (Renja) which is compiled annually. With the existence of the Renstra and Renja from the West Kalimantan Provincial Education and Culture Office, all educational and cultural development plans that have been prepared are expected to be implemented efficiently, on time, on target, synergistically. and accountable so that it can meet the expectations of the government and all levels of society, especially in realizing and implementing educational and cultural development planning.
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BERDASARKAN KETENTUAN THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS DI KAWASAN PERBATASANNEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARATKALIMANTAN BARAT Endah Rantau Itasari
Ganesha Civic Education Journal Vol 4 No 2 (2022): October, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This doctoral reseach on “The Implementation of the fulfilment of Elementary School According to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in the State Border Areas Between Indonesia and Malaysia in West Kalimantan Province” aims to find out relevance of state compliance toward international obligations contained therein in terms of law, policy, program, action and funds to overcome or to minimize emergence of “areas of unwilling to school” since Indonesia ratified the ICESCR in 2005. Furthermore, it also aims to reveal determinant factors for its effective fulfilment carried out by central as well as local governments. This research is a empirical normative legal research conducted through an extensive and in-depth analysis of relevance legal data, i.e. primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews and delivering in-depth list of questions directed to those who have authority in terms of planning, making and executing law, policy, programs, actions and funds for fulfilment of elementary school in the area. Secondary data were obtained through literature reviews on education as fundamental rights, state obligations under international human rights laws and other relevant international law. Analysis was conducted by identification and systematization of the data justifying their relevance roles, functions and contribution. While at the end, they were completed through in depth analysis of legal logic to sustain their correlation and attribution to the said indicators of availibility, accessibility, adaptability and acceptability enshrined in the ICESCR based on localities’ contexts and perspectives. This research reveals two conclusions. First, since 2005, the fulfilment of the primary education has been progressively fulfilled by introducing new laws, approaches and new concepts of increasing accessibility to basic or primary education’s infrastructures and incentives. However, these initiatives is still far more to go in accordance to the ICESCR objectively verified indicators of availibility, accessibility, adaptability and acceptability. Second, technical and geographical factors has played as determinant roles of reducing fulfilment of right to primary education on border areas of Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, and Bengkayang. They formed areas of unwillingness to go to school even though government has introduced new legislations, policies, programs, actions and appropriate funds vertically and horizontally as realization of sovereignty as responsibility taken by central and local governments.
The Role Of The Asean Intergovernmental Commission Of Human Rights In Protecting The Ethnic Rohingya In The Spirit In Southeast Asia Endah Rantau Itasari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.803

Abstract

The purpose of this study is to provide legal protection to the ethnic Rohingya, with the ASEAN Charter and the establishment of the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights will strengthen the instruments in protecting human rights in ASEAN. Philosophically with the establishment of the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights, member countries would prefer a regional settlement to an international one. Regional settlements were chosen because the rules are adapted to regional conditions. This ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights needs a strong foundation and position to be able to give a reprimand. Rohingya is one example of ASEAN’s failure to guarantee human rights in the region. If this conflict cannot be resolved, of course, it is possible that future human rights violations will occur again. This research is a normative juridical study, the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights is obliged to provide protection to ethnic Rohingya because the violation occurred in the Southeast Asia region and it is time for ASEAN member countries to give strict sanctions to Myamar due to the behavior given to the Rohingya ethnicity. The principle of non-intervention contained in the ASEAN Way will always be a barrier for ASEAN member countries in providing protection to ethnic Rohingya in Myanmar, but ASEAN member countries must continue to persuade Myanmar to respect every human right without exception. and ask for help from the international community to pressure Myanmar to stop persecuting the Rohingya.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat Endah Rantau Itasari
Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25742

Abstract

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Pemerintan Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, hal ini sinyal positif dimana pemerintah daerah khususnya Kalimantan Barat memiliki niat baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya khususnya para penyandang disabilitas dan menjamin hak-haknya sama dengan masyarakat yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan memberikan masukan secara konseptual tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat di dalam melakukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
ELABORASI URGENSI DAN KONSEKUENSI ATAS KEBIJAKAN ASEAN DALAM MEMELIHARA STABILITAS KAWASAN DI LAUT CINA SELATAN SECARA KOLEKTIF Itasari, Endah Rantau; Sudika Mangku, Dewa Gede
Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2 November 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/harmony.v5i2.40929

Abstract

China telah menyebabkan konflik dengan negara-negara di ASEAN. Secara sepihak berdasarkan bukti sejarah, pada tahun 2009 Cina telah mengeluarkan peta resmi yang dikenal sebagai Peta Sembilan Garis Putus-putus untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Secara sepihak berdasarkan bukti sejarah, pada tahun 2009 Tiongkok telah mengeluarkan peta resmi yang dikenal sebagai Peta Nine Dash Line untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Konflik yang melibatkan banyak negara di Laut Cina Selatan belum berakhir atau surut. Klaim China tumpang tindih dengan pihak lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Dalam membela klaimnya, China berusaha untuk mendominasi baik di wilayah sengketa dan dalam negosiasi multilateral. Tiongkok juga terus meningkatkan kekuatan militernya untuk menekan negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi masing-masing negara anggota ASEAN terhadap China terkait dengan sengketa di Laut Cina Selatan (SCS) seperti apa akar dari konflik dan urgensi bahkan konsekuensi dalam merumuskan strategi solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder studi perpustakaan yang studi ini berasal dari data sekunder.
DISEMINASI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DI DESA MEKAR SARI KABUPATEN KUBU RAYA Erwin, Erwin; Bangun, Budi Hermawan; Kinanti, Fatma Muthia; Itasari, Endah Rantau; Thomas, Silvester; Arsensius, Arsensius
Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e- ISSN 2721-9666 Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan deklarasi hukum yang mencakup segala kebutuhan manusia untuk hidup secara utuh. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tetap menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia internasional. Upaya untuk memperluas pemahaman tentang hak asasi manusia perlu dilakukan secara terus-menerus di setiap wilayah geografis dan pada berbagai tingkatan masyarakat. Secara khusus, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya harus diperhatikan sebagai bagian dari hak asasi manusia termasuk di Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya. Hasil diseminasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, hak asasi manusia (HAM) adalah pernyataan hukum yang komprehensif dan menyeluruh. Semua hak asasi, baik sipil, budaya, ekonomi, sosial, maupun politik, diakui sebagai hak universal. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, menempatkan manusia pada kedudukan tinggi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran akan kodratnya sebagai individu dan makhluk sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Upaya memperluas pemahaman tentang hak asasi manusia harus terus dilakukan di setiap wilayah geografis dan pada berbagai tingkatan masyarakat, khususnya mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Gafur Adiasih, Ning Anhari, Radifan ARBAS, ETRA Arsensius Arsensius, Arsensius Assyura Rahmawati Basri Budi Hermawan Bangun Dewa Gede Sudika Mangku Elida, Sri Agustriani Ervin Riandy Erwin Erwin Erwin Erwin Evi Purwanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Gusti Agus Made Dwi Juliananta Hartana Hendrawan, Muhammad Galih Henny Saida Flora Heribertus Jaka Triyana Herlina Herlina Hermanto, Valentine Querubin I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya Irene Olivia Siregar Kadek Ayu Tiara Vina Viranica Loso Judijanto M. Rafi Made Krishna Dwipayana Aryawan Mega Fitri Hertini Muhammad Rafi Darajati Muhammad Syafei, Muhammad Ni Kadek Marhaeni Ni Putu Rai Yuliartini Nurhayati, Lutria Putra Karyawan, Ketut Awet Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Sagio, Ibrahim Setio Aji Wicaksono Siti Susisusanti Sri Ismawati Sri Widiyastuti Suhendar Suhendar, Suhendar Sy. Hasyim Azizurrahman Tamaulina Br. Sembiring Thomas, Silvester Vera Puji Lestari Yudith Evametha Vitranilla